Lex Scientia Law Review
Lex Scientia Law Review (LeSRev) is a peer reviewed journal organized by Undergraduate Law Student, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia. The Journal published biannual every May and November. LeSRev is intended to be a scientific and research journal for all undergraduate law students with focus journal, but not limited to, criminal law, private and commercial law, constitutional and administrative law, environmental law, human rights law, international law, customary law, tax law, Islamic law, and all related issues concerning to legal studies. The Journal publishes contemporary articles on law, book review, and case analysis, and the Journal published within Bahasa and English both print and online version.
Articles
227 Documents
<![CDATA[Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Faridah, Siti]]>
<![CDATA[ Lex Scientia Law Review Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Perlindungan Perempuan di Indonesia: Praktik dan Teori Penegakan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (549.516 KB)
|
DOI: 10.15294/lesrev.v3i1.30725
<![CDATA[Perempuan merupakan ciptakan Tuhan dan memiliki hak yang sama dengan laki-laki tanpa adanya pembatasan atau hal lainnya yang bersifat mendiskreditkan persamaan yang setara. Gaungan dan teriakan akan kesetaraan gender dilatarbelakangi oleh politik marginalisasi terhadap perempuan yang mencerminkan tindakan diskriminasi secara tidak langsung. Di samping itu, perempuan penyandang disabilitas memiliki double discrimination karena disabilitas dan karena dia perempuan. Banyak kasus-kasus dan penegakan hukum yang tidak tuntas terhadap perempuan difabel karena stereotype negative dalam masyarakat yang tidak melindungi dan mendukung pemenuhan hak-hak dasar atas mereka. Bahkan banyak kasus yang terjadi justru tidak ada penanganan yang serius dan malah berujung hanya pada pendampingan psikologis maupun psikososial.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017) ]]>
<![CDATA[Nugraha, Xavier]]>;
<![CDATA[Izzaty, Risdiana]]>;
<![CDATA[Putri, Annida Aqiila]]>
<![CDATA[ Lex Scientia Law Review Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Perlindungan Perempuan di Indonesia: Praktik dan Teori Penegakan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.035 KB)
|
DOI: 10.15294/lesrev.v3i1.30727
<![CDATA[Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batas usia minimal perkawinan terhadap laki-laki adalah 19 tahun sedangkan perempuan adalah 16 tahun. Dalam penjelasan, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Namun, batasan usia minimal perkawinan terhadap perempuan yang telah ditetapkan bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sehingga menjadikan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bersifat diskriminatif dan berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan dengan terjadinya Perkawinan Anak. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan memberikan jangka waktu 3 tahun kepada legislatif untuk merumuskan norma baru. Apabila telah melewati jangka waktu tersebut, batas usia minimal perkawinan akan diharmonisasikan dengan batas usia anak dalam UU No. 35 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah memamparkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui penetapan batas usia minimai perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.]]>
<![CDATA[Quo Vadis , Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus ]]>
<![CDATA[Chandra Sitorus, Jeremy]]>
<![CDATA[ Lex Scientia Law Review Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Perlindungan Perempuan di Indonesia: Praktik dan Teori Penegakan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (476.913 KB)
|
DOI: 10.15294/lesrev.v3i1.30731
<![CDATA[Serangan seksual di kampus akhir-akhir ini menerima perhatian publik yang meluas dan belum pernah di dapatkan sebelumnya. Serangan seksual di kampus adalah salah satu fenomena gunung es, bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, walaupun perempuan mempunya risiko yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang diklasifikasikan sebagai serangan seksual.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa masih banyak korban serangan seksual memilih untuk diam dan tidak menuntut keadilan karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan normalisasi serangan seksual di dalam kampus. Serta kurang tegasnya pihak sehingga pelaku tetap dapat melanjutkan kegiatannya di kampus dan menimbulkan trauma yang dalam dan ketakutan pada korban. Ditambah kegiatan pencarian fakta oleh kampus yang memojokan korban yang berani untuk menuntut keadilan. Intervensi kampus menjadi penting untuk menghancurkan budaya normalisasi serangan seksual yang terjadi di kampus. Termasuk mendidik mahasiswanya mengerti arti konsensual dalam kontak seksual.]]>
<![CDATA[Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Husen, Ahmad]]>
<![CDATA[ Lex Scientia Law Review Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Perlindungan Perempuan di Indonesia: Praktik dan Teori Penegakan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (396.245 KB)
|
DOI: 10.15294/lesrev.v3i1.30733
<![CDATA[Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundangundangan yang dibuat oleh Presiden. Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, istilah Peraturan Presiden tidak dikenal. Istilah yang digunakan adalah Keputusan Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Bentuk penelitian ini ialah penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saransaran mengenai apa yang harus dilakukan guna mengatasi masalah. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pasca diberlakukan undangundang tersebut, maka belum tepat untuk menggantikan istilah Keputusan Presiden menjadi Peraturan Presiden.]]>
<![CDATA[Protection against Indonesian Women Workers ]]>
<![CDATA[Putra, Septeryan Dwi Purnomo]]>
<![CDATA[ Lex Scientia Law Review Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Perlindungan Perempuan di Indonesia: Praktik dan Teori Penegakan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.758 KB)
|
DOI: 10.15294/lesrev.v3i1.30829
<![CDATA[Employment problems in Indonesia such as never discussed after the Indonesian government in which the essence of national development is the development of the Indonesian people as a whole and the development of Indonesian society entirely. Protection against the guarantee of the security of all forms of violence whether physical or psychological, abuse, rape, torture, persecution, murder, expulsion, or in other words to provide protection against acts of arbitrariness of the persons. Some reasons why we put our work abroad, in addition to being one alternative to solve the problem of unemployment. It can also be used to increase foreign exchange earnings for the country.]]>
<![CDATA[Women Exploitation in Prostitution Business ]]>
<![CDATA[Pratama, Yoga Nanda]]>
<![CDATA[ Lex Scientia Law Review Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Perlindungan Perempuan di Indonesia: Praktik dan Teori Penegakan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.271 KB)
|
DOI: 10.15294/lesrev.v3i1.30830
<![CDATA[Women are respected and worth to be respected. Although women often get unfair treatment and often underestimated and even in some countries women are deemed unfit to live and worse, they kill babies of female or female sex. Until now women from different parts of the world are fighting for their rights and struggling to gain recognition and be well treated by the world. However, today there are still often found crimes involving women, one of which is a prostitution business that is very synonymous with the exploitation of women. Women who have struggled with difficulty still have to face the serious problems that still occur today. This journal will discuss more about the exploitation of women, ranging from factors, reasons and causes why there are women who are exploited by irresponsible people]]>
<![CDATA[Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ilyasa, Raden Muhammad Arvy]]>
<![CDATA[ Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.985 KB)
|
DOI: 10.15294/lesrev.v3i2.35394
<![CDATA[Dunia saat ini sedang menghadapi fenomena disrupsi, dimana pergerakan dunia industri bergerak sangat cepat dari tatanan lama menuju tatanan yang baru. Dalam perkembangan di bidang ekonomi pada era ini sejalan dengan perkembangan teknologi, dan salah satu perkembangan di bidang ekonomi adalah munculnya Bitcoin. Bitcoin adalah uang virtual yang menggunakan teknologi Cryptocurrency, sebagai salah satu uang virtual yang terkenal menjadi tren baru sebagai pembayaran internasional dengan semua manfaatnya. Di antara Cryptocurrency yang ada yang paling menonjol adalah Bitcoin. Di Indonesia, Bitcoin telah menarik perhatian dikarenakan beberapa kelebihan yang dimilikinya serta sudah mulai melakukan ekspansi besar dan sudah tersedia marketplace tersendiri. Dalam peredarannya di Indonesia Bitcoin menjadi polemik tersendiri di dunia maupun Indonesia. Ada beberapa negara di dunia yang melegalkan peredaran Bitcoin serta memiliki regulasi hukum dan juga ada negara yang melarang keras peredarannya. Di Indonesia sendiri belum ada kejelasan apakah Bitcoin boleh digunakan atau tidak sebagai suatu mata uang, serta sikap pemerintah yang menyatakan bahwa segala resiko penggunaan Bitcoin ditanggung oleh pemilik dan penggunaan Bitcoin di Indonesia yang justru bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pre-Merger Notification Badan Usaha Sebagai Penegakan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0 ]]>
<![CDATA[Ibrahim Suhandi, Farid]]>
<![CDATA[ Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (721.811 KB)
|
DOI: 10.15294/lesrev.v3i2.35395
<![CDATA[Konsekuensi dari adanya dinamika globalisasi menimbulkan suatu fenomena apriori yang dinamakan dengan revolusi industri 4.0 sehingga hal ini mejadi tantangan bagi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk dapat melindungi keadaan pasar yang berkembang sedinamika mungkin. Melalui hal tersebut maka kewenangan daripada KPPU perlu untuk dioptimalisasikan demi menyesuaikan dinamika pasar. Pelaksanaan merger suatu perusahaan menjadi keadaan yang berpotensi menimbulkan suatu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini tentu mejadi kewenangan KPPU untuk dapat memberikan pengawasan dan penilaian akan hal tersebut, namun dengan masih berlakunya rezim pasca- notifikasi merger membuat terjadinya kemungkinan adanya pembatalan suatu merger yang berdampak pada kerugian yang diderita perusahaaan. Oleh karena itu diperlukan perubahan rezim menjadi pra-notifikasi merger yang telah melalui beberapa pertimbangan yang diperlukan. Dengan demikian, maka diharapkan KPPU mampu menjadi pelindung utama akan terciptanya keadaan pasar yang adil dan kondusif.]]>
<![CDATA[Kajian Tarif Pembebasan Bea Masuk E-Commerce Berdasarlan Peraturan Menteri Nomor 112/PMK.04/2018 ]]>
<![CDATA[Qotimah Nita Permata, Chusnul]]>;
<![CDATA[Nada, Qotrun]]>;
<![CDATA[Iqbal Baiquni, Muhammad]]>
<![CDATA[ Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (574.822 KB)
|
DOI: 10.15294/lesrev.v3i2.35396
<![CDATA[Perkembangan Industri 4.0 memberikan dampak yang besar dalam Perdagangan Internasional. Indonesia melakukan Perdagangan Internasional dengan kegiatan impor dan ekspor barang. Perdagangan Internasional sekarang sudah mudah untuk di akses oleh semua kalangan melalui online shop. Setiap kegiatan Perdagangan Internasional diikuti oleh kewajiban akan kepabeanan, salah satunya adalah pembayaran bea masuk, bea keluar dan pajak. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kemenkeu.go.id, pada tahun 2015 penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan menyumbang sebesar 10,2% dari pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kepabeanan ikut berperan dalam penerimaan negara oleh karena itu perlu untuk dilakukan pengawasan. Indonesia sebagai negara berkembang masih berada dalam standar yang biasa mengenai kesejahteraan masyarakatnya, bahkan ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengenyam yang namanya kesejahteraan. Penulis dalam tulisan ini menfokuskan kepada bea masuk, penulis berpendapat bahwa bea masuk bisa menyumbang dana yang lumayan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan masyarakat saat ini semakin meningkat dan bervariasi. Kebutuhan ini menuntut persaingan antara pedagang luar negeri dan dalam negeri. Dalam Peraturan Menteri Nomor 112/PMK.04/2018 pasal 13 ayat (1) dijelaskan mengenai pembebasan bea masuk sebesar maksimal USD 75.00. Pasal ini jelas memberikan akses yang mudah untuk masuknya produk luar negeri ke dalam negeri. Hal ini juga berdampak atas kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal Indonesia yang kualitasnya tidak kalah dari produk-produk luar negeri. Tujuan penulisan ini adalah agar pemerintah menurunkan lagi tarif pembebasan bea masuk, agar tidak mudah bagi produk luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Dimana menurut penulis dana itu dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarkat lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.]]>
