Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Administrative Law & Governance Journal

alj
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : - EISSN : 26212781 DOI : -

Core Subject : Health, Science, Social,

Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Administrative Law & Governance Journal (e-ISSN 2621-2781) or abbreviated as ALJ is a scientific journal as a forum for lecturers and students who explore and interest the Law of State Administration in Indonesia. Containers for research publications of lecturers and research publications. ALJ is present as one of the implementation and actualization of Tri Darma from higher education activities. ALJ is also present as a means to express new thoughts in the field of State Administrative Law, included in the specific theme as follows: Administration tax law, law of administrative court, employment law, licensing law, state finance law, tax court law, state apparatus law, migrant workers administration, environmental law, forestry law, administration on mining & energy law, biotechnology law, government law, public service law, medical & biomedical law, legal aspect of e-government, and legal aspects of administration development.

Arjuna Subject : -

Articles 176 Documents

6 7 8 9 10

Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik F.C. Susila Adiyanta
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to explain the design of local tax regulations as an inclusive and accommodating legal formulation for public opinion by representing tax obligations as a form of community participation and contribution in realizing prosperous and equitable development. In order to describe the problem analysis, this study uses the sociolegal method. The conclusions of this study are: a) The district / city government which has been given autonomy based on the principle of deconcentration has a strategic position as the main responsibility in planning and at the same time in realizing the main objectives of public welfare; b) The authority of the regional government as an institution that carries out regulations in the field of taxation in the context of the state as a social system is an instrument that can distribute and allocate wealth and economic capacity of individuals (citizens) to all levels of society; c) Tax as a state obligation in a democratic system is a form of participation, contribution, and solidarity of citizens in realizing the ideals and goals of the state to realize social welfare and justice. The recommendations of this study, namely: a) Regulation on regional taxes ideally should represent public participation and contribution for the administration of regional government; b) The regional government in establishing regional tax regulations must give priority to a positive impact on the economic development of the community; c) Local government policy in the field of taxation must be carried out based on considerations that provide welfare guarantees for the entire community in a fair manner. Keywords: Regional Regulations, Regional Taxes, Development, Welfare, Justice Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang rancangan regulasi pajak-pajak daerah sebagai rumusan hukum yang inklusif dan akomodatif bagi pendapat publik dengan merepresentasikan kewajiban pajak sebagai bentuk partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang menyejahterakan dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal, untuk mendeskripsikan analisis hasil penelitian secara mendalam. Hasil Penelitian Menujukan Bahwa: a) Pemerintah kabupaten/kota yang telah diberi kewenangan otonomi berdasarkan asas dekonsentrasi mempunyai posisi strategis sebagai penanggungjawab utama dalam merencanakan dan sekaligus dalam merealisasikan tujuan utama penyelenggaran kesejahteran umum; b) Kewenangan pemerintah daerah sebagai lembaga yang melaksanakan regulasi di bidang perpajakan dalam konteks negara sebagai sistem sosial adalah instrumen yang dapat mendistribusikan dan mengalokasikan kekayaan maupun kemampuan ekonomi individu (warga masyarakat) ke segenap lapisan masyarakat; c) Pajak sebagai kewajiban kenegaraan dalam sistem demokrasi merupakan bentuk partisipasi, kontribusi, dan solidaritas warga masyarakat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Rekomendasi penelitian ini, yaitu: a) Regulasi tentang pajak-pajak daerah secara ideal harus merepresentasi partisipasi dan kontribusi publik bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah; b) Pemerintah daerah dalam menetapkan regulasi pajak daerah harus memberikan prioritas yang memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi masyarakat; c) Kebijakan pemerintah daerah dibidang perpajakan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang memberi jaminan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara adil. Kata kunci: Pajak Daerah, Pembangunan, Kesejahteraan, Berkeadilan

Prinsip Persiapan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Suhartoyo Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to determine the principle of placement and protection of Indonesian workers in the country. This research is a normative legal research that is analyzed using qualitative analysis. The results showed that the Principle of Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad is to place and protect Indonesian Workers abroad, i.e., a). Original but fake identity documents are socialized about the importance of the truth about identity data because this is very helpful and facilitates the management of various kinds of problems. Also, a continuous review, evaluation, and supervision of the completeness of the TKI's personal data are also carried out. The most important thing to do is sanctions and decisive action for those who have genuine but fake identity documents. b). Training Certificate, Health Test Certificate, False Competency Test Certificate. Urge relevant parties not to help pass migrant workers who do not meet graduation requirements in training, health testing, and competency tests to obtain falsified certificates. c). Employers who do not meet work agreements/wages are not paid. Faced with this matter, it will be submitted to the authorities who handle this so that this problem can be adequately resolved. Namely, the TKI receives his right to receive wage payments from the work of TKI with a specified amount of money. Keywords: Principles, Placement of Indonesian Workers, Overseas, Labor Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di laur negeri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dianalisi menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Prinsip Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah dengan melakukan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yaitu a). Dokumen jati diri asli tetapi palsu disosialisaikan tentang pentingnya kebenaran tentang data jati diri karena hal ini sangat membantu dan memudahkan pengurusan berbagai macam masalah. Selain itu juga terus menerus dilakukan peninjauan ulang, mengevaluasi, dan mengawasi kelengkapan data-data diri para TKI. Hal yang paling penting dilakukan adalah sanksi dan tindakan tegas bagi mereka yang memiliki dokumen jati diri asli tetapi palsu. b). Sertifikat Pelatihan, Sertifikat Uji Kesehatan, Sertifikat Uji Kompetensi yang dipalsukan. Menghimbau agar pihak yang terkait tidak membantu meloloskan TKI yang tidak memenuhi syarat kelulusan dalam pelatihan, uji kesehatan, dan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikan yang dipalsukan. c). Majikan yang tidak memenuhi perjanjian kerja/upah tidak dibayar. Menghadapi hal ini maka akan diajukan kepada pihak yang berwenang yang menangani hal ini sehingga masalah ini dapat terselesaikan dengan baik yaitu TKI menerima haknya untuk menerima pembayaran upah dari hasil kerja TKI dengan sejumlah uang yang besarannya telah ditentukan. Kata Kunci: Prinsip, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Luar Negeri, Ketenagakerjaan

Permasalahan Subkontrak Pada Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah Ajik Sujoko
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The problem of subcontracting construction work in government is interesting to discuss because in practice, construction work is a common thing to do. Therefore it is necessary to understand what subcontracting in construction work in government can be applied, bearing in mind that the current construction work is carried out by a subcontractor network. Three things that need to be considered when implementing subcontracts in government construction work, namely the determination of subcontracts, contract design, and subcontracting provisions. Keywords: Subcontracting, Construction, Government Abstrak Permasalahan subkontrak pekerjaan konstruksi di pemerintah menarik untuk dibahas, karena dalam praktik pekerjaan konstruksi merupakan hal yang biasa dilakukan. Oleh karena itu perlunya pemahaman subkontrak seperti apa di dalam pekerjaan konstruksi di pemerintah yang dapat diterapkan, mengingat pelaksanaan konstruksi saat ini dilakukan oleh jaringan subkontraktor. Ada empat hal yang perlu diperhatikan ketika menerapkan subkontrak dalam pekerjaan konstruksi pemerintah yaitu penentuan subkontrak, rancangan kontrak dan ketentuan subkontrak. Kata Kunci: subkontrak, Konstruksi, Pengadaan Barang dan Jasa

Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi Aprista Ristyawati
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to determine the strengthening of political parties as a form of administration and institutionalization of democracy. The formulation of the problem in this study is: what are the main issues of political parties in Indonesia at this time and how are efforts to strengthen political parties as a form of democratic institutionalization. The method of approach used in this study is normative juridical and analytical descriptive that is describing the object that is the main problem, from the depiction taken an analysis that is adapted to existing legal theories and put the law as a norm system building. The results of this study indicate that there are 3 (three) Main Problems of Political Parties in Indonesia that occur at this time, namely the weakening ideology of political parties, the recruitment system and the cadre formation patterns of less qualified political party members, the crisis of fundraising / fundraising of political parties. Efforts must be made to strengthen political parties as a form of institutionalization of democracy, namely using the ideology of political parties that must be strengthened, improve the quality and strengthen the recruitment system and regeneration patterns of political party members and there must also be a strengthening of the political party's fundraising system.Keywords: Political Parties, institutionalization of democracy Abstrak Penelitian ini bertujuan tuntuk mengetahui penguatan partai politik sebagai salah satu bentuk pelembagaan demokrasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ada 3 (tiga) Problem Utama Partai Politik di Indonesia yang terjadi pada saat ini, yaitu ideologi partai politik yang semakin melemah, sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik yang kurang berkualitas, krisis pengumpulan dana / Fundraising pada partai politik. Upaya yang harus dilakukan untuk memperkuat Partai Politik sebagai salah satu bentuk pelembagaan Demokrasi yaitu dengan cara ideologi Partai Politik harus diperkuat, meningkatkan kualitas dan memperkuat sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik dan juga harus ada penguatan sistem pengumpulan dana (Fundraising) Partai Politik. Kata Kunci : Partai Politik, pelembagaan demokrasi

Perubahan Perilaku Aparatur sebagai Model dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This research was conducted to find out changes of Public Servants mental and behavior as a model in creating qualified bureaucracy reformation as a consequence of negative issues on Public Servants professionalism, particularly on their quality and performance. This research used a normative juridical method by using an analytical descriptive approach. The Government took strategic action in developing human resources of Public Servant through bureaucracy reformation policy focused on changing Public Servants mental and behavior. The change is intended not only for Public Servants but also for all related system. The focus of the change of bureaucratic is expected will create clean and accountable, effective, efficient bureaucratic and able to provide qualified public service as well. Keywords: the behavior of Public Servants, bureaucratic reformation Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan mental/perilaku aparatur sebagai model dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas sebagai akibat dari isu negatif terhadap profesionalisme khususnya pada aspek kualitas dan kinerja ASN. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pemerintah mengambil langkah strategis membangun SDM aparatur melalui kebijakan reformasi birokrasi dengan inti perubahan pada mental/perilaku aparatur. Perubahan tersebut selain ditujukan langsung kepada aparatur, juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur. Fokus perubahan reformasi birokrasi tersebut diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kata kunci: Mental/perilaku aparatur, reformasi birokrasi

Organisasi Serikat Pekerja Terhadap Kesejahteraan Pekerja atau Buruh di PT. Apac Inti Corpora Sonhaji Sonhaji
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This paper aims to understand does the labor union contribute in improving its labor’s warfare in PT. Apac Inti Corpora, the obstacles in order to improve the labor’s warfare in PT. Apac Inti Corpora, the efforts in order to overcome the obstacles. The result of this research shows that SPA / Serikat Pekerja Apacinti (Apacinti Labor Union) is a labor union in PT. Apac Inti Corpora. This SPA is a helping-hand for the employees and labors alike, and it includes contributing in composing PKB / Perjanjian Kerja Bersama (Collective Labor Agreement) Nevertheless, in fact, almost all organizations in which a labor union is formed fail to apply the labor agreement. As far as concerned, this SPA has successfully helped its labors and employees with less obstacles. However, one of the only problems which matters is when SPA receives labor dismissing / laying off report. The SPA considers this problem as aberration, and to resolve it, the SPA holds a bipartite conference with the employers. Unfotunately, the conference fails to resolve. Another solution to resolve this problem is holding another conference, yet this time is a tripartite with Department of Manpower and Transmigration in Semarang, and the latest conference succesfully resolves by giving 70% of basic salary instead of a half, and by giving THR / Tunjangan Hari Raya (Alimony the feast). Keywords : Labor Union Role; Labor’s Warfare; PT. Apac Inti Corpora Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan serikat pekerja/buruh dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di PT. Apac Inti Copora, hambatan yang di hadapi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh di PT Apac Inti Corpora, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang di hadapi dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh di PT Apac Inti Corpora.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Serikat Pekerja Apacinti / SPA merupakan nama organisasi serikat pekerja yang terdapat di PT. Apac Inti Corpora. Peranan Serikat Pekerja di perusahaan ini sangat berpengaruh dalam mensejahterakan pekerja/buruh, termasuk ikut andil dalam menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Hampir semua organisasi di mana terbentuk Serikat Pekerja/Buruh tidak semua mulus dalam menerapkan kesepakatan bersama. Selama ini peran Serikat Pekerja/Buruh dalam mensejahterakan pekerja/buruh di perusahaan ini tidak ada hambatan. Serikat Pekerja Apacinti PT. Apac Inti Corpora baru mengalami suatu hambatan dimana salah satunya adalah adanya permasalahan menonaktifkan karyawan / merumahkan karyawan, ketika dirundingkan masih gagal dalam bermediasi karena belum menemukan titik terang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah berupa pertemuan Tripartit dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dan permasalahan dapat terselesaikan dengan kata sepakat bahwa tetap diberi upah 70% dan Tunjangan Hari Raya (THR). Kata Kunci: Peranan Serikat Pekerja; Kesejahteraan Pekerja; PT. Apac Inti Corpora.

Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional Mira Novana Ardani
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract Based on MPR Decree No.IV / MPR / 1978, a policy on land affairs, known as the chess discipline in the land sector, was published in Presidential Decree Number 7 of 1979, one of which included land administration discipline. How to conduct an orderly administration of land affairs to support the implementation of the authorities, duties, and functions of the National Land Agency. This study uses normative juridical methods. Administration of Land Affairs to support the implementation of the authority, duties, and functions of the National Land Agency by using a computerized system of land activities, which is an electronic system. Keywords: Administrative order, Land Affairs, National Land Agency AbstrakAtas dasar Tap MPR No.IV/MPR/1978, dikeluarkan kebijaksanaan bidang pertanahan yang dikenal dengan catur tertib bidang pertanahan sebagaimana dimuat dalam Keppres Nomor 7 Tahun 1979, salah satunya meliputi tertib administrasi pertanahan. Bagaimana cara menyelenggarakan tertib administrasi bidang pertanahan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan untuk menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dengan cara menggunakan sistem komputerisasi kegiatan pertanahan yang merupakan sistem elektronik. Kata kunci: Tertib administrasi, Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Dualisme Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik Kartika Widya Utama; Yudhitiya Dyah Sukmadewi
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Public Information Transparency after 1998 reformation has gained momentum since the issuance of Law No. 14 of 2008 concerning Transparency of Public Information. Public access to obtain information owned by the state administrative body does not always run smoothly. The role of the Administrative Court as a Judiciary that guarantees the upholding of Good Public Order Principles, especially the principle of public transparency, was tested. This article will discuss the extent of the role of PTUN in disputes over requests for public information, which in the process will also discuss the part of the Public Information Commission in requests for public information in terms of authority and competence. As a conceptual article, the conclusion that can be drawn is that the state administrative dispute procedure needs to be clearly stated, whether it is mandatory to use the procedure for requesting public information through the Public Information Commission or whether it can use a claim mechanism through the State Administrative Court. Keyword: Open Government, Administrative Court, Good Governance Principle Abstrak Keterbukaan Informasi Publik pasca reformasi semakin mendapatkan momentum semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dimiliki oleh badan administrasi negara tidak selalu berjalan dengan lancar. Peran PTUN sebagai Badan Peradilan yang menjamin tegaknya Asas-asas Umum Ketertiban yang Baik khususnya asas keterbukaan publik pun diuji. Artikel ini akan membahas sejauh mana peran dari PTUN dalam sengketa permohonan informasi publik yang dalam prosesnya akan membahas pula mengenai peran Komisi Informasi Publik dalam permohonan informasi publik dari sisi kewenangan dan kompetensi. Sebagai artikel konseptual, kesimpulan yang dapat diambil adalah perlu ditegaskan dengan jelas prosedur sengketa administrasi negara apakah diwajibankan menggunakan prosedur permohonan informasi publik melalui Komisi Informasi Publik ataukah dapat menggunakan mekanisme gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Keterbukaan informasi publik, PTUN, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract AAUPB (Asas asas umum pemerintahan yang Baik) has a long journey from the beginning of its birth in the Netherlands to its application in Indonesia today. AAUPB at first was only in the theoretical realm and then entered into law until AAUPB got a very important position in Law No. 30 of 2014. Initially, AAUPB was intended as a means of legal protection or rechtsbescherming and was even used as an instrument to increase legal protection or rechtsbescherming for citizens from government actions. AAUPB is then used as the basis for judgments in the judiciary and administrative efforts, as well as an unwritten legal norm for government actions The history of the development of AUPB in Indonesia can be seen from the development of the AUPB principle in various laws and regulations, the practice of implementing the AUPB in court decisions or jurisprudence and doctrine. The development of the AUPB principle arrangement had found an increasingly strong momentum when the Government Administration Act was passed in 2014. As a result of the adoption of the concept of the welfare state, the state must fulfill the welfare of the community, one of which is through public services. With the AAUPB, it is expected that the government as a public service provider, can accept the AAUPB as a legal norm that must be used as the basis by the civil service provider in carrying out its authority, as well as a means for citizens to sue deviant public service providers. Keywords: General principles of good governance, public service. Abstrak Asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang. Sejarah perkembangan AUPB di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan prinsip AUPB dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik penerapan AUPB dalam putusan pengadilan atau yurisprudensi serta doktrin. Perkembangan pengaturan prinsip AUPB menemukan momentumnya yang semakin kuat, tatkala UU Administrasi Pemerintahan disahkan pada tahun 2014. Sebagai akibat dari dianutnya konsepsi welfare state maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui pelayanan publik. Dengan adanya AAUPB diharapkan pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik dapat menerima AAUPB sebagai norma hukum yang harus dijadikan dasar oleh penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus sarana bagi warga negara untuk menggugat penyelenggara pelayanan publik yang menyimpang. Kata Kunci : Asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pelayanan Publik

