Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Administrative Law & Governance Journal

alj
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 26212781 DOI : -

Core Subject : Health, Science, Social,

Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Administrative Law & Governance Journal (e-ISSN 2621-2781) or abbreviated as ALJ is a scientific journal as a forum for lecturers and students who explore and interest the Law of State Administration in Indonesia. Containers for research publications of lecturers and research publications. ALJ is present as one of the implementation and actualization of Tri Darma from higher education activities. ALJ is also present as a means to express new thoughts in the field of State Administrative Law, included in the specific theme as follows: Administration tax law, law of administrative court, employment law, licensing law, state finance law, tax court law, state apparatus law, migrant workers administration, environmental law, forestry law, administration on mining & energy law, biotechnology law, government law, public service law, medical & biomedical law, legal aspect of e-government, and legal aspects of administration development.

Arjuna Subject : -

Articles 176 Documents

5 6 7 8 9

Hukum Yang “Berperasaan” Dalam Penyelesaian Konflik Antara Budaya Dan Agama: Penolakan Administratif Terhadap Tradisi Sedekah Laut Dumaria Simanjuntak; Retno Saraswati; Sukirno Sukirno
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to explain the meaning of the symbol of the tradition called "Sedekah Laut." It creates a cultural and religious conflicts frequently and explains how the law should be able to resolve social conflicts by "Berperasaan." This "berperasaan" law is based on the progressive legal theory which states that the law must serve the society by providing benefits rather than merely punishing. The results of the discussion showed that there is a strong connection between culture and religion, namely “Sedekah Laut” is a form of practice of the gratitude of the local society to God. This form of gratitude is an expression of gratitude for the gift that has been given. Also, this is a way of respect to God who has guarded the sea, which is believed to be something important related to the safety of society. The relation of this research to the study of law is how law can be a tool to resolve conflicts between culture and religion. Resolving conflict by law is done by looking at symbols as cultural values that have been long-lived in that local society. Keywords: Culture, Tradition, Law, Values Of Society, Social Conflict, Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna simbol dari tradisi “sedekah laut” yang seringkali menimbulkan benturan budaya dan agama itu terjadi dan menjelaskan bagaimana seharusnya hukum dapat menyelesaikan konflik sosial dengan “berperasaan”. Hukum “berperasaan” ini dilandaskan pada teori hukum progresif yang menyatakan bahwa Hukum harus mengabdi kepada masyarakat dengan memberi kebermanfaatan dari pada hanya sekedar menghukumi. Hasil pembahasan menunjukan bahwa ada keterkaitan yang kuat antara budaya dan agama yaitu upacara simbolis Sedekah Laut merupakan wujud implementasi rasa syukur masyarakat setempat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wujud syukur ini sebagai ungkapan terima kasih atas pemberian yang telah diberikan. Selain itu, hal ini sebagai wujud rasa hormat mereka untuk menjaga laut yang diyakini berperan penting demi menjaga keselamatan masyarakat. Kaitan penelitian ini dengan studi hukum adalah bahwa bagaimana hukum dapat menjadi alat menyelesaikan konflik antara budaya dan agama. Penyelesain konflik ini oleh hukum dilakukan dengan melihat simbol-simbol sebagai nilai budaya yang telah lama hidup dalam masyarakat setempat. Kata kunci: Budaya, Tradisi, Hukum, Pandangan Hidup, Konflik Sosial, Konflik.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The purpose of this research is to find out how the role of the health insurance provider (BPJS) as a form of public service in Indonesia. Research is a normative study with a comparative approach. The research results show that public services or public services can be defined as all forms of services, both in the way of goods and services which in principle are the responsibility and are carried out by government agencies at the central, regional and in the environment of state-owned enterprises or business entities Regional Owned. One of them is the Social Security Organizing Agency is a legal entity to organize social security programs to ensure all people can meet the basic needs of a decent life. BPJS is held based on the principles of humanity, benefits, and social justice for all Indonesian people with the aim of realizing the fulfillment of the basic needs of a decent life for every Indonesian people who have become basic human rights. Keywords: Social Security Organizing Agency, Health, Public Services Abstract Penelitian ini bertujuan utnuk mengetahui bagaimanakah peran badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di Indonesia. Penelitian merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menujukan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia. Kata Kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Kesehatan, Pelayanan Publik

Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractIn a governmental implementation, government officers execute the function of regulating, serving, developing, empowering, and protecting to create people's welfare. In the implementation of the functions, government officers have the authority to make a decision and action. Therefore government officers are forbidden abusing their authority. Supervision on authority abuse of government officers is conducted by APIP. The result of supervision by APIP is comprised of without mistakes, with administrative mistakes, or with an administrative mistake that potentially causes state financial loss. Legal consequences of government officers on authority abuse, which cause state financial loss due to maladministration, become the responsibility of the government officers themselves, respectively, by returning the same amount of state financial loss due to authority abuse. Based on the APIP supervision report, the government officers accused of doing authority abuse, may request to be assessed to find out whether there is authority abuse or not when the government officers decree and execute their policies, before it becomes criminal proceeding. The request is proposed to PTUN based on Regulation of Royal Court Number 4 of 2015. Keywords: Administrative Authority Abuse, State Financial Loss AbstrakDalam penyelenggaraan pemerintahan, pejabat pemerintahan melaksanakan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut pejabat pemerintahan memperoleh wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan, oleh karena itu maka pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan oleh APIP. Hasil pengawasan APIP berupa: tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Akibat hukum pejabat pemerintahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena adanya kesalahan administratif/maladministratif menjadi tanggung jawab pribadi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Berdasarkan hasil pengawasan APIP tersebut, pejabat pemerintahan yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan wewenang, dapat mengajukan permohonan penilaian unsur ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan kepada Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, sebelum adanya proses pidana. Kata Kunci: Penyalahgunaan Wewenang Administrasi, Kerugian Keuangan Negara

Tinjauan Yuridis Mengenai Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Women are naturally different from the men so that women have special rights granted while men are not given. Female workers/laborers likewise have special rights such as the right to leave miscarriage, the right to maternity leave, menstrual leave, the right to a shuttle if employed at night, and so forth. The special rights of female workers/laborers like these should be considered either by the company or by the workers/laborers women themselves. PT. Dian Andilta Utama is not yet fully apply the special rights of female workers/laborers, obstacles in implementing the special rights of female workers/laborers are in the application of the provision of menstrual leave and leave miscarriage, efforts to overcome obstacles in the implementation of the exclusive rights of female workers/laborers are female workers/laborers should correctly understand the content of the employment agreement is given at the beginning will sign a cooperation agreement. Keywords: Special Rights Of Women Workers, Act No. 13 of 2003 Abstrak Perempuan secara kodrati berbeda dengan laki-laki sehingga perempuan memiliki hak-hak khusus yang diberikan sedangkan laki-laki tidak diberikan.Pekerja/ buruh perempuan demikian pula memiliki hak-hak khusus seperti hak cuti keguguran kandungan, hak cuti melahirkan, hak cuti haid, hak mendapatkan antar jemput jika dipekerjakan pada malam hari, dan sebagainya.Hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan seperti ini sudah seharusnya diperhatikan baik oleh pihak perusahaan maupun oleh para pekerja/ buruh perempuan itu sendiri. PT. Dian Andilta Utama belum sepenuhnya menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan, hambatan dalam menerapkan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah dalam penerapan pemberian cuti haid dan cuti keguguran, upaya mengatasi hambatan dalam penerapan hak-hak khusus pekerja/ buruh perempuan adalah pekerja/ buruh perempuan harus memahami secara benar isi dari perjanjian kerja yang diberikan pada saat awal akan menandatangani perjanjian kerja. Kata kunci: Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Orientasi Pengaturan Organisasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Dalam Konteks Hukum Nasional Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The research aims to determine the organization of labor organizations in the context of national law in Indonesia. The results of the study show that trade union organizations that can represent workers/laborers in dispute in the Industrial Relations Court are trade unions that have fulfilled the requirements for the formation of trade unions and who have made notice and record to the labor agency, this provision is technically clarified in Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 16 of 2001 Article 2 to Article 10 which provides an explanation of two basic things, namely: Written notification to the local manpower agency if a trade union / labor union has been formed Written notification to its partners (in accordance with its level) after receiving number of registration evidence, written notification to the new local manpower agency in accordance with the transfer of domicile of the trade union / labor union, written notification to the labor agency that provides the number of registration evidence if there is a change in the Articles of Association / By-Laws, Written notification to local labor agencies for trade unions/labor unions that receive financial assistance from overseas for organizational activities, Written notification to local labor agencies for trade unions/labor unions that have been disbanded to revoke registration records . Keywords: Labor organizations, Employment, National Law Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaturan organisasi buruh dalam konteks hukum nasional di Indonesia. Hasil penelitian menujukan bahwa Organisasi serikat pekerja/buruh yang dapat mewakili pekerja/buruh yang bersengketa di Pengadilan Hubungan Industrial adalah serikat pekerja/buruh yang telah memenuhi syarat pembentukan serikat pekerja/buruh dan yang telah melakukan pemberitahuan dan pencatatan kepada instansi ketenagakerjaan, ketentuan ini secara teknis diperjelas dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No 16 Tahun 2001 Pasal 2 hingga Pasal 10 yang memberikan penjelasan dua hal mendasar yakni: Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat bila serikat pekerja/serikat buruh telah terbentuk Pemberitahuan tertulis kepada mitra kerjanya (sesuai tingkatannya) setelah mendapat nomor bukti pencatatan, Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat yang baru sesuai melakukan perpindahan domisili serikat pekerja/serikat buruh, Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan yang memberikan nomor bukti pencatatan bila terjadi perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, Pemberitahuan tertulis kepadan instansi ketenagakerjaan setempat bagi serikat pekerja/serikat buruh yang menerima bantuan keuangan dari luar negeri untuk kegiatan organisasi, Pemberitahuan tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat bagi serikat pekerja/serikat buruh yang telah bubar untuk dicabut tanda bukti pencatatan. Kata Kunci: Organisasi buruh, Ketengakerjaan, Hukum Nasional

