NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
648 Documents
<![CDATA[Peran Notaris Dalam Antisipasi Perusahaan Pailit Di Era New Normal ]]>
<![CDATA[Alan Darusman]]>;
<![CDATA[Widhi Handoko]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.41234
<![CDATA[AbstractThe Covid-19 pandemi period is a difficult time. One of the real impacts that our economy has become chaotic because many companies are facing the threat of bankruptcy due to the temporary inactivity of their businesses. The problems raised in this article how government policies deal with the threat of bankruptcy experienced by companies and what is the role of notaries in anticipating bankrupt companies in the new normal era. The writing of this article uses the normative juridical method, which is to examine the law from an internal perspective with the object of research being the applicable legal norms with secondary data collection techniques. The results of this article include: First, the government issued several policies that companies can implement to minimize the occurrence of bankruptcy such as tax relief, restructuring. Second, the role of Notary in preventing companies from going bankrupt in the new normal era is to provide input on restructuring by looking at the capabilities the debtor, the agreement that has been approved of the restructuring can be written down by the Notary in an Authentic Deed, especially the Deed of Relaas concerning the Restructuring of the Company usually stated in the Minutes of the GMS.Keywords: notary; anticipation; bankruptcy; new normalAbstrakMasa pandemi Covid-19 merupakan masa sulit dan berat yang harus dijalani dengan penuh perjuangan. Dampak nyata salah satunya perekonomian kita menjadi kacau balau karena banyak perusahaan-perusahaan mengalami ancaman kepailitan akibat tidak beroperasinya usaha mereka untuk sementara waktu. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani ancaman pailit yang dialami perusahaan di era new normal serta bagaimana peran notaris dalam mengantisipasi perusahaan pailit di era new normal. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian norma hukum yang berlaku dengan teknik pengumpulan dari data sekunder. Hasil dari artikel ini meliputi: Pertama, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk diterapkan oleh perusahaan agar meminimalisir terjadinya kepailitan seperti keringanan pembayaran pajak, restrukturisasi, dan lain sebagainya. Kedua, peran Notaris didalam mencegah perusahaan pailit di era new normal adalah dengan memberikan masukan mengenai restrukturisasi dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh debitor, kesepakatan yang telah disetujui didalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut dapat dituangkan Notaris ke dalam Akta Autentik khususnya Akta Relaas mengenai restrukturisasi perusahaan yang biasanya dituangkan di dalam Berita Acara RUPS.Kata kunci: notaris; antisipasi; pailit; new normal]]>
<![CDATA[Arti Penting Pengaturan Franchise Dalam Sistem Tata Hukum Perdata Indonesia ]]>
<![CDATA[Anjelina Pratiwi]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.40069
<![CDATA[AbstractThe franchise system or cooperation in the field of franchising is a phenomenon that has been known for a long time in the business world. The purpose of research is to find out the importance of regulating the concept of franchise in Indonesian civil law. The type of research is normative juridical with a statutory approach, as well as related literature. The research specification is descriptive analytical and the data analysis technique uses qualitative analysis. The results of the study show that the development of the franchise concept is not only related to the brand alone, but contains various elements of the legal field that are interrelated both horizontally and vertically, so a new law is needed to be able to accommodate various developments that arise and can provide more comprehensive legal protection. and qualified, considering that there are various important aspects such as intellectual property rights, trademarks, copyrights to civil law itself.Keywords: franchise; civil law systemAbstrakSistem franchise atau kerja sama dalam bidang waralaba merupakan sebuah fenomena yang telah dikenal lama dalam bidang dunia bisnis. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui arti penting pengaturan konsep franchise dalam tata hukum perdata Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis dan teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan konsep franchise tidak hanya sekedar terkait dengan merek semata, namun terkandung berbagai unsur bidang hukum yang saling terkait baik secara horisontal dan vertikal, sehingga perlu sebuah peraturan peraturan perundang-undangan baru untuk dapat mengakomodir berbagai perkembangan yang timbul serta dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan mumpuni, mengingat terdapat berbagai aspek penting seperti HKI, merek, hak cipta hingga hukum perdata itu sendiri.Kata kunci: franchise; tata hukum perdata]]>
<![CDATA[Kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Mendapatkan Warta Simpulan Audit BPK ]]>
<![CDATA[Heni Tri Susilowati]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41166
