Garuda - Garba Rujukan Digital

Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal Barniat, Zulman
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v2i2.28

Conception and legislation of village administration and their application in New Order era, in which it was authoritarian, had some negative effects on villages in Indonesia. As reform advanced, legislation of village administration was changed and transformed time after time based on new conception of local administration autonomy including village administration. The renewal was led to new development of village community and its administration, but there were some weakness and obstacles conceptually, legally and practically. Konsepsi, undang undang desa dan penerapannya pada masa Orde Baru yang berwatak otoritarianisme, sangat mempengaruhi struktur pemerintahan sampai tingkat desa. Pengaruh ini lebih banyak besifat negatif atas keberadaan desa. Sejak masa reformasi, undang undang desa diganti berturut-turut dengan pembaharuan konsepsi tentang otonomi daerah yang mencakup otonomi pemerintahan desa. Pembaharuan konsepsi dan undang-undang ini sudah menunjukkan perkembangan baru (reformis) dari eksistensi masyarakat desa, namun ia tentu saja masih mempunyai sejumlah kekurangan dan kendala, secara konseptual, legal dan penerapan.

Komunikasi Politik: Asal Usul dan Konsepsi Suryanni, Eny Inti
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v2i2.29

Political communication is political analysis method emerged in 1990s for political science in Indonesia. Yet, it was began to pervade and apply significantly by academicians in the beginning of 21st century, pertaining to democratization and its anti-thesis, that is, terrorism in global context as well as regional and national one. As a method in political science, study of conception of political communication is very substantial for clarification on applying it more enlightened. The significance could be grasped through scrutiny of historical background. In fact, the scientific conception has not been concluded by scholars so far, but various opinions, let alone theories, based on skepticism and debates constructed by political phenomenon and development. History and development of political communication study actually are prosperous subject materials to discover the firm conception. Komunikasi politik (political communication) adalah metode analisa politik yang baru berkembang sejak dasawarsa 1990an dalam ilmu politik di Indonesia, namun ia mulai diserap dan diterapkan seara signifikan di dunia akademik sejak awal abad ke-21, ketika perkembangan demokrasi dan antitesisnya, yaitu terorisme, mencuat secara global. Sebagai metode analisa dalam ilmu politik, penelitian tentang konsepsi komunikasi politik sangat penting untuk mengamati dan memahami fenomena politik. Signifikansi ini hanya bisa dipahami jika penelitian mengungkap sejarahnya. Karena itu, asal usul dan sejarah perkembangan kajian komunikasi politik sangat penting untuk diteliti. Konsepsi komunikasi politik belum dicapai secara ilmiah oleh para sarjana, kecuali keberagaman opini atas dasar keraguan dan perdebatan yang hanya berdasar pada fenomena dan perkembangan politik. Sejarah dan perkembangan studi sesungguhnya merupakan bahan yang kaya untuk mencapai konsepsi yang handal tentang komunikasi politik.

Pengendalian Sosial pada Kejahatan Lingkungan (Studi Kasus Pembakaran Lahan oleh Korporasi) Usmita, Fakhri
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v2i2.31

Land burning in land clearing efforts has been done for a long time, not only by individuals, but also by corporations. The burning of land widely and for a long time has brought its own losses, both to the environment, even to humans. I argue that is due to the lack of social control of land-burning behavior. Using literature study that although there have been rules governing the burning of land, but socializing the values of environmental conservation, availability of facilities, and the irregularities of sanction caused the it phenomenon happens again. Pembakaran guna membersihkan lahan telah dilakukan sejak lama, tidak hanya oleh perorangan, tetapi juga oleh korporasi. Pembakaran lahan secara luas dan dalam waktu yang lama telah membawa kerugiannya tersendiri, baik bagi lingkungan, bahkan bagi manusia. Penulis berpendapat bahwa ini disebabkan oleh kurangnya control social atas perilaku pembakaran lahan. Menggunakan studi literature ditemukan bahwa walaupun telah ada aturan yang mengatur tentang pembakaran lahan, tetapi belum berhasilnya sosialisasi nilai-nilai konservasi lingkungan, ketidaksediaan fasilitas, dan sanksi yang diberikan, menyebabkan fenomena itu terjadi lagi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum: Peluang dan Tantangan Menciptakan Integritas Pemilu Tahun 2019 Sardini, Nur Hidayat
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i1.32

This article will explore the position of the Election Supervisory Body (Bawaslu), which is now very strong according to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This condition is inversely proportional to the position of Bawaslu before. With strong duties, authorities and obligations, and supported by an organizational structure that is as strong as the main administrator of the General Election, namely the General Election Commission, it is a challenge for the Bawaslu to create elections with integrity. This article succeeded in identifying the opportunities and constraints of Bawaslu in creating elections with integrity, especially in the implementation of the 2019 Election. Artikel ini hendak mengeksplorasi kedudukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang dewasa ini memiliki kedudukan kuat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kedudukan Bawaslu sebelum-sebelumnya. Dengan tugas, wewenang, dan kewajiban yang kuat, dan yang ditunjang oleh struktur organisasi yang sama kuatnya dengan administrator utama Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, maka menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Bawaslu untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas. Artikel ini juga berhasil mengidentifikasi peluang dan hambatan Bawaslu dalam menciptakan integritas Pemilu, terutama dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

Mendorong Pemilu 2019 Berkualitas dan Berintegritas di Provinsi Lampung Hertanto, Hertanto
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i1.33

The 2019 General Election (Pemilu) is the first simultaneous election in Indonesia which will simultaneously elect a presidential/vice-presidential candidate, a candidate of the member of the Republic of Indonesia Parliament, the DPD RI or the Indonesian Regional Representative, and the Provincial/Regency/City assembly. Various analyzes predict that the practice of simultaneous elections that will take place is not easy task for Indonesia, it is full of challenges that need to be dealt with, and it has also the potential to create numerous problems. As the result, this is presumably as the complicated election in the world. This study wants to explain how the challenges and potential vulnerability of the 2019 Election in Lampung, and how to anticipate it. The results of the analysis explain that the potential challenges of the 2019 Election are on the quality and integrity of the Lampungâ€™s election especially on the factors of money politics, campaign implementation, usage of state and local government facilities. While the potential weaknesses is based on the predictions of the Republic of Indonesia General Election Supervisory Board (Bawaslu), the 2019 Election vulnerability index in Lampung is under the high category (49.56). Further, based on the 2018 Pilkada Election in Lampung Province, the highest potential vulnerability is in its participation, where the public supervision variable shows a fairly high index and it is followed by the voting right factor (IKP Pilkada 2018). Meanwhile, the dimensions of election organizers have the potential for vulnerability which needs to be anticipated especially in the context of integrity and professionalism of the election organizers. Therefore, based on challenges and vulnerabilities that need to be anticipated, encouraging the active participation of civil society groups such as NGOs, universities, mass media to exercise control over the practice of money politics, campaign funds, and misuse of government facilities and policies. Strengthening the control of civil society will result in a a good quality electoral process, and finally it will result in elections with a high integrity. Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merupakan pemilu serentak pertama di Indonesia yang sekaligus akan memilih calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Berbagai analisis memprediksikan bahwa praktik pemilu serentak ini akan berlangsung tidak mudah, penuh tantangan, dan berpotensi mengalami banyak persoalan. Sehingga ada anggapan bahwa inilah pemilu yang paling rumit di dunia. Kajian ini ingin menjelaskan bagaimana tantangan dan potensi kerawanan Pemilu 2019 di Lampung, serta bagaimana antisipasinya. Hasil analisis menjelaskan bahwa tantangan potensial Pemilu 2019 berkualitas dan berintegritas di Lampung pada faktor politik uang, pelaksanaan kampanye, penggunaan fasilitas negara dan daerah. Sedangkan potensi kerawanan berdasarkan prediksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) bahwa indeks kerawanan Pemilu 2019 di Lampung termasuk pada kategori yang tinggi (49,56). Berdasarkan IKP Pilkada 2018 di Provinsi Lampung, potensi kerawanan tertinggi terdapat pada dimensi partisipasi, di mana variabel pengawasan masyarakat menunjukkan indeks cukup tinggi dan diikuti variabel hak pilih (IKP Pilkada, 2018). Sementara, pada dimensi penyelenggara pemilu potensi kerawanan yang perlu diantisipasi pada variabel integritas dan profesionalitas penyelenggara. Oleh karena itu, berlandaskan pada tantangan dan kerawanan tersebut perlu diantisipasi dengan mendorong partisipasi aktif kelompok- kelompok masyarakat sipil (NGO, perguruan tinggi, media massa) untuk melakukan kontrol terhadap: praktik politik uang, dana kampanye, serta penyalahgunaan fasilitas dan kebijakan pemerintah sebagai instrumen pemenangan. Penguatan kontrol masyarakat sipil akan menghasilkan proses pemilu yang berkualitas, dan akhirnya akan menghasilkan pemilu yang berintegritas.

Peran BAWASLU Provinsi Jambi dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2019 Zarkasi, A; Rizal, Dimas; Putra, Firmansyah
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i1.34

The purpose of this study was to determine the role of Jambi provincial Election Supervisory Agency in verifying the political parties participating in the 2019 election. In the implementation of verification of political parties that will be investigated is the completeness of administration, the completeness of the management, starting from the provincial level, district / city level administrators and representation woman. then the existence of each political party's office, so that the verification of political parties goes accordingly. The Election Supervisory Agencyof Jambi in overseeing the verification of political parties in Jambi will determine the determination of political parties that will be declared eligible to participate in the general elections in 2019. This research uses empirical research is that researchers will conduct research directly in the field to see facts directly and then analyzed. The existence of political parties participating in the general election is political parties that have fulfilled the requirements as political parties that will participate in the election, both administrative requirements, party management at the national level, provincial level, district / city level and sub-district and village level. The purpose of this verification monitoring is very important because to ensure that political parties that are verified meet the requirements in accordance with applicable regulations, and for parties that meet the requirements, the party has the right to participate in general elections, and vice versa, if the verification results are found political parties that do not meet the requirements, are not entitled to participate in the 2019 general election. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bawaslu provinsi jambi dalam verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Dalam pelaksanaan verifikasi partai politik yang akan diteliti adalah kelengkapan adminitrasi, kelengkapan pengurus, mulai dari, pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota serta keterwakilan perempuan. Kemudian keberadaan kantor masing-masing partai politik tersebut, agar pelaksanaan verifikasi partai politik berjalan sebagaimana mestinya. Bawaslu provinsi jambi dalam mengawasi verifikasi partai politik yang ada di provinsi jambi akan menentukan penetapan partai politik yang akan dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu peneliti akan melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk melihat fakta secara langsung kemudian dianalisis. Keberadaan Partai politik yang ikut pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik yang akan ikut dalam pemilu, baik syarat administrasi, kepengurusan partai baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dan desa. Tujuan dari pengawasan verifikasi ini merupakan hal yang sangat penting karena untuk mamastikan bahwa partai politik yang diverifikasi memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, bagi partai yang memenuhi syarat, maka partai tersebut berhak untuk mengikuti pemilu dan sebaliknya, jika hasil verifikasi yang dilakukan ditemukan partai politik yang tidak memenuhi syarat, maka tidak berhak ikut serta dalam pemilu tahun 2019.

Peran Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIDEDE) Provinsi Jambi dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pemilu 2019 Farisi, Mohammad; Nopyandri, Nopyandri
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i1.35

This research is entitled "The Role of Election and Democracy Concerned Communities (KOPIPEDE) Jambi Province in Building Community Participation in Facing 2019 Election". The purpose of this study was to find out how the development of KOPIPEDE Prov. Jambi and how to develop community communities to have knowledge, awareness and skills about elections and democracy. This study focuses on changing the paradigm of the community that the KPU is only the organizer not the determinant, where the determination is the people. This is where the big role of KOPIPEDE is the spearhead of the paradigm change by educating community communities that election affairs are not merely the affairs of the KPU but are the affairs of the people. So the task of KOPIPEDE provides education about elections and democracy. This research is a qualitative descriptive study that is a method of researching an object that is a community that cares about election affairs and democracy, and provides a systematic factual and accurate description or description of activities or activities carried out by this community in building community awareness and participation to have knowledge, awareness and skills about elections and democracy such as; community involvement in organizing elections, monitoring at each stage of the election, socializing elections, political education for voters and monitoring elections. Penelitian ini berjudul â€œPeran Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KOPIPEDE) Provinsi Jambi Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pemilu 2019â€. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana desain pengembangan KOPIPEDE Prov. Jambi dan bagaimana strategi membangun komunitas-komunitas masyarakat untuk memiliki pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan tentang pemilu dan demokrasi. Penelitian ini memfokuskan pada perubahan paradigm masyarakat bahwa KPU hanya penyelenggara bukan penentu, dimana penentunya adalah rakyat. Disinilah peran besar KOPIPEDE menjadi ujung tombak perubahan paradigma itu dengan cara mengdukasi komunitas-komunitas masyarakat bahwa urusan pemilu tidak semata urusan KPU tapi adalah urusan rakyat. Maka tugas dari KOPIPEDE memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yaitu sebuah Komunitas yang peduli terhadap urusan pemilu dan demokrasi, serta memberikan deskripsi atau gambaran secara sistematis factual dan akurat mengenai kegiatan-kegiatan atau aktifitas yang dilakukan komunitas ini dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memiliki pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan tentang pemilu dan demokrasi seperti; keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih dan pemantauan pemilihan.

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Politik di Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone Amin, M; Amran, Tenriawaru Septiananinda; Mustari, Nuryanti
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i1.36

Gender equality is both male and female both as servants, and together can gain access, control, participation, and benefit in development, seeing the reality that is happening now that the political system has not run smoothly about women's involvement in parties politics, in Muhammadiyah is very open about gender equality. This article discusses gender equality in a political perspective that only becomes a discourse in the life of democracy, for example the current period of women's representation in political parties from 2014 to 2019 is 17.6%, meaning Law No. 8 of 2012 article 8 paragraph (2) concerning representation 30% women have not yet reached their role. This article uses a type of qualitative descriptive research, and the topics studied are gender equality in a political perspective in Persyarikatan Muhammadiyah Bone District, the location of this research is at the Muhammadiyah Regional Leadership Secretariat of Bone Regency. The data collection techniques carried out are interviews, observation and documentation. The results of the study showed that Muhammadiyah was not practicing politics, but that did not mean that this agreement was anti-political and did not understand politics. Seeing gender equality in Muhammadiyah organizations is not really a problem, but in the political sphere gender equality in a political perspective is still just a discourse, because based on Law No. 8 of 2012 concerning political party regulations that require political parties at least 30% for female candidates as election conditions, but its role is still very far away. Kesetaraan gender adalah laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, dan sama-sama dapat memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaa dalam sebuah pembangunan, melihat realita yang terjadi sekarang ini bahwa sistem politik belum berjalan dengan mulus tentang keterlibatan perempuan dalam partai politik, di Muhammadiyah sangat terbuka tentang kesetaraan gender. Artikel ini membahas tentang kesetaraan gender dalam perspektif politik yang hanya sekedar menjadi wacana dalam kehidupan demokrasi, misalnya periode sekarang keterwakilan perempuan dalam partai politik dari tahun 2014 sampai 2019 sebesar 17,6% artinya UU No 8 tahun 2012 pasal 8 ayat (2) tentang keterwakilan perempuan 30% belum sampai pada perannya. Artikel ini menggunakan tipe penelitian fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang telah dialami informan teknik analisis data dalam penelitian ini di lakukan secara deksriptif kualitatif dan interpretatif untuk mendapatkan suatu makna yang sesuai dengan kajian budaya di harapkan, dan topik yang diteliti adalah Kesetaraan gender dalam perspektif politik di persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Bone, lokasi penelitian ini bertempat di Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bone. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun bukan berarti persyarikatan ini antipolitik dan tidak paham politik. Melihat kesetaraan gender dalam organisasi Muhammadiyah sebenarnya tidak dipermasalahkan, namun di lingkup politik kesetaraan gender dalam perspektif politik masih sekedar wacana, karena berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang peraturan partai politik yang mengharuskan partai politik minimal 30% untuk caleg perempuan sebagai syarat pemilu, namun itu masih sangat jauh perannya.

Implikasi Disfungsi Manajemen KPU Kota Palembang terhadap Kinerja Badan Ad Hoc pada Pilkada 2018 Trisnawati, Emi; Hertanto, Hertanto; Mukhlis, Maulana
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i2.38

Management functions of General Election Commission of Palembang hold an important role in terms of ad hoc electoral body governance. This research is to describe those functions, to explain the performance of ad hoc electoral body, and to analyze the management dysfunctional implications towards the performance of the ad hoc electoral body in Palembang Mayor Election on 2018. By using descriptive-qualitative research method, data and information of this research was collected through interviews and documentation sources. The research results shows that : (1) In terms of ad hoc electoral body governance, there has been a dysfunctional in planning management indicated by the recruitment process which was affected by political interest and personal relation, the lack of supervision and coordination amongst the elements of General Election Commission of Palembang and also with the ad hoc electoral body, (2) the performance of ad hoc electoral body based on personal factor shows low quality of work because of the age factor and also low electoral ability and knowledge, leadership factor was not performed properly, inadequate team factor, system factor also affect the work performance of ad hoc electoral body due to the facility support from the local government that affects their neutrality as contextual/situasional factor, (3) the dysfunctional management of General Election Commission of Palembang in Palembang Mayor Election on 2018 had impacted on the performance of ad hoc electoral body. Manajemen KPU Kota Palembang dalam tata kelola Badan ad hoc berperan penting. Penelitian ini bertujuan mengetahui fungsi manajemen yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang dalam tata kelola Badan ad hoc, mengetahui kinerja Badan ad hoc, serta mengetahui implikasi disfungsi manajemen KPU Kota Palembang terhadap kinerja Badan ad hoc pada Pilkada 2018. Metode penelitian ini deksriptif kualitatif, data informasi penelitian diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Manajemen KPU Kota Palembang dalam tata kelola Badan ad hoc pada Pilkada 2018 terjadi disfungsi, dilihat dari fungsi perencanaan pada proses rekrutmen Badan ad hoc masih mengutamakan kepentingan politik dan unsur kedekatan personal, fungsi pengawasan tidak berjalan, serta kurangnya koordinasi antara Sekretariat dengan Komisioner KPU Kota Palembang, dan KPU dengan Badan ad hoc (2) kinerja Badan ad hoc dilihat dari personal factor tidak menghasilkan kualitas kerja yang baik dikarenakan faktor usia, minimnya pengetahuan di bidang kepemiluan, leadership factor tidak berjalan sesuai dengan tupoksinya, team factor kurang maksimal, system factor mempengaruhi kinerja Badan ad hoc dikarenakan sarana dan prasarana masih difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sehingga contextual/situasional factor memicu ketidaknetralan Badan ad hoc dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu, (3) disfungsi manajemen KPU Kota Palembang berimplikasi pada rendahnya kinerja Badan ad hoc.

Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Peran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur Munawaroh, Kholifatul
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i2.39

Indonesian Migrant Workers (PMI) who have ended their employment contracts, are called purna PMI. Full PMI who have returned from working abroad bring enormous remittances. Remittances that are not managed properly will run out for consumptive purposes, so that it can cause purna PMI who have returned from working abroad to depart again as PMI. Therefore, purna PMI needs to be fostered and empowered with the aim of having sustainable income, thus having the opportunity to be able to create jobs for the surrounding communities. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Based on the results of the study, there is currently a purna PMI empowerment program, namely the Program (1) Productive Migrant Village by the Ministry of Manpower, (2) Empowerment program for PMI Gold by the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Workers (BNP2TKI). This program is actually relatively good, but the program in East Lampung Regency has not run optimally. This is because there are still obstacles such as human PMI resources that are still lack of knowledge, difficult access to capital, marketing of entrepreneurial products that have not been maximized and lack of local partners who are involved in the empowerment process. This has led to the need for synergies in creating and implementing an empowerment model, which can be a reference model for empowerment of regions with full PMI follicle to encourage the achievement of sustainable development in East Lampung Regency. Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah mengakhiri kontrak kerja mereka, disebut purna PMI. PMI penuh yang telah kembali dari bekerja di luar negeri membawa remitansi yang sangat besar. Remitansi yang tidak dikelola dengan benar akan habis untuk tujuan konsumtif, sehingga dapat menyebabkan purna PMI yang telah kembali dari bekerja di luar negeri untuk berangkat lagi sebagai PMI. Oleh karena itu, purna PMI perlu dibina dan diberdayakan dengan tujuan memiliki pendapatan yang berkelanjutan, sehingga memiliki kesempatan untuk dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, saat ini terdapat program pemberdayaan purna PMI, yaitu Program (1) Desa Migran Produktif oleh Kementerian Ketenagakerjaan, (2) Program pemberdayaan untuk PMI Emas oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Indonesia Pekerja (BNP2TKI). Program ini sebenarnya relatif baik, tetapi program di Kabupaten Lampung Timur belum berjalan optimal. Ini karena masih ada kendala seperti sumber daya PMI manusia yang masih kurang pengetahuan, akses modal yang sulit, pemasaran produk wirausaha yang belum maksimal dan kurangnya mitra lokal yang terlibat dalam proses pemberdayaan. Hal ini menyebabkan perlunya sinergi dalam menciptakan dan menerapkan model pemberdayaan, yang dapat menjadi model referensi untuk pemberdayaan daerah dengan folikel PMI penuh untuk mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Timur.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ita Prihantika

Contact Email
itaprihantika@fisip.unila.ac.id

Phone
+62721-704 626

Journal Mail Official
jurnal.asp@fisip.unila.ac.id

Editorial Address
Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Gedung G, Kampus FISIP UNILA, Rajabasa, Bandarlampung, Lampung, Indonesia, 35145

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ita Prihantika

Contact Email itaprihantika@fisip.unila.ac.id

Phone +62721-704 626

Journal Mail Official jurnal.asp@fisip.unila.ac.id

Editorial Address Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Gedung G, Kampus FISIP UNILA, Rajabasa, Bandarlampung, Lampung, Indonesia, 35145

Location Kota bandar lampung, Lampung INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ita Prihantika

Contact Email
itaprihantika@fisip.unila.ac.id

Phone
+62721-704 626

Journal Mail Official
jurnal.asp@fisip.unila.ac.id

Editorial Address
Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Gedung G, Kampus FISIP UNILA, Rajabasa, Bandarlampung, Lampung, Indonesia, 35145

Location
Kota bandar lampung,

Lampung

INDONESIA