cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ita Prihantika
Contact Email
itaprihantika@fisip.unila.ac.id
Phone
+62721-704 626
Journal Mail Official
jurnal.asp@fisip.unila.ac.id
Editorial Address
Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Gedung G, Kampus FISIP UNILA, Rajabasa, Bandarlampung, Lampung, Indonesia, 35145
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Analisis Sosial Politik
Published by Universitas Lampung
ISSN : 25808559     EISSN : 25808540     DOI : https://doi.org/10.23960/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Analisis Sosial Politik bertujuan mengkaji fenomena sosial dan politik dengan skup pembahasan, namun tidak berbatas pada bidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan, sosiologi,
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 60 Documents
 1   2   3   4   5 
Dampak Proses Transformasi Nilai Budaya Siri’ na Pacce dalam Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Takalar Tahir, Nurbiah; Tahir, Muchlas M
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v1i2.16

Abstract

This article serves to Determine the impact of the transformation of Siri 'Na Pacce culture in public service at Kantor Satu Terintadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Takalar. Siri 'na Pacce Culture is the identity and character of the Bugis-Makassar people. This study used a qualitative approach, with case study method and critical inculturative ethnography, for the purposes of data settlement, the researcher conducted observation and in-depth interview. The results showed that the culture of society greatly affects the quality and quality of service. Artikel ini bertujuan untuk Mengetahui dampak dari transformasi nilai budaya Siri’ Na Pacce dalam pelayanan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Takalar. Budaya Siri’ na Pacce merupakan identitas dan watak dari orang Bugis-Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus dan etnografi kritis inkulturatif, untuk keperluan pengumpulan data maka peneliti melakukan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai budaya Siri’ na Pacce dalam pelayanan publik sangat berdampak bagi peningkatan mutu dan kualitas pelayanan.
Kontestasi dan Partisipasi Meminggirkan Aristokrasi Menuju Demokrasi Liberal (Perbandingan Masyarakat Adat Sungkai Bunga Mayang Lampung dan Atoni Pah Meto NTT ) Syafarudin, Syafarudin
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v1i2.17

Abstract

This paper aims (1) to describe the influence of liberal democratic values upon the custom community that still rilies on aristocratic values; (2) to compare the democratisation dynamic particulary in the aspect of participation and contested power upon the sungkai bunga mayang Lampung and the atoni pah meto NTT custom society. The preliminary research shows that the sungkai is more progressive community compared to atoni custom community by arguing that sungkai custom community has formalised the written social and democratic procedures yet that seems likely to manage the formal organization, institution and modern political parties, ths is contrast with the atoni custom community. Artikel ini bertujuan (1) mendiskripsikan adanya pengaruh pemikiran demokrasi liberal pada masyarakat adat yang setia memegang aristokrasi; (2) membandingkan dinamika demokratisasi terutama aspek partisipasi dan arena kontestasi suksesi pada masyarakat adat Sungkai Bunga Mayang Lampung dan Atoni Pah Meto NTT. Hasil desk studi awal ini menunjukan bahwa Perkembangan demokrasi di masyarakat adat Lampung Sungkai lebih progresif ketimbang masyarakat adat Atoni. Masyarakat adat Atoni belum membuat kontrak sosial dan demokrasi prosedural secara tertulis. Sedangkan di masyarakat adat Sungkai sudah tertulis layaknya mengelola organisasi, lembaga, atau partai modern.
Makna Busana Jilboobs bagi Wanita di Era Milenial Martiastiwi, Emmy
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v2i1.20

Abstract

Fashion style is a manifestation of the identity of a person who represents the character and nature of a person. Nature and character can be an indicator of society to see the figure. The figure of Muslim women in the millenial era is synonymous with the use of the hijab. Entering millenial era, the development of fashion style began to affect the veil. Various designers innovate the development of hijab clothes. The controversial phenomenon of hijab is beginning to develop and use the community. Jilboobs is a hijab fashion style that shows the element of aurat. This research uses Roland Barthes semiotics analysis method. The data in this study comes from photos in three social media accounts Facebook Jilboob Lovers Account, Instagram Account @ cikgu.bella.co and Twitter Account @Jilboober. The significance of the denotation caused by the photo of the woman above using the hijab is pulled back and showsa breast bulge. The meaning connotation is formed which in the photo on twitter account @ jilboober depicts the representation of the meaning of fashion style that is not in accordance with the concept of Shari'a and identical with deviant. The parable is an analogy, in this discussion a Muslim woman is believed to look beautiful with a closed. The analogy of jilboob metaphors is explained by the crate of a rock. The stone box depicts the character of a Muslim woman who does not follow her religious shariat correctly. Gaya busana merupakan perwujudan identitas seseorang yang mewakili karakter dan sifat seseorang. Sifat dan karakter dapat menjadikan indikator masyarakat untuk melihat sosok. Sosok wanita muslimah di era millenial identik dengan penggunaan hijab. Memasuki era milenial, perkembangan gaya busana pun mulai mempengaruhi jilbab. Beragam desainer melakukan inovasi perkembangan gaya busana jilbab. Fenomena jilbab yang kontroversial mulai berkembang dan digunakan masyarakat. Jilboobs merupakan gaya busana jilbab yang menunjukan unsur aurat. Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Roland Barthes. Data dalam penelitian ini berasal dari foto di tiga akun media sosial Akun Facebook Jilboob Lovers, Akun Instagram @cikgu.bella.co dan Akun Twitter @Jilboober. Makna denotasi yang ditimbulkan dari foto wanita diatas menggunakan jilbab yang ditarik kebelakang dan menunjukan tonjolan payudara. Makna konotasi yang dibentuk yang dalam foto di akun twitter @jilboober menggambarkan representasi makna gaya busana yang tidak sesuai konsep syariat dan identik dengan menyimpang. Perumpamaan merupakan analogi, dalam pembahasan ini seorang wanita muslimah diyakini terlihat indah dengan tertutup. Analogi metafora dari jilboob dijelaskan dengan dada batu. Dada batu menggambarkan karakter wanita muslimah yang tidak mengikuti syariat agamanya dengan benar.
Model Integrasi Pengelolaan Zakat antara Negara dan Masyarakat Sipil Hartoyo, Hartoyo
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v2i1.21

Abstract

This study explains the position and authority of community zakat institutions in the management of zakat. Data collected through in-depth interviews and documentation. The results found that the zakat management model according to Law No. 38 of 1999 has substantive limitations in improving people's welfare. The government is only able to establish BAZ and LAZ, but it lacks guidance and protection. As a result, each zakat institution is left to work in its own space, elitist, performs the same function, and conflicts of interest occur. The passing of Law No. 23 of 2011 is the answer to various legal issues regarding zakat management. The disadvantage is that in addition to having more authority, BAZNAS can also perform LAZ and UPZ functions. This model is still vulnerable to conflicts of interest between zakat managers. The integration model can be a solution while still providing a space of authority to the state while being able to empower the role of civil society. This model is able to optimize the roles of LAZ and UPZ which are under the coordination, protection and guidance of BAZNAS. Penelitian ini menjelaskan posisi dan otoritas lembaga zakat masyarakat dalam pengelolaan zakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa model pengelolaan zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 memiliki keterbatasan substantif dalam meningkatkan kesejahtaraan rakyat. Pemerintah hanya mampu mengukuhkan BAZ dan LAZ, tetapi kurang melakukan pembinaan dan perlindungan. Akibatnya, masing-masing lembaga zakat dibiarkan bekerja dalam ruangnya sendiri, elitis, melakukan fungsi yang sama, dan terjadi konflik kepentingan. Disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 merupakan jawaban atas berbagai persoalan hukum tentang pengelolaan zakat. Kelemahannya adalah BAZNAS selain memiliki otoritas lebih juga dapat menjalankan fungsi LAZ dan UPZ. Model ini masih rentan terjadi konflik kepentingan antar pengelola zakat. Model integrasi dapat menjadi solusi dengan tetap memberi ruang otoritas kepada negara sekaligus mampu memberdayakan peran masyarakat sipil. Model ini mampu mengoptimalkan peran LAZ dan UPZ yang berada di bawah koordinasi, perlindungan dan pembinaan BAZNAS.
Analisis Pengaruh Etnisitas dalam Pengisian Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi: Pasca Pilkada 2017 Wahid, Makmun; Haryadi, Haryadi
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v2i1.22

Abstract

The playing of Javanese ethnic politics in the struggle for political office and bureaucracy in Muaro Jambi District gave rise to negative interactions for Javanese ethnicity and other ethnicities in Muaro Jambi Regency. What is done by Javanese is their attempt to show their dominance over other ethnic groups in Muaro Jambi Regency .Where previously the concept of the son of the region became a discourse for the process of filling these positions. This study uses qualitative research methods, with a case study approach and triangulation data analysis techniques. From the method used a description of how the rise of Javanese ethnic politics provided a way for them to dominate political office and especially for bureaucratic office. In addition, the pattern of support will be fragmented for the same identity, especially related to ethnic similarities. Theneutrality of the bureaucrats in the elections shows that politicalparties in Indonesia do not institutionalize well.Not surprisingly, after the election is over, it has an indirect impact on the mechanism of rotation, mutation and promotion of structural positions in the Muaro Jambi District government. Where the placement of people carried out in the body of the bureaucracy will be dominated by Javanese ethnic influences, which then slowly 'get rid of' other ethnicities. Clearly, such a mechanism tends to prioritize the patron client approach rather than prioritizing the performance of individual officials.This paper suggests the need for interventions both regulative and technical so that the mechanism for filling public positions in the post-election bureaucracy in Indonesia in the future can produce government elites that are more qualified and with integrity. The use of new digital mediais an offer for renewing the paradigm of the Post-Election Bureaucracy. Bermainnya politik etnis Jawa dalam perebutan jabatan politik dan birokrasi di Kabupaten Muaro Jambi melahirkan interaksi negatif bagi etnis Jawa dan etnis-etnis lain di Kabupaten Muaro Jambi. Apa yang dilakukan oleh etnis Jawa merupakan upaya mereka untuk menunjukkan dominasinya terhadap etnis lain di Kabupaten Muaro Jambi. Dimana sebelumnya konsep putra daerah menjadi wacana bagi proses pengisian jabatan-jabatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis data triangulasi. Dari metode yang digunakan tersebut diperoleh gambaran bagaimana kebangkitan politik etnis Jawa memberikan jalan bagi mereka untuk mendominasi jabatan politik dan jabatan birokrasi. Selain itu, pola dukungan pun akan terfragmentasi atas kesamaan identitas semata, terutama terkait kesamaan etnis. Tidak netralnya para birokrat dalam Pilkada menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia tidak melembaga dengan baik. Tidak heran, jika setelah Pilkada usai, hal itu memberikan dampak secara tidak langsung pada mekanisme rotasi, mutasi dan promosi jabatan-jabatan struktural di lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Dimana penempatan orang yang dilakukan di dalam tubuh birokrasi akan didominasi oleh pengaruh etnis Jawa, yang kemudian pelan- pelan ‘menyingkirkan’ etnis lainnya. Jelasnya, mekanisme seperti itu cenderung lebih mengedepankan pendekatan patron klien ketimbang mengutamakan kinerja dari individu pejabat. Tulisan ini mengisyaratkan perlunya intervensi secara regulatif maupun tekhnis agar mekanisme pengisian jabatan publik di dalam birokrasi pasca Pilkada di Indonesia ke depan dapat menghasilkan elit-elit pemerintahan yang lebih berkualitas dan berintegritas. Penggunaan media digital baru menjadi tawaran bagi pembaharuan paradigma Birokrasi Pasca Pilkada.
Mekanisme E-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa Suleman, Zulfikri; Hendarso, Yoyok; Isyanawulan, Gita; Adyatma, Ryan Trisna
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v2i1.23

Abstract

Election of village heads (pilkades) through the e-voting mechanism is a new thing in Indonesia, only held since 2013 and so far only covers 526 villages out of 70 thousand villages throughout Indonesia. The introduction of advanced technology in this pilkades has also raised several new aspects, one of which is the response and participation of the community, an important topic because it is directly related to the ongoing democratization process. This paper wants to reveal a description of the responses, interests and community participation in the village head elections in Biyuku village, Soak Tapeh sub-district and villages of Sukaraja Baru and Terentang, Bayuasin III sub-district, all in South Sumatra Province, which was held on November 16, 2017. Data for qualitative research on this topic was collected through in-depth interviews with relevant parties (village officials, electoral committees, community members) and literature review. The results of data analysis showed that the general public welcomed with enthusiasm the use of e-voting mechanisms in the organization of this pilkades. In line with this, the level of voter participation in voting has also increased sharply, for the village of Biyuku reaching 77% compared to only about 60% in pilkades with conventional mechanisms. It's just that it hasn't been revealed yet, the use of e-voting in this pilkades has increased community political participation in a substantive way. Thus, the Government through the Ministry of Communication and Information as well as the Village Community Development Agency / Agency at the regional government level need to broaden the scope and strengthen the quality of the use of e-voting mechanisms in the pilkades in this country, in accordance with the expectations of the community. Pemilihan kepala desa (pilkades) melalui mekanisme e-voting merupakan hal yang baru di Indonesia, baru dilaksanakan sejak tahun 2013 dan sejauh ini baru mencakup 526 desa dari 70 ribu desa di seluruh Indonesia. Pengenalan teknologi maju dalam pilkades ini juga telah memunculkan beberapa aspek baru yang salah satu di antaranya adalah tanggapan dan partisipasi masyarakat, satu topik penting karena terkait langsung dengan proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Tulisan ini ingin mengungkapkan gambaran tentang tanggapan, minat dan partisipasi masyarakat dalam pilkades di desa Biyuku, Kecamatan Soak Tapeh dan desa-desa Sukaraja Baru dan Terentang, Kecamatan Bayuasin III, semuanya di Provinsi Sumatera Selatan, yang dilaksanakan tanggal 16 November 2017 yang lalu. Data untuk penelitian kualitatif tentang topik ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait (perangkat desa, panitia pemilihan, anggota masyarakat) serta kajian kepustakaan. Hasil analisis data menunjukkan, masyarakat secara umum menyambut dengan antusias penggunaan mekanisme e-voting dalam penyelenggaraan pilkades ini. Seturut dengan ini, tingkat partisipasi pemilih dalam pemberian suara juga meningkat tajam, untuk desa Biyuku mencapai 77% berbanding dengan hanya sekitar 60% dalam pilkades dengan mekanisme konvensional. Hanya saja memang belum terungkap, penggunaan e-voting dalam pilkades ini telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara substantif. Dengan demikian, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Dinas/Badan Pembangunan Masyarakat Desa di tingkat pemerintahan daerah perlu memperluas cakupan dan lebih memantapkan kualitas penggunaan mekanisme e-voting dalam pilkades di negeri ini, sesuai dengan harapan masyarakat.
Etnis dan Perempuan di Aras Lokal Krisbintoro, R Sigit; Kurniawan, Robi Cahyadi
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v2i1.24

Abstract

The ethnic group has an influence in local elections at the local level, based on the assumption that this research is conducted. This research was conducted by survey method in all sub- districts in Way Kanan District in Lampung Province. The survey was conducted by Stratified Random Sampling method with 662 samples based on Sugiyono (2006: 93). The survey was conducted from August to September 2015. The survey results show that ethnicity still has a significant effect on the 2017 in Way Kanan local election, especially on Lampung ethnic and Javanese ethnic. The Survey results also show that the role of candidate's wives to female voters has an influence, although not too great. Etnis memiliki pengaruh dalam pemilihan kepala daerah ditingkat lokal, berdasarkan asumsi itulah penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey di seluruh kecamatan pada wilayah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Survey dilakukan dengan metode penarikan sampel stratified random sampling, dengan jumlah sampel 662 dengan metode sampel berdasarkan perhitungan dari Sugiyono (2006:93). Survey dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan September 2015. Hasil survey memperlihatkan bahwa etnis masih berpengaruh signifikan pada pemilukada Way Kanan 2015 lalu terutama pada etnis Lampung dan Etnis Jawa. Hasil Survey juga memperlihatkan bahwa peran istri-istri kandidat terhadap pemilih perempuan memiliki pengaruh walau tidak terlalu besar.
Analisis Kredibilitas MUSTAFA-AJA pada Pemberitaan Media Sebelum dan Sesudah Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Abdurrahman, Abdurrahman
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v2i1.25

Abstract

Lampung Province will hold elections to the region by 2018. One candidate for Lampung governor, Mustafa has a breakthrough work program creative village enterpreneur (KECe). Entering ebruary 2018, Mustafa was hit by a bribery case of regional loan approval for the Central Lampung Budget of 2018. This research uses framing analysis method of Pan and Kosicki. The research results found is Radar Lampung Online construct the credibility of the news is very less the number of words in writing Mustafa coverage. The framing of news made by Lampost.co in constructing the credibility of the Mustafa figure is very consistent. Mustofa is maintaining good relations with Lampost.co media primarily to maintain and maintain credibility in the community of Lampung Province. Provinsi Lampung akan melaksanakan pemilihan umum kepada daerah pada 2018. Salah satu calon gubernur Lampung, Mustafa memiliki terobosan program kerja Kampung Creative Enterpreneur (KECe). Memasuki februari 2018, Mustafa terkena kasus suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun Anggaran 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kredibilitas Mustafa-Aja yang dilihat dari pemberitaan di media online Radar Lampung Online dan Lampost.co periode pemberitaan Januari hingga April 2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Pan dan Kosicki. Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah Radar Lampung Online mengkonstruksikan kredibilitas pemberitaan sangat kurang jumlah kata dalam menuliskan pemberitaan Mustafa. Pembingkaian pemberitaan yang dilakukan Lampost.co dalam mengkonstruksikan kredibilitas sosok Mustafa sangat konsisten. Mustofa sangat menjaga hubungan baik dengan media Lampost.co terutama untuk mempertahankan dan menjaga kredibilitasnya di masyarakat Provinsi Lampung. Kata Kunci: Mustafa Aja, Kampung Creative Enterpreneur (KECe), Media Online, Pembingkaian Berita
Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Implementasinya di Daerah SIREGAR, ANITA ANDRIANI; Rosalia, Feni
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v2i2.26

Abstract

The implementation of elections and local elections as a form of democracy in our country requires supervision to be clean from fraud and money politics practices as well as election organizing institutions that have integrity so that the quality of elections and regional elections is in accordance with people's expectations. BAWASLU as the Election Supervisory Body in charge of guarding the KPU as the organizer of the General Election, oversees activities ranging from stages, campaigns, voting to the final election results and receiving reports of administrative violations and alleged money politics. However, there is something new in 2017, namely with the emergence of a new authority of BAWASLU as an election supervisory body to resolve administrative violations and disputes related to TSM (Structured, Systematic and Massif) violations that can administratively cancel nominations through an adjudication hearing process, where Bawaslu the role is like a judge, deciding the application written by the applicant in the petitum. Law No.7 of 2017 concerning General Elections contains breakthroughs in strengthening the authority of the Election Supervisory Body (BAWASLU) in enforcing electoral law, in addition to election crimes, the authority to take action and decide administrative violations in the trial mechanism is in the Election Supervisory Body until issuing decisions that are final and binding. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebagai wujud demokrasi di negara kita membutuhkan pengawasan agar bersih dari praktek-praktek kecurangan dan money politics dan juga lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas sehingga terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat. BAWASLU sebagai Badan Pengawas Pemilu yang bertugas mengawal KPU sebagai penyelenggara Pemilu, mengawasi kegiatan mulai dari tahapan, kampanye, pemungutan suara sampai pada hasil akhir Pemilu serta menerima laporan pelanggaran administratif maupun dugaan money politics. Namun, ada yang baru di Tahun 2017 yaitu dengan munculnya kewenangan baru BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu untuk meyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang ajudikasi, dimana Bawaslu itu peran nya layaknya seorang hakim , memutuskan permohonan yang ditulis pemohon didalam petitum nya. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam menegakan hukum pemilu, Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan ada di Bawaslu hingga mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.
Aktualisasi Kepemimpinan Transformasional dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Gowa Nurmaeta, St
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v2i2.27

Abstract

Leadership is a process where a person can become a leader through continuous activity so that he can influence the one he leads, the leader should have more ability and intelligence than his subordinates in order to bring the organization he leads to achieve the goals effectively. Often we find members of an organization who arrive late, inefficient use of time for a work settlement, less work productivity, low achievement motivation, less participation in program implementation, and so on. Therefore this article will discuss the transformational leader who can bring good change, know the needs of his subordinates and can instill and strengthen aspects of organizational culture so that it will foster a strong commitment to each member. This article uses a type of qualitative descriptive research, and the topic under study is the actualization of transformational leadership in improving the quality of basic education in Gowa Regency. The data collection techniques carried out are interviews, observation and documentation. The results of the study show that the application of transformational leadership types will facilitate the business of members of the organization in accelerating the capacity of stake holders in developing themselves, working smarter, and harder to create quality education so that innovative and targeted policies are created. Kepemimpinan merupakan suatu proses dimana seseorang dapat menjadi pemimpin melalui aktivitas yang terus menerus sehingga dapat mempengaruhi yang dipimpinnya, pemimpin sudah seyogyanya mempunyai kemampuan dan kecerdasan yang lebih disbanding bawahannya agar dapat membawa organisasi yang dipimpinnya untuk meraih tujuan secara efektif. Seringkali kita menemukan anggota suatu organisasi yang datang terlambat, tidak efisien penggunaan waktu untuk suatu penyelesaian pekerjaan, produktivitas kerja kurang, motivasi berprestasi rendah, kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan program, dan sebagainya. Oleh karena itu artikel ini akan membahas tentang sosok pemimpin transformasional yang dapat membawa perubahan yang baik, menghetahui kebutuhan bawahannya serta dapat menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya organisasi sehingga akan menumbuhkan komitmen yang kuat pada setiap anggota. artikel ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, dan topik yang diteliti adalah aktualisasi kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar di kabupaten gowa. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tipe kepemimpinan transformasional akan mempermudah usaha anggota organisasi dalam mempercepat kapasitas stake holder dalam mengembangkan diri, bekerja lebih cerdas, dan lebih keras untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas sehingga terciptalah kebijakan-kebijakan inovatif dan tepat sasaran.

Page 2 of 6 | Total Record : 60

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Analisis Sosial Politik