Politik Hukum yang Berorientasi pada Administrasi Kelautan dan Kemaritiman Endri Endri
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractThe purpose of this study is to find out the politics of law, which is oriented to maritime and maritime administration. The writing method is a writing proposal, which is analyzed using qualitative analysis. The results of the research show that legal politics in the direction of development that will be achieved by the Indonesian state. As a state of law and as an archipelago, the legitimate politics of the Indonesian people are not yet fully oriented towards maritime and maritime affairs. Some regulations which are bound with naval affairs and naval affairs are not effective in law enforcement so that they need to be improved or revised, but they are not included in the legislation program. While the legislation programs that have been set up, there are still some that have not been achieved, especially regarding maritime affairs and maritime affairs.Keywords: Maritime Administration, Political Law, Indonesia. AbstrakTujuan kajian ini adalah untuk mengetahui politik hukum yang berorientasi pada administrasi kelautan dan kemaritiman. Metode penulisan adalah penulisan hukum yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menjukan bahwa politik hukum merupakan arah pembangunan yang akan dicapai oleh negara Indonesia. Sebagai negara hukum dan sebagai negara kepulauan, politik hukum bangsa Indonesia belum sepenuhnya berorientasi pada kelautan dan kemaritiman. Beberapa peraturan yang terikat dengan kelautan dan kemaritiman tidak efektif dalam penegakan hukum sehingga perlu perbaikan atau revisi akan tetapi tidak masuk program legislasi. Sedangkan program legislasi yang telah ditetapkan pun masih ada yang belum tercapai khususnya tentang kelautan dan kemaritiman.Kata Kunci: Administrasi kelautan, Politik Hukum, Indonesia.

Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia Kadek Cahya Susila Wibawa
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The legal politics of Article 18, Article 18A and Article 18B of the UUDNRI 1945 (Indonesian Constitution) do not strictly state that Indonesia adheres to the concept of asymmetric decentralization in the administration of local government. Until now, Indonesia does not yet have a grand design of asymmetric decentralization policy. The asymmetrical idea runs by itself without having its main design. Indonesia needs to affirm its asymmetrical decentralization policy to ensure the implementation of local government by the politic of law in the UUDNRI 1945. The establishment of a basic law on asymmetric decentralization is one way to emphasize that Indonesia adheres to asymmetric devolution in the operation of central government relations with local governments. The construction of the act that is built remains in the spirit of decentralization rather than centralization is carried out asymmetrically rather than symmetrically, and remains within the framework of the United States of the Republic of Indonesia. The act becomes the lex genres of all laws relating to the broadest local autonomy and special autonomy. Keywords: Asymmetric Decentralization, Local Government, Central Government, Autonomy. Abstrak Politik hukum Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUDNRI 1945 menyatakan secara tidak tegas bahwa Indonesia menganut konsep desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indonesia sampai saat ini belum memiliki grand design kebijakan desentralisasi asimetris. Konsep asimetris berjalan dengan sendirinya tanpa ada design utamanya. Indonesia perlu penegasan kebijakan desentralisasi asimetris untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai politik hukum dalam UUDNRI 1945. Pembentukan undang-undang pokok mengenai desentralisasi asimetris merupakan salah satu cara untuk menegaskan bahwa Indonesia menganut desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Konstruksi undang-undang yang dibangun tetap dengan semangat desentralisasi bukan sentralisasi, dijalankan secara asimetris bukan simetris dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menjadi lex generelis dari semua undang-undang yang terkait dengan otonomi daerah seluas-luasnya, otonomi khusus, dan otonomi istimewa. Kata kunci: Desentralisasi Asimetris, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Otonomi.

Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris F.C. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

In legal research, one of the instruments for collecting data and legal materials is the survey method. Often researchers in the field of legal science see surveys as a means to collect data from informants or research informants to conduct observations and interviews on an empirical approach (non-doctrinal legal research). This understanding is a form of simplification of survey methods as a research instrument that is complex and comprehensive. Research surveys were developed as a form of positivist approach to the social sciences. The conclusion of this research is the same as the study of social sciences, in the study of law, research is a building of logic, which from beginning to end must be a series of mutually explain each other. A legal research using scientific steps and stages which is systematic, logical and rational, makes the whole process of scientific writing as an explanation of logical logic which is a dialectical process between theory and data. In legal research, survey methods are used to evaluate various policies and decisions, and the implications of regulations on the community. The survey results can also be used to make predictions about a particular social phenomenon, including the application of positive law in the context of social and state social life. Keywords: Survey Method, Legal Research Abstrak Di dalam penelitian hukum, salah satu instrumen untuk mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum adalah metode survey. Seringkali peneliti dibidang ilmu hukum melihat survey sebagai sarana untuk mengumpulkan data dari nara sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal). Pemahaman tersebut merupakan bentuk penyederhanaan metode survey sebagai instrumen penelitian yang bersifat kompleks dan komprehensif. Survey riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivis pada ilmu-ilmu sosial. Kesimpulan penelitian ini sama halnya dengan studi ilmu-ilmu sosial, dalam studi ilmu hukum, penelitian adalah suatu bangunan logika, yang dari awal sampai akhir harus merupakan rangkaian yang saling menjelaskan satu sama lain. Suatu penelitian hukum dengan menggunakan langkah-langkah dan tahapan ilmiah yang sistematis, logis dan rasional, menjadikan seluruh proses penulisan ilmiah sebagai suatu penjelasan logika pemikiran yang merupakan proses dialektikan antara teori dan data. Pada penelitian hukum, metode survey dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi berbagai kebijakan dan keputusan, dan implikasi regulasi pada masyarakat. Hasil survey juga dapat digunakan untuk mengadakan prediksi mengenai suatu fenomena sosial tertentu, termasuk didalamnya adalah berlakunya hukum positif dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara.Kata Kunci: Metode Survey, Penelitian Hukum

Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia Kadek Cahya Susila Wibawa
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The holding of the first simultaneous elections in Indonesia is full of the complexity of the problems. Bawaslu, as an institution tasked with overseeing the implementation of the election, has limitations in terms of area coverage, personnel, objects of oversight are very much. Supervision outside the Bawaslu needs to be strengthened to realize quality elections. The urgency of public participation in the supervision of simultaneous election is not only will strengthen the oversight capacity of the holding of elections, but an oversight by civil society also encourages the expansion of the area of supervision. Participatory oversight by the public is one of the important pillars in carrying out the controlling function of the simultaneous election. Supervision by the public (participatory) is part of the implementation of good governance in the holding of simultaneous elections in Indonesia. The level of community participation is closely related to the level of public trust, legitimacy, accountability, public service quality, and preventing public disobedience. Keywords: Information disclosure, public service, good governance. Abstrak Penyelenggaraan pemilu serentak pertama di Indonesia penuh dengan kompleksitas permasalahannya. Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu tersebut memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan wilayah, personil, obyek pengawasan yang sangat banyak. Pengawasan di luar Bawaslu perlu untuk diperkuat untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Urgensi keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak, tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, namun pengawasan yang dilakukan oleh civil society pun mendorong perluasan terhadap wilayah pengawasan. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam menjalankan fungsi controlling terhadap pemilu serentak. Pengawasan yang dilakukan masyarakat (partisipatif) merupakan bagian dari pelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Tingkat partisipasi masyarakat sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat (public trust), legilimasi (legitimacy), tanggung gugat (accountability), kualitas layanan pablik (public servis quality) dan mencegah gerakan pembangkangan publik (public disobedience). Kata Kunci: Pemilu serentak; pengawasan partisipatif; pemilu; Bawaslu; good governance.

Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Lita Tyesta ALW
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The aim of this paper is to find out the administrative evaluation of the implementation of simultaneous elections in 2019 on the actualization of the values of Pancasila. Writing is an ingredient in the framework of participation in Focus Groups Discussion with the theme "Evaluation of the Implementation of the 2017 Election Law Against the Values of Pancasila" held by BPIP, Jakarta 5 to 7 August 2019, and arranged using the conceptual approach and factual approach. The results of the study indicate that the implementation of general elections in the future must be more planned and well-programmed so that things that become weaknesses in the simultaneous elections in 2019 do not occur. In the future, simultaneous elections must be carried out including: separating national and local elections; there must be an improvement in the recruitment and time management model especially for the organizers; Preparation of the final voter list should be cross-institutional related to population; A review of the provisions of the Presidential Threshold is required if the General Elections are still held simultaneously; Time management in the preparation of ballot distribution to the most remote, remote, most challenging, outermost areas, so that voting can be done simultaneously, including at the time of collection for ballot counting, and; Development of an accurate and trusted information technology system in the vote-counting process. Keywords: Administrative Evaluation, Election Implementation, Pancasila Values, Abstrak Tulisan bertujuan untuk mengetahui evaluasi administrasi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 terhadap aktualisasi nilai nilai pancasila. Penulisan merupakan bahan dalam rangka keikutsertaan pada Focus Groups Discussion dengan tema “Evaluasi Implementasi UU Pemilu Tahun 2017 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila“ yang diselenggarakan oleh BPIP, Jakarta 5 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019, dan disusun menggunakan pendekatan conceptual approach dan Factual Approach. Hasil kajian menunjukan bahwa pelaksanaan pemilihan umum ke depan harus lebih terencana dan terprogram dengan baik agar hal hal yang menjadi kelemahan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 tidak terjadi. Kedepan pemilu serentak harus melakukan diantaranya: memisahkan Pemilu tingkat pusat dan tingkat daerah; harus dilakukan perbaikan model perekrutan dan manajemen waktu khususnya bagi penyelenggara; Penyusunan daftar pemilih tetap sebaiknya lintas institusi terkait kependudukan; Wajib dilakukan tinjau ulang ketentuan Presidential Treshold apabila Pemilu tetap dilaksanakan secara serentak; Manajemen waktu pada persiapan distribusi surat suara ke pelosok, wilayah terjauh, terpencil, tersulit, terluar, sehingga pemungutan suara dapat dilakukan serentak waktunya, termasuk pada saat pengumpulan untuk penghitungan surat suara, dan; Pengembangan sistem teknologi informasi yang akurat dan terpercaya dalam proses penghitungan suara. Kata Kunci: Evaluasi Administratif, Pelaksanaan Pemilu, Nilai Nilai Pancasila,

Page 7 of 18 | Total Record : 176

5 6 7 8 9

Filter by Year

2018 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 5, No 3 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 3 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhamad Azhar

Contact Email
azhar@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhamad Azhar

Contact Email azhar@live.undip.ac.id

Phone -

Journal Mail Official alj@live.undip.ac.id

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhamad Azhar

Contact Email
azhar@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA