Gema Keadilan
Gema Keadilan ( ISSN: 0852-0011) merupakan Jurnal yang diterbitkan oleh LPM Gema Keadilan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Pembahasan meliputi masalah pembangunan hukum dan perubahan sosial di Indonesia. Berisi tulisan ilmiah populer, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis, atau gagasan orisinal yang kritis dan segar. Redaksi mengundang para intelektual, cendekiawan, dan aktivis mahasiswa untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sembari berkomunikasi dengan masyarakat luas. Dilarang mengutip, menerjemahkan, atau memperbanyak kecuali dengan izin tertulis dari Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan.
Articles
157 Documents
<![CDATA[Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di Lapas Super Maximum Security ]]>
<![CDATA[Yudha Cahyo Prabowo]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gk.2020.8949
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan tren kejahatan baru seperti terorisme dan radikalisme yang mengancam keamanan negara, diperlukan strategi khusus dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana yang terjerat radikalisme dan terorisme. Salah satu strategi yang digunakan dalam penanganan narapidana terorisme adalah dengan mengklasifikan narapidana yang didasarkan atas faktor risiko, yakni risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi. Permasalahan dari penggunaan strategi klasifikasi risiko ini yakni mengenai perlakuan dan penanganan yang diberikan kepada narapidana yang diberi label risiko tinggi dinilai bertentangan dengan konsepsi HAM dan pemasyarakatan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perlakuan dan penanganan yang dilakukan terhadap narapidana teroris risiko tinggi. Penelitian terhadap perlakuan narapidana risiko tinggi ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa analisis mengenai perlakuan dan penanganan narapidana teroris risiko tinggi yang ditinjau dari konsep HAM dan pemasyarakatan itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai perlakuan dan penanganan yang diberikan terhadap narapidana teroris risiko tinggi agar perlakuan yang diberikan tidak bertentangan dengan konsep HAM dan konsep pemasyarakatan itu sendiri.AbstractAlong with the development of new crime trends such as terrorism and radicalism that threaten national security, special strategies are needed in carrying out guidance for prisoners who are ensnared by radicalism and terrorism. One of the strategies used in handling terrorism prisoners is to classify prisoners based on risk factors, namely low risk, moderate risk, and high risk. The problem with the use of this risk classification strategy is that the treatment and handling given to prisoners who are labeled high risk is considered to be contrary to the conception of human rights and correctional itself. This research was conducted to explain the treatment and handling of high-risk terrorist inmates. Research on the treatment of high-risk prisoners was conducted using descriptive qualitative methods. The results of this study are in the form of an analysis of the treatment and handling of high-risk terrorist prisoners in terms of the concept of human rights and correctional itself. This research is expected to be an evaluation of the treatment and handling given to high-risk terrorist inmates so that the treatment given does not conflict with the concept of human rights and the concept of correctional itself.]]>
<![CDATA[Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Bimbingan Terhadap Klien Anak yang Menjalani Program Cuti Bersyarat oleh Balai Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Nurfa'i Setio Aji]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gk.2021.10932
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan program Cuti Bersyarat terhadap Klien Anak oleh Balai Pemasyarakatan. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan didukung oleh studi literatur. Klien anak yang menjalani program Cuti Bersyarat mendapatkan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan guna memulihkan nilai hidup, kehidupan dan penghidupan klien anak tersebut. Dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien, Pembimbing Kemasyarakatan mendapati beberapa kendala terkait kurang pahamnya klien dan keluarga mengenai tugas dan tanggung jawabnya, berpindah tempat lokasi tempat tindang tanpa sepengetahuan pihak Bapas, serta kurang kompentensi dari Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri yang menyebabkan jalanya bimbingan terhadap klien anak tidak berjalan dengan baik. Atas dasar itu peningkatan Kompetensi dari Pembimbing Kemasyarakatan sangat diperlukan agar klien anak yang sedang menjalani program Cuti Bersyarat mendapatkan bimbingan dengan baik dan benar agar nilai hidup, kehidupan dan penghidupannya membaik.]]>
<![CDATA[Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional ]]>
<![CDATA[Mujiono Hafidh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 7, No 3 (2020): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gk.2020.9075
<![CDATA[Kejahatan genosida yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Kejahatan genosida pada hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi tindakan yang dilarang yang kemudian dituangkan pada Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR) serta statuta Roma 1998. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam Hukum Internasional dan cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara Hukum Internasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen terkait) untuk analisis kualitatif lebih lanjut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus hukum dalam membantu mengatasi rumusan masalah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penyebab utama dari kejahatan genosida adalah dilatarbelakangi dengan adanya perjuangan hak dari suku yang minoritas dan adanya agama yang fanatik serta rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Tindak kejahatan yang diperbuat oleh pemerintah Myanmar oleh Etnis Muslim Rohingnya merupakan tindak kejahatan internasional genosida, karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok yaitu pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas, dilakukan secara sistematis, dan bertujuan untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN CEPAT JAM KONTROL KELILING (SIPAT JARING) DI RUTAN KELAS IIB PEMALANG ]]>
<![CDATA[Ikhsan Kafabi]]>;
<![CDATA[Ibnu Masura]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gk.2021.10933
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Pelaporan Cepat Jam Kontrol Keliling di Rutan Kelas IIB Pemalang sebagai bentuk dari kebijakan inovasi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan minimnya jumlah SDM. Perkembangan teknologi semakin pesat dan telah memengaruhi berbagai aspek di dunia seperti halnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, inovasi dianggap sebagai sebagai cara yang efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa menghadapi persoalan kekurangan pegawai pada suatu organisasi tidaklah mudah, pengajuan penambahan pegawai membutuhkan proses dan waktu yang lama serta sistem yang berbelit-belit dan bahkan pengajuan penambahan pegawai tidak selalu disetujui oleh pimpinan. Oleh karena itu dalam menghadapi keadaan kekurangan pegawai yang dialami Rutan Kelas IIB Pemalang berusaha membuat suatu sistem pengamanan yang memaksimalkan peran petugas lewat kegiatan kontrol keliling.]]>
<![CDATA[Analisis Pola Komunikasi Petugas pada Manajemen Sekuriti di Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Fernanda Agung Pradhana]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 7, No 3 (2020): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gk.2020.9365
<![CDATA[Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari dua orang individu atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Pentingnya komunikasi tidak terbatas pada komunikasi personal tetapi juga dalam tataran komunikasi organisasi. Dengan komunikasi kita dapat berkordinasi terkait suatu hal baik dengan rekan kerja maupun atasan. Hal tersebut sangat erat hubunganya dengan pengamanan / Manajemen Sekuriti di dalam UPT Pemasyarakatan. Tidak hanya di internal organisasi, Komunikasi juga penting terhadap eksternal organisasi.]]>
<![CDATA[Implementasi Gugatan Class Action di PTUN (Uji Pasal 2 Peraturan MARI No.1 Tahun 2002 terhadap Asas Ius Curia Novit) ]]>
<![CDATA[Annisa Nur 'Alam]]>;
<![CDATA[Devita Ayu Maharani]]>;
<![CDATA[Selly Maretha M]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gk.2020.8775
<![CDATA[Gugatan perwakilan/ class action telah berkembang di Indonesia meskipun mekanisme pengajuan gugatan ini lahir di negara-negara penganut Common Law system. Indonesia sendiri telah menerapkan gugatan class action ini pada ranah perdata, tetapi bagaimana untuk ranah tata usaha negara yang belum memiliki landasan hukum. Artikel ilmiah ini bertujuan mengidentifikasi masalah bagaimana kedudukan hukum gugatan class action dalam perkara lingkungan tata usaha negara dimana belum adanya pengaturan yang mengaturnya. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian yuridis normatif sebab sasaran penelitian ada pada hukum atau kaedah (norma). Penelitian yuridis normatif itu sendiri dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang berkenaan dengan pokok permasalahan.]]>
<![CDATA[PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM ASIMILASI KLIEN PEMASYARAKATAN SAAT PANDEMI COVID-19 DI BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN ]]>
<![CDATA[Rizky Milenia]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gk.2021.10934
<![CDATA[Balai Pemasyarakatan melalui peran pembimbing kemasyarakatan memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Pada saat kondisi pandemi Covid-19 saat ini narapidana berhak mendapatkan haknya melalui program Asimilasi hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun tidak semua narapidana dapat mendapatkan program asimilasi, ada syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial]]>
<![CDATA[Pelayanan Khusus Warga Binaan Lanjut Usia Meurut PERMENKUMHAM HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia ]]>
<![CDATA[Ibnu Masura]]>;
<![CDATA[Padmono Wibowo]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 7, No 3 (2020): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gk.2020.9491
<![CDATA[Lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas. Dengan adanya proses penuaan maka fungsi organ manusia pun mengalami penurunan secara alami, ditandai dengan semakin menurunnya kemampuan fisik, sosial, serta psikologi. Sehingga narapidana lanjut usia sangat perlu mendapatkan pelayanan khusus yang optimal mengingat kelompok ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap resiko-resiko. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya untuk menyelenggarakan pemenuhan hak bagi kelompok rentan lanjut usia khususnya narapidana dan tahanan melalui Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan mampu memberikan acuan dalam pelaksanaan prosedur pelayanan khusus narapidana dan tahanan lansia.]]>
<![CDATA[Islamic Banking Law Perspective in the Concept of National Law ]]>
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gk.2020.8947
<![CDATA[AbstractThe focus of this article is the perspective of Islamic Banking Law in the concept of national law, both from the institutional aspect, the aspect of business activities. As well as aspects of liquidity management and financial instruments used, both at the level of laws and implementing regulations; and influencing socio-political, cultural and economic factors. Islamic banking law is a new entity in which there is interaction and mutual greeting between Islamic law and national law. In other words, Islamic banking law lies in two areas of law: Islamic law and national law. Sharia banking law, as the name implies, is Islamic law because it is formed on the principles of Islamic law. At the same time, Islamic banking law is also part of national law because it is formed by the competent state institution with the infrastructure and mechanisms that are formally justified. The discussion focuses on the dynamics of the encounter between Islamic law and national law as the elements of its formation. Such efforts can not ignore the factors - factors that influence it, whether political, cultural or economic.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN MERK BAGI PENGUSAHA UMKM DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI ]]>
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Gema Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Gema Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/gk.2021.11002
<![CDATA[Saat ini merk sebagai ujung tombak perdagangan barang dan jasa merupakan aset yang sangat berharga bagi produsen, distributor bahkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun dari banyaknya produk-produk yang ada ditengarai beredar merk-merk yang mengecoh/ mengelabuhi konsumen, karena terdapat kemiripan/persamaan baik secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya dengan produk yang sejenis lainnya. Dari kajian ini diketahui bahwa keberadaan merk yang dimiliki oleh UMKM di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati perlu diperhatikan, karena belum semua paham arti pentingnya perlindungan hukum atas merk. Sosialisasi secara integrasi antara pemerintah/pemda, dinas terkait, akademisi, pelaku usaha dan konsumen dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak.]]>
