NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
39 Documents
Search results for
, issue
"Vol 16, No 3 (2023): Notarius"
:
39 Documents
clear
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perjanjian Kerja sama dengan Bank Yang Tidak Sesuai Kode Etik ]]>
<![CDATA[Putri, Ayu Kartika]]>;
<![CDATA[Busro, Achmad]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42606
<![CDATA[AbstractNotaries are very necessary in the banking world because they are authorized to make authentic deeds. It is the authentic deed that is required in the Bank's cooperation agreement so that the agreement remains safe in accordance with the rights and obligations of the parties, it is also important to remember that the Notary in carrying out his authority must be based on a rule called a code of ethics. If the Notary in carrying out the making of the cooperation agreement deed is not in accordance with the existing rules, the Notary is obliged to take responsibility for it. To find out whether the Notary performs its role in accordance with the existing rules in making the agreement and also what responsibilities will be carried out by the Notary if the authority exercised is not in accordance with the rules, it can be seen from the existing regulations and laws, one of which is the Law. Law on Notary Positions or also known as UUJN.Keywords: notary; code ethics; responsibility.AbstrakNotaris sangatlah diperlukan di dunia Perbankan karena Notaris berwenang dalam membuat akta autentik. Akta autentik itulah yang diperlukan di dalam perjanjian kerja sama Bank agar terjalinnya perjanjian tersebut tetap aman sesuai dengan hak dan kewajiban para pihaknya, hal yang perlu di diingat pula bahwa Notaris dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan aturan yang disebut dengan kode etik. Jika Notaris dalam melaksanakan pembuatan akta perjanjian kerja sama tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada maka Notaris wajib mempertanggungjawabkannya. Untuk mengetahui apakah Notaris melakukan perannya sesuai dengan aturan yang ada di dalam pembuatan perjanjian itu dan juga pertanggungjawaban apa yang akan dilakukan oleh Notaris tersebut jika wewenang yang dilakukan tidak sesuai aturan dapat dilihat dari peraturan-peraturan maupun Undang-Undang yang ada salah satunya iyalah Undang-Undang Jabatan Notaris atau disebut juga dengan UUJN.Kata kunci: notaris; kode etik; tanggung jawab.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Prinsip Business Judgment Rule (BJR) Oleh Direksi Pada PT. Tirta Amarta Bottling Company ]]>
<![CDATA[Noer, Muhammad Halil Gilbran]]>;
<![CDATA[Handoko, Widhi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42045
<![CDATA[AbstractThe laws and regulations divide the form of the company into two, namely legal entities and non-legal entities. Limited Liability Company as a company with legal entity is a capital alliance and was established based on agreement and the existence of a company organ. Board of Directors has the duties and functions to carry out the "management" of the company. This study examines responsibility and protection of the directors of PT. TAB in carrying out business decisions have a direct impact on the company. The research method used normative juridical with point of view the object of research being legal norms. The result of research is that board of directors as the company's organ is a legal subject who is directly the executor of the company's sustainability which is regulated by Law Number 40/2007. Business Judgment Rule is a doctrine of immunity for directors if something unexpected happens that has direct impact on the company. Article 97 paragraph 5 of Law Number 40/2007 explains that a director is exempt from responsibility have to prove that decision was not due to negligence/error of board of directors and was carried out in good faith and under accordance with objectives of the company.Keywords: company: business judgment rule: directorsAbstrakPeraturan perundang-undangan membagi bentuk perusahaan menjadi dua yaitu badan hukum dan non-badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai perusahaan yang berbadan hukum merupakan sekumpulan modal dan dirikan melalui perjanjian serta adanya organ perseroan. Direksi merupakan salah satu struktural perseroan yang memiliki amanah dan fungsi untuk menjalankan “kepengurusan” perseroan. Penelitian ini menelisik terhadap tanggung jawab dan perlindungan terhadap direksi PT. Tirta Amarta Bottling (PT. TAB) dalam menjalankan keputusan bisnis yang berdampak langsung kepada perusahaan. Metode Penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif yang meneliti dari sudut pandang internal dengan objek penelitian adalah norma hukum. Hasil dari penelitian ini adalah direksi sebagai organ perseroan merupakan subjek hukum yang secara langsung sebagai pelaksana dari keberlangsungan perusahaan yang diatur berdasarkan UUPT 40/2007. BJR merupakan doktrin imunitas bagi direksi apabila terjadi sesuatu diluar dugaan yang berdampak langsung kepada perusahaan. Pasal 97 ayat 5 UUPT 40/2007 menjelaskan bahwa seorang direksi bebas dari tanggung jawab ketika mampu membuktikan bahwa keputusan tersebut bukan karena kelalaian/kesalahan dari direksi beriringan itikad baik dan sesuai maksud dan/atau tujuan perseroan.Kata kunci: perusahaan, business judgment rule, direksi]]>
