Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Lex Scientia Law Review

lslr
Website

Published by Universitas Negeri Semarang

ISSN : 25989677 EISSN : 25989685 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Lex Scientia Law Review (LeSRev) is a peer reviewed journal organized by Undergraduate Law Student, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia. The Journal published biannual every May and November. LeSRev is intended to be a scientific and research journal for all undergraduate law students with focus journal, but not limited to, criminal law, private and commercial law, constitutional and administrative law, environmental law, human rights law, international law, customary law, tax law, Islamic law, and all related issues concerning to legal studies. The Journal publishes contemporary articles on law, book review, and case analysis, and the Journal published within Bahasa and English both print and online version.

Arjuna Subject : -

Articles 227 Documents

4 5 6 7 8

Meng-eksistensikan Kembali Budaya Malu dalam Praktik Penipuan Jual Beli Online untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen di Era Revolusi Industri 4.0 Muftie Holish, Amarru; ?Azzah Fadhilika, Zulfa
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Dunia kini telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan penggunaan teknologi di segala bidang. Praktek jual beli sekarang memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di mana masalah utama akan dijelaskan, dan analisis masalah tentang munculnya pembelian online. Pihak berwenang telah melakukan kejahatan sesuai dengan UU ITE yang sering tidak efektif dan tidak memadai. Budaya malu sebagai kearifan lokal di Indonesia sering membuat orang merasa lebih berhati-hati, karena sanksi sosial yang nyata diperoleh oleh pelaku sering menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bukan hukuman pidana. Tapi usia budaya yang berkembang malu mulai menghilang di tengah-tengah zaman.

Isu Pekerja Anak Dan Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia Faridah, Siti; Afiyani, Laila
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Terdiri Seiring waktu, eksploitasi pekerja anak di Indonesia meningkat setiap tahun. Hal ini disebabkan rendah ekonomi dan pendidikan yang kekuatan anak-anak untuk bekerja dan membantu orang tua mereka secara finansial. Yuridis, Indonesia memiliki peraturan yang mengatur pekerja anak yang tercantum dalam undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak anak-anak tidak diabaikan tapi masih dilindungi oleh pemerintah. Namun, aturan yang ada dari waktu ke waktu tidak sesuai dengan kompleksitas masyarakat yang terus berkembang sampai sekarang. Sehingga seolah-olah aturan yang berlaku tidak memiliki kekuatan untuk mengatur tatanan masyarakat. Menurut Konvensi Hak Anak, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan dari segala bentuk pekerjaan berbahaya dan mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, mental, spiritual, aspek moral dan sosial anak. Dalam hal ini, ada tiga pendekatan untuk melihat masalah pekerja anak, yaitu penghapusan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Kenyataan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati atau Ditakuti? Putri Edytya, Nindya; Satya Prawira, Reyhan
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Hukum dan Pembangunan adalah studi yang terkait dengan keberadaan atau keabsahan hukum di negara-negara yang merupakan bagian dari Studi Pembangunan. Bagi orang-orang Indonesia, keberadaan hukum tergantung pada bagaimana pemerintah menegakkan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk membawa penegakan hukum menjadi ketat dan berwibawa pada sistem hukum Indonesia dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini, meneliti penulis menggunakan metodologi penelitian yuridis - sosiologi yang meneliti aturan, konsep, pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Studi Yuridis Onrechtmatigedaad Sebagai Faktor Untuk Lelang Pembatalan Dalam Obyek Agunan Herry Christian, Jordy
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Studi yuridis dari tindakan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sebagai faktor dalam membatalkan lelang benda tinjauan hipotek apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur dalam pelaksanaan lelang untuk pelaksanaan obyek hipotek yang tepat . Penelitian ini tidak terlepas dari artikel 1365 KUHPerdata Indonesia yang berisi 4 elemen dari tindakan melanggar hukum, yaitu adanya tindakan yang melawan hukum, adanya kesalahan, keberadaan kerugian dan adanya hubungan sebab akibat. Salah satu argumen modern yang sering digunakan oleh debitur untuk membatalkan lelang benda hipotek adalah untuk menetapkan nilai batas rendah pada lelang yang melawan hukum. Kita bisa melihat contoh ini di Mahkamah Agung Keputusan No. 274 / PDT.G / 2013 / PN.

Ulasan Hukum Pidana Sanksi Pada Terumbu Karang Rusak Afifa Fadillah, Siti
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Masalah yang saat ini belum terselesaikan, yaitu perusakan ekosistem laut yaitu Terumbu Karang. Terumbu karang memiliki banyak peran penting dalam ekosistem laut. Terumbu karang memiliki 100 tahun untuk mencapai ketinggian 1 meter. Penyebab kehancuran terumbu karang ini ada 2 yaitu: faktor alam dan manusia. Faktor alam juga disebabkan oleh manusia (lagi) yaitu pemanasan global. Tindakan manusia inilah yang sangat suka mengeksploitasi keindahan bawah laut ini, membuatnya hampir menghilang dan sebagian rusak. Tindakan 'pemburu' itu memang tidak terasa dampaknya. Namun, mereka yang merasakan cucu kita nanti. Ini benar-benar masalah serius dan setiap perilaku manusia yang merusak terumbu karang baik secara langsung maupun tidak langsung layak dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa sebagaimana diatur dalam UU No.27 tahun 2007. Sanksi yang mereka dapatkan berupa denda dengan jumlah besar dan penjara untuk waktu yang lama.  

Penegakan Hukum Perikanan di Wilayah Laut Indonesia Sasvia, Hayyu
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Indonesia memiliki lautan luas sumber daya perikanan potensial untuk mendukung perekonomian negara. Namun potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena tindak pidana perikanan dan belum maksimalnya penegakan hukum di bidang perikanan. Hal itu menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pengembangan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan prinsip pengelolaan perikanan. Sehingga pengembangan perikanan bisa berjalan berkelanjutan. Implementasi penegakan hukum di bidang perikanan masih ada kelemahan karena rumitnya masalah kriminal perikanan, dan juga masalah mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pembentukan pengadilan perikanan yang tidak adil di semua negara yurisdiksi. Dalam menyelesaikan masalah, reformasi dalam penegakan hukum menjadi kunci utama yang berfokus pada substansi hukum dan sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum di bidang perikanan sehingga pengembangan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan.  

Kajian Hukum Pidana Indonesia atas Penyalahgunaan Alat Bukti Visum Et Repertum sebagai Sarana untuk Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Rohmat, Rohmat; Dyah Nugraheni, Prasasti
Lex Scientia Law Review Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Visum et Repertum oleh beberapa orang dapat disalahgunakan oleh beberapa orang untuk menguntungkan diri sendiri secara ilegal. Masalah dalam makalah ini adalah bagaimana posisi bukti Visum et Repertum dalam studi Pidana Indonesia KUHAP, kekuatan bukti Visum et Repertum dan bagaimana studi hukum pidana Indonesia terhadap bukti Visum et Repertum adalah digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan pemerasan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian analisis normatif. Bahan penelitian yang digunakan adalah sekunder. Maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil dapat dikatakan bahwa kekuatan bukti Visum et Repertum hanya sebagai instrumen pelengkap dalam mencari kebenaran. Seseorang yang dengan sengaja menggunakan post mortem untuk keuntungan secara ilegal, maka orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai korban tapi pelaku lain yang berhubungan dengan saksi. Berdasarkan analisis unsur pidana dalam aliran monistik dan unsur pertanggungjawaban pidana dalam aliran dualistik, para pelaku kejahatan ini telah memenuhi unsur Dolus. Penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia belum secara langsung dikendalikan itu. Dapat dikatakan bahwa kekuatan bukti Visum et Repertum hanya sebagai instrumen pelengkap dalam mencari kebenaran. Seseorang yang dengan sengaja menggunakan post mortem untuk keuntungan secara ilegal, maka orang tersebut tidak dapat dianggap sebagai korban tapi pelaku lain yang berhubungan dengan saksi. Berdasarkan analisis unsur pidana dalam aliran monistik dan unsur pertanggungjawaban pidana dalam aliran dualistik, para pelaku kejahatan ini telah memenuhi unsur Dolus.

Online Single Submission For Cyber Defense and Security in Indonesia Inggarwati, Melodia Puji; Celia, Olivia; Arthanti, Berliana Dwi
Lex Scientia Law Review Vol 4 No 1 (2020): The Legal Paradigm in National Defense and Security
Publisher : Universitas Negeri Semarang

National defense and security are important issues to face the Industrial Revolution 4.0. It is undeniable that Indonesia's defense and security system's weaknesses lead to many cybercrimes. In the business licensing's sector, the Online Single Submission's (OSS) mechanism known as an important role in increasing the ease of doing business in Indonesia. The existence of the OSS system which contains a lot of important data from stakeholders that make it requires security and guarantees. But in reality, the existing OSS digital licensing system hasn't able to optimize the implementation of cyber's defense and security in Indonesia. Therefore, a breakthrough is needed to make the OSS system more perfect by integrating and guaranteeing the data through the establishment of minimum safety standards. This normative-juridical research uses secondary data that processed through literature studies and analyzed qualitatively.

Conceptualizing The Floating Court Based On E-Floating Court To Realizing Public Service The Justice System In The Fourth Industrial Revolution Era Alfedo, Juan Maulana; Yofita, Emilda; Sari, Laras Ayu Lintang
Lex Scientia Law Review Vol 4 No 1 (2020): The Legal Paradigm in National Defense and Security
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Indonesia is the biggest archipelago in the world with area of 5.9 million km2 with 6.4 million tons of fisheries resources. But with this potential there are still many crimes at sea, one of them is illegal fishing. To overcome various crimes at sea, the government provides the Shipping Court and the Fisheries Court which are expected to fulfill the legal needs of the sea, but in their implementation the two institutions are less than optimal. In the industrial revolution era 4.0, need a means to optimize public services in the justice system, especially in the maritime area. Based on the problem, we established the floating court based on e-floating court which is judicial institution to synergize the performance of shipping court and fisheries court in enforcement of marine law in Indonesia. In this study the authors used a juridical-normative research method.

Indonesian Cyber Law Formulation in The Development Of National Laws In 4.0 Era Nur Azmi, Rama Halim
Lex Scientia Law Review Vol 4 No 1 (2020): The Legal Paradigm in National Defense and Security
Publisher : Universitas Negeri Semarang

The digital age has made the loss of boundaries for interaction and communication which then creates a new world of cyberspace. The cyberspace entity on the one hand provides advantages and on the other hand, also causes losses if there is no protection in cyberspace. The protection of cyberspace in Indonesia is still far from good and tends to be bad. Even President Susilo Bambang Yudhoyono has been a victim of the weak protection of cyberspace. These weaknesses are the implications of the existence of norms that are legal norms which are the basis of the implementation of cyberspace protection in Indonesia. In this paper, we will discuss the problems of cyberspace in Indonesia and how legal norms should be present as a means of social control and engineering.Especially cyberspace in order to realize order and security in cyberspace. The method used in this study is the normative juridical method with the legislation approach and case approach.

Page 6 of 23 | Total Record : 227

4 5 6 7 8

Filter by Year

2017 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 7 No 2 (2023): Justice in Broader Context: Contemporary and Controversial Issues in Indonesia an Vol 7 No 1 (2023): Law, Justice, and Development: Theories and Practices in Indonesia and Global Con Vol 6 No 2 (2022): Mainstreaming Justice in a Various Global Context Vol 6 No 2 (2022): Mainstreaming Justice in a Various Global Context (Article in Press) Vol 6 No 1 (2022): Development of Equitable Law in Indonesia and Global Perspective Vol 5 No 2 (2021): National Law Development in Enforcement of Justice and Humane Law in the Era of C Vol 5 No 1 (2021): Legal Certainty and Challenges of Legal Protection Guarantee in Indonesia Vol 4 No 2 (2020): The Legal and Human Rights Dimension in The Covid-19 Pandemic Era Vol 4 No 1 (2020): The Legal Paradigm in National Defense and Security Vol 3 No 2 (2019): Perkembangan Hukum di Era Disrupsi Vol 3 No 2 (2019): Development of Law in the Era of Disruption Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Protection of Women in Indonesia: Law Enforcement Practices and Theorie Vol 3 No 1 (2019): Quo Vadis Perlindungan Perempuan di Indonesia: Praktik dan Teori Penegakan Hukum Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum Vol 2 No 2 (2018): Human Rights Study: Between Protection, Fulfillment, and Law Enforcement Vol 2 No 1 (2018): Various Aspects of Law and Justice in the Era of Sustainable Development Vol 2 No 1 (2018): Berbagai Aspek Hukum dan Keadilan dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Vol 1 No 01 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia Vol 1 No 1 (2017): Isu-Isu Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indonesia Vol 1 No 1 (2017): Contemporary Issues of Human Rights in Indonesia More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ridwan Arifin

Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
lesrev@mail.unnes.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ridwan Arifin

Contact Email ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Phone -

Journal Mail Official lesrev@mail.unnes.ac.id

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ridwan Arifin

Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
lesrev@mail.unnes.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA