cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 18, No 1 (2025): Notarius" : 17 Documents clear
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Gadai Swasta Menurut Hukum Positif di Indonesia Ramadhan, Satria Ilham; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.63728

Abstract

ABSTRACTThe obligation of the pawnbroker entails repaying the principal loan and interest according to the terms set by the pawn recipient, which includes a clause stipulating collateral auctioning if the loan remains unpaid by the due date as specified in the credit agreement. This research aims to investigate the execution of collateral in private pawnshops under Indonesian law and the creditor's entitlement to pledged assets in case of debtor default. Employing a normative juridical approach, the study reveals that while private pawnshops offer a new financial avenue, clients must comprehend the transaction risks. In collateral execution, pawnshops have the authority to auction off pledged items if clients default, with the pawnholder having the responsibility to refund the proceeds from the auction.Keywords: Execution; Private mortgage; GuaranteeABSTRAKKewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai, termasuk syarat bahwa jika pinjaman tidak dilunasi hingga tanggal jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang telah ditentukan dalam surat bukti kredit (SBK). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan dalam gadai swasta menurut hukum positif di Indonesia dan kreditur dapat memiliki objek yang di jaminkan oleh debitur apabila debitur wanprestasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Praktik perusahaan pergadaian swasta memberikan alternatif baru bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial, namun, nasabah perlu memahami risiko transaksi gadai. Dalam eksekusi jaminan gadai, pergadaian memiliki hak untuk menjual barang jaminan jika nasabah wanprestasi, dengan pemegang gadai memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang hasil lelangKata Kunci: Eksekusi; Gadai swasta; Jaminan
Proses Jual Beli Tanah Harta Warisan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Pekalongan Zulfa, Diah Ayu Kholivia; Yunanto, Yunanto
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.57144

Abstract

ABSTRACTThe sale of inherited assets can be carried out because they have become the right of the heir, thus making waqf, gift, or sale entirely the heir's rights, considering that the rights related to the inherited assets have been fulfilled. The aim of the research is to analyze the legal strength of judicial decisions in the process of buying and selling inherited land, and to analyze the process itself. The method used is an empirical legal research approach. Based on the results of an examination of the process of buying and selling the husband's inherited land conducted at a notary/PPAT, according to the decision of the Pekalongan City Religious Court, every action is legal, with similar consequences for PPAT's disobedience.Keywords: Buying and Selling Inheritance; Court ruling                                                                        ABSTRAKPenjualan harta warisan dapat dilakukan karena harta peninggalan telah menjadi hak pewaris, sehingga wakaf, hibah, atau penjualan sepenuhnya menjadi hak ahli waris dengan memperhatikan hak-hak yang terkait dengan harta warisan telah dipenuhi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kekuatan hukum putusan peradilan di proses jual beli tanah warisan dan menganalisis proses jual beli tanah warisan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis pendekatan penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap proses jual beli tanah warisan suami yang dilakukan di notaris/PPAT berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Pekalongan bahwa setiap perbuatan selalu sah. akibat yang sama dengan pantasnya tindakan PPAT yang tidak patuh.Kata Kunci: Jual Beli Waris; Putusan Pengadilan
Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen SIM Card Swab Mobile Banking Megawati, Santi Candra; Prananda, Rahandy Rizki
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.62621

Abstract

ABSTRACTIn the digital era, mobile banking become the main choice for urban communities; Even though it practical, but it’s threaten by fraudsters such as SIM card swabs; This research aim to examine legal regulations related to transactions via mobile banking and protection steps from banks and telecommunications companies to protect mobile banking users; This research uses a normative juridical method, then analyzed qualitatively and conclusions drawn by deductive method; Even though it has not been regulated in Banking Law no. 7 of 1992, but the OJK has issued POJK which regulates banking digitalization in detail; Meanwhile, the Telecommunications Law has regulated the protection of consumers who use telecommunications facilities via SIM cards; Banks and telecommunications companies have both taken protection step for their users.Keywords: Consumer Protection; Mobile Banking; SIM Card SwabABSTRAKDi era digital, transaksi melalui mobile banking menjadi pilihan utama masyarakat urban; Meskipun memudahkan transaksi, pembayaran melalui sistem perbankan memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh fraudster salah satunya melalui SIM card swab; Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peraturan hukum terkait transaksi melalui mobile banking dan langkah apa yang telah dilakukan perbankan dan perusahaan telekomunikasi untuk melindungi pengguna mobile banking; Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan mengunakan metode deduktif; Meskipun belum diatur dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, namun OJK telah mengeluarkan POJK yang mengatur terkait digitalisasi perbankan ini secara rinci; Sementara itu, Undang-Undang Telekomunikasi telah mengatur terkait perlindungan konsumen pengguna sarana telekomunikasi melalui SIM card; Perbankan dan perusahaan telekomunikasi sama-sama telah melakukan langkah perlindungan bagi pengguna mobile banking.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Mobile Banking; SIM Card Swab
Implikasi Hukum Terhadap Pengajuan Perkawinan Beda Agama Marta, Fakhirah; M.S., Edith Ratna
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.60148

Abstract

                                                                                 ABSTRACT                                                            Conventionally interfaith marriages are not regulated in detail in UU No. 1 of 1974 concerning Marriage. The aim of this research is to understand the consequences of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 on the sociological conditions of society on interfaith marriages in Indonesia and alternative recognition of interfaith marriages in Indonesia is the purpose of this research. The author conducts normative or theoretical research. The research results obtained are that SEMA Number 2 of 2023 does not allow judges to grant applications for interfaith marriages. Alternative recognition of interfaith marriages before the existence of SEMA Number 2 of 2023 was carried out by first submitting an application to the District Court or Religious Court to obtain a decision that legalizes interfaith marriages.Keywords: Legal Implication; Interfaith Marriage; Legal Implementation.ABSTRAKSejatinya Perkawinan beda agama tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menegetahui Dampak Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap kondisi sosiologis masyarakat atas perkawinan beda agama di Indonesia dan alternatif pengakuan atas perkawinan beda agama di Indonesia merupakan tujuan dalam penelitian ini. Penulis melakukan penelitian normatif atau teoritis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak meperbolehkan hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Alternatif pengakuan perkawinan beda agama sebelum adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama untuk memperoleh putusan yang mengesahkan perkawinan beda agama.Katakunci: Implikasi Hukum; Perkawinan Beda Agama; Implementasi hukum.
Tanggung Jawab Penyewa atas Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Mobil: Perspektif Perlindungan Konsumen Aulia, Hanna; Busro, Achmad
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.66996

Abstract

ABSTRACTThe car rental practice, such as at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat, often faces breaches of contract from renters, including returning scratched or damaged cars, transferring the car to others, and delays in returning the vehicle. The purpose of this study is to examine the liability of car renters in the event of a breach of the rental agreement at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat and the dispute resolution process in cases of such breaches. The research method used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. The research findings indicate that Renters at Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat are responsible for rental fees, damages exceeding Rp1,000,000, and legal procedures. Disputes arising from breaches are resolved through a review of the contract, direct discussions, and negotiations.Keywords: Liability; Breach of Contract; Car Rental Agreement.ABSTRAKPraktik sewa-menyewa mobil, seperti di Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat, sering menghadapi wanprestasi dari penyewa, termasuk pengembalian mobil yang lecet atau rusak, memindahtangankan mobil, dan keterlambatan dalam pengembalian. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban penyewa mobil dalam hal terjadi wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat dan penyelesaian sengketa dalam hal adanya wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa mobil di Rizqi Rental Mobil, Bekasi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyewa di Rizqi Rental Mobil Bekasi Barat bertanggung jawab atas biaya sewa, kerusakan mobil di atas Rp. 1.000.000, dan prosedur hukum. Sengketa wanprestasi diselesaikan melalui peninjauan perjanjian, diskusi, dan negosiasi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Wanprestasi; Perjanjian Sewa Mobil
Tinjauan Hukum Sosiologis Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Wibowo, Awignamastu; Santoso, Budi
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.62338

Abstract

ABSTRACTChildren are the nation's future generation and pivotal to national development as human investments deserving protection from both government and society. This study aims to elucidate the legal protection, barriers, and local cultural aspects concerning child labor in Desa Setu, Mundu District, Cirebon Regency. Utilizing a socio-legal approach, findings reveal suboptimal legal safeguards for child workers. Barriers include parents' lack of legal knowledge, inadequate oversight from the Manpower Office (Disnaker), and a culture encouraging child labor. The research underscores the need for improved legal awareness among parents, stricter oversight, and cultural shifts to enhance child protection in the workplace within Desa Setu, Mundu District, Cirebon Regency.Keywords: Child labor;  Protection; Setu Village.ABSTRAKAnak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional sebagai investasi manusia yang seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah maupun masyarakat suatu negara. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum, hambatan dan budaya dalam masyarakat setempat terkait pekerja anak di Desa Setu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak belum optimal. Hambatan meliputi kurangnya pengetahuan hukum orang tua pekerja anak, pengawasan yang tidak memadai dari Disnaker, dan budaya masyarakat yang mendorong anak untuk bekerja. Penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran hukum orang tua, pengawasan yang lebih ketat, dan perubahan budaya untuk meningkatkan perlindungan anak dalam lingkungan pekerjaan di Desa Setu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.Kata Kunci: Perlindungan; Pekerja Anak;  Desa Setu.
Kepastian Hukum Atas Pemilik Tanah Yang Tumpang Tindih Akibat Penerbitan Sertifikat PTSL Artika, Shinta Dewi; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.57791

Abstract

ABSTRACTConventional land registration processes often take a long time and are marked by various potential abuses, such as extortion, bribery, and abuse of power. This study aims to understand the legal protection for parties experiencing overlapping land ownership due to the issuance of PTSL certificates and the legal certainty in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program. The research uses a normative juridical method. The findings indicate that legal protection for overlapping land ownership due to PTSL certificate issuance is often neglected due to procedural violations, thus necessitating more effective protection and faster, more accurate land registration to prevent conflicts and enhance legal certainty, given the existing challenges in PTSL regulation and enforcement.Keywords: Overlapping; Land; Certificate; PTSL.ABSTRAKProses pendaftaran tanah konvensional sering kali memakan waktu yang lama dan diwarnai dengan berbagai potensi penyalahgunaan, seperti tindakan pemerasan, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami tumpang tindih kepemilikan tanah akibat penerbitan sertifikat PTSL dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap tumpang tindih kepemilikan tanah akibat penerbitan sertifikat PTSL sering terabaikan karena pelanggaran prosedur, sehingga diperlukan perlindungan yang lebih efektif serta pendaftaran tanah yang cepat dan akurat untuk mencegah konflik dan meningkatkan kepastian hukum, mengingat tantangan yang masih ada dalam pengaturan dan penegakan hukum terkait PTSL.Kata Kunci: Tumpang Tindih; Tanah; Sertifikat; PTSL.

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue