cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 648 Documents
 49   50   51   52   53 
Dampak Covid-19 Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kantor Baserta Pertanahan Nasional Zaki Ananda Putra; Sukirno Sukirno
Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i2.39960

Abstract

AbstractThe Covid-19 pandemic that affects public services in almost all sectors is no exception for services at the BPN Office, which also has an impact on Notaries/PPAT. The purpose of this study was to determine the impact of the performance of a Notary or Land Deed Making Officer (PPAT) during the Covid-19 pandemic and the impact of the Covid-19 pandemic on land registration activities at the National Land Agency Office. The research method used is normative juridical. The results of this study are that many land offices restrict incoming files. This seems to be an opportunity for elements at BPN to 'play behind', so that the files are processed. The conclusion of this research is that it needs supervision from the relevant ministers so that the digitalization/online process can run successfully. Because it is feared that some ATR/BPN staff/employees will be inconvenienced with the implementation of the online process because they can no longer make extortion to Notaries/PPAT and provide an extension of the validity period of Land Rights and the registration period for the Decree on Granting and Extension or Renewal of Land Rights that have or will it end until the end of this year.Keywords: land registration; covid-19; national land agencyAbstrakPandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap pelayanan publik hampir di semua sektor tidak terkecuali layanan di Kantor BPN, yang mana juga berdampak bagi Notaris/PPAT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kinerja Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama pandemi Covid-19 serta dampak pandemi Covid-19 terhadap kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Baserta Pertanahan Nasional. Metode penelitian yang dipakai yaitu adalah Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu banyak kantor pertanahan yang melakukan pembatasan berkas yang masuk. Hal ini seperti menjadi peluang bagi oknum-oknum di BPN “main belakang”, agar berkasnya di proses. Kesimpulan penelitian ini adalah butuh pengawasan dari menteri terkait agar proses digitalisasi/online dapat berjalan sukses. Karena dikhawatirkan ada ketidaknyamanan sebagian staf/pegawai ATR/BPN dengan diterapkannya proses online dikarenakan tidak bisa lagi melakukan pungli kepada Notaris/PPAT serta memberikan perpanjangan jangka waktu berlakunya Hak Atas Tanah serta jangka waktu pendaftaran Surat Keputusan Pemberian serta Perpanjangan atau Pembaruan Hak Atas Tanah yang sudah atau akan berhenti hingga akhir tahun ini.Kata kunci: pendaftaran tanah; covid-19; baserta pertanahan nasional
Analisis Yuridis Perjanjian KREASI untuk Usaha Kecil di PT. Pegadaian Ngawi Purbaningrum, Anggi Indah; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.50477

Abstract

ABSTRACTThe credit program from Perum Pegadaian is KREASI fiduciary guarantee with process is considered easy and utilized by farmers in Ngawi for survival or business. Analytical method used is qualitative with secondary data sources. The results of research and discussion, obtain credit with fiduciary guarantees in Perum Pegadaian KREASI agreement, customers must fulfill certain requirements by Perum Pegadaian for customers and credit guarantee object. Debtors in nonpayment must hold responsible their actions by withdrawing collateral for repayment. Easy procedure for applying KREASI is utilized by people of Ngawi as farmers pawn their tractors to daily needs while waiting for harvest to be sold and then tractor will be redeemed to plow the fields. So farmers in Ngawi are helped by KREASI program from Perum Pegadaian.Keyword: Fiduciary; Perum Pegadaian; Credit; Ngawi.ABSTRAKProgram kredit dari Perum Pegadaian yaitu KREASI jaminan fidusia dengan proses yang dianggap mudah dan dimanfaatkan oleh petani di Ngawi untuk keberlangsungan hidup atau usaha. Metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif dengan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa mendapatkan kredit dengan jaminan fidusia pada perjanjian KREASI Perum Pegadaian, nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian dari nasabahnya maupun objek jaminan kredit. Debitur yang wanprestasi harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan melakukan penarikan barang jaminan untuk pelunasan. Mudahnya prosedur pengajuan KREASI dimanfaatkan masyarakat Ngawi yang berprofesi sebagai petani menggadaikan traktornya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sambil menunggu hasil panen laku terjual yang nantinya traktor akan ditebus untuk membajak sawah. Sehingga petani di Ngawi terbantu dengan adanya program KREASI dari Perum Pegadaian.Kata Kunci:   Fidusia; Perum Pegadaian; Kredit; Ngawi.
Kajian Usaha Mikro Dan Kecil Berdasarkan Omnibus Law Dikaitkan Dengan Peran Notaris Billy, Griselda Nadya; Priyono, Erry Agus
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.40924

Abstract

AbstractThe enactment of the Job Creation regulation in Indonesia introduced the term Micro and Small Business Limited Liability Company, signifying the government's commitment to supporting MSMEs. However, this deviates from the establishment requirements outlined in Law Number 40 of 2007. This research article aims to explore the legality and protection of Micro, Small, Private Limited Liability Companies under the Employment Creation Act, along with the notary's role in private companies no longer categorized as Micro and Small Businesses. Using a normative juridical approach with a case study method, the article conceptualizes laws based on legislation and literature. It employs a descriptive analytical specification, relying on secondary data. According to the findings, Micro and Small Business Limited Liability Companies can now be established without a notarial agreement, as per Article 111 Paragraph 5 of the Job Creation Act. The notary's role in individual companies exceeding micro and small business categories involves registering a limited liability company with an authentic deed. This research illuminates the evolving legal landscape for Indonesian businesses, particularly MSMEs, and their establishment processes under the changing regulatory framework.Keywords: omnibus law; notariesAbstrakDisahkannya regulasi Cipta Kerja menimbulkan istilah Perseroan Terbatas Usaha Mikro kecil sebagai objek baru dalam dunia usaha Indonesia, telah memperlihatkan keseriusan Pemerintah Indonesia mendukung UMKM namun hal ini berlainan dengan syarat pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tujuan artikel penelitian untuk mengetahui dan memahami keabsahan dan proteksi hukum usaha mikro kecil perseroan terbatas perseorangan sesuai undang-undang cipta kerja dan peran notaris terhadap perseroan perseorangan yang sudah tidak dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, sebab artikel penelitian ini hendak mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan literatur terkait. Spesifikasi penelitian ini yakni deskriptif analitis. Data sekunder ialah jenis data yang digunakan dalam artikel penelitian. Kajian terhadap usaha mikro dan kecil berdasarkan undang-undang cipta kerja dan peran notaris selanjutnya perseroan terbatas usaha mikro dan kecil dalam proses pendiriannya dapat dilakukan tanpa melalui perjanjian dan akta notaris. Hal itu diatur dalam Pasal 111 ayat (5) Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian peran notaris terhadap perseroan perseorangan yang sudah tidak dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil adalah melakukan pendaftaran perseroan terbatas dengan berdasarkan pada akta otentik yang dibuat notaris.Kata kunci: cipta kerja; notaris
Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) (Studi Putusan KPPU Nomor 31/Kppu-M/2020) Huda, Asrul; Santoso, Budi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42712

Abstract

AbstractIn the case of KPPU's Decision Number 31/KPPU-M/2020, according to KPPU, there was a delay in notification of the takeover of PT Tanjung Kreasi Parquet Industry shares by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. This study aims to examine the regulation of the obligation to notify the takeover of shares in the perspective of business competition law and to analyze whether the KPPU's decision Number 31/KPPU-M/2020 is in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010. The research method in this study is the method normative juridical. The results of this study indicate that there is an obligation to give written notification to KPPU on the acquisition of shares with the aset value and/or sales value exceeding a certain amount no later than 30 (thirty) days from the date of the takeover. The sanction for late notification of share acquisition by PT Dharma Satya Nusantara, Tbk has complied with the provisions of Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010.Keywords: notification; acquisition; kppuAbstrakKasus Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020, menurut KPPU terjadi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha dan menganalisis apakah putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020 telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini diketahui adanya“kewajiban pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU atas pengambilalihan saham dengan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. Sanksi keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010.Kata kunci: notifikasi; akuisisi; kppu
Pemberian Upah di Bawah Ketentuan Minimum Kabupaten Melawi di Warung Raya Coffee Kamil, Roid; Sukirno, Sukirno
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.45049

Abstract

AbstractMinimum wage provisions in each region vary because each region has conditions of living needs that vary. Business owners in providing wages must be in accordance with the minimum wage policy regulations of the Regency / City Government. In practice, there are problems about providing wages below the minimum wage provision standard to an employee. In determining the amount of wages given by business owners to their employees based on considerations of risks and expertise of the work by employees. The provision of wages below the minimum by business owners due to the factor of not achieving daily sales of production goods of coffee shops, the risks and workload shouldered by employees is relatively low. Researchers legal using is empirical juridical, Approaches are made to analyze the legal regulations that apply effectively in society. The conclusion is the implementation of the minimum wage agreement at Raya Coffee coffee shop is carried out verbally between the coffee shop owner and employees. The minimum wage has not been effectively run by the business owner of the Raya Coffee shop business, the owner does not follow the governor's decision on the district minimum wage.Keywords: giving; minimum wage; raya coffeeAbstrakKetentuan upah minimum pada setiap daerah berbeda-beda dikarenakan setiap daerah memiliki kondisi kebutuhan hidup yang berbeda. Pemilik bisnis usaha dalam memberikan upah harus sesuai dengan peraturan kebijakan upah minimum Pemerintah Kabupaten/Kota. Praktiknya, terdapat permasalahan ketenagakerjaan salah satunya mengenai pemberian upah di bawah standar ketentuan upah minimum kepada seorang karyawan. Dalam menentukan besarnya upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawannya didasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan resiko dan keahlian pekerjaan yang dilakukan karyawan. Pemberian upah di bawah minimum oleh pemilik usaha bisnis karena faktor tidak tercapainya penjualan harian pada barang produksi dari warung kopi, terhadap resiko dan beban kerja yang dipikul oleh karyawan masih tergolong rendah. Dipergunakan metode yuridis empiris, pendekatan dilakukan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian pemberian upah minimum di warung Raya Coffee dilakukan secara lisan antara pemilik warung kopi dan karyawan. Pemberian upah minimum belum efektif dijalankan oleh pihak pemilik usaha bisnis warung Raya Coffee, dalam hal ini pemilik warung kopi tidak mengikuti  keputusan gubernur tentang upah minimum kabupaten.Kata kunci: pemberian; upah minimum; raya coffee
Pelanggaran Hak Atas Merek dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Putusan No. 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby) Irawati, Novi; Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.53253

Abstract

AbstractThe rise of issues regarding brands can disrupt the economy both inside and outside the country, so a system is needed that can control dispute resolution. This article discusses trademarks as part of Intellectual Property Rights (IPR) which need protection and the most effective form of settlement in the event of a trademark dispute. The research method uses normative juridical where the research refers to the norms contained in laws and regulations. Based on the results of the study, it was concluded that the protection of Intellectual Property Rights is carried out constitutively through arrangements for registering Intellectual Property Rights. The first applicant determines the Intellectual Property Right he registers. Legal efforts to prevent trademark disputes that have been registered through civil disputes and criminal proceedings. Efforts to prevent the emergence of trademark disputes should manufacturers carry out trademark registration and follow proper procedures.Keywords : violation; brand; settlement; decision AbstrakMaraknya persoalan mengenai merek dapat mengganggu perekonomian baik didalam dan diluar negeri, sehingga diperlukannya sistem yang dapat mengontrol penyelesaian perselisihan. Artikel ini membahas mengenai merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang perlu mendapatkan perlindungan dan bentuk penyelesaian yang paling efektif  pada saat terjadi sengketa merek. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif di mana dalam penelitian mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Perlindungan HaKI dilakukan secara konstitutif melalui pengaturan pendaftaran merek HaKI. Pendaftar pertama menjadi penentu atas HaKI yang didaftarkannya. Upaya hukum untuk mencegah terjadinya sengketa merek yang telah terdaftar melalui sengketa keperdataan dan proses pemidanaan. Upaya pencegahan timbulnya sengketa merek sebaiknya produsen melakukan pendaftaran merek dan mengikuti prosedur yang tepat.Kaca Kunci : pelanggaran; merek; penyelesaian; putusan
Analisis Yuridis Hak Cipta Video Youtube Yang Diunggah Kembali (Reuploader) Secara Ilegal Andhika, Muhammad; Ratna M.S., Edith
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42478

Abstract

AbstractYoutube users intending to utilize the platform for business purposes must adhere to specific rules, which vary based on YouTube's regulations and the prevailing laws of the respective country, particularly in the realm of copyright. The surge in Youtube channels re-uploading videos without the original owner's consent has prompted a need for stricter copyright protection measures. This article aims to safeguard the copyrights of Youtube content that has been illicitly re-uploaded and explores endeavors to secure copyright protection for Youtube content. The research employs a normative juridical method, analyzing laws based on regulatory texts and literature concerning copyright. The article concludes that the UUHC's moral rights, as outlined in its provisions, address the embedding of one's name on copies, the use of aliases or real names, title maintenance or modification, and actions potentially jeopardizing the copyright holder. Litigation claims, as per Article 95 Paragraph (2) of the UUHC, can be pursued in the Commercial Court, or alternative non-litigation channels can be explored.Keywords: copyright; reupload; youtubeAbstrakPengguna Youtube yang ingin memanfaatkannya sebagai media bisnis, ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi. Peraturan yang ditetapkan oleh Youtube juga menyesuaikan menurut undang-undang yang berlaku pada negara itu, dimana hak cipta diatur. Hal tersebut sejalan dengan maraknya channel Youtube yang mere-upload video dari channel aslinya dengan tanpa izin pemilik video. Dengan maraknya kejadian tersebut maka tujuan pembuatan artikel ini adalah perlindungan Hak Cipta konten Youtube yang diunggah Kembali (reupload) secara illegal serta upaya memperoleh perlindungan Hak Cipta dalam karya konten Youtube. Metode penelitian yang digunakaniadalah yuridis normatif dengan menganaliss hukumiberdasarkanibahan yangiiberasal dari PeraturaniPerundang-Undanganidan bahan litelatur terkait Hak Cipta. Melalui hasil artikel dihasilkan kesimpulan bahwa hak moral pada pasal UUHC menyatakan untuk masih penyematan atau tidak penyematan namanya pada salinan terkait karyanya dipergunakan untuk sosial, memakai alias atau nama asli, mengubah, mempertahankan judul, modifikasi karya, ataupun suatu hal yang bisa membahayakan pemegang hak cipta karya itu. Pengajuan gugatan litigasi dapat dilakukan ke Pengadilan Niaga dengan mengacu dalam Pasal 95 ayat (2) UUHC. Serta juga bisa melalui jalur non-litigasi.Kata kunci: hak cipta; reupload; youtube
Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Bisnis dan Jaminan Kredit Perbankan di Era Ekonomi Kreatif Qurniasari, Alya Nuzulul; Santoso, Budi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.41408

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang diperoleh dari hasil intelektual seseorang yang dituangkan dalam bentuk yang nyata, tidak hanya sekedar ide/gagasan tetapi ada bentuk fisiknya. Seiring perkembangan zaman HKI merupakan salah satu objek jaminan Fidusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan upaya pengembangan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kredit di Perbankan pada era ekonomi kreatif. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan konsep legis positivis. Konsep ini memandang hukum yang identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga perbankan pada umumnya secara hukum mengetahui dan memahami HKI dapat dijadikan jaminan fidusia. Hal ini telah diatur dalam perundang-undangan HKI antara lain UU HC, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Paten dan sebagainya) serta UU Jaminan Fidusia. Namun, dalam prakteknya lembaga perbankan tidak jarang menggunakan HKI sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Upaya pengembangan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit di Perbankan melalui: Penguatan Substansi Hukum, Pembentukan Profesi Penilai/Jasa Penilai HKI, Pembuatan Jaminan Fidusia dengan akta Notaris, Sistem Terintegrasi IP Online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Pasar HKI.Kata Kunci: Kekayaan Intelektual; Jaminan; Ekonomi Kreatif
Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Putusan Nomor: 1164K/Pdt.Sus-Hki/2017 Mahardika, Angga Putra; Santoso, Budi
Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v16i3.42112

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to identify the legal framework for registration procedures for local and international brand owners in Indonesia and to examine the legal protection for trademark owners whose trademark rights have been violated. Using the normative legal research approach, the following may be stated: 1. Registration of a mark in Indonesia that is comparable in concept or in its totality to a mark under Law No. 20 of 2016, and 2. trademark protection against trademark infringement under Law No. 20 of 2016. According to the study's findings, the trademark registration system in Indonesia now employs a constitutive system that also stresses the provision of legal protection to local and foreign trademark owners in compliance with existing legislation. There is a brand flaw if the similarities are fundamental. Article 21 paragraph (2) and Article 76 of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications are therefore the relevant articles.Keywords: cancellation; brands; violationAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kerangka hukum tata cara pendaftaran bagi pemilik merek lokal dan internasional di Indonesia dan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik merek yang hak mereknya telah dilanggar. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Pendaftaran suatu merek di Indonesia yang dapat diperbandingkan secara konsep atau keseluruhannya dengan suatu merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dan 2. perlindungan merek terhadap pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan temuan penelitian, sistem pendaftaran merek di Indonesia saat ini menganut sistem konstitutif yang juga menekankan pada pemberian perlindungan hukum kepada pemilik merek lokal dan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada cacat merek jika kesamaannya mendasar. Oleh karena itu, Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi pasal yang relevan.Kata kunci: pembatalan; merek; pelanggaran
Keabsahan Hukum Peralihan Hak Atas Tanah pada Proses Jual Beli di Bawah Tangan Imadhani, Intan; Santoso, Budi
Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i3.50651

Abstract

ABSTRACTLand is investment property that many people are interested. The acquisition of property rights to land is through selling, with notarial deeds or deeds under hand. In Judgment Number 48/Rev.G/2019/PN.Bdg, sale and purchase made under hands using evidence with receipts and the seller's are unknown. The purpose’s to find out of the legal validity purchase agreement under hands and to analyze the judge’s consideration of the case. Method of normative juridical approach, Positivist legist concept. Specifics of descriptive research analysis. Sourced primary, secondary, tertiary legal materials. The treaty under hand was the transfer of rights to land remained valid as the obligatoir agreement. The judge's contention was appropriate because the plaintiff had made a payment using receipt.Keywords: Validity; Agreements; Deeds Under HandABSTRAKTanah merupakan property untuk investasi yang diminati banyak orang. Perolehan hak milik atas tanah melalui jual beli, dengan akta notariil maupun akta di bawah tangan. Dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Bdg jual beli di bawah tangan menggunakan bukti dengan kwitansi lalu penjual tidak diketahui keberadaannya. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui keabsahan hukum perjanjian jual beli di bawah tangan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara a quo. Metode pendekatan yuridis normatif, Konsep legis positivis. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Hasil penelitian kekuatan mengikat perjanjian di bawah tangan tersebut adalah peralihan hak atas tanah perjanjiannya tetap sah sebagai pelaksana perjanjian obligatoir. Pertimbangan hakim tersebut sesuai karena penggugat telah melakukan pembayaran lunas pada tanah tersebut dengan bukti kwitansi.Kata Kunci: Keabsahan; Perjanjian; Akta dibawah Tangan

Page 51 of 65 | Total Record : 648

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue