cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Azhar
Contact Email
azhar@live.undip.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Administrative Law & Governance Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 26212781     DOI : -
Core Subject : Health, Science, Social,
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
Administrative Law & Governance Journal (e-ISSN 2621-2781) or abbreviated as ALJ is a scientific journal as a forum for lecturers and students who explore and interest the Law of State Administration in Indonesia. Containers for research publications of lecturers and research publications. ALJ is present as one of the implementation and actualization of Tri Darma from higher education activities. ALJ is also present as a means to express new thoughts in the field of State Administrative Law, included in the specific theme as follows: Administration tax law, law of administrative court, employment law, licensing law, state finance law, tax court law, state apparatus law, migrant workers administration, environmental law, forestry law, administration on mining & energy law, biotechnology law, government law, public service law, medical & biomedical law, legal aspect of e-government, and legal aspects of administration development.
Arjuna Subject : -
Articles 176 Documents
 14   15   16   17   18 
Tinjauan Terhadap Kesejahteraan Pekerja Alih Daya di Perusahaan Perbankan Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i1.38 - 50

Abstract

Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui tinjauan terhadap kesejahteraan pekerja outsourcing di perusahaan perbankan’, dan juga bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja outsourcing yang dipekerjakan di Bank BNI KCU Undip Semarang dan hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh PT. Persona Prima Utama selaku perusahaan penyedia jasa dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kedua perusahaan yaitu Bank BNI KCU Undip Semarang dengan PT. Persona Prima Utama tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, baik dari Bank BNI KCU Undip Semarang maupun PT. Persona Prima Utama telah memberikan kesejahteraan kepada pekerja outsourcing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya. Namun, hambatan masih ditemukan dalam pemberian kesejahteraan pekerja outsourcing berkaitan dengan upah serta fasilitas kesejahteraan. Kata Kunci : Pekerja, Outsourcing, Kesejahteraan Abstract The study of the debate about outsourcing workers in the banking company aims to study the funds given to outsourcing workers employed at Bank BNI KCU Undip Semarang and the challenges that were carried out with assistance carried out by PT. Persona Prima Utama as a service provider company provides assistance to workers. The results of the research that showed the second company, BNI Bank KCU Undip Semarang with PT. Persona Prima Utama is not in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Labor. However, both from Bank BNI KCU Undip Semarang and PT. Persona Prima Utama has provided assistance to outsourced workers well in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Labor and other regulations. However, challenges are still found in the assistance of outsourcing workers. Keywords: Workers, Outsourcing, Welfare
Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Terjadi Pada Pekerja/Buruh Di PT. Pelindo III Semarang Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i2.265 - 279

Abstract

Abstract To analyze work accidents that occur in port work activities and loading and uploading caused by human error. The purpose of this study is to identify the factors that cause the risk of human error that can lead to workplace accidents. The results of this study can be concluded that PT. Pelindo III Semarang has implemented Laws and Regulations No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety. Where PT. Pelindo III Semarang provides tools for personal protection for workers/laborers. PT. Pelindo Semarang has also implemented Legislation Regulations No. 24 of 2011 Regarding the Social Security Organizing Agency (BPJS) where every workers both inside and outside the field has been registered as a BPJS participant which covers work accident insurance, pension insurance, old age insurance, and life insurance.. However, in the implementation of work safety there have been several obstacles, namely that there are still some workers who still ignore their safety by not using personal protective equipment. Keywords : Responsibility Company, Work Accident, , PT. Pelindo Abstrak Untuk menganalisa kecelakaan kerja yang terjadi dalam kegiatan di pelabuhan dan bongkar muat yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya risiko kesalahan manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. Pelindo III Semarang sudah menerapkan Peraturan Perundang-Undangan No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Dimana PT. Pelindo III Semarang memberikan alat-alat perlindungan diri bagi pekerja/buruhnya. PT. Pelindo juga sudah menerapkan Peraturan Perundang-Undangan No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di mana setiap pekerjanya baik di dalam maupun di lapangan sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Namun dalam pelaksanaan keselamatan kerja terjadi beberapa hambatan yaitu masih adanya beberapa pekerja/buruh yang masih mengabaikan keselamatannya dengan tidak menggunakan alat perlindungan diri. Kata Kunci :  Tanggung Jawab Perusahaan, Kecelakaan Kerja,  PT. Pelindo
Komponen, Konsep Dan Pendekatan Hukum Administrasi Negara sri Nurhari Susanto
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i1.144 - 157

Abstract

Abstract This study aims to determine the components, concepts and legal approaches of state administration. This research is a legal research that uses a normative theoretical approach. The results showed that menunjukan administrative Law norms include three components, namely law for government administration (het recht voor het bestuur), law by / from the government (het recht van het bestuur) and law against the government (het recht tegen het bestuur). Based on a comparative study of Administrative Law, there are three basic concepts of Administrative Law, namely the United States concept, the British concept, and the French concept. The concept of French Administrative Law was also adopted by the Dutch. Because the legal system in Indonesia is affiliated with the concept of Dutch law, the concept of Administrative Law also affects to the legal system in Indonesia. Furthermore, through comparative studies there are also three approaches in Administrative Law, namely the government power approach, the rights based approach, and the functionary approach. Keywords: Components, Concepts and Approaches to Administrative Law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen, konsep dan pendekatan hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan teoritik normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum administrasi meliputi tiga komponen, yaitu hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan (het recht voor het bestuur), hukum oleh/dari pemerintah (het recht van het bestuur) dan hukum melawan pemerintah (het recht tegen het bestuur). . Berdasarkan studi banding Hukum Administrasi, terdapat tiga konsep dasar Hukum Administrasi, yaitu konsep Amerika Serikat, konsep Inggris, dan konsep Perancis. Konsep Hukum Administrasi Perancis juga diadopsi oleh Belanda. Karena sistem hukum di Indonesia berafiliasi dengan konsep hukum Belanda, maka konsep Hukum Administrasi juga mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya melalui studi banding juga terdapat tiga pendekatan dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu pendekatan kekuasaan pemerintah, pendekatan berbasis hak, dan pendekatan fungsional. Kata kunci: komponen, konsep dan pendekatan hukum administrasi.
Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia Ana Silviana
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i1.51- 68

Abstract

Abstrak Era digital sebagai era dimana segala sesuatu kegiatan yang mendukung  kehidupan  dipermudah dengan adanya teknologi agar lebih praktis dan modern. Di Indonesia perkembangan menuju era digital sudah tidak dapat dicegah lagi, hal ini secara tidak langsung adalah atas permintaan dan keinginan masyarakat sendiri yang ingin segala sesuatunya menjadi lebih praktis dan efisien. Dibidang Pertanahan dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan mulai untuk menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, sampai pada menuju dokumen yang dihasilkan berbentuk dokumen elektronik. Peluncuran sertipikat tanah elektronik dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Sertipikat Elektronik, yang ditandatangani Menteri Agraria Sofyan Djalil pada tanggal 12 Januari 2021, ternyata menuai pro dan kontra. Tujuan kajian ini adalah untuk menemukan kepastian tentang perlu tidaknya perubahan dokumen pembuktian tanah ke arah digitalisasi. Melalui metode pendekatan yuridis normatif melalui penelusuran studi dokumen dari peraturan perundang-undangan sampai ke jurnal hasil penelitian dan dokumen hasil webinar akan dipergunakan untuk menganalisis kajian ini. Hasil kajian bahwa, penerapan sertipikat tanah elektronik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern, khususnya nanti untuk gerenasi Z di Indonesia. Meski penerapannya secara bertahap, diharapkan dari kesadaran masyarakat (public awareness) pemilik tanah , sertipikati tanah elektronik dapat  lebih memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah dan meminimalisir mafia tanah dan sengketa pertanahan. Kata Kunci : Sertipikat tanah Elektronik, bukti kepemilikan hak atas tanah. Abstract The digital era is an era where all activities that support life are made easier with technology to make it more practical and modern. In Indonesia, the development towards the digital era can no longer be prevented; this is indirectly at the request and desire of the people themselves who want everything to be more practical and efficient. In the land sector, in the context of realizing the modernization of land services, starting to apply electronic-based land services, to the documents produced in the form of electronic documents. The launch of electronic land certificates in the Regulation of the Head of the National Land Agency concerning Electronic Certificates, which was signed by the Minister of Agrarian Affairs Sofyan Djalil on January 12, 2021, turned out to be a pro and contra. The purpose of this study is to find certainty about whether or not it is necessary to change the land proof document towards digitalization. Through the method of normative juridical approach through tracing the study of documents from laws and regulations to research journals and webinar results documents will be used to analyze this study. The results of the study show that the application of electronic land certificates is a necessity in order to meet the needs of an increasingly modern society, especially later for generation Z in Indonesia. Although its implementation is gradual, it is hoped that from public awareness of land owners, electronic land certificates can provide more legal certainty of land ownership and minimize land mafia and land disputes. Keywords: Electronic land certificate, proof of ownership of land rights.
Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Wonogiri Dyah Wijaningsih; Esmi Warasih Pudjirahayu; Suteki Suteki; Ani Purwanti; Abdul Djalil; Muh. Afif Mahfud
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i2.280-293

Abstract

AbstractThe purposes of this article are to analyze the causing factors of violance against woman and children in Wonogiri regency and optimization treatment over violance against woman and child in Wonogiri regency. This is a sociolegal research with primary data. Those data are collected through focus group discussion and brainstorming to related stakeholders. Based on analysis, it can be concluded that there are several influential factor in violance against woman and children in Wonogiri Regency, namely : (1) social factor; (2) economical factor; (3) additional role; (4) wandering parent. Efforts in countermeasuring violance agains woman and children are : (1) integration and socialization; (2) make educational website and youtube channel; (3) training of early childhood education teacher; (4) premarital education and (5) treatment of childen whose parent in wandering. Keywords : Violance, Victim, Women, Child Abstrak Penelitian ini hendak menelaah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri dan upaya-upaya yang dilakukan untuk optimalisasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini merupakan penelitian socio legal. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui focus group discussion dan brainstorming terhadap para stakeholder perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa : pertama, faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah ; (1)  faktor sosial; (2) faktor ekonomi; (3) faktor peran tambahan bagi orang tua sebagai pendamping pembelajaran; (4) faktor orang tua di perantauan. Kedua, upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ; (1) keterpaduan dan sosialisasi; (2) pembuatan website dan channel youtube untuk pembelajaran; (3) pelatihan bagi guru PAUD, (4) pendidikan pranikah; (5) penanganan anak yang orang tuanya merantau Kata kunci : Kekerasan, Korban, Perempuan, Anak 
Exploration of The Interplay Between Tourism, Global Warming And Health In Nigeria Musediq Olufemi Lawal; Kenneth Young Irhue
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i1.172 - 190

Abstract

Abstract It is obvious that tourism development has not been given serious attention in Nigeria, still the likely implications of global warming on it cannot be ignored. It is in view of this that this paper is exploring ways by which the two phenomena have been affecting each other.  Using Nigeria as a case, the implications of this on the health of the populace was given attention in the study. The change in the nature of the climate was mentioned as inevitable, so also is the possibility of this influencing the graceful spread of diseases among the populace. In the process, negative manifestation of warmer climate like increasing the risk of heat-related illnesses and death besides the worsen conditions for air quality was noted. Probable increase in the frequency and strength of extreme events (such as floods, droughts, and storms) that threaten human safety and health were highlighted and discussed.  The paper brought to the fore, the inherent benefits of tourism when it takes a sustainable approach, which include simultaneous control of ravaging global warming.  In view of this, the paper made case for sustainable tourism and jettisoning of traditional ideas of tourism development for optimization of the benefits inherent therein. Keywords: Global Warming, Tourism, Ecotourism, Conservation, Greenhouse Effect
Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sukinta Sukinta
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i1.89 - 98

Abstract

AbstractAmicus Curiae is a common practice in the Common Law legal system. Amicus Curiae or friends of court is a legal concept that supports third parties, namely those who feel an interest in a case, giving their legal opinion to the court. This study aims to determine how the concept and practice of amicus curiae in the Indonesian criminal justice system. This research is an empirical legal research that uses a case approach approach. The results showed that Amicus Curiae or court friend or court friend is a legal concept that supports third parties, namely those who feel interested in a case, giving their legal opinion to the court. The involvement of interested parties in a case is only limited to giving opinions, not fighting. Amicus Curiae is a practice that originates from the Roman legal tradition which later developed and was practiced in the common law legal system. The concept of Amicus Curiae used in the Indonesian legal system is based on the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which states that "Judges and Constitutional Justices are obliged to explore, follow, and understand legal values and a sense of justice that live in Public". Keywords: Amicus Curiae; Practice; Procedural Law; Criminal AbstrakAmicus Curiae merupakan praktik yang umum dalam sistem hukum Common Law. Amicus Curiae atau friends of court atau sahabat pengadilan merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan praktik pelaksanaan amicus curiae dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan endekatan case approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa  Amicus Curiae atau friends of court atau sahabat pengadilan merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Keterlibatan pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan. Amicus Curiae merupakan praktik yang berasal dari tradisi hukum Romawi yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam sistem hukum Common law. Konsep Amicus Curiae digunakan dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kata Kunci: Amicus Curiae; Praktik; Hukum Acara; Pidana
Peranan Pinjaman Luar Negeri Dalam Mengatasi Defisit Anggaran Negara Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i2.294 - 312

Abstract

Abstract  This study was conducted to determine the role of foreign loans in overcoming the budget deficit. The approach method used is normative juridical and specifications of the research is descriptive analytical research and the results are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that foreign loans as an alternative in overcoming the budget deficit must be managed properly so that the community can feel the benefits, in addition, government have to carefully calculate the capability to repay foreign loans that have been received. Foreign loans cannot be used as the main source of financing in overcoming the budget deficit. Keywords: Foreign Loans; Budget Deficit  Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan pinjaman luar negeri dalam mengatasi defisit anggaran. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis serta hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri sebagai alternatif dalam mengatasi defisit anggaran harus dikelola dengan benar sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya, di samping itu juga diperhitungkan secara cermat kemampuan untuk membayar kembali pinjaman luar negeri yang telah diterima. Pinjaman luar negeri tidak dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan yang utama dalam mengatasi defisit anggaran . Kata kunci: Pinjaman Luar Negeri; Defisit Anggaran
Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Lansia: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang Mardilana Gautama; Mitro Subroto
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 3 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i3.416 - 425

Abstract

Correctional Institution is a place to conduct training on inmates and correctional students in Indonesia. Before it was known as Penitentiary in Indonesia, it was known as prison. As for the formulation of the problem that the author presents, namely; (1) How the training program is carried out for elderly inmates. (2) Any factors that are inhibited in the application of the rights of elderly inmates in Sumedang Class IIB Penitentiary. This research uses qualitative research methods that use qualitative methods that are descriptive. Data retrieval uses literature study techniques and field studies. This research was conducted at The Sumedang Class IIB Penitentiary located around Sumedang square. The results of research in the field obtained that in lapas accommodate 256 out of a capacity of 100 with a classification of 195 adult inmates, 61 prisoners, 2 female inmates, and 2 elderly inmates. Special treatment is only given to inmates with the elderly category because they already do not have enough ability to perform all activities, as well as the placement of rooms and toilets designed to facilitate them. In addition, spiritual development continues to be carried out and one of the mandatory activities for elderly inmates carried out every day and the separation of residential blocks of elderly inmates is also one of the special treatment given to elderly inmates who do need special treatment and attention.
Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Sosialisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Kepada Masyarakat Fahriyati Fahriyati; Sri Suwartiningsih; Alvianto Wahyudi Utomo
Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 3 (2021): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v4i3.426 - 440

Abstract

The purpose of this stady is to explain the socialization activities of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of Central Java to the public through public spaces with online media during the covid-19 pandemic. This study uses qualitative research methods with the type of explanatory research. Study found that the socialization of the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of Central Java during the covid-19 pandemic can still manage to carried out various activities. In carrying out socialization activities in the network, the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of Central Java cannot carry out face-to-face, the online settings of the activities prevent the Ombudsman from seeing whether the participants pay attention to the activities or not, this is an obstacle faced by the Ombudsman of the Republic of Indonesia  Representative of Central Java in socialization activities during the covid-19 pandemic. To conclude, the covid-19 pandemic affects the effectiveness of socialization activities carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia Representative of Central Java.Keywords: Ombudsman; Covid-19 pandemic; Socialization AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kegiatan sosialisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah kepada masyarakat melalui ruang publik dengan media dalam jaringan selama pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kegiatan sosialisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah selama pandemi covid-19 tetap dapat dilakukan dengan lancar dan berbagai kegiatan masih tetap dapat dilakukan. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi dalam jaringan, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah tidak dapat melakukan kegiatan secara tatap muka, sehingga Ombudsman tidak dapat melihat secara langsung apakah masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut dengan saksama atau tidak, hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah selama kegiatan sosialisasi saat pandemi covid-19. Dapat disimpulkan bahwa pandemi covid-19 berpengaruh pada keefektifan dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah.Kata Kunci: Ombudsman; Pandemi covid-19; Sosialisasi

Page 16 of 18 | Total Record : 176

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 3 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 3 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal More Issue