cover
Contact Name
Muhamad Azhar
Contact Email
azhar@live.undip.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Administrative Law & Governance Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 26212781     DOI : -
Administrative Law & Governance Journal (e-ISSN 2621-2781) or abbreviated as ALJ is a scientific journal as a forum for lecturers and students who explore and interest the Law of State Administration in Indonesia. Containers for research publications of lecturers and research publications. ALJ is present as one of the implementation and actualization of Tri Darma from higher education activities. ALJ is also present as a means to express new thoughts in the field of State Administrative Law, included in the specific theme as follows: Administration tax law, law of administrative court, employment law, licensing law, state finance law, tax court law, state apparatus law, migrant workers administration, environmental law, forestry law, administration on mining & energy law, biotechnology law, government law, public service law, medical & biomedical law, legal aspect of e-government, and legal aspects of administration development.
Arjuna Subject : -
Articles 176 Documents
Hak Dan Kewajiban Fundamental Negara: Keberlakuan Hukum Kodrat Menurut Pandangan Hans Kelsen FC. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 3 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i3.441-458

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang penerapan doktrin hukum kodrat yang selama ini menjadi pondasi hubungan/relasi antar negara dan kedudukan hukum antar negara dalam relasi kerjasama dan pergaulan internasional antar Negara. Penelitian ini mengunakan pendekatan hukum doktrinal. Simpulan penelitian ini adalah: 1) gagasan tentang adanya hak dan kewajiban fundamental negara dalam suatu hubungan antar negara, didasarkan pada penerapan doktrin hukum kodrat, yaitu bahwa dalam setiap tata hukum perlu membedakan antara hak-hak yang ditetapkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang dipostulasikan berdasarkan tata hukumnya; 2) prinsip persamaan hukum pada dasarnya adalah prinsip legalitas yang sesuai dengan fakta akan adanya ketidaksamaan.  Negara-negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum internasional karena mereka tunduk pada hukum internasional yang dapat diterapkan pada negara-negara tersebut. Rekomendasi penelitian ini adalah: a) hukum  kodrat merupakan pondasi bagi adanya kehendak baik dalam  merealisasikan kerja sama antar negara bagi nilai-nilai kemanusiaan; dan b) berdasarkan hukum kodrat, hak-hak fundamental negara merupakan landasan bagi kesetaraan relasi antar negara untuk memperoleh akses bagi jaminan kesejahteraan. Kata kunci: hak, kewajiban negara, hukum kodrat, Han Kelsen Abstract The purpose of this study is to explain the application of the natural law doctrine which has been the basis of relations between countries and the legal position between countries in cooperative relations and international relations between countries. This study uses a doctrinal legal approach.The conclusions of this research are: 1) the idea of the existence of fundamental rights and obligations of the state in a relationship between countries, based on the application of the natural law doctrine, namely that in every legal system it is necessary to distinguish between the rights that it stipulates and the legal principles that are postulated based on its legal system. ; 2) the principle of legal equality is basically the principle of legality in accordance with the fact that there is inequality. Countries have an equal standing before international law because they are subject to international law that can be applied to these countries. The recommendations of this research are: a) nature is the foundation for the existence of good will in carrying out cooperation between countries for human values; and b) based on natural law, the fundamental rights of the state are the basis for relations between countries to gain access to welfare guarantees. Keywords: rights, state obligations, natural law, Han Kelsen
Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia Sri Nurhari Susanto
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 3 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i3.459-470

Abstract

Abstract Legal protection for the people is not only found in written legal provisions, but also in unwritten laws which in Administrative Law are commonly referred to as General Principles of Good Administration ((in Indonesia it is called AUPB). Recognition of AUPB as part of the legal norms of government and norms of legal protection for citizens is a consequence of the development of the rule of law concept. AUPB thus no longer merely acts as a legal principle in general, but turns into a legal norm that is formulated into law or made by judges through their decisions in resolving administrative disputes. Consistency and seriousness of judges in formulating legal facts, compiling legal considerations in order to identify and formulate AUPB is very much needed in practice. The way judges relate and interpret the indicators in each AUPB in each of their decisions, starting from the examination of the case to making a decision, is carried out at least through 3 stages, namely the stage of collecting facts, the stage of identifying the law, and the stage of formulating the law and the AUPB. Keywords:  Administrative Dispute, General Principles of  Good Administration (AUPB), Judicial Practice.  AbstrakPerlindungan hukum bagi rakyat tidak hanya terdapat pada ketentuan hukum tertulis saja, tetapi juga terdapat pada hukum tidak tertulis yang dalam Hukum Administrasi lazim dikatatan sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).  Pengakuan terahadap AUPB sebagai bagian dari norma hukum pemerintahan dan norma perlindungan hukum bagi warga merupakan konsekuensi dari berkembangnya konsep negara hukum.  AUPB dengan demikian tidak lagi sekedar berperan sebagai asas hukum pada umumnya, tetapi berubah menjadi norma hukum yang dirumuskan ke dalam undang-undang maupun dibuat oleh hakim melalui putusan-putusannya dalam menyelesaikan sengketa administrasi (sengketa TUN).   Konsistensi dan kesungguhan hakim dalam merumuskan fakta-fakta hukum, menyusun pertimbangan hukum guna  mengidentifikasi dan merumuskan AUPB sangat diperlukan  dalam praktik.  Cara hakim dalam menghubungkan dan memaknai indikator pada masing-masing AUPB dalam setiap putusannya, maka diawali dari pemeriksaan perkara sampai pada pe-ngambilan keputusan paling tidak dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahap pengumpulan fakta, tahap mengidentifikasi hukum, dan tahap merumuskan hukum dan AUPB.Kata Kunci : Sengketa TUN, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Praktik Peradilan.
Penerapan Prinsip Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pendaftaran Penduduk Melalui Website Sintren Sebagai Perwujudan Prinsip Good Governance Siti Deliana Rachmayanti; Sri Nurhari Susanto; Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.75-89

Abstract

Abstract: The Gegesikkidul Village Government organizes a population registration service using the SINTREN website, in order to provide convenience for the community in the village and to apply the principles of efficiency and effectiveness in services in order to realize good governance. The purpose of this study is to find out how to apply the principles of efficiency and effectiveness and to find out the inhibiting factors contained in population registration through the SINTREN website at the Gegesikkidul Village Government. The research method used is juridical empirical. The results of the study indicate that policy making regarding Gegesikkidul Village Government as a facilitator between the community and the SINTREN website to provide and improve services for village communities. The existence of indicators that have not been met and the existence of inhibiting factors in the implementation of services causes the application of the principles of efficiency and effectiveness in population registration through the SINTREN website as the embodiment of good governance in the Gegesikkidul Village Government that cannot be implemented perfectly. Keywords : efficiency, effectiveness, population registration, Sintren website Abstrak: Pemerintahan Desa Gegesikkidul menyelenggarakan suatu pelayanan pendaftaran penduduk dengan menggunakan website SINTREN, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat di desa serta untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan agar terwujudnya pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas serta untuk mengetahui faktor penghambat yang terdapat dalam pendaftaran penduduk melalui website SINTREN di Pemerintahan Desa Gegesikkidul. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan mengenai Pemerintahan Desa Gegesikkidul sebagai fasilitator antara masyarakat dengan website SINTREN untuk memberikan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat desa. Terdapatnya indikator yang belum terpenuhi serta adanya faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan menyebabkan, penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pendaftaran penduduk melalui website SINTREN sebagai perwujudan good governance di Pemerintahan Desa Gegesikkidul belum dapat diterapkan secara sempurna. Kata kunci : Efisiensi, Efektivitas, Pendaftaran Penduduk, Website SINTREN
Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Setelah Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 Rizkityas Sekar Handini; Budi Ispriyarso; Nabitatus Sa’adah
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.90-102

Abstract

Abstract:This research aims to describe the authority of the Minister of Finance regarding the mechanism for selecting the Chair and Deputy Chairperson of the Tax Court and the realization of an independent Tax Court after the decision of the Constitutional Court Number 10/PUU-XVIII/2020. This research is a qualitative research using a normative approach. The results of this study state that the authority of the Minister of Finance in the election of the Chair and Deputy Chairperson of the Tax Court is only administrative in following up the results of the election of the Chair and Deputy Chairmen submitted to the President after obtaining approval from the Chief Justice of the Supreme Court and the decision of the Constitutional Court in changing the mechanism for selecting the Chairperson. and the Deputy Chairperson of the Tax Court can encourage the realization of the independence of the Tax Court. Independence in the Tax Court needs to be given attention considering that there are still several weaknesses that make the Tax Court not yet fully independent. Keywords: Authority; Tax Court; Independence; Constitutional Court Decision     Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan Menteri Keuangan terkait mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan perwujudan Pengadilan Pajak yang independen setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kewenangan Menteri Keuangan dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak hanya bersifat administratif dalam menindaklanjuti hasil dari pemilihan Ketua dan Wakil Ketua yang diajukan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perubahan mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dapat mendorong perwujudan independensi Pengadilan Pajak. Independensi dalam Pengadilan Pajak perlu diberi perhatian mengingat masih terdapat beberapa kelemahan yang menjadikan Pengadilan Pajak belum sepenuhnya Independen. Kata Kunci: Kewenangan; Pengadilan Pajak; Independensi; Putusan Mahkamah Konstitusi
Pengaturan dan Pelaksanaan Praktek Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Ajik Sujoko
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.1-20

Abstract

Abstract: The PBJ of construction work at PTN Legal Entities is interesting to discuss, so it is the basis for researching several arrangements related to construction work as input in the implementation of construction work. This research is legal research using a statutory approach. The result of the research shows that most of the PBJ in PTN Legal Entities whose funds are sourced from the APBN following Presidential Regulation Number 16 of 2018 and its amendments. Implementation of PBJ whose funds are sourced outside the APBN is guided by the PBJ regulations of each PTN Legal Entities. The PBJ provisions excluded in PTN Legal Entities are related to the PBJ organization and segmentation of the value of construction work, some of which follow the provisions of Presidential Regulation No. 16 of 2018. There are variations or terms for naming sources of funds in PTN Legal Entities originating outside the APBN/APBD. The form of a construction work contract consists of an Order, a Work Start Order (SPMK), a Work Order (SPK), a Letter of Agreement. Several PBJ regulations at PTN Legal Entities have not regulated the segmentation of construction work packages for business qualifications. Several PBJ regulations at PTN Legal Entities have not explained the qualifications of businesses that will carry out KSO in construction work. The scale of the application of blacklist sanctions at PTN Legal Entities for providers is 2, namely the national scale and the internal scale of PTN Legal Entities. Keywords: PTN Legal Entities, construction work  Abstrak: PBJ pekerjaan konstruksi di PTN Badan Hukum menarik untuk dibahas, sehingga mendasari untuk meneliti beberapa pengaturan terkait pekerjaan konstruksi sebagai masukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach). Hasil penelitian bahwa sebagian besar PBJ di PTN-Badan Hukum dananya bersumber dari APBN mengikuti Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Pelaksanaan PBJ yang dananya bersumber di luar APBN berpedoman pada peraturan PBJ masing-masing PTN Badan Hukum. Ketentuan PBJ dikecualikan di PTN Badan Hukum terkait dengan organisasi PBJ dan segmentasi nilai pekerjaan konstruksi ada yang sebagian dan ada yang seluruhnya mengikuti ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Ada variasi atau istilah penamanaan sumber dana di PTN Badan Hukum yang bersumber di luar APBN/APBD. Bentuk kontrak pekerjaan konstruksi terdiri Surat Pesanan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian. Beberapa peraturan PBJ di PTN Badan Hukum belum mengatur segmentasi paket pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi usaha. Beberapa peraturan PBJ di PTN Badan Hukum belum menjelaskan kualifikasi usaha yang akan melakukan KSO pada pekerjaan konstruksi. Skala pemberlakuan sanksi daftar hitam di PTN Badan Hukum bagi penyedia ada 2 yaitu skala nasional dan skala Internal PTN Badan Hukum. Kata Kunci: PTN Badan Hukum, pekerjaan konstruksi
Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional Rachel Octavia Manurung; FC Susila Adiyanta; Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i2.135-152

Abstract

Abstract: SKK Migas is a government agency that has the authority to carry out upstream oil and gas (oil and gas) business activities. SKK Migas plays an important role in the governance of national energy security in the oil and gas sector. SKK Migas in implementing the governance of upstream oil and gas business activities, there are several obstacles that must be faced and resolved by SKK Migas in the implementation of upstream oil and gas business activities in order to realize national energy security. The study aims to find out first, what is the legal position of the special work unit (SKK Migas) as the executor of upstream oil and gas business activities for the governance of national energy security. Second, what is the role of SKK Migas in national oil and gas governance to be able to encourage national energy security, and third is what are the obstacles and how are SKK Migas solutions in implementing governance for national energy security. This legal writing uses the use of empirical juridical methods and uses qualitative research specifications, namely research that describes, describes or describes the state of the object under study in accordance with the situation and conditions when the research was carried out. The data used are secondary data obtained through literature study by studying literature and legislation related to the problems to be discussed. This data consists of secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study show that First, the Legal Position of the Oil and Gas Work Unit (SKK) is as an organizer of the management of upstream oil and gas business activities, in the sense that SKK Migas has an important role in carrying out the function of controlling and supervising upstream business activities in the oil and gas sector. Second, the national Oil and Gas Governance Policy has not yet fully led to national energy security. Third, the obstacles of SKK Migas to the Implementation of Governance for National Energy Security based on the examination of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia are policy and regulatory aspects. Keywords: SKK Oil; Energy; Upstream Oil and Gas Business; Oil and Natural Gas Abstrak: SKK Migas merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). SKK Migas berperan penting dalam tata kelola ketahanan energi nasional di sektor migas. SKK Migas dalam melaksanakan tata kelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh SKK Migas dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas demi mewujudkan ketahanan energi nasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertama, Bagaimanakah kedudukan hukum satuan kerja khusus (SKK) Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bagi tata kelola ketahanan energi nasional. Kedua, Bagaimana peran SKK Migas dalam tata kelola minyak dan gas bumi nasional untuk dapat mendorong ketahanan energi nasional, dan ketiga adalah Apa hambatan serta bagaimana solusi SKK Migas dalam implementasi tata kelola untuk ketahanan energi nasional. Penulisan hukum ini menggunakan penggunaan metode yuridis empiris dan menggunakan spesifikasi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilaksanakan. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Kedudukan Hukum Satuan Kerja (SKK) Migas adalah sebagai penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan juga gas bumi, dalam artian SKK Migas mempunyai suatu peranan penting dalam hal melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas. Kedua, Kebijakan Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi nasional belum sepenuhnya menuju ketahanan energi nasional. Ketiga, Hambatan SKK Migas Guna Implementasi Tata Kelola Untuk Ketahanan Energi Nasional berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah aspek kebijakan dan regulasi. Kata Kunci: SKK Migas; Energi; Usaha Hulu Migas; Minyak dan Gas Bumi
Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dyah Swastika; Sri Nurhari Susanto; Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.21-38

Abstract

Abstract: The implementation of public services in the field of education is one form of the state to prosper its citizens. The implementation of these public services is one of the objects of the Ombudsman in conducting supervision. The purpose of this research is to identify and analyze the role of the RI Ombudsman Representative of Central Java Province in resolving public service complaints in the education sector. This legal writing uses an empirical juridical approach. The results of the study describe the role of the Ombudsman RI Representative of Central Java Province in resolving complaints on public services in the field of education through procedures for receiving reports on allegations of maladministration in the administration of public services in the field of education, examining the substance of the report, following up on reports within the scope of authority, compiling a Final Result Report. Examination (LAHP), recommendations, monitoring and following up on community reports with the Ombudsman Quick Response (RCO) mechanism. The Ombudsman has resolved 119 complaints, 6 of which are problems in the education sector. The obstacles faced are the lack of budget, the size of the working area, the lack of understanding of the reported agency, the reporter not having the courage to submit a complaint, and the Covid-19 pandemic. The way to overcome the obstacle is to change the strategy, provide understanding to the reporter and the reported party, and develop alternatives solution. Keywords: Role, Ombudsman, Public Service, Education Abstrak: Penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan merupakan salah satu wujud dari negara untuk mensejahterakan warganya. Penyelenggaraan pelayanan publik tersebut menjadi salah satu objek Ombudsman dalam melakukan pengawasan. Tujuan penelitan ini melakukan identifikasi dan menganalisis peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelesaian pengaduan pelayanan publik bidang pendidikan.  Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian mendeskripsikan peran Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelesaian pengaduan pelayanan publik bidang pendidikan melalui prosedur menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan, melakukan pemeriksaan substansi laporan, melakukan tindak lanjut terhadap laporan dalam ruang lingkup kewenangan, menyusun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), rekomendasi, monitoring serta menindaklanjuti laporan masyarakat dengan mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO). Ombudsman telah menyelesaikan pengaduan sejumlah 119 laporan, 6 diantaranya merupakan permasalahan bidang pendidikan.Kendala yang dihadapi adalah kurangnya anggaran, luasnya wilayah kerja, kurangnya pemahaman instansi terlapor, pelapor kurang berani untuk menyampaikan pengaduan, dan adanya pandemi Covid – 19. Cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu mengubah strategi, memberikan pemahaman kepada pelapor dan terlapor, serta menyusun alternatif penyelesaian Kata Kunci : Peran, Ombudsman, Pelayanan Publik, Pendidikan
Urgensi Perlindungan Upah Bagi Tenaga Kesehatan Pada Klinik Pratama Majelis Tafsir Al-Qur’an Surakarta Muhammad Najiib Al Fithri; Sonhaji Sonhaji; Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i2.153-164

Abstract

Abstract: The purpose of this study is to raise the urgency of wage protection for health workers and to see how the fulfillment of their rights based on work agreements for health workers at the Pratama MTA Clinic Surakarta. The approach method used in this study is the normative juridical method, this approach method focuses on the normative approach or juridical rules such as laws and regulations and also their implementing regulations. In this approach, secondary data is more often used in the form of regulations relating to employment, work agreements, and wages and will use a little primary data obtained by means of interviews and surveys that will be used to review and analyze research results. The results of this research in legal writing describe the fulfillment of the rights of health workers at the MTA Surakarta Pratama Clinic based on their work agreement. Then it was also explained about the urgency of wage protection for health workers at the Pratama MTA Clinic Surakarta.Keywords: labor rights; Wage Protection; Health workers. Abstrak: Tujuan penelitian ini mengangkat tentang urgensi perlindungan pengupahan bagi tenaga kesehatan serta melihat bagaimana pemenuhan hak-haknya berdasarkan pada perjanjian kerja bagi tenaga kesehatan di Klinik Pratama MTA Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, metode pendekatan ini memfokuskan pada pendekatan norma atau aturan yuridis seperti halnya peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pelaksanaannya. Pada pendekatan ini lebih sering digunakan data sekunder yang berupa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, dan juga pengupahan serta akan menggunakann sedikit data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dan survey yang akan digunakan untuk meninjau dan menganalisis hasil penelitian. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan di Klinik Pratama MTA Surakarta berdasarkan ada perjanjian kerjanya. Kemudian dijelasakan juga tentang urgensi perlindungan pengupahan bagi tenaga kesehatan di Klinik Pratama MTA Surakarta. Kata Kunci : Hak tenaga kerja; Perlindungan Pengupahan; Tenaga Kesehatan.
Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan Guna Memberikan Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Chintiya Oktaviani Silitonga; Solechan Solechan; Muhamad Azhar
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.39-55

Abstract

Abstract: Job loss insurance (JKP) is an additional post-employment social security program the issuance of the Job Creation Act is given specifically to workers who have termination of employment. This program is not fully running, because there is a minimum requirement for the contribution period and participant activity before to apply for benefits. This research aims to find out and understand the prospect of providing JKP in protecting workers who have termination of employment and the readliness of the organizer in implementing JKP. The research method used in writing this law is empirical juridical descriptive. The results of this study indicate the prospect of providing JKP has not been able to fully protect workers have been terminated. The existence of checking the participation of the social security program as a membership requirement will cause many workers not having the opportunity to take part in the program. Cash benefit is of low value and will not be enough for capital trying to be independent. Almost one year after the implementing regulations were issued, the organizers are not fully ready to implement a loss guarantee program work yet, it can be seen from the low level of understanding of workers about JKP, technical guideline that are not available yet, as well as systems and guidance human resources act as service implementers are still in the process. Keywords: Job Loss Insurance; Workers; Termination of Employment; Protection Abstrak: Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) merupakan program jaminan sosial tambahan pasca terbitnya UU Cipta Kerja yang diberikan secara khusus kepada pekerja yang mengalami PHK. Program ini belum sepenuhnya berjalan karena adanya ketentuan minimal masa iur dan keaktifan peserta sebelum dapat mengajukan manfaat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami prospek pemberian JKP dalam melindungi pekerja yang mengalami PHK dan kesiapan badan penyelenggara dalam menyelenggarakan program JKP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, prospek pemberian JKP belum sepenuhnya dapat melindungi pekerja yang mengalami PHK. Pengecekan kepesertaan program jaminan sosial sebagai persyaratan kepesertaan akan mengakibatkan banyak pekerja tidak berkesempatan atas program, manfaat uang tunai bernilai rendah dan tidak akan cukup untuk modal berusaha mandiri. Hampir satu tahun pasca peraturan pelaksanaan terbit, badan penyelenggara belum sepenuhnya siap menyelenggarakan program JKP, terlihat dari rendahnya tingkat pemahaman pekerja terhadap JKP, petunjuk teknis belum tersedia, serta sistem dan bimbingan SDM masih dalam proses.­­ Kata Kunci: Jaminan Kehilangan Pekerjaan; Pemutusan Hubungan Kerja; Perlindungan
Prospek Sistem Perjanjian Kerja Outsurcing Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i2.126-134

Abstract

Abstract: This study aims to find out how the prospects for the position of the outsourcing system for workers/labourers are in the current implementation of industrial relations, especially with the enactment of Law no.11 of 2020 concerning Job Creation. This research is a legal research research with a normative law approach which is analyzed using qualitative analysis. The results show that the outsourcing system in the implementation of employment law in the future after the issuance of Law No. 11 of 2020, the outsourcing system is still used because with all its contradictions it is still needed in responding to the dynamics of industrial relations taking place now and in the future, especially with the Covid 19 pandemic which has devastated the world economy, including the Indonesian economy. In order to continue to provide protection for outsourced workers/laborers, the Company or employer no longer relies on the provisions of Law Number 13 of 2003 because the provisions of Law Number 13 of 2003 in particular articles 64 and 65 have been removed and article 66 which has been amended in Law number: 11 of 2020 concerning Job Creation.Keywords: Outsourcing System, Workers/Labourers, Law Number: 11 of 2020. Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana prospek kedudukan  Sistem 0utsourcing bagi Pekerja/Buruh dalam pelaksanaan hubungan industrial saat ini , apalagi dengan disahkannya Undang-Undang no.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian Ilmu Hukum dengan pendekatan Hukum Normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif.. Hasil  Penelitian menunjukkan bahwa sistem Outsorcing dalam pelaksanaan Hukum ketenagakerjaan ke depan setelah keluarnya undang-Undang nomor. 11 tahun 2020, sistem Outsorcing   tetap dipakai karena dengan segala kontradiksinya ternyata masih diperlukan dalam menjawab dinamika hubungan industrial berlangsung saat ini dan di masa mendatang  apalagi dengan adanya masa pendemi Covid 19 yang telah memporakporandakan perekonomian dunia termasuk juga perekonomian Indonesia. Guna tetap memberikan perlindungan  terhadap pekerja/buruh outsourcing  maka Perusahaan atau pemberi kerja tidak lagi  mendasarkan pada ketentuan   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 khsusnya pasal 64 dan 65 telah dihapus dan sedangkan pasal 66 yang diubah dalam Undang-Undang nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Kata Kunci : Sistem Outsourcing, Pekerja/Buruh, UU  Nomor : 11 tahun 2020.