Upaya Strategis Pemerintah Kota Surakarta dalam Mewujudkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Henny Juliani
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The professionalism of human resources of public servants in executing public service tasks, governmental tasks, and specific development tasks are often perceived with bad stigma, particularly in negative issues on quality and performance aspects. Based on this fact, Government of Surakarta Municipality perform strategic efforts in improving the professionalism of human resources of public servants to their quality and performance will increase as well as can realizing prime services to the citizen. This research uses an empirical juridical approach. While the specification of the research is analytical descriptive, and the source of data comprises of primary and secondary data. The result of research was analyzed quantitatively. Based on the research, it can be concluded that in improving the professionalism of human resources of public servants, the Government of Surakarta Municipality perform strategic efforts, namely: 1. They are fulfilling demand of number of human resources of public servants with specific qualification, 2 and improving capacity and quality of human resources of public servants that relevant to improve their competency, 3 and applying e-Performance as a system to evaluate performance of human resources of public servants in manage personal work load as well as organization, performance indicator achievement as a basic calculation of work achievement and incentive reward, 4 and applying discipline penalty in accordance to behavior of human resources of public servants. Strategic efforts of Government of Surakarta Municipality complied with the regulation of PerMenPan dan RB No.38 Year 2018 regarding Measurement of Professionalism of Human Resources of Public Servants, which is measured by using 4 (four) dimension, comprises of a. Qualification, b. Competence, c. Performance, and d. Discipline. Keywords: Public Servants, Government Of Surakarta Municipality Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya strategis pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan sumber data yang diperoleh secara primer dan sekunder. Hasil penelitian selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, Pemerintah Kota Surakarta melakukan upaya strategis yang berupa: 1. Pemenuhan kebutuhan jumlah SDM Aparatur dengan kualifikasi tertentu, 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur, yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi, 3. Penerapan E-Kinerja sebagai sistem penilaian kinerja SDM Aparatur dalam mengelola beban kerja personil maupun organisasi, capaian indikator kinerja sebagai dasar perhitungan prestasi kerja serta pemberian insentif kerja, 4. Penerapan hukuman disiplin yang berkaitan dengan perilaku kerja SDM Aparatur. Upaya strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta tersebut sudah sejalan dengan ketentuan PerMenPan dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: a. Kualifikasi, b. Kompetensi, c. Kinerja, dan d. Disiplin. Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Kota Surakarta

Page 8 of 18 | Total Record : 176

6 7 8 9 10

Filter by Year

2018 2022

Filter By Issues

All Issue Vol 5, No 3 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal Vol 4, No 3 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 2 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 4, No 1 (2021): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 4 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 2 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 4 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 2 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 3 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhamad Azhar

Contact Email
azhar@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhamad Azhar

Contact Email azhar@live.undip.ac.id

Phone -

Journal Mail Official alj@live.undip.ac.id

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhamad Azhar

Contact Email
azhar@live.undip.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA