cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 648 Documents
 47   48   49   50   51 
Tanggung Jawab Notaris Yang Mengubah Isi Akta Pengikatan Jual Beli Andro A.do Hage; Nanik Tri Hastuti
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.40989

Abstract

Abstract Multiple cases have emerged involving notarial deeds that exhibited bias towards one party. Notaries have been implicated as either culprits or collaborators in perpetrating criminal acts, particularly through the fabrication or manipulation of data in notarial deeds. This research aims to assess the legality of deeds when a notary alters a deed related to a binding sale and purchase in contravention of the established laws and regulations. Additionally, it delves into the liability of notaries who modify such deeds without the consent of the legal owner. Conducted as normative legal research, this study adheres to Indonesia's prevailing legal framework. Employing a Social Legal approach within a descriptive analytical research framework, the investigation concludes that Notary MS's alteration of the binding sale and purchase deed, unbeknownst to the rightful landowner, constitutes an authenticated document lacking the necessary subjective agreement. Hence, the sale and purchase binding deed should be rendered null and void under legal provisions upon the aggrieved party's or legal shophouse owner's request. The intentional tampering or falsification of the deed by Notary MS, at the behest of Tri Rahardian Sapta, might lead to criminal penalties being levied upon the notary.Top of Form Keywords: deed; notary public; responsibilityAbstrak Terdapat beberapa kasus ditemukan, terkait akta notaris yang memihak pada satu pihak. Notaris dikaitkan menjadi pelakunya ataupun pihaknya yang ikut melaksanakan maupun menolong untuk melaksanakan sesuatu tindak pidana, khususnya memberikan atau menciptakan pemalsuan data dalam akta Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum akta apabila notaris dalam mengubah akta pengikatan jual beli tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan tanggung jawab notaris yang mengubah akta pengikatan jual beli tanpa sepengetahuan pemilik yang sah. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berpedoman pada aturan perundangan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Social Legal dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.  Hasil penelitian dalam kasus ini, perbuatan Notaris MS yang mengubah akta pengikatan jual beli tanpa sepengetahuan pemilik tanah yang sah dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang tidak memenuhi syarat subjektif dari perjanjian, yaitu sepakat. Seharusnya Akta pengikatan jual beli tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum atas permintaan pihak yang tidak sepakat atau pemilik ruko yang sah. Notaris MS dapat dikenai sanksi pidana, karena perbuatan Notaris MS yang dengan sengaja mengubah atau memalsukan akta atas permintaan Tri Rahardian Sapta. Kata kunci: akta; notaris; tanggung jawab
Relevansi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris Annisa Septia Puspareni; Fifiana Wisnaeni
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.41360

Abstract

AbstractThe Notary besides having the authority to make an authentic deeds, they also have the authority to identify their service users. This study aims to know the relevancy between implementation’s principle of recognizing service users, based on Permenkumham No. 9 of 2017 with the Notary’s authority and the legal consequences for a Notary who does not apply this principle. The method in this study is used normative research. The results of the study indicate the Notary’s authority to apply the principle of recognizing service users is the attribution authority obtained from Permenkumham No. 9 of 2017 and the legal consequences for a Notary who does not apply this principle, may be subjected to an administrative sanctions based on the UUJN.Keywords: notary; authority; service userAbstrakNotaris selain memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik juga memiliki kewenangan untuk mengenali pengguna jasanya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui relevansi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017 terhadap kewenangan Notaris dan akibat hukumnya bagi Notaris yang tidak menerapkan prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil menunjukkan bahwa kewenangan Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa merupakan kewenangan atribusi yang diperoleh dari Permenkumham No 9 Tahun 2017 dan akibat hukum bagi Notaris yang tidak menerapkan prinsip tersebut adalah Notaris dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan UUJN.Kata kunci: notaris; kewenangan; pengguna jasa
Rasio Legis Perbuatan Tercela Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah Mohammad Asadullah Hasan Al Asy'arie; Widhi Handoko
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.41412

Abstract

AbstractLand Deed Making Official (referred as PPAT) is a public official who is given the authority to make authentic deeds regarding certain legal actions, land rights or property rights to flat units. PPAT can be given sanctions, if in carrying out its obligations it is not based on the position regulations. One of the sanctions is temporary dismissal from his position if he commits a disgraceful act. There is a vagueness of norms in related regulations, namely disgraceful acts as the basis for dismissing PPAT. The meaning of a disgraceful act is not explained in the relevant regulations, so it cannot provide legal certainty for PPAT. This research was conducted aiming to get the ideal formulation of the regulation of disgraceful acts. The research method is normative juridical. The results show that the meaning of disgraceful acts is based on the norms that live in society. Disgraceful acts that have been proven are considered to degrade the dignity of the PPAT profession so that temporary suspension can be imposed as a sanction. The ideal formulation of a disgraceful act must be determined through a clear and unambiguous formulation, so as to provide legal certainty for PPAT in carrying out their positions.Keywords: temporary dismissal; ppat; disgraceful deedsAbstrakPejabat Pembuat Akta Tanah (yang berikutnya dinamakan PPAT) ialah pejabat umum yang diberi wewenang dalam membuat sejumlah akta otentik terkait perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah ataupun hak milik terhadap satuan rumah susun. PPAT bisa diberikan sanksi, bila dalam menjalankan kewajibannya tidak berdasarkan peraturan jabatan. Salah satu sanksinya adalah pemberhentian sementara dari jabatannya bila melakukan perbuatan tercela. Terdapat kekaburan norma dalam peraturan terkait, yakni perbuatan tercela sebagai dasar pemberhentian PPAT. Makna perbuatan tercela tidak dijelaskan dalam peraturan terkait, sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap PPAT. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan rumusan ideal pengaturan perbuatan tercela. Metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis ialah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa makna perbuatan tercela didasarkan pada norma yang hidup di masyarakat. Perbuatan tercela yang telah terbukti, dianggap merendahkan martabat profesi PPAT sehingga dapat diberlakukan pemberhentian sementara sebagai sanksinya. Rumusan ideal mengenai perbuatan tercela harus ditetapkan melalui rumusan yang jelas dan tidak kabur, sehingga memberikan kepastian hukum bagi PPAT dalam melaksanakan jabatannya.Kata kunci: pemberhentian sementara; ppat; perbuatan tercela
Upaya Hukum Suami Istri Atas Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan Rafiqa Awwalin Nastiti; Agus Sarono
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.41263

Abstract

AbstractThe marriage agreement is an agreement between prospective husband and wife before or during marriage, which regulates the consequences of marriage law in accordance with Indonesian law, including Civil Code, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and MK Decision No. 69/PUI-XIII/2015. According to Indonesian law, marriage agreements need to be signed by a notary and recorded by marriage recording officials. However, sometimes a married couple is delayed in registering their marriage agreement to the marriage recording official. The purpose of this study is to examine the result of the law of marriage agreements that are late and their legal efforts. This research method uses normative juridical research. The results of the study were concluded that the marriage agreement that was not recorded would have legal consequences, namely the legal consequences of the agreement, the legal consequences of marriage property, as well as legal consequences in third parties. The legal effort that can be done is to submit an application to the Judge of the State Justice to issue a determination that instructs the marriage recording employee to record the marriage agreement.Keyword: marriage agreement; registration; third partyAbstrak Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami dan istri sebelum atau saat pernikahan, yang mengatur konsekuensi hukum pernikahan sesuai dengan hukum Indonesia, termasuk KUHPerdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan MK No. 69/PUI-XIII/2015. Menurut hukum Indonesia, perjanjian perkawinan perlu ditandatangani oleh Notaris dan dicatatkan oleh pejabat pencatat perkawinan. Namun, terkadang pasangan suami istri tertunda dalam mencatatkan perjanjian perkawinan mereka pada pejabat pencatat perkawinan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti akibat hukum perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan dan upaya hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan akibat hukum yaitu akibat hukum terhadap perjanjian tersebut, akibat hukum terdapat harta perkawinan, serta akibat hukum pada pihak ketiga. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan ke hakim pengeadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan yang menginstruksikan kepada pegawai pencatat perkawinan agar melakukan pencatatan perjanjian kawin tersebut.Kata kunci: perjanjian perkawinan; pencatatan; pihak ketiga.
Tingkat Keberhasilan Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Cirebon Ninda Puspita Dewi; Fifiana Wisnaeni
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.42375

Abstract

AbstractComplete Systematic Land Registration is one of the efforts echoed by the government in order to achieve success of land data collection throughout Indonesia. The purpose of this study is to determine the success rate of the implementation of Complete Systematic Land Registration in the City of Cirebon, and the efforts made to achieve the level of success of Complete Systematic Land Registration in the City of Cirebon. The research method used is empirical juridical law research, analyzed qualitatively and conclusions are drawn using deductive logic. The implementation of PTSL in Cirebon City meets the complete city which is second in West Java Province. The success rate towards the implementation of the land has supporting factors. Efforts made to achieve the success rate of Complete Systematic Land Registration in Cirebon City are to increase the Implementation of PTSL officers, provide a patok at the land boundary, create a communication network to the village, Rukun Tetangga and Rukun Warga.Keywords: success;  complete systematic land registrationAbstrakPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap salah satu upaya yang digaungkan pemerintah guna mencapai keberhasilan pendataan tanah di seluruh Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Cirebon, dan upaya yang dilakukan guna mencapai tingkat keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Cirebon. Dipergunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dianalisis secara kualitatif kemudian pengambilan kesimpulan mempergunakan logika deduktif. Pelaksanaan PTSL di Kota Cirebon memenuhi Kota lengkap yang dimana menjadi urutan kedua di Provinsi Jawa Barat. Adapun tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan tanah memiliki faktor-faktor pendukung. Upaya yang dilakukan guna mencapai tingkat keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Cirebon yakni menambah Pelaksana petugas PTSL, memberikan patok pada batas tanah, membuat jaringan komunikasi kepada pihak kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.Kata kunci: keberhasilan; pendaftaran tanah sistematis lengkap
Kekuatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Perjanjian Annissa Rizkia Putri; Fifiana Wisnaeni
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.40907

Abstract

AbstractNowadays, technology is able to overcome the problems of distance and time in conducting conventional transactions. Initially the parties had to carry out face-to-face transactions, but technological developments can be used in making deeds, namely through digital signatures. The purpose of this study is to find out about the strength of digital signature proof and dispute resolution methods that use digital signatures. This study uses a normative juridical approach with statutory regulations, because this article aims to compile the concept of law as written in statutory regulations and relevant literature. The results of the study concluded that the Elucidation of Article 54 paragraph 1 states the legal consequences of using a certified or non-certified electronic signature affects the strength of the evidentiary value. In order to obtain strong evidentiary strength, a digital signature must be verified first, thereby reducing the potential for it to be rejected or modified by other parties. Then there are two ways of resolving disputes with litigation and non-litigation. Non-litigation settlements include arbitration, negotiation and mediation.Keywords: dispute resolution; strength of evidence.AbstrakKini teknologi mampu mengatasi problematika jarak serta waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Awalnya para pihak harus melakukan transaksi secara tatap muka, namun perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan dalam pembuatan akta yakni melalui tanda tangan digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai kekuatan pembuktian tanda tangan digital serta metode penyelesaian sengketa yang menggunakan tanda tangan digital. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan, sebab artikel ini hendak menyusun konsep hukum sebagai hal tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta literature yang relevan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam Penjelasan Pasal 54 ayat 1 menyebutkan akibat hukum dari penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi ataupun tanpa sertifikasi berpengaruh terhadap kekuatan nilai pembuktian. Untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang kuat, sebuah tanda tanda tangan digital harus diverifikasi terlebih dahulu, sehingga mengecilkan potensi untuk ditolak atau diubah oleh pihak lain. Kemudian terdapat dua cara penyelesaian sengketa dengan litigasi serta non litigasi. Penyelesaian non-litigasi meliputi arbitrase, negosiasi dan mediasi.Kata kunci: kekuatan pembuktian; tanda tangan digital.
Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena Ada Persamaan Pada Pokoknya Ardlini Eta Pithaloka; Kholis Roisah
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.41566

Abstract

Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Yurist Firdaus Muhammad; Budi Santoso
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.40913

Abstract

AbstractNotary is a profession that provides legal services to the public. They need to be monitored by a neutral institution so that the quality of the notary work remains good. This supervision is important to improve the ability of all notaries in carrying out their duties. According to 87 articles of the Notary Rules, oversight of the Notary Rules may be carried out by the Honorary Council. This research aims to determine the role of the honorary council in supervising and enforcing the notary’s ethics code, as well as the role of the honorary council in applying punishmentss to notaries who violate the ethics. The research method used is normative juridical. Based on this study, it is concluded that: 1).The supervision and guidance of the Honorary Council aims to improve the quality of the notary's work ethic in the performance of the notary's task in accordance with the provisions of the Code of Ethics. 2).Notaries who violate the Ethics may be sanctioned by the Honorary Council such as: a).Reprimand; b).Warning; c).Temporary suspension from membership of the Association; d).Dismissal with honor from the Association; also e).Disrespectful dismissal from the Association's membership.Keywords: supervision; the code; notaryAbstrakNotaris adalah profesi yang memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Mereka perlu diawasi oleh lembaga netral agar kualitas kerja notaris tetap baik. Pengawasan ini penting untuk meningkatkan kemampuan semua notaris dalam menjalankan tugas mereka. Menurut Pasal 7 Kode Etik Notaris, pengawasan Kode Etik Notaris dapat dikerjakan oleh Dewan Kehormatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dewan kehormatan dalam menjalankan peran mengawasi dan menegakkan kode etik notaris, serta perannya dalam menerapkan hukuman kepada notaris yang melanggar kode etik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa: 1) pengawasan dan pembinaan oleh dewan kehormatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas etika kerja notaris dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan kode etik. 2) notaris yang melanggar kode etik dapat dijatuhi sanksi oleh dewan kehormatan berupa: a) teguran; b) peringatan; c) pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi; d) diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan asosiasi; dan e) diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan asosiasi.Kata kunci: pengawasan; kode etik; notaris.
Pemanfaatan Indikasi Geografis Kopi Robusta Oleh Pemegang Hak Indikasi Geografis Di Povinsi Lampung Mirda Aprilia Mafiroh; Luluk Lusiati Cahyarini
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.40067

Abstract

AbstractThis research is based on the background of Lampung Robusta Coffee which is a mainstay product from the Lampung area whose consumers are also many from outside the region and even abroad. This study aims to determined how the Lampung farming community utilizes the acquisition of Geographical Indications for Lampung Robusta Coffee and how the role of the Lampung provincial government in optimizing the use of Geographical Indications for Lampung farming communities. The research method used is Juridical Empirical. The results revealed that the Lampung Farming Community used it by trading Lampung Robusta Coffee with the registered Geographical Indication name, so that the economy of the Lampung Farmer Community increased. Then, the role of the Lampung provincial government in optimizing the use of Geographical Indications by the Lampung Farming Community is to provide assistance and guidance to the Lampung Farming Community starting from coffee planting to post-harvest coffee so that coffee can grow well. The conclusion of this study is that the economy of the Lampung Farmer Community is increasing and the role of the Lampung provincial government is to provide assistance starting from coffee planting to post-coffee harvest so that coffee can grow well.Keywords: utilization; robusta coffee; geographical indicationAbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi karena Kopi Robusta Lampung merupakan produk andalan daerah Lampung dimana konsumennya juga banyak berasal dari luar daerah hingga ke luar negeri. Tujuan penelitian ini ialah guna mengidentifikasi bagaimana masyarakat petani Lampung memanfaatkan perolehan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung serta bagaimana peran pemerintah provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis untuk masyarakat petani Lampung. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya Masyarakat Petani Lampung memanfaatkannya dengan memperdagangkan Kopi Robusta Lampung dengan nama Indikasi Geografis yang terdaftar, sehingga perekonomian Masyarakat Petani Lampung meningkat. Peran pemerintah provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Petani Lampung yakni memberi pendampingan serta pembinaan kepada Masyarakat Petani Lampung dimulai dari penanaman kopi sampai ke pasca panen kopi sehingga kopi mampu tumbuh dengan baik. Kesimpulan penelitian ini adalah perekonomian Masyarakat Petani Lampung semakin meningkat dan Peran pemerintah provinsi Lampung yaitu melakukan pendampingan dimulai dari penanaman kopi sampai ke pasca panen kopi sehingga kopi mampu tumbuh secara baik.Kata kunci: pemanfaatan; kopi robusta; indikasi geografis
Tinjauan Yuridis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris Tiara Jabbar Purwanto; Djumadi Purwoadmojo
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.42261

Abstract

AbstractIn this application, Electronic Signature still raises pros and cons, for example in the practice of Notaries who have started to apply Electronic Signatures in making deeds. But there are problems in this implementation. The purpose of this study is to determine the legality of using electronic signatures in notarial deeds. The method used is normative research. The research result of this journal is that the use of electronic signatures in the notary deed can only be used in the deed of relaas only, while the deed of partij cannot because it considers Article 16 of Law Number 2 of 2014, which in making it must deal directly with the parties while the validity of the signature electronics are regulated in Article 11 paragraph (1) Law Number 19 Year 2016 and Article 59 paragraph (3) Government Regulation Number 71 Year 2019. The conclusion from the discussion is the legality and validity of an electronic signature in a Notary deed if it meets Article 11 paragraph (1) Law Number 19 of 2016 and Article 59 paragraph (3) of Government Regulation Number 71 of 2019, notary deeds that can be applied to electronic signatures, namely only relaas deeds.Keywords: electronic signature; notary deed; legality.AbstrakTanda tangan Elektronik dalam penerapannya masih menimbulkan suatu pro dan kontra, misalnya pada praktik Notaris yang mulai menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam pembuatan akta. Tetapi terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas dari penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta Notaris hanya bisa digunakan dalam akta relaas saja, sedangkan akta partij tidak bisa dikarenakan mempertimbangkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mana dalam pembuatannya mengharuskan berhadapan secara langsung dengan para pihak sedangkan keabsahan tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 59 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019. Kesimpulan dari pembahasan yaitu Legalitas dan keabsahan suatu tanda tangan elektronik dalam akta Notaris jika memenuhi Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 59 ayat (3) PP Nomor 71 Tahun 2019, akta Notaris yang bisa diterapkan tanda tangan elektronik yaitu hanya akta relaas saja.Kata kunci: tanda tangan elektronik; akta; legalitas.

Page 49 of 65 | Total Record : 648

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue