NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
648 Documents
<![CDATA[Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Era Revolusi Industri 4.0 ]]>
<![CDATA[Dista Vennesya Mirna Talita]]>;
<![CDATA[Edith Ratna]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.32783
<![CDATA[AbstractA notary is a public official who has the authority to make an authentic. Notaries have an obligation to keep up with the times that have a relationship with the notary. The era of the Industrial Revolution 4.0 was the beginning of the merger between automation technology and cyber technology. The purpose of this study is to determine the role of the notary as a general official in the era of the industrial revolution 4.0 and the responsibility of the notary as a general official in the era of the industrial revolution 4.0. The research method used is normative juridical. The results of this study were found that the role of the notary in providing support for government regulations to serve the process of licensing integrity with electronic (OSS), efforts to arrange business entities according to KBLI until the business entity has NIB. It is expected that the notary in the era of the Industrial Revolution 4.0 can be open to digitalization but without ignoring the duties and obligations of the Notary. The notary is responsible for the formal form of authentic deed in accordance with the law and must be careful so that there is no legal flaw. Keyword: notary; notary role; industry revolution 4.0AbstrakNotaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik. Notaris memiliki kewajiban untuk mengikuti perkembangan zaman yang memiliki keterkaitan mengenai hubungan yang terkait dengan Notaris. Era Revolusi Industri 4.0 merupakan awal dari penggabungan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris sebagai pejabat umum di era Revolusi Industri 4.0 dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam era Revolusi Industri 4.0. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa peran Notaris dalam memberi dukungan peraturan pemerintah untuk melayani proses perizinan terintegritasi dengan elektronik (OSS), upaya penataan badan usaha menurut KBLI hingga badan usaha tersebut memiliki NIB. Diharapkan notaris dalam era Revolusi Industri 4.0 ini dapat terbuka terhadap digitalisasi namun tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban Profesi Notaris. Notaris bertanggung jawab pada bentuk formal akta otentik sesuai undang-undang dan harus hati-hati agar tak ada cacat hukum.Kata kunci: notaris, peran notaris, revolusi industry 4.0]]>
<![CDATA[Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Pelanggaran Tata Ruang ]]>
<![CDATA[Hensi Novelly Irwan]]>;
<![CDATA[Sukirno Sukirno]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.50236
<![CDATA[AbstractSpatial planning problems are closely related to urban development and development that exploits the widest possible space for economic factors, but ignores environmental functions. This research aims to provide conceptual ideas for resolving violations restorative justice approach. This research uses normative juridical. The collection technique uses literature study, then analysed using qualitative data analysis method. The result research is a law enforcement mechanism in the field of spatial planning for criminal offences can begin after the ultimum remedium principle is applied. Spatial law enforcement for the settlement of criminal offences of imprisonment and fines is not appropriate so that case settlement is needed by prioritising restoration actions to restore the function of space according to the RTR as a form of awareness and responsibility of the perpetrator.Keywords: restorative justice; spatial planning; offenseAbstrakPermasalahan penataan ruang erat kaitannya dengan perkembangan perkotaan dan pembangunan yang mengeksploitasi ruang seluas-luasnya demi faktor ekonomi, tetapi mengabaikan fungsi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gagasan konseptual bagi penyelesaian pelanggaran dengan pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian adalah mekanisme penegakan hukum pada bidang tata ruang untuk tindak pidana dapat dimulai setelah prinsip ultimum remedium diterapkan. Penegakan hukum tata ruang untuk penyelesaian perkara tindak pidana kurungan penjara dan denda tidak tepat sehingga diperlukan penyelesaian perkara dengan mengedepankan aksi-aksi restorasi pemulihan fungsi ruang sesuai RTR sebagai bentuk keinsyafan dan tanggung jawab pelaku.Kata kunci: keadilan restoratif; tata ruang; pelanggaran]]>
<![CDATA[Penerapan Sistem Profit Pada Pembiayaan KPR Subsidi Di BTN Syariah Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Fira Adelia Nur Chalizah]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.42300
<![CDATA[AbstractDecree of the Minister of Public Works and Public Housing No. 242/KPTS/M/2020 sets the interest rate/margin in KPR subsidized financing at 5%, BTN Syariah as the implementing bank also complies with this. The problem that arises is how to use the interest system for subsidized mortgage financing at the BTN Syariah Semarang City and whether the subsidized mortgage financing is in accordance with Islamic law. This study aims to provide an explanation of the interest system in Islamic banks in mortgage financing. This study uses a Social Legal approach with a descriptive analytical research specification. The results obtained from this study are that BTN Syariah does not use an interest system in its financing, the profits obtained are only based on margins and subsidized mortgages at BTN Syariah have been based on the DSN MUI fatwa and are declared permissible to be implemented.Keywords: financing; KPR subsidy; BTN syariahAbstrakKeputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 242/KPTS/M/2020 menetapkan suku bunga/marjin dalam pembiayaan KPR Subsidi sebesar 5%, BTN Syariah sebagai bank pelaksana juga mematuhi hal tersebut. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana penggunaan sistem bunga pada pembiayaan KPR Subsidi di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Semarang dan apakah pembiayaan KPR Subsidi sudah sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai sistem bunga pada bank syariah dalam pembiayaan KPR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Social Legal dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah BTN Syariah tidak menggunakan sistem bunga pada pembiayaannya, keuntungan yang diperoleh hanya berdasarkan marjin dan KPR subsidi pada BTN Syariah telah berdasarkan fatwa DSN MUI dan dinyatakan diperbolehkan untuk dilaksanakan.Kata kunci: pembiayaan; KPR subsidi; BTN syariah]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan ]]>
<![CDATA[Jeanette Agire Medahalyusa]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.38358
<![CDATA[AbstractThe dispute case that occurred between Rugaya Hadadi (Wife/Plaintiff) and Achmad Zulfikar (Husband/Defendant) in the PN Decision Number 3/Pdt./2015/PN.Sos is a real example of misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) in Indonesia. The purpose of this study is to find out the judge's considerations in giving a decision on abuse of circumstances and the legal consequences of canceling an agreement caused by abuse of circumstances. The research method used is normative juridical. This research results that the dispute cases that occur are not defaults, but misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden). The legal consequence of canceling the agreement requested by the judge is the restoration of the right to claim compensation and other parties who have already received the achievement must return it.Keywords: cancellation of the agreement; abuse of circumstancesAbstrakKasus sengketa yang terjadi diantara Rugaya Hadadi (Istri/Penggugat) dan Achmad Zulfikar (Suami/Tergugat) pada Putusan PN Nomor 3/Pdt./2015/PN.Sos merupakan contoh riil terjadinya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap penyalahgunaan keadaan dan akibat hukum batalnya suatu perjanjian yang disebabkan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Metode penelitian yang digunakan adah yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa kasus sengketa yang terjadi bukanlah wanprestasi, melainkan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Akibat hukum dari pembatalan perjanjian yang dimintakan batal oleh Hakim adalah pemulihan hak untuk menuntut ganti rugi dan pihak lain yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikannya.Kata kunci: pembatalan perjanjian; penyalahgunaan keadaan]]>
<![CDATA[Jangka Waktu HGB Di Atas HPL Pasca PP No 18 Tahun 2021 ]]>
<![CDATA[Bella Krisita Alviola]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41477
<![CDATA[AbstractThe period and arrangements regarding the procedure for extending HGB above HPL are currently regulated in PP No. 18 of 2021. Any changes in the procedure for extending the term of HGB above HPL are considered to be out of sync and harmony. The purpose of the study was to determine the arrangement of the period of HGB over HPL after the enactment of PP No. 18 of 2021 and the suitability of setting the term of HGB above HPL in PP No. 18 of 2021 with the UUPA. The results obtained from this study are firstly the regulation regarding the period of HGB over HPL which is now regulated in PP No. 18 of 2021. Second, there is no synchronization between UUPA, UUCK, and PP No. 18 of 2021.Keywords: HGB; HPL; synchronization; harmonizationAbstrakJangka waktu dan pengaturan mengenai tata cara perpanjangan HGB diatas HPL saat ini diatur dalam PP No 18 Tahun 2021. Adanya perubahan mengenai tata cara perpanjangan jangka waktu HGB diatas HPL dianggap tidak sinkron dan harmonis. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan jangka waktu HGB di atas HPL pasca berlakunya PP No 18 Tahun 2021 dan kesesuaian pengaturan jangka waktu HGB di atas HPL dalam PP No 18 Tahun 2021 dengan UUPA. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama pengaturan mengenai jangka waktu HGB di atas HPL yang sekarang diatur dalam PP No 18 Tahun 2021. Kedua tidak ada sinkronisasi antara UUPA, UUCK, dan PP No 18 Tahun 2021Kata kunci: HGB; HPL; sinkronisasi; harmonisasi]]>
<![CDATA[Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Terhadap Notaris Wilayah Lampung ]]>
<![CDATA[Sarah Nabila]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.39009
<![CDATA[AbstractThe Regional Notary Honorary Council (MKNW) is a newly born institution based on Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions as an institution that replaces some of the powers that were previously the authority of the Regional Supervisory Council. This research was conducted aimed at finding out the stages of MKNW Lampung Province's decision making on the judicial process, and the role of Lampung Province MKNW when making decisions on the judicial process related to the tasks and notary positions. This research used juridical normative as its approach. The data source used primary and secondary data using primary legal material. The data collections used are field study and literature. Data processing is based on data selection, data clarification, systematic and logical data preparation. The results reveals that the decision-making procedure by the MKNW in call out the Notaries into the court is very helpful in the judicial process which runs more effective and more comprehensive. Judging from the 3 concepts of organizational effectiveness, the MKNW reveal that MKNW has an important role in the judicial process.Keywords: honorary council; notary public; justiceAbstrakMajelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) ialah sebuah lembaga yang baru lahir berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selaku lembaga yang mengganti sebagian kewenangan yang sebelumnya adalah kewenangan Majelis Pengawas Daerah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tahapan pengambilan keputusan MKNW Provinsi Lampung terhadap proses peradilan, dan peran MKNW Provinsi Lampung saat mengambil keputusan terhadap proses peradilan yang berhubungan pada tugas serta jabatan notaris. Penelitian berikut berjenis normatif atau penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data menggunakan studi lapangan serta kepustakaan. Pengolahan data dijalankan melalui penyeleksian data, klarifikasi, penyusunan data secara sistematis dan logis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa prosedur pengambilan keputusan oleh MKNW dalam pemanggilan Notaris ke dalam persidangan sangatlah membantu jalannya persidangan secara lebih efektif serta komprehensif. Dilihat dari 3 konsep keefektifan organisasi, secara menyeluruh MKNW memperlihatkan bahwa MKNW berperan penting pada proses peradilan.Kata kunci: majelis kehormatan; notaris; peradilan]]>
<![CDATA[Analisis Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Pada Pembangunan Aset Milik Daerah ]]>
<![CDATA[Ika Yuliyanti]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.42458
<![CDATA[AbstractThe inclusion of the private sector as investors in infrastructure development is nothing new in the BOT system. The purpose of this study examines the provisions of the BOT agreement and the position of the Regional Government in the BOT agreement. The method used is normative juridical, the data collection method uses secondary data which is analyzed qualitatively. The results of the study found that the arrangement of the BOT agreement between the local government and the private sector did not have a clear legal basis because the contracts made had different characteristics from private contracts in general. The government has a special position starting from the stage of formation, implementation and enforcement of the law because the government has two roles, namely on one side it adheres to the principles of private law and is domiciled as a subject of public law. In conclusion, the BOT agreement between the regional government and the private sector is an alternative in increasing regional development even though it does not yet have a clear legal basis. Suggestions from the conclusions above, namely the government needs to issue laws and regulations as a strong legal basis for the implementation of the BOT agreement.Keywords: build operate and transfer agreementAbstrakMasuknya pihak swasta sebagai investor dalam pembangunan infrastruktur bukan hal yang baru dalam sistem BOT. Tujuan penelitian ini meneliti tentang ketentuan perjanjian BOT dan kedudukan Pemerintah Daerah dalam perjanjian BOT. Metode yang digunakan yuridis normatif, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan perjanjian BOT antara pemerintah daerah dengan swasta belum memiliki dasar hukum yang jelas karena kontrak yang dibuat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kontrak privat pada umumnya. Pemerintah memiliki kedudukan yang istimewa mulai dari tahap pembentukan, pelaksanaan maupun penegakan hukum karena pemerintah memiliki dua peran yaitu satu sisi menganut prinsip hukum privat dan berkedudukan sebagai subyek hukum publik. Simpulan, Perjanjian BOT antara pemerintah Daerah dengan pihak Swasta merupakan alternatif dalam peningkatan Pembangunan Daerah meskipun belum memiliki dasar hukum yang jelas. Saran dari simpulan di atas, yaitu pemerintah perlu menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan perjanjian BOT.Kata kunci : perjanjian bagun guna serah]]>
<![CDATA[Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris ]]>
<![CDATA[M. Yoghi Pratama]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.42125
<![CDATA[AbstractThe notary's responsibilities related to the legal profession cannot be separated from the opinion that in carrying out his position he cannot be separated from the majesty of the law itself, so that a notary is required to be able to act and reflect in his service to the community. The purpose of this study is to determine the role of the Notary Supervisory Board in implementing the Notary Code of Ethics and the implementation of supervisory duties against Notaries by the Notary Supervisory Board. The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that the supervision carried out by the Regional Notary Supervisory Board must still exist because it plays a very important role in the process of fostering and supervising the performance of its members in order to minimize mistakes and violations in carrying out their duties in accordance with the code of ethics. The Supervisory Board has the authority to provide guidance and supervision to Notaries and to conduct examinations of alleged violations of behavior and implementation of the Notary's position.Keywords: notary supervisory board; code of ethicsAbstrakTanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tersebut tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharuskan bisa bertindak dan merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris itu tetap harus ada karena sangat berperan dalam proses pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja para anggotanya guna meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan kode etik. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.Kata kunci: majelis pengawas notaris; kode etik]]>
<![CDATA[Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Heni Nikita Ransa]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.40918
<![CDATA[AbstractForeigners domiciled in Indonesia need a residential house or a residence in the form of an apartment unit. Foreigners may own flats in Indonesia but with certain limitations in which the regulations regarding ownership of flats for foreigners have been updated. The purpose of this research is to find out how the ownership of condominium units is arranged and how the ownership restrictions are for foreigners in Indonesia. The results obtained are that the first owner of flats for foreigners in Indonesia is now regulated in the Job Creation Law, PP No. 18 of 2021, and Permen ATR/Head of BPN No. 29 of 2016. Both foreigners have flats in Indonesia which are limited to flats built-in on plots of land with Right of Use or Right of Building on state land, Right of Use or Right of Building on land Right of Management and Right of Use or Right of Building on land with Hak Milik and foreigners who have immigration documents such as visas, passports or residence permits issued by the competent authority.Keywords: foreign citizens; flats; ownershipAbstrakWNA yang berkedudukan di Indonesia membutuhkan rumah hunian atau rumah tinggal berupa satuan rumah susun. WNA boleh memiliki rumah susun di Indonesia tetapi dengan batasan-batasan tertentu yang mana pengaturan mengenai kepemilikan rumah susun bagi WNA sudah diperbaharui. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemilikan sarusun dan bagaimana pembatasan kepemilikannya bagi WNA di Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah pertama kepemilikan satuan rumah susun bagi WNA di Indonesia sekarang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PP No 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/Kepala BPN No 29 Tahun 2016. Kedua WNA memiliki satuan rumah susun di Indonesia sebatas rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah negara, Hak pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan dan Hak pakai atau Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Milik dan WNA yang mempunyai dokumen keimigrasian seperti visa, paspor atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.Kata kunci: WNA; sarusun; kepemilikan]]>
<![CDATA[Keotentikan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik ]]>
<![CDATA[Oktaviantin Intansari]]>;
<![CDATA[Edith Ratna]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41540
<![CDATA[AbstractAccording to Government Regulation Number 24 of 2016, Land Deed Making Officials are public officials who are permitted to carry out bona fide acts (Regarding Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulation of the Position of Land Transferors). The law must be dynamic with the development of society, in accordance with the development of the digital era, through Government Regulation Number 18 of 2021 which regulates land management, flats, and land registration units. Because it does not meet the transaction components in Government Regulation Number 18 of 2021 if it is related to the actual contract element in Article 1868 of the Civil Code, PPAT transactions carried out electronically cannot be classified as real contracts. This study aims to determine and examine the validity of the electronic PPAT contract. In this research, normative legal technique was chosen as the research method. According to the research results, electronic PPAT contracts cannot be considered as original contracts because they do not have original contract components as defined in Article 1868 of the Civil Code.Keyword: authentic; electronic; land deed officials.AbstrakMenurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016, Pejabat Pembuat akta Tanah adalah pejabat umum yang diizinkan untuk melakukan perbuatan yang bonafide (Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah). Hukum harus dinamis dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan perkembangan era digital, melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengelolaan pertanahan, rumah susun, dan satuan pendaftaran tanah. Karena tidak memenuhi komponen transaksi dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 jika dikaitkan dengan unsur kontrak yang sebenarnya dalam KUHPerdata Pasal 1868, transaksi PPAT yang dilakukan secara elektronik tidak dapat digolongkan sebagai kontrak nyata. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui dan mengkaji keabsahan kontrak PPAT elektronik. Dalam penelitian ini, teknik hukum normatif dipilih sebagai metode penelitian. Menurut hasil penelitian, kontrak PPAT elektronik tidak dapat dianggap sebagai kontrak asli karena tidak memiliki komponen kontrak asli sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1868 KUH Perdata.Kata kunci: elektronik; ppat; otentik.]]>
