cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 648 Documents
 32   33   34   35   36 
Analisis Yuridis Pemindahtanganan Hak Guna Bangunan (HGB) Di Atas Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Dan Aplikasinya Budi Setyo Aji; Ngadino Ngadino; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43726

Abstract

Land Management (HPL) is not explicitly stated, either in the dictum, body or in the explanation. However, in practice, the existence of a Management Right along with a legal basis has developed in such a way as to meet the needs of humans with various accesses and problems. The purpose of this research is to find out how the transfer of Building Use Rights (HGB) on land with Management Rights (HPL) and its application in current economic activities in order to achieve economic growth targeted by the government. The approach method used in this research is the normative legal approach method. The results show that the transfer of HGB over HPL can be carried out and the rules have been regulated in the existing positive law, and it can be concluded that the transfer of Building Use Rights over land with Management Rights may be carried out provided that it must be approved in writing by the right holder. After obtaining the right to build, there is still a legal relationship between the right holder and the land because there must still be written approval from the management right holder when an extension of time is carried out, renewal of rights status, and imposition of mortgage rights over the HGB land.Key words : transfer of building use right; management rightsAbstrakHak Pengelolaan Lahan (HPL) tidak disebutkan secara eksplisit, baik dalam diktum, batang tubuh, maupun penjelasannya. Namun, demikian dalam praktik, keberadaan Hak Pengelolaan berikut landasan hukum telah berkembang sedemikian rupa guna memenuhi kebutuhan manusia dengan berbagai akses dan permasalahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peralihan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah Hak Pengelolaan (HPL) beserta aplikasinya pada kegiatan perekonimian saat ini demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan oleh pemerintah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahtanganan HGB di atas HPL dapat dilaksanakan dan aturannya telah diatur dalam hukum positif yang ada, dan dapat disimpulkan  bahwa pemindahtanganan Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan boleh dilakukan dengan ketentuan harus disetujui secara tertulis oleh pemegang hak tersebut. Setelah diperoleh hak guna bangunan tersebut tetap ada hubungan hukum antara antara pemegang hak dengan tanahnya dikarenakan tetap harus ada persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan manakala dilakukan perpanjangan waktu, pembaharuan status hak, dan pembebanan hak tanggungan atas tanah HGB tersebut.Kata kunci : hak pengelolaan; pemindahtanganan hak guna bangunan
Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan di Dalam Perjanjian Baku Muhammad Tommy Setiawan; Achmad Busro; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43782

Abstract

Everyone has the freedom to enter into any agreement provided that it does not conflict with applicable laws, morality and public order. Franchisee candidates are given the freedom to choose to accept or reject the agreement (take it or leave it) by not participating in determining its contents. This article discusses the issue of the benchmarks of fairness in the franchise agreement between the franchisor and the franchisee and the legal consequences of injustice that occurs in the agreement. The method used is normative juridical. The results of the study found that the agreement was legal according to law, as for the contents of the contract which were considered unfair by some parties, this did not cause the cancellation of the contract application. The parties who have agreed and agreed to the contract (take it) and also signed the contract so that they must bear the legal consequences that arise, except when an element of fraud and oversight is found, then the other party gets a wrong or wrong understanding of the contract, both parties should have good intentions to solve the problem.Keywords: Standard Agreement; Franchisee; JusticeAbstrakSetiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan segala perjanjian dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum. Calon Franchisee diberikan kebebasan untuk memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut dengan tidak ikut serta menentukan isinya. Artikel ini membahas persoalan tentang tolok ukur keadilan di dalam perjanjian franchise antara franchisor dan franchisee serta akibat hukum atas ketidakdilan yang terjadi dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian tersebut sah menurut hukum, adapun terkait isi kontrak yang dinilai tidak adil oleh sebagian pihak, hal tersebut tidak menyebabkan dibatalkannya permohonan kontrak. Para pihak yang telah sepakat dan menyetujui kontrak (take it) serta ikut bertandatangan sehingga harus menanggung konsekuensi hukum yang ditimbulkan, kecuali ketika ditemukan adanya unsur penipuan dan kekhilafan, maka pihak lain mendapat pemahaman yang keliru atau salah tentang kontrak seharusnya kedua belah beri’tikad baik guna menyelesaikan persoalan tersebut.Kata kunci : Perjanjian Baku; Franchisee; Keadilan
Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Yang Berada Di Luar Negeri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Talitha Sapphira Zada; Lita Tyesta ALW; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43803

Abstract

This article discusses heirs who have the right to refuse their inheritance rights and procedures for refusing inheritance by heirs, especially those who are abroad based on the Civil Code (KUHPerdata). The method used in this research is normative, namely by using a statutory approach, based on the applicable positive legal provisions as well as those directly related to the legal issues raised. From the results of this study, it is known that heirs who refuse an inheritance result in absolute loss of their inheritance rights and are not considered as heirs according to law (legitimie portie) and for heirs who are abroad and want to refuse the inheritance they receive, they can make a statement letter of the refusal of inheritance and a power of attorney to refuse inheritance signed at the Indonesian Embassy which contains the power of attorney to a relative or attorney so that he can submit a refusal of inheritance to the local District Court.Keywords : refusing inheritance; heirs; abroad; civil codeAbstrakArtikel ini membahas mengenai ahli waris yang memiliki hak untuk menolak hak warisnya dan tata cara penolakan waris oleh ahli waris khususnya yang berada di luar negeri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang, berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku serta yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diangkat. Dari hasil penelitian ini diketahi bahwa ahli waris yang menolak waris mengakibatkan hak warisnyanya hilang mutlak dan tidak dianggap sebagai ahli waris menurut undang-undang (legitimie portie) dan bagi ahli waris yang berada di luar negeri dan ingin menolak warisan yang didapatkannya, dapat membuat surat pernyataan penolakan waris dan surat kuasa untuk menolak warisan yang ditandatangani di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berisi pemberian kuasa kepada saudara atau kuasa hukumnya agar dapat mengajukan penolakan waris tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat.Kata kunci : penolakan waris; ahli waris; luar negeri; KUHPerdata
Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG) Alyani Mahfuzh; Kholis Roisah; Adya Paramita Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43720

Abstract

Default is a situation when someone do not fulfil their obligation to the agreement or break the promise by accident or negligence. The purpose of this thesis is to determine the form of the default in the case registered in Kupang District Court with the verdict Number 18/PDT.G/2016/PN.KPG and legal consequences for the party who have defaulted of the agreement. This research is using normative approach with descriptive-analytical specification. The results of this research have showed the conclusion: 1) The forms of the default in this case is the defendant has done the agreement but not as promised; 2) The legal consequences for the party that defaulted are to pay the amount left of kiosk purchase Rp 80.500.000,- (eighty million five hundred thousand rupiah) and paid a court fee of Rp. 571.000, (five hundred and seventy one thousand rupiah).Keywords: agreement; default; lawAbstrakWanprestasi merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji yang disebabkan karena kesengajaan ataupun lalai. Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui jenis wanprestasi dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG dan akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif (penelitian normatif) dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: 1) Bentuk wanprestasi dalam kasus ini yaitu Tergugat melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; 2) Akibat hukum bagi pihak yang telah wanprestasi yaitu membayar sisa uang pembelian kios sebesar Rp.80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).Kata kunci: perjanjian; wanprestasi; hukum
Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta Reza Pramasta Gegana; Aminah Aminah; Budi Ispriyarso
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43797

Abstract

BPOM as the agency has the authority and responsibility in carrying out supervision of food and medicinal products that are circulated by business actors. The issues that will be discussed in this article are regarding the Role of the Food and Drug Administration for Business Actors in Special Region of Yogyakarta Yogyakarta. The method used in this article is juridical empirical. The result of the research in this article is that the BPOM of the Special Region of Yogyakarta supervises food and medicinal products that contain hazardous materials. Supervision is carried out by going directly to the market, especially the Bringharjo market, to find out what food products are being sold by traders. The results of the supervision show that there are still many food product sellers who mix their food products with hazardous materials, so they take firm action by asking the sellers to make a statement not to sell anymore and to socialize to the public about the dangers of mixing food products with dangerous ingredients.Keywords : BPOM; businessmen; hazardous materials.AbstrakBPOM selaku instansi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk makanan dan obat-obatan yang diedarkan oleh pelaku usaha. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini mengenai Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah BPOM Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dilakukan dengan terjun langsung ke pasar khusunya pasar Bringharjo untuk mengetahui produk makanan yang dijual pedagang. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa masih ditemukan banyak penjual produk makanan yang mencampuri produk makannya dengan bahan berbahaya, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan meminta penjual untuk membuat pernyataan tidak berjualan lagi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya mencampur produk makanan dengan bahan yang berbahaya.Kata kunci: BPOM; pelaku usaha; bahan berbahaya.
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penitipan Uang Di Pengadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tanah Di Pltu Batang Galang Rizki Putratama; Ro’fah Setyowati; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43753

Abstract

Land basically does not experience growth or increase in number, but as time goes on, the available land or land becomes less and less due to the increasing number of people who need the land. Every development certainly requires land, but not everyone is willing to sell the land while the development must continue so that a path is taken that indirectly forces those who have the right to sell their land, one of which is by way of depositing compensation in court. This study uses a Normative Empirical approach. The implementation of the deposit of compensation in the Court must pass the stages of determining the status of the public interest, in order to provide a sense of justice for all parties. This public interest is based on previous decisions from related parties and through several stages in land acquisition that must be met, as well as legal protection that can be taken, namely by filing an objection in accordance with Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 concerning Procedures for Filing Objections and Depositing Compensation. Losses to the District Court in the Procurement of Land for Development in the Public Interest.Keywords : Public Interest; Custody of CompensationAbstrakTanah pada dasarnya tidak mengalami perkembangan atau penambahan jumlah, namun semakin berkembangnya zaman tanah atau lahan yang tersedia semakin sedikit karena bertambahnya jumlah manusia yang membutuhkan tanah tersebut. Setiap pembangunan tentu membutuhkan lahan, namun tidak semua orang berkenan untuk menjual tanah tersebut sedangkan pembangunan harus tetap dijalankan sehingga ditempuhlah jalan yang secara tidak langsung memaksa pihak yang mempunyai hak untuk menjual tanahnya, salah satunya dengan cara penitipan ganti rugi di Pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris. Pelaksanaan penitipan ganti kerugian di Pengadilan harus melewati tahapan penetapan status kepentingan umum, guna memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Kepentingan umum ini didasarkan pada penetapan sebelumnya dari para pihak terkait dan melalui beberapa tahapan dalam pembebasan tanah yang harus dipenuhi, serta perlindungan hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan mengajukan keberatan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.  Kata Kunci: Kepentingan Umum; Penitipan Ganti Kerugian
Gaji Sebagai Objek Jaminan Utang di Bank Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Oryza Justisia Rizqy Winata; Yunanto Yunanto; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43789

Abstract

Fiduciary Guarantee Institutions have been widely used by the public as consumers and business actors, especially financing and banking companies. This article discusses the issue of the position of salary as an object of bank loan guarantee, and legal protection for the recipient of a fiduciary guarantee (creditor) with a Salary Guarantee if the fiduciary guarantee provider defaults according to Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. The research method used is normative juridical where the research refers to the norms contained in the legislation. Based on the results of the study, it was concluded that salaries as objects of debt guarantees in banking according to the Fiduciary Guarantee Act are categorized as recipients of rights as receivables, so that they can be used as objects of fiduciary guarantees. Banks in granting credit to civil servants and private employees/labor are required to make a Guarantee Deed at a Notary and registered at the Fiduciary Registration Office under the scope of the Ministry of Law and Human Rights, to provide legal certainty and protect the parties concerned. The bank anticipates losses due to default by insuring creditors at the time of submitting a credit application at the bank.Keywords: Salary: Receivables: Fiduciary GuaranteeAbstrakLembaga Jaminan Fidusia sudah banyak digunakan masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha terutama perusahaan pembiayaan dan Perbankan. Artikel ini membahas persoalan mengenai kedudukan gaji sebagai objek jaminan utang bank, dan perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia (kreditur) dengan Jaminan Gaji apabila pemberi jaminan fidusia wanprestasi menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Gaji sebagai Objek Jaminan Utang di perbankan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dikategorikan sebagai penerima hak sebagai Piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia. Pihak bank dalam pemberian kredit kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta/buruh diharuskan dibuatkan Akta Jaminan di Notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah lingkup Kementerian Hukum dan HAM, untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak terkait. Pihak bank mengantisipasi kerugian akibat adanya wanprestasi dengan mengasuransikan kreditur pada waktu pengajuan permohonan kredit di bank.Kata Kunci : Gaji: Piutang: Jaminan Fidusia
Tinjauan Hukum Terhadap Perusahaan Pengangkutan Udara Wings Air Dalam Pengangkutan Penumpang dan Bagasi Danang Wahyu Diono; Siti Malikhatun Badriyah; Mujiono Hafidh Prasetyo
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43746

Abstract

Kewenangan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Dalam Pelayanan Pengembalian Barang Tegahan Nadya Fairuz Ghassani; Budi Santoso; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43783

Abstract

Law enforcement is absolutely necessary in order to protect the rights of the people so as to create justice for legal protection. This article discusses the mechanism for returning imported goods and the obstacles faced by customs and excise officers at the Supervision and Service Office of Customs and Excise Type Madya Tanjung Emas, Semarang City. The method used in this article is empirical juridical method, namely by conducting research in the field on the application of state administrative law, authority in the service of returned goods stored. The analysis of the research results was processed using the descriptive analysis method. In the discussion of this article, it is known that the process of preventing imported goods is carried out starting from inspection and enforcement. Furthermore, the goods are grouped into 2 types, namely goods that are auctioned off and destroyed. There are problems faced in the enforcement process, namely the lack of adequate supporting facilities and facilities, limited storage space to accommodate the goods being intercepted, requires a long process and time, and the lack of knowledge of the owners of the goods being prevented about the types of goods that can be sent into abroad through POS Indonesia.Keywords: authority; customs and excise; tegahan goodsAbstrakPenegakan hukum mutlak diperlukan guna melindungi hak-hak masyarakat sehingga tercipta keadilan perlindungan hukum. Artikel ini membahas tentang mekanisme pengembalian barang tegahan barang import dan kendala yang dihadapi oleh petugas bea dan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan atas penerapan hukum administrasi negara, kewenangan dalam pelayanan pengembalian barang tegahan. Analisis hasil penelitian diolah menggunakan metode deskriptif analisis. Pembahasan artikel ini diketahui bahwa proses penegahan barang impor dilakukaan mulai dari pemeriksaan dan penegahan. Selanjutnya barang dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu barang yang dilelang dan dimusnahkan. Terdapat persoalan yang dihadapi dalam proses penegahan tersebut, yaitu kurangnya sarana dan fasilitas pendukung yang memadai, terbatasnya tempat penyimpanan untuk menampung barang yang ditegah, membutuhkan proses dan waktu cukup lama, dan minimnya pengetahuan pemilik barang yang ditegah tentang jenis barang yang dapat dikirim ke dalam/luar negeri melalui POS Indonesia.  kewenangan; bea dan cukai; barang tegahanKata kunci: kewenangan; bea dan cukai; barang tegahan
Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi Thifal Afifah Ridwan; Siti Malikhatun Badriyah; Adya Paramita Prabandari
Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v14i2.43804

Abstract

Law violations against works such as books, films or cinematography are increasingly prevalent in the community. These violations include illegal copying of books, music, or cinematography with the intention of benefiting certain parties and are carried out without obtaining permission from the copyright holder. This is due to the lack of public understanding of the violations committed and also the weak laws governing the copyright of a work. The research method used is a type of normative research. This study aims to determine the implementation and obstacles in protecting copyright works in the fields of books, music, and cinematography. In practice, piracy of various copyrighted works such as books, songs, or cinematography is common among people throughout Indonesia. The perspective on copyright will emerge when the copyright owner registers his work in advance with the Directorate General of Intellectual Property Rights, which is unnecessary. There should be no need to register in advance for a copyright. It is not an easy job to raise public awareness of the importance of respecting the creations of others. Apart from the need for large costs, adequate facilities and infrastructure must fully support this.Keywords: copyright; book; music; cinematography.AbstrakPelanggaran hukum terhadap karya seperti pada buku, film ataupun sinematografi semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Pelanggaran tersebut di antaranya adalah seperti penggandaan buku, musik, ataupun sinematografi secara ilegal dengan maksud menguntungkan pihak-pihak tertentu dan dilakukan tanpa mengantongi izin dari pemegang hak cipta. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dengan pelanggaran yang dilakukan dan juga lemahnya hukum yang mengatur tentang hak cipta dari suatu karya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan kendala dalam perlindungan Hak Cipta Karya di bidang buku, musik, dan sinematografi. Pada prakteknya bahwa pembajakan terhadap berbagai karya cipta seperti buku, lagu, ataupun sinematografi banyak terjadi di kalangan masyarakat di seluruh Indonesia. Perspektif tentang hak cipta akan muncul ketika pemilik hak cipta mendaftarkan karyanya terlebih dahulu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang pada harusnya tidak diperlukan. Seharusnya tidak perlu terlebih dahulu mendaftar untuk mendapatkan hak cipta. Memang bukan pekerjaan yang mudah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Selain diperlukannya biaya yang besar, sarana dan prasarana yang memadai harus mendukung penuh terkait hal ini.Kata kunci: hak cipta; buku; musik; sinematografi.

Page 34 of 65 | Total Record : 648

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue