cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ita Prihantika
Contact Email
itaprihantika@fisip.unila.ac.id
Phone
+62721-704 626
Journal Mail Official
jurnal.asp@fisip.unila.ac.id
Editorial Address
Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Gedung G, Kampus FISIP UNILA, Rajabasa, Bandarlampung, Lampung, Indonesia, 35145
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Analisis Sosial Politik
Published by Universitas Lampung
ISSN : 25808559     EISSN : 25808540     DOI : https://doi.org/10.23960/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Analisis Sosial Politik bertujuan mengkaji fenomena sosial dan politik dengan skup pembahasan, namun tidak berbatas pada bidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan, sosiologi,
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Haryanti, Sri
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i2.40

Abstract

Illicit trafficking and drug abuse have reached chronic levels in various countries including Indonesia. Some of the abusers are children who are the nation's assets. Children should receive guidance and protection to avoid the dangers of narcotics abuse. This study aims to determine the policy of criminal liability of parents of child abusers of narcotics and its effects. The method used is descriptive analysis with a qualitative approach through desk research to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. The results showed that the existence of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics has accommodated the criminal liability of parents of narcotics abusers. The regulation of the responsibilities of parents of narcotics abusers encourages the government to overcome the problems and dangers of narcotics abuse. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah mencapai tingkat yang kronis di berbagai negara termasuk Indonesia. Sebagian pelaku penyalahgunaan adalah anak yang merupakan aset bangsa. Seyogyanya anak-anak mendapatkan pembinaan dan perlindungan untuk terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pertanggungjawaban pidana orang tua anak penyalah guna narkotika dan dampak yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif melalui desk research terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengakomodasi pertanggungjawaban pidana orang tua penyalah guna narkotika. Pengaturanpertanggungjawaban orang tua anak penyalah guna narkotika mendorong pemerintah upaya pemerintah menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkotika.
Inovasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Berbasis Teknologi Melalui Mobile JKN di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung Wahyuni, Fitri
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i2.41

Abstract

The application of technology-based health insurance service innovations through JKN mobile in BPJS Health is expected to improve BPJS Health services, therefore a study is needed to determine the extent to which the success and effectiveness of technology-based public service innovation through JKN Mobile and what are the supporting and inhibiting factors implementation of Mobile JKN innovations at the health office BPJS in Bandar Lampung Branch. The purpose of this study is to describe and analyze the success, and effectiveness, and to find out the supporting factors and inhibiting factors of the implementation of Mobile JKN innovations at the Health BPJS Office in Bandar Lampung Branch Office. In evaluating the success of this JKN Mobile innovation, researchers used Rogers' characteristic characteristics theory, then used the Law and several other supporting theories. This type of research is descriptive research with a qualitative approach.The results of this study are the successful implementation of technology-based health insurance service innovation through Mobile JKN has not been fully successful and effective, judging from the characteristics of innovation according to Rogers. (1) Has achieved the expected relative benefits of the community, (2) In accordance with the law, previous experience and community needs, (3) Has a level of complexity that limits its use, (4) The existence of public testing, (5) Ease of observation relative benefits and how to use the Mobile JKN application, (6) The goal of implementing Mobile JKN innovation has not been fully achieved. The supporting factors are national juridical support, budget support, technological readiness, optimization of socialization, community support. And there are inhibiting factors, namely the lack of juridical support from the local government, low level of knowledge of the community, incomplete Mobile JKN services, length of time waiting for data changes and unstable internet connections. So that the Bandar Lampung City Government regulation support is needed, socialization in strategic locations, and simplification of procedures or ways of using Mobile JKN for all ages. Penerapan inovasi layanan asuransi kesehatan berbasis teknologi melalui JKN mobile di BPJS Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan layanan BPJS Kesehatan, oleh karena itu diperlukan studi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan efektivitas inovasi layanan publik berbasis teknologi melalui JKN Mobile dan apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan inovasi JKN Seluler di kantor kesehatan BPJS Cabang Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan, dan keefektifan, serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan inovasi JKN Seluler di Kantor BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Bandar Lampung. Dalam mengevaluasi keberhasilan inovasi JKN Mobile ini, peneliti menggunakan teori karakteristik karakteristik Rogers, kemudian menggunakan Hukum dan beberapa teori pendukung lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah keberhasilan implementasi inovasi layanan asuransi kesehatan berbasis teknologi melalui Mobile JKN belum sepenuhnya berhasil dan efektif, dilihat dari karakteristik inovasi menurut Rogers. (1) Telah mencapai manfaat relatif yang diharapkan dari masyarakat, (2) Sesuai dengan hukum, pengalaman sebelumnya dan kebutuhan masyarakat, (3) Memiliki tingkat kompleksitas yang membatasi penggunaannya, (4) Adanya pengujian publik, (5) Kemudahan pengamatan manfaat relatif dan bagaimana menggunakan aplikasi Mobile JKN, (6) Tujuan penerapan inovasi JKN Mobile belum sepenuhnya tercapai. Faktor pendukungnya adalah dukungan yuridis nasional, dukungan anggaran, kesiapan teknologi, optimalisasi sosialisasi, dukungan masyarakat. Dan ada faktor penghambat, yaitu kurangnya dukungan yuridis dari pemerintah daerah, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat, layanan Mobile JKN yang tidak lengkap, lamanya waktu menunggu perubahan data dan koneksi internet yang tidak stabil. Sehingga diperlukan dukungan regulasi Pemerintah Kota Bandar Lampung, sosialisasi di lokasi-lokasi strategis, dan penyederhanaan prosedur atau cara penggunaan JKN Seluler untuk segala usia.
Pengaruh Pemberitaan Media Online terhadap Persepsi Penistaan Agama Daud, Rosy Febriani; Aprilani, Deddy
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i2.42

Abstract

This study aims to determine the presence or absence of the influence of online media reporting on the perception of blasphemy on society and explain how the influence of online media reporting on the perception of blasphemy on society. The method used in this study is a survey research method with a quantitative approach. The purpose of the survey is to describe the characteristics of a large population. This research variable is an independent variable that is the variable that is the cause of the occurrence or influence of the independent variable. The independent variable of this research is online media reporting (X). The dependent variable is a variable whose value is influenced by the independent variable. So, the dependent variable in this study is the perception of blasphemy of religion in society (Y). The results of this study were from 80 respondents as many as 35 people (43.75%) answered the variable questions of online media reporting which included community responses in accessing DetikNews online media, community responses regarding the blasphemy of Religion conducted by Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Thus it can be concluded that the majority of respondents are in the very high news category. Of the 80 respondents as many as 30 people (37.5%) answered the question variable response to public perception of the reporting of blasphemy by Basuki Tjahya Purnama (Ahok) can damage his good name, thus it can be concluded that the majority of respondents are in the category of high public perception . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pemberitaan media online terhadap persepsi penistaan Agama pada masyarakat dan menjelaskan bagaimana pengaruh pengaruh pemberitaan media online terhadap persepsi penistaan Agama pada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan survey adalah untuk menggambarkan karakteristik dari sejumlah besar populasi. Variabel penelitian ini adalah variabel independen yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel independen. Variabel Independen dari penelitian ini adalah pemberitaan media online (X). Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Maka, variabel dependen pada penelitian ini adalah persepsi penistaan Agama pada masyarakat (Y). Hasil penelitian ini adalah dari 80 responden sebanyak 35 orang (43,75%) menjawab pertanyaan variabel pemberitaan media online yang meliputi tanggapan masyarakat dalam mengakses media online DetikNews, tanggapan masyarakat mengenai pemberitaan penistaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori pemberitaan yang sangat tinggi. Dari 80 responden sebanyak 30 orang (37,5%) menjawab pertanyaan variabel tanggapan persepsi masyarakat terhadap pemberitaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) dapat merusak nama baiknya, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berada dalam kategori persepsi masyarakat yang tinggi.
Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Komitmen Organisasi terhadap Pemberian Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Amin, Hijrah; Rosalia, Feni; Maryanah, Tabah
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i2.43

Abstract

Opini audit WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu pernah berada pada posisi opini terendah (TMP) hingga opini prestisius (WTP). Setelah penerapan SIMDA dan pelaksanaan komitmen organisasi, opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu mengalami peningkatan yang signifikan dengan diperolehnya opini audit WTP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SIMDA dan komitmen organisasi baik secara parsial maupun simultan terhadap opini audit WTP. Tipe penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 72 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan SIMDA secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian opini audit WTP, (2) Komitmen organisasi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian opini audit WTP, (3) Penerapan SIMDA dan komitmen organisasi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian opini audit WTP, (4) Faktor-faktor lain yang mempengaruhi opini audit WTP selain SIMDA dan komitmen organisasi adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem pengendalian intern pemerintah, dan regulasi (peraturan).
Strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam Mencegah Manipulasi Suara di Tingkat Panitia Ad Hoc pada Pemilu 2019 Maidani, Hanizar; Hertanto, Hertanto; Maryanah, Tabah
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v4i1.44

Abstract

Prevention of vote manipulation is an important aspect in realizing democratic elections and integrity. In the 2014 General Election, there was a case of vote manipulation in Pesawaran Regency by the ad hoc committee. Reflecting from the 2014 Electional problem, KPU of Pesawaran Regency has required a strategy to prevent this so it would not reoccur in the 2019 Election. This study aims to (1) find out the potential factors causing the vote manipulation at the level of ad hoc committee (2) to determine the strategy of General Election Commission (KPU) of Pesawaran Regency in preventing this. This research is a descriptive qualitative with a type of similar case study. The results of this research (1) among the potential factors causing vote manipulation included: the weak integrity of the ad hoc committee, the in-proportional honorarium received, the accuracy of the official reports and certificates of the results of vote counting, and the recruitment of the ad hoc committee. Even though there was a big chance for vote manipulation in the 2019 Election in Pesawaran, it is not manifested eventually because the strategy carried out by the KPU of Pesawaran Regency was right (2) Among those strategies (a) Corporate strategy, through strengthening the vision and mission, monitoring as internal supervision, cutting the recapitulation at the village level (b) Program strategy was done through technical guidance and socialization of the legislation regulations c) Resource support strategy was carried out through the recruitment of ad hoc committees, the provision of timely honorariums, and the use of arithmetic technology (d) Institutional strategy was done through the division of divisions and coordination with other institutions. From the four strategies above, KPU of Pesawaran Regency has strengthened a strategy to support resources. Pencegahan manipulasi suara merupakan aspek penting dalam mewujudkan pemilu demokratik dan berintegritas. Pada Pemilu 2014 di Pesawaran terjadi kasus manipulasi suara oleh panitia ad hoc. Berkaca pada Pemilu 2014, KPU Kabupaten Pesawaran membutuhkan strategi untuk mencegah hal tersebut agar tidak terulang pada Pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia ad hoc dan mengetahui strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah hal tersebut. Tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis similar case studi. Hasil penelitian (1) Faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara antara lain lemahnya integritas panitia ad hoc, honorarium tidak sebanding dengan beban kerja, akurasi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, dan rektrumen panitia ad hoc. Potensi manipulasi suara pada Pemilu 2019 di Pesawaran sebenarnya besar, namun karena strategi yang dilakukan tepat, maka potensi tersebut tidak manifest. (2) Strategi yang digunakan (a) Strategi organisasi, melalui penguatan visi dan misi, monitoring sebagai pengawasan internal, pemotongan jalur rekap penghitungan suara di tingkat kelurahan/desa (b) Strategi program, melalui bimtek, sosialisasi peraturan perundangan c) Strategi pendukung sumber daya, melalui rekrutmen panitia ad hoc, honor tepat waktu, teknologi situng (d) Strategi kelembagaan, melalui pembagian divisi dan koordinasi dengan lembaga lain. Dari keempat strategi ini yang diperkuat adalah strategi pendukung sumber daya.
Transparansi dan Akuntabilitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Destrilia, Intan
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v4i1.46

Abstract

This article aims to find out how to manage transparency and accountability in the service of Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) in Samsat Gunung Sugih Lampung tengah Regency. This type of research is qualitative by using a case study approach. he results of this study indicate that transparency management cannot be said to be fully transparent because it cannot provide some physical forms of images from the established procedures and the results of accountability show that the policies that have been implemented in BBN-KB services cannot be accounted for properly. Suggestions researcher Samsat Gunung Sugih Lampung Tengah Regency in facilitating the service process of BBN-KB services should provide procedures in a transparent manner that is a physical sample or drawing procedure determined by Samsat, so that the community will more easily complete the established procedures and Samsat must be able to account for the policies that have been implemented in BBN-KB services. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Tipe penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan transparansi belum bisa dikatakan transparan sepenuhnya karena belum bisa menyediakan beberapa bentuk fisik gambar dari prosedur yang ditetapkan dan hasil dari akuntabilitas menunjukan bahwa kebijakan yang telah dilaksanakan dalam pelayanan BBN-KB belum bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. Saran peneliti pihak Samsat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dalam mempermudah proses pelayanan pelayanan BBN-KB harus menyediakan prosedur secara transparan yaitu contoh fiik atau gambar prosedur yang ditetapkan oleh pihak Samsat, sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam melengkapi prosedur yang ditetapkan dan pihak Samsat harus mampu mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam pelayanan BBN-KB.
Representasi Politik Tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Bandar Lampung Tahun 2019 Abror, Abror
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v4i1.48

Abstract

The legislative election of Bandar Lampung cannot be separated from the involvement of community organizations. In this case, Muhammadiyah and Nahdatul Ulama (NU). This study aims to determine the political representation of the Leaderof Muhammadiyah and NU in the legislative elections in Bandar Lampung in 2019. This study uses descriptive qualitative methods. In this study, there are 3 theories used, namely (1) symbolic representation (cultural representation), this can be seen from the Leader of Muhammadiyah who have cultural similarities with Partai Amanat Nasional (PAN) and NU with Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); (2) descriptive representation, which represents and is represented includes community and gender equality. in Muhammadiyah represented by Aisyiyah, while NU are represented by Fatayat NU and Muslimat NU; (3) substantive representation (fighting for the interests represented in the public sphere), PAN is fighting for regional regulations on the system of fostering small and medium businesses called syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) which is managed by Muhammadiyah. Mean while, PKB legislative members helped raise NU in activities carried out by NU leaders / cadres in the public sphere such as Istighosah. Pemilihan legislatif Kota Bandar Lampung tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan organisasi masyarakat. Dalam hal ini, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Penelitian ini bertujuan mengetahui representasipolitik tokoh Muhammadiyah dan NU dalam pemilihan legislatif di Kota Bandar Lampungtahun 2019.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, Ada 3 teori yang digunakan yaitu (1) symbolic representation (adanya keterwakilan kultur),hal ini dapat dilihat dari tokoh Muhammadiyah yang mempunyai persamaan kultur dengan partai amanat nasional (PAN) dan tokoh NU dengan partai kebangkitan bangsa (PKB); (2) descriptive representation (tingkat kemiripan), yang mewakili dan yang diwakili meliputi kesamaan komunitas dan gender. di Muhammadiyah di wakili Aisyiyah, sedangkan NU di wakili Fatayat NU dan Muslimat NU; (3) substantive representation (memperjuangkan kepentingan yang di representasikan dalam ranah publik), PAN memperjuangkan peraturan daerah tentang sistem pembinaan usaha kecil menengah yang bernama syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang di kelola oleh Muhammadiyah. Sementara itu anggota legislatif PKB membantu membesarkan NU dalam kegiatan yang di laksanakan tokoh/kader NU di ranah publik seperti Istighosah.
Analisis Manajemen SDM Unit Intel Bidang Sosial Budaya Polres Lampung Tengah Widodo, Wahyu
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v4i1.49

Abstract

Human resources (HR) is a key element in an organization that functions as a driver and implementation of the organization's vision and mission. Management of resources in an organization determines the organization's development and improvement in order to achieve organizational goals. A holistic management ledge is needed to build and manage the organization's resources so that it can be of maximum benefit to the organization's progress. This research was conducted to analyze the HR management at the Intel Social and Cultural Unit of the Central Lampung District Police which was presented through a descriptive qualitative analysis. This research refers to the concept of resource management regarding management functions as an effort to improve the quality of organizational services through planning, organizing, actuating and controlling. This research found that in an effort to manage human resources at the Intel Social and Cultural Unit of the Central Lampung District Police, it was done even though it could not yet run perfectly. Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai penggerak dan implementasi visi dan misi organisasi. Pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi menentukan perekembangan dan peningkatan organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Diperlukan langkan pengelolaan yang holistik untuk membangun dan mengelola sumber daya organisasi yang dimiliki sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi kemajuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis manajemen SDM pada unit Intel Bidang Sosial dan Budaya Polres Lampung Tengah yang dipaparkan melalui analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengacu pada konsep manajemen sumber daya mengenai fungsi manajemen sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan organisasi melalui planning, organizing, actuating dan controlling. Penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya manajemen SDM pada unit Intel Bidang Sosial dan Budaya Polres Lampung Tengah sudah dilakukan meskipun belum dapat berjalan dengan sempurna.
Manajemen Strategi Distribusi Logistik Pemilihan Kepala Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018 Sari, Destriana Rahma; Hertanto, Hertanto; Warganegara, Arizka
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v2i2.50

Abstract

The stage of logistics distribution to support polling and vote counting of Head Regional Election Pagar Alam City 2018 has done by using the right-principles that based on Chapter 3 in PKPU 14/2017 as the goals. This research aims to analyze the strategy management that used by KPU Kota Pagar Alam in logistics distribution. The type of this research is descriptive with a qualitative approach. The data were obtained through interviews and literature documents. The results showed the identification of weakness, there was a human negligence due to the limited number of staff that doing three tasks at the same time, such as The General Election 2019, The Head Regional Election South Sumatera Province and The Head Regional Election Pagar Alam City itself, so it needed to involve an ad hoc body. The strengths of KPU Pagaram City that had some experienced human resources by previous elections. For threats, the rainfall factors in Pagar Alam City is classified in high around 1,462 - 5,199 mm per year, another point that needs attention is Pagar Alam City is countered by mountains and requires distribution process to pass through small rivers. The opportunity is that Pagar Alam City is not too large with only 5 subdistricts and 35 villages. Tahapan pendistribusian logistik penunjang kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Kota Pagar Alam tahun 2018 dilakukan dengan menjadikan prinsip tepat berdasarkan Pasal 3 PKPU 14/2017 sebagai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategi yang digunakan oleh KPU Kota Pagar Alam dalam pendistribusian logistik. Tipe penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumen kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan identifikasi kelemahan (weaknesses) terdapat kelalaian manusia karena terbatasnya jumlah staf yang melakukan tiga pekerjaan sekaligus, yaitu tahapan Pemilu 2019, Pilkada Provinsi Sumsel dan Pilkada Kota Pagar Alam ini sendiri, sehingga perlu melibatkan badan ad hoc. Kekuatan (strengths) KPU Kota Pagar Alam adalah memiliki SDM yang berpengalaman pada penyelenggaraan pilkada/pemilu sebelumnya. Ancaman (threats) terdapat faktor curah hujan di Kota Pagar Alam tergolong tinggi yakni 1.462 – 5.199 mm per tahun, poin lain dari ancaman yang perlu mendapat perhatian adalah Kota Pagar Alam yang berkontur pegunungan dan mengharuskan proses distribusi melewati sungai-sungai kecil. Kota Pagar Alam diuntungkan (opportunities) dengan luas wilayahnya yang tidak terlalu besar dengan 5 Kecamatan dan 35 (tiga puluh lima) Kelurahan
Privatisasi BUMN dan Reorientasi Peran Negara di Sektor Bisnis Orde Baru Ma'arif, Syamsul
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i1.51

Abstract

This research describes dynamic of inter actors relation during process of privatization of Indonesia’s state owned enterprises in the post New Order era. Privatization means govenment policy aimed at enabling private sector to take over state owned enterprises. Privatizations can also be defined as a set of stage taken to minimize the role of government in order to step up the role of private sector in economics and assets ownership. Privatization as an economical policy doesn’t exist in “empty room”. Privatization policy must be viewed a product of political process. So, the success or failure of this policy is highly influenced by political context. In case of Indonesia, privatization policy did’nt succeed to achieve the goals because of many political constrain happened during the implementation. Penelitian ini menggambarkan dinamika hubungan antar actor selama proses privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia pada era pasca rezim Orde Baru. Privatisasi bermakna kebijakan pemerintah yang dimaksudkan agar sektor swasta mampu mengambil alih kepemilikan Badan Usaha Milik Negara. Privatisasi juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang diambil untuk meminimalisasikan peran pemerintah demi meningkatkan peran sektor swasta dalam kehidupan ekonomi dan kepemilikan asset. Privatisasi sebagai suatu kebijakan ekonomi tidaklah berada di ruang hampa. Kebijaka privatisasi harus dilihat sebagai suatu produk dari proses politik. Oleh karena itu, kesuksesan atau kegagalan kebijakan ini amat dipengaruhi oleh faktor lingkungan politik. Dalam kasus Indonesia, privatisasi Badan Usaha Milik Negara pasca rezim Orde Baru tidak berjalan sukses disebabkan banyak hambatan politik selama proses implementasi kebijakan.

Page 4 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Analisis Sosial Politik