<![CDATA[Kekuatan Surat Kuasa Jual Pada Pembelian Tanah Yang Tidak Dibalik Nama Untuk Developer Perumahan ]]>
<![CDATA[Puspitaarum, Indah]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.43766
<![CDATA[AbstractThe use of this selling poweriofiattorney becomesithe basis of ownership by the developer who has paid for the land he bought to act legally, but his power of attorney is revoked unilaterally by the seller. Of course the developer can lose the rights to the land he bought. This is justified because the power of attorneyirelated to theitransfer ofilandirights cannot be absolute in accordance with theiInstruction of the Minister of Home Affairs number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of an Absolute Power of Attorney. The formulation of the problem that will be discussed in this thesis is how the power and position of the selling power of attorney are used by the developer as the basis for transferring land rights and”how”legal protection is for parties who have transferred land rights on the basis of a selling power of attorney. In this study using empirical juridical research methods and the specifications used in the research are descriptive analytical. From the results of research using the Triadism Law Theory, it can be seen that the power of the selling power of attorney on the purchase of unnamed land for housing developers is not legally strong.Keywords: power of attorney; agreement; sale and purchase of landAbstrakPenggunaan surat kuasa jual ini menjadi dasar kepemilikan oleh developer yang sudah membayar lunas tanah yang dibelinya untuk bertindak secara hukum, akan tetapi kuasanya dicabut sepihak oleh pihak penjual. Tentu saja pihak developer dapat kehilangan hak atas tanah yang”dibelinya. Hal ini dibenarkan oleh karena kuasa yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah tidak dapat berlaku mutlak sesuai Instruksi”Menteri Dalam”Negeri nomor 14”Tahun 1982”Tentang Larangan Penggunaan Surat Kuasa”Mutlak. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana kekuatan dan kedudukan surat kuasa jual yang digunakan developer sebagai dasar pemindahan”hak”atas tanah dan bagaimana perlindungan”hukum bagi para”pihak”yang telah melakukan”pemindahan hak atas”tanah dengan dasar surat”kuasa jual. Dalam penelitian”ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ialah deskriptif”analitis. Dari hasil penelitian”dengan menggunakan”Triadism Law Theory dapat dapat diketahui bahwa kekuatan surat kuasa jual pada pembelian tanah yang tidak dibalik nama untuk developer perumahan adalah tidak kuat secara hukum.Kata kunci: surat kuasa; perjanjian; jual beli tanah]]>
<![CDATA[Relevansi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Kismawardani, Kartika]]>;
<![CDATA[Cahyarini, Luluk Lusiati]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.42407
<![CDATA[AbstractOne of the crimes that has developed over time is the crime of money laundry. There were more than 100 notaries who were reported by PPATK because they were dragged into the alleged money laundering case. This shows that the notary profession is often used by the perpetrators of money laundering, which can damage the image of the notary and harm them. The obligation to report suspicious financial transactions that could be an indication of money laundering and the confidential principle has long been a debate. Considering that the confidential principle can actually provide a safe place for the perpetrators of money laundering to secure their results. Juridical normative is the research method used by the author. The problem approach is the statutory approach and the concept approach. The results of the study are the involvement of a notary as the reporting party is expected to facilitate PPATK to prevent and eradicate money laundering. Regulatory function regarding to this matter also serves to provide legal protection to notaries. Prevention and eradication of money laundering cannot be carried out only by improving/renewing the law but also the formulation of law enforcement policies.Keywords: money laundry; notary; reporting partiesAbstrakSalah satu kejahatan yang turut terkembang seiring perkembangan jaman adalah tindak pidana pencucian uang (money laundry). Terdapat lebih dari 100 notaris yang turut dilaporkan oleh PPATK karena terseret kasus dugaan TPPU dalam pembuatan aktanya. Hal ini merupakan bukti bahwa profesi notaris sering dimanfaatkan oleh para pelaku TPPU, yang pada akhirnya dapat merusak citra notaris dan merugikan para notaris. Kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dapat menjadi suatu indikasi akan adanya TPPU dan kewajiban menjaga rahasia jabatan memang telah lama menjadi perdebatan. Mengingat kerahasiaan jabatan justru dapat memberikan celah dan tempat perlindungan bagi para pelaku TPPU untuk mengamankan hasil TPPU. Yuridis normative adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis dan pendekatan masalah yang diaplikasikan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian yaitu dengan dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor diharapkan dapat mempermudah PPATK memberantas TPPU. Fungsi regulasi mengenai pelibatan notaris sebagai pihak pelapor berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada notaris dalam menjalankan profesinya. Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU perlu dikaitkan dengan formulasi kebijakan penegakan hukumnya (law enforcement policy) karena apabila hanya dilakukan dengan membenahi atau menyempurnakan Undang-Undangnya (law reform) saja maka kurang optimal.Kata kunci: pencucian uang; notaris; pihak pelapor]]>
<![CDATA[Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Pratama, Dian Putri]]>;
<![CDATA[Turisno, Bambang Eko]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41266
<![CDATA[AbstractGovernment has enacted Government Regulation No. 8 of 2021 as the implementation regulation of Job Creation Act that has brought several changes to Law No. 40 of 2007. PP No. 8/2021 amends several provisions in UU PT such as Authorized Capital, Registration of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company that meet the criteria for Micro and Small Business (UMK). This research employs a normative-descriptive approach and aims to discuss the significant amendment of provisions in UU PT as stipulated in PP No. 8 /2021. The amendment of UU PT covers (i) the abolition of provision regarding minimum Authorized Capital, (ii) provision regarding “One-Person Company”, including technical regulation of Establishment, Amendment, and Disbanding of One-Person Company, and also the obligation to make and submit a financial report. Keywords : establishment of individual companies; uu create workAbstrakPemerintah saat ini telah mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 8/Tahun 2021, guna menjadi peraturan pelaksana atas Regulasi Cipta Kerja yang telah mengubah Regulasi Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/Tahun 2007. PP No. 8/2021 mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam UUPT, antara lain: Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan dengan kriteria UMK (Usaha Mikro dan Kecil). Metode yuridis normatif-deskriptif akan digunakan dalam Penelitian ini fokus dan membahas perubahan yang cukup signifikan mengenai regulasi UU PT yang diatur dalam PP No. 8/2021. Poin signifikan yang diubah dalam UU PT. adalah aturan penghapusan ketentuan batasan minimum Modal Dasar UU PT; dan aturan baru perihal “Perseroan Perorangan”, termasuk aturan teknis mendirikan, mengubah, dan membubarkan Perseroan perorangan, serta keharusan membuat dan menyampaikan laporan keuangan.Kata kunci: pendirian perseroan perorangan; uu cipta kerja]]>
<![CDATA[Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik ]]>
<![CDATA[Pratama, Edwin Yoga]]>;
<![CDATA[Sa'adah, Nabitatus]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41661
<![CDATA[AbstrakTanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang dibuat secara elektronik berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas. Dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis, prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik, dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas dan juga mengenai data digital merupakan data yang sangat rentan untuk di rekayasa. Teori penelitian ini adalah teori tujuan hukum Gustav Radbruch, perlu menggunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu: keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dan metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya tanda tangan elektronik ini sudah didaftaran ke BSSN, maka dari itu tanda tangan elektronik yang dikeluarkan sudah terjamin karna BSSN salah satu badan yang dipercaya oleh Negara, UU ITE sudah mengakui bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna, upaya dari kantor badan pertanahan nasional yaitu bahwa BPN telah memiliki dua aplikasi tervalidasi yaitu veryds dan PDF writer, BPN juga telah memiliki server sendiri hanya pengguna terdaftar saja yang bisa mengakses data. Kata Kunci: Tanda Tangan Elektronik;Dokumen;Elektronik]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Tagihan Yang Tidak Benar ]]>
<![CDATA[Denata, Brigita Cynthia Liwandra]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.40817
<![CDATA[AbstractCredit card holder and credit card Issuer have a legal relationship that creates rights and obligations for the parties. Credit card Issuer commit an act that is contrary to the obigations that is regulated by Bank of Indonesia’s Regulations, which also violate the card holder’s rights that regulated in the Consumer Protection Act. The act of credit card Issuer when reviewed by the Civil Code can be categorized as an illegal action. By conducting normative juridical law research and conducting library studies, it can be concluded that the credit card Issuer have commited an illegal action, and as a legal protection to credit card holder can make legal remedies by making complaints to credit card Issuer. If there is no settlement agreement is reached, dispute resolution can be done outside the court or through the court.Keywords: legal protection; credit cardAbstrakPemegang kartu kredit dan penerbit kartu kredit mempunyai suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Penerbit kartu kredit melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, serta melanggar hak pemegang kartu kredit yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbuatan penerbit kartu kredit tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila ditinjau dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbit kartu kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sebagai perlindungan hukum, pemegang kartu kredit dapat melakukan upaya hukum seperti melakukan pengaduan kepada penerbit kartu kredit. Apabila dengan upaya tersebut tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, dapat dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.Kata kunci: perlindungan hukum; kartu kredit ]]>
<![CDATA[Proses Pelepasan Hak Milik Dilanjutkan Permohonan Hak Guna Bangunan Di Kantor Badan Pertanahan Nasional ]]>
<![CDATA[Apianta, Reydiki]]>;
<![CDATA[Sukirno, Sukirno]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41619
<![CDATA[AbstractThis study, to find out "The process of releasing property in the application of rights to use building rights in the national lands agency office" to know that the removal of property rights is continued at the land office and the obstacles and the solution. Research methods approach sociological law. Data sources are acquired through several stages, including interviews and search of literature, data analysis includes data reduction, data presentation, and deduction withdrawal. Research shows that the owner gave property to the notary office in process, then registered it in the land office and then enrolled it in the land of the land office and the land became the land of the state, which then became the right by the name of the agency. The first problem was the absence of notice or information on this matter, and the second was that the land office could not solve the problem of disbursement of land rights because the company did not register the release. Land rights at the estate office. The solution the land office offers to solve the problem of the removal of land rights, it is important to see what is the main problem of disconnecting land rights.Keywords: property rights; building rights; landAbstrakPenelitian ini, untuk mengetahui Proses Pelepasan Hak Milik dilanjutkan. Permohonan Hak Guna Bangunan di Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk mengetahui proses pelepasan hak milik dilanjutkan di Kantor Pertanahan serta kendala dan solusinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data diperoleh melalui beberapa tahapan, antara lain melalui wawancara dan penelusuran kepustakaan, analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesnya pemilik memberikan hak milik kepada kantor notaris, kemudian mendaftarkannya di kantor pertanahan dan kemudian mendaftarkannya di buku tanah kantor pertanahan dan tanah itu menjadi tanah negara, yang kemudian menjadi hak berdasarkan nama badan yang bersangkutan. Masalah pertama adalah tidak adanya pemberitahuan atau informasi tentang hal ini, dan yang kedua adalah bahwa kantor pertanahan tidak dapat menyelesaikan masalah penyerahan hak atas tanah karena pihak-pihak yang terlibat yaitu perusahaan tidak mendaftarkan pelepasan hak atas tanah tersebut pada kantor pertanahan. Solusi yang ditawarkan Kantor Pertanahan untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pelepasan hak atas tanah, penting untuk melihat apa yang menjadi masalah utama dari pelepasan hak atas tanah.Kata kunci: hak milik; hak bangunan; tanah]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kepemilikan Sarusun Pada HGB Di atas Hak Pengelolaan Dengan Perjanjian BOT ]]>
<![CDATA[Firmansyah, Ade Miladi]]>;
<![CDATA[MS, Edith Ratna]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.45112
<![CDATA[AbstractThe implementation of apartment development is an important issue because apartment development can minimize land use. Given the limitations of the state budget for revenues and expenditures, other alternatives are needed for funding the development, namely in collaboration with the private sector. The form of cooperation that can be done is using the Build Operate Transfer (BOT) agreement system. Based on the BOT agreement, the apartment that stands on the Right to Build on the Right of Management may result in a dispute in the future when the term of the BOT agreement expires. This study uses normative legal research, the results of this research are the ownership of apartment units built based on the BOT agreement in the hands of the private sector with the longest period of 30 years. Furthermore, when the grace period has expired, the private sector has an obligation to return the rights to the government. The holder of the Certificate of Ownership of the Apartment Unit can take legal protection efforts, namely by entering into an agreement with the Right to Build on the Land with the Right of Management and only exists during the period when the rights to the land are equal.Keywords: apartment; bot agreementAbstrakPenyelenggaraan pembangunan rumah susun menjadi issue yang penting karena dengan adanya pembangunan rumah susun, dapat meminimalisir penggunaan tanah. Dengan adanya keterbatasan APBN/APBD, maka diperlukan alternatif lain untuk pendanaan pembangunan tersebut, yakni dengan bekerja sama dengan pihak swasta. Bentuk Kerja sama yang dapat dilakukan yakni menggunakan sistem perjanjian Build Operate Transfer (BOT). Berdasarkan perjanjian BOT, rumah susun yang berdiri di atas Hak Guna Bangunan atas Hak Pengelolaan (HPL) dimungkinkan terjadi sengketa dikemudian pada saat jangka waktu perjanjian BOT berakhir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, hasil daripada penelitian ini yakni kepemilikan satuan rumah susun yang dibangun dengan berlandaskan perjanjian BOT dikuasai pihak swasta dengan kurun waktu terlama yakni 30 (tiga puluh) tahun. Selanjutnya ketika tenggang waktu tersebut telah berakhir, pihak swasta memiliki kewajiban untuk mengembalikan hak tersebut kepada pihak pemerintah. Pemegang sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dapat melakukan upaya perlindungan hukum terhadap dirinya yakni dengan melakukan perjanjian Hak Guna Bangunan di atas tanah HPL dan hanya ada pada saat kurun waktu hak atas tanah membersamai.Kata kunci: rumah susun; perjanjian bot]]>
<![CDATA[Kewajiban Penting Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris ]]>
<![CDATA[Nuari, Febrian Rizky]]>;
<![CDATA[Musyafah, Aisyah Ayu]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.51275
<![CDATA[AbstractNotary must attach fingerprints on the Minutes of Deed. But until now, no one has issued a rule regarding the attachment of fingerprints on the Minutes of Deeds. The legal study in this case aims to determine the urgency placing the fingerprints of person who appears Notary on the Minutes of Deed, and to determine the legal force of the Minutes of Deed in the case of fingerprints not attached. This legal study uses normative juridical methodology. The research findings indicate that there is much thought about whether fingerprints should be listed on a separate sheet or on the Minutes of Deeds. The legal strength the Minutes of Deed as a valid deed is not affected by the absence of the fingerprints of the appearer.Keywords: notary public; fingerprints; minutes of deed AbstrakNotaris wajib melekatkan sidik jari penghadapnya pada Minuta Akta. Namun hingga sekarang, tidak ada yang mengeluarkan aturan terkait pelekatan sidik jari pada Minuta Akta. Studi hukum ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pelekatan sidik jari dari orang yang menghadap ke Notaris pada Minuta Akta, serta untuk menentukan kekuatan hukum dari Minuta Akta dalam hal sidik jari penghadap tidak dilekatkan. Studi hukum ini menerapkan metodologi yuridis normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak pemikiran tentang apakah sidik jari harus dicantumkan pada lembaran tersendiri atau pada Minuta Akta. Kekuatan hukum Minuta Akta sebagai akta yang sah tidak terpengaruh oleh ada tidaknya sidik jari penghadap.Kata kunci: notaris; sidik jari; minuta akta]]>
