cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Undang: Jurnal Hukum
Published by Universitas Jambi
ISSN : 25987941     EISSN : 25987933     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Undang: Jurnal Hukum merupakan terbitan ilmiah berkala bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi sebagai media pembahasan hukum––yang dalam bahasa Melayu disebut Undang––dalam merespons dinamika dan perubahan sosial. Terbit pertama pada April 2018, Undang: Jurnal Hukum terbit dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober. Dalam setiap terbitannya, Undang: Jurnal Hukum memuat tujuh artikel hasil penelitian atau pengkajian hukum dan satu artikel ulasan tokoh & pemikiran hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 2 (2023)" : 6 Documents clear
Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.6.2.351-383

Abstract

Legal researchers often conduct face-to-face interviews to answer research questions and achieve their objectives. However, many researchers fail to explain the relationship between research design, research questions, and the interview method used. Additionally, there is limited literature, both globally and nationally, that discusses the methods and functions of interviews in legal research, particularly within a doctrinal framework. This discussion is important because the interview methods in the doctrinal and socio-legal approaches have different characteristics. Drawing on the author's practical experience and literature review, this article aims to fill this gap by discussing the theoretical and practical dimensions of face-to-face interviews in legal research. The article places the role of interviews within doctrinal and socio-legal research frameworks in the theoretical discussion. In the practical discussion, the article discusses technical issues that need to be considered before, during, and after an interview, as well as the role of the researcher as part of the research process. Abstrak Seringkali, para peneliti hukum melakukan kegiatan wawancara untuk menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitiannya. Akan tetapi, banyak ditemukan dimana peneliti tidak menjelaskan hubungan antara desain penelitian, pertanyaan penelitian dengan metode wawancara yang dilakukan. Terlebih lagi, tidak banyak literatur baik global maupun nasional yang membahas metode dan fungsi wawancara dalam penelitian hukum secara spesifik khususnya dalam kerangka doktrinal. Padahal, metode wawancara dalam pendekatan penelitian hukum doktrinal dan sosio-legal memiliki karakteristik yang berbeda. Berangkat dari pengalaman praktis penulis dan tinjauan literatur, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan pembahasan mengenai metode wawancara dalam penelitian hukum baik secara teoritis dan praktis. Di dalam pembahasan teoritis, artikel ini menempatkan peran, fungsi dan tujuan metode wawancara baik dalam kerangka penelitian hukum doktrinal dan sosio-legal. Selanjutnya, di dalam pembahasan praktis, artikel ini membahas hal-hal teknis yang perlu diperhatikan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara, saat wawancara berlangsung, proses analisa data wawancara serta posisi peneliti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian itu sendiri.
Menggagas Pengawasan Badan Perwakilan dalam Kabinet Presidensial: Perspektif Perbandingan Hukum Buana, Mirza Satria
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.6.2.385-413

Abstract

This article analyses the controlling function of external institution toward government cabinet, under the light of checks and balances principles. This article believes that a professional controlling mechanism conducted by the DPR and DPD would create a more responsible government cabinet. The effectiveness of cabinet is determined by both internal and external control mechanism. This article uses ius constituendum approach to consider the possibility to selectively transplant the Westminster’s government accountability mechanism. The discourse is whether or not it can be adopted within Presidential system. This article also considers an ideal design for the DPR and DPD to control government cabinet. In order to analyses these issues, this article uses legal method in accompanying with comparative approach. This article concludes that, theoretically, presidential system of government also aims to a responsible government. Therefore, control to government cabinet is democratically acceptable. In the perspective of ius constituendum, this essay offers a selective-legal transplant in constructing a shadow cabinet aiming to critically control and question government cabinet (ministers), especially regarding their policies and internal regulations. Specifically on internal regulations, shadow cabinet could potentially initiate a progressive mechanism, namely Post-Legislative Scrutiny (PLS) to review ministerial regulations. Abstrak Artikel ini menganalisa fungsi pengawasan kinerja kabinet oleh organ eksternal dalam bingkai checks and balances. Dengan hadir dan efektifnya relasi pengawasan yang profesional-konstruktif oleh DPR dan DPD, kerja kabinet menjadi lebih akuntabel dan efektif. Efektivitas kabinet presidensial ditentukan oleh baik atau tidaknya sistem pengawasan internal maupun eksternal dalam sistem pemerintahan. Artikel ini mengedepankan pendekatan ius constituendum dengan mencermati praktik baik (good practice) sistem akuntabilitas pemerintahan Westminster. Diskursus yang diketengahkan adalah: apakah sistem akuntabilitas Westminster dapat ditransplatasi secara selektif dengan sistem Presidensial di Indonesia? Kemudian artikel ini menimbang desain relasi pengawasan DPR dan DPD terhadap kabinet pemerintahan. Guna menganalisa secara komprehensif, artikel ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Artikel ini berkesimpulan bahwa secara teoretis, sistem pemerintahan presidensial berorientasi pada tujuan pemerintahan yang bertanggung-jawab (responsible government), sehingga pengawasan menteri-menteri kabinet oleh lembaga legislatif adalah sebuah mekanisme yang demokratis. Dalam perspektif ius constituendum, artikel ini menawarkan transplantasi-selektif terhadap mekanisme kabinet bayangan atau shadow cabinet, dengan fokus pengawasan terhadap tindakan dan kebijakan eksekutorial menteri-menteri. Lebih spesifik terkait produk perundang-undangan kementerian, ‘kabinet bayangan’ dapat berperan konstruktif dengan melakukan post-legislative scrutiny (PLS) terhadap produk-produk perundang-undangan.
Otonomi Daerah dan Demokrasi: Kritik terhadap Pendapat Mujani dan Liddle tentang Mandat Populis Kepala Daerah Kurnia, Titon Slamet
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.6.2.415-445

Abstract

This article discusses issue concerning local autonomy and democracy. Utilizing systematic interpretation, this article reconstructs the meaning of local autonomy in light of unitary State and presidentialism principles. The specific target is to criticize the opinion of Saiful Mujani and William Liddle, prominent political scientist on Indonesia, which states that local officials should have popular mandates. The opinion is to criticize the role of central government in replacing governors, district heads, and mayors whose terms end in 2022 or 2023 with temporary officials adjusted with the schedule of simultaneous general elections in 2024. According to Mujani and Liddle, this situation is undemocratic. This article opines that Mujani and Liddle’s claim is incorrect. Based on unitary State and presidentialism, this situation is not contrary to the principle of democracy because head of local governments is executive, whereas the president itself is chief executive. Under the dictate of presidentialism principle, head of local governments should not have popular mandates even the Constitution states otherwise. Therefore, local autonomy should not mean that head of local governments should be democratically elected. Abstrak Artikel ini hendak mendiskusikan isu tentang otonomi daerah dan demokrasi. Dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis, artikel ini merekonstruksi makna otonomi daerah sesuai dengan asas negara kesatuan dan presidensialisme. Target spesifik artikel ini adalah untuk mengkritik pendapat Saiful Mujani dan William Liddle, ilmuwan politik terkemuka tentang Indonesia, yang menyatakan bahwa kepala daerah harus memiliki mandat populis. Pendapat tersebut ditujukan untuk mengkritik peran pemerintah pusat yang mengganti kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 dengan Penjabat Kepala Daerah dalam rangka penyesuaian jadwal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Mujani dan Liddle menyatakan bahwa hal ini tidak demokratis. Artikel ini berpendapat bahwa klaim Mujani dan Liddle tidak tepat. Berdasarkan asas negara kesatuan dan presidensialisme, situasi demikian tidak bertentangan dengan demokrasi karena kepala daerah adalah eksekutif, sedangkan presiden sendiri adalah kepala eksekutif. Berdasarkan asas presidensialisme, kepala daerah seharusnya tidak memerlukan mandat demokratis meskipun ketentuan Konstitusi menyatakan sebaliknya. Dengan demikian, otonomi daerah tidak seyogianya bermakna kepala daerah harus dipilih secara demokratis.
Proses Kreasi dalam Penalaran Hukum dari Lensa Temporalitas Citrawan, Harison
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.6.2.309-349

Abstract

This article examines creative process in legal reasoning from the law as process approach. It specifically analyzes the inherent temporal dimension of legal reasoning. Building on philosophical and phenomenological conversations on legal temporalities, this study argues that creativity in legal reasoning is a process of justification based on scheme of intelligibility that expresses the virtuality of norms and facts into the actual case. Such an expression of the virtual into the actual essentially signifies that time is inherent in law and legal reasoning. At the same time, temporality in legal reasoning is fundamental in recognizing the role of ‘experiential temporal frame’ in facilitating judge’s creative and transformative capacity. Ultimately, borrowing from Postema’s jurisprudential vision of legal time-mindfulness, we will arrive at a conceptualization of creative process in legal reasoning which carries a variety of reflective considerations and transformative potential within a cross-temporal community. Abstrak Artikel ini menjelaskan proses kreasi dalam penalaran hukum dari pendekatan hukum sebagai proses. Secara khusus, analisis dilakukan terhadap dimensi temporalitas yang inheren dalam penalaran hukum. Bertumpu pada studi filsafat dan fenomenologi tentang hukum dan waktu, studi ini berargumen bahwa proses kreasi dalam penalaran hukum merupakan bagian dari sebuah proses justifikasi berdasarkan skema kejelasan dalam mengekspresikan kemayaan norma dan fakta ke dalam kasus nyata. Ekspresi dari yang maya ke yang nyata tersebut pada hakikatnya menandakan bahwa dimensi waktu melekat di dalam hukum dan penalaran hukum. Pada saat yang sama, temporalitas dalam penalaran hukum bersifat fundamental dalam upaya mengenali peran ‘waktu sebagai pengalaman’ yang dapat memfasilitasi kapasitas kreatif dan transformatif para hakim. Akhirnya, meminjam visi yurisprudensi tentang kepekaan hukum atas waktu (legal time-mindfulness) oleh Postema, kita akan tiba pada sebuah konseptualisasi tentang proses kreasi dalam penalaran hukum yang mengemban ragam pertimbangan reflektif serta potensi transformatif di dalam suatu komunitas dari waktu ke waktu.
Inkorporasi Kajian Perubahan Iklim dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: Melacak Dinamika Putusan Administrasi di Indonesia Ismaya, Alfatania Sekar; Wafi, Mochamad Adli
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.6.2.447-486

Abstract

Court involvement in determining the direction of climate policy becomes a hope when state and non-state institutions fails to take action to address the climate crisis. The state’s agenda in the climate action plan is merely utopia when Environmental Impact Assessment (EIA) regulations do not even stipulate the obligation to estimate the impacts of climate change. This article aims to trace the patterns of court decisions on EIA-based climate litigation to assess the impacts of climate change and factors beyond. This is crucial to understand the extent to which the courts play a role in environmental protection due to climate change. Therefore, this article focuses on mapping the dynamics of administrative climate change litigation decisions in Indonesia between 2009 and 2022. The results show a dynamically evolving court development dominated by interpretations based on existing regulations, the procedural aspects of administrative court, and the judicial interest. In other words, the mainstreaming of climate change impact studies into EIAs tends not to be a consideration for judges when delivering verdicts. The Tanjung Jati A case stands as the only climate change litigation in Indonesia within that time period that was granted, considering the importance of climate change impact studies into EIAs. Abstrak Keterlibatan pengadilan dalam menentukan arah kebijakan perubahan iklim menjadi harapan saat institusi negara maupun non-negara gagal mengambil tindakan untuk mengatasi krisis iklim. Agenda negara dalam rencana aksi iklim sebatas utopia ketika pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bahkan tidak mengatur kewajiban perkiraan dampak perubahan iklim. Artikel ini bermaksud melacak pola putusan pengadilan pada gugatan terkait kegagalan AMDAL dalam mengkaji dampak perubahan iklim dan faktor-faktor di antaranya. Hal ini penting guna mengetahui sejauh mana pengadilan mengambil peran dalam perlindungan lingkungan akibat perubahan iklim. Untuk itu, artikel ini terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap dinamika putusan administrasi litigasi perubahan iklim di Indonesia dalam kurun waktu 2009-2022. Hasilnya, pengadilan menunjukkan perkembangan yang secara dinamis didominasi oleh penafsiran berdasarkan regulasi yang berlaku, aspek prosedural pengadilan administrasi, dan kepentingan hakim. Artinya, dalil penggugat terkait pengarusutamaan kajian perubahan iklim dalam AMDAL cenderung tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kasus Tanjung Jati A menjadi satu-satunya gugatan perubahan iklim di Indonesia dalam kurun waktu tersebut yang dikabulkan dengan mempertimbangkan pentingnya kajian perubahan iklim dalam AMDAL.
Analisis Wacana Pengaturan Cuti Haid, Hamil, Keguguran, dan Melahirkan dalam Hukum Positif Indonesia Moeliono, Tristam Pascal; Indriyani, Oktavianti
Undang: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/ujh.6.2.487-523

Abstract

Women in the modern industrialized world are expected to satisfy quite a number of different public or country’s demands. Traditionally, as also underscored by the existing marriage law in Indonesia, they are expected to become housewives, supporting, and taking care of their husband and children. On the other hand, the modern industrial world demands them to be able handle multi task and become productive workers, to play their part as productive state’s human resources. In the face of these demands, we can discern the compromise made in the making of policies and rules in the field of labour law. This tension, as shown in conflicts and compromises made in the establishment of policies, rules, and regulations, especially in the field of labour law, granting special treatment for women labour force colours the development of special treatment policies given to women, in terms of maternity, miscarriage and menstruation leave. Those specific work leaves are made and developed based on how women’s specific nature is understood by legislators (mostly dominated by man) or based on how the masculine-economic world view perceive specific women health issues. In this article the authors grapples with legal issues stemming from the treatment of this dual function of women workers in the domestic and workspace. The existing positive law will be put under scrutiny using a discourse analysis, i.e. legal materials as discourse will be analysed using feminist critical legal theory. The authors argue the state or society’s demand to produce healthy offspring’s may well hamper the fulfilments of women’s right to work and building a professional career. Important also is how cost and benefit analysis influenced how those rights are being discussed. Abstrak Perempuan dalam dunia industri modern diharapkan dapat dan wajib memenuhi banyak harapan masyarakat dan negara. Perempuan secara tradisional dan juga secara tegas dalam hukum perkawinan Indonesia diharapkan menjadi ibu rumah tangga dan mendukung dan merawat anak-anak. Sebaliknya, dunia industri modern menuntut mereka berperan ganda dan menjadi tenaga kerja yang produktif. Berhadapan dengan dua tuntutan berbeda, kompromi dalam kebijakan dan hukum ketenagakerjaan mewarnai pengembangan kebijakan serta penetapan sejumlah perlakuan khusus bagi perempuan terkait cuti haid, keguguran, dan melahirkan. Ketiga hal itu diatur dan dikembangkan berdasarkan pemahaman pembuat undang-undang (didominasi pria) atau diwacanakan sebagai persoalan khusus kesehatan perempuan dari sudut pandang ekonomi maskulin. Tulisan ini menelaah persoalan perempuan sebagai ibu rumah tangga (ranah domestik) dan pekerja (ranah publik) dari kacamata hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah discourse analysis, di mana bahan-bahan hukum diwacanakan dengan menggunakan perspektif feminist critical legal theory. Dengan itu hendak ditunjukkan bagaimana perbincangan dan perdebatan perihal hak-hak khusus perempuan tidak dapat dipahami terlepas dari praktik-kebiasaan dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Dari analisis yang dilakukan tampak kuatnya pengaruh cost benefit analysis serta kecemasan perihal keberlanjutan generasi penerus berkualitas dalam perbincangan hak cuti perempuan pekerja dan dukungan suami terhadap istri-pekerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol 6 No 1 (2023) Vol 5 No 2 (2022) Vol 5 No 1 (2022) Vol 4 No 2 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3 No 2 (2020) Vol 3 No 1 (2020) Vol 2 No 2 (2019) Vol 2 No 1 (2019) Vol 1 No 2 (2018) Vol 1 No 1 (2018) More Issue