<![CDATA[AbstractLaw Number 23 of 2014 Guidelines and Procedures for the Regional House of Representatives (DPRD) to receive a report on the results of the audit of the provincial government's financial audit by the Supreme Audit Agency. In receiving the BPK audit report based on Law Number 23 of 2014. The method of determining the sample is purposive sampling. The results showed that the authority of the Central Java Provincial DPRD in receiving reports on the results of the BPK audit was maximized. Lack of a recording process regarding regional assets, efforts to answer internal constraints, guided by legislation, holding discussions with the Governor, adding regulatory aspects, human resources, and information technology, imposing sanctions to committees that fail to record regional asset expenditures. The conclusion of this study is that the Central Java Provincial DPRD's authority in receiving BPK audit reports based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has been in accorsertace with the provisions of laws and regulations.Keywords: DPRD authority; report; audit finance AbstrakUndang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai Pedoman serta Tata Cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendapatkan warta simpulan pemeriksaan audit keuangan pemerintah provinsi dari BPK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan, hambatan, serta upaya pemerintah DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK sudah maksimal. Kurangnya proses penulisan mengenai aset daerah, upaya dari jawaban hambatan internal, berdasarkan pada perundang-undangan, melakukan diskusi bersama Gubernur, menambah aspek regulasi, SDM, serta teknologi informasi, memberi sanksi kepada anggota kerja yang lalai mencatat pengeluaran aset daerah. Artikel ini menyimpulkan bahwa DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam mendapatkan warta simpulan audit BPK berlandaskan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan.Kata kunci: kewenangan DPRD; warta; audit keuangan]]>
<![CDATA[Kompensasi Tanah Wakaf Dalam Pengadaan Tanah Untuk Tol Semarang Demak Seksi II ]]>
<![CDATA[Khaidar Alifika El Ula]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.44063
<![CDATA[AbstractThe need for land has increased since the intensity of development carried out by the government has increased, this is in contrast to the availability of land owned, land acquisition is an alternative that can be carried out by the government. The status of the land that was acquired is not only ownership rights but waqf land which is intended for the benefit of the people, land acquisition for the construction of the Semarang Demak toll road section II has areas of waqf land that are affected. The objective of this research is to find out the compensation arrangements for waqf land affected by land acquisition activities for section II of the Semarang Demak toll road and how compensation for waqf land is implemented in land acquisition activities for section II of the Semarang Demak toll road. The writing of this article uses a juridical empirical research method. Compensation arrangements for waqf land use a regent's decree in accordance with the Decree of the Governor of Central Java, and for the process itself it is carried out from a team formed by the Ministry of Religion of Demak Regency.Keywords: compensation; waqf; semarang-demak toll road.AbstrakKebutuhan tanah mengalami peningkatan sejak intensitas pembangunan yang terus dilakukan pemerintah mengalami peningkatan, hal ini bertolak belakang dengan ketersediaan tanah yang dimiliki, pembebasan tanah menjadi alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Status tanah yang dibebaskan tidak hanya kepemilikan secara hak milik akan tetapi tanah wakaf yang peruntukannya untuk kemaslahatan umat, pembebasan tanah untuk pembangunan tol Semarang Demak seksi II terdapat bidang tanah wakaf yang terkena. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaturan kompensasi tanah wakaf yang terkena kegiatan pembebasan tanah untuk tol Semarang Demak seksi II dan bagaimana pelaksanaan kompensasi tanah wakaf dalam kegiatan pengadaan tanah untuk tol Semarang Demak seksi II. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris. Pengaturan kompensasi tanah wakaf menggunakan surat keputusan bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jateng, dan untuk prosesnya sendiri dilakukan dari tim bentukan Kementerian Agama Kabupaten Demak.Kata kunci: kompensasi; wakaf; tol semarang demak.]]>
<![CDATA[Integritas Pengawasan Notaris Terhadap Calon Notaris Magang Dalam Pembuatan Akta Otentik ]]>
<![CDATA[Habibie Rahmatullah]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41803
<![CDATA[AbstractA Notary Deed is a State archive that must be protected to prevent it in accordance with the provisions of the applicable legislation. The research method used in this research is doctrinal research on law. Normative-empirical law (applied law research). The contents of this discussion are about whether the Notary is responsible for the deed made by the notary apprentice candidate in carrying out the position so that it is trusted by the wider community and how the notary implementation of the apprentice Notary candidate is to prevent the Notary deed being a secret in the cyber crime notary world, the provisions in Article 15 to Article 16A Law Number 02 concerning Notary Positions of 2014 Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions and based on provisions in Article 12 of the Indonesian Notary Association Regulation Number: 19/Perkum/INI/2019 concerning Internships, to avoid criminal sanctions Article 322 of the Criminal Code in accordance with the provisions of the Law on Information and Electronic Transactions in Article 6 of Law no. 11 of 2008 which states that so far the written form is identical with information and/or documents.Keywords: notary; prospective notary intern; regulation.AbstrakAkta Notaris adalah arsip Negara yang harus dilindungi untuk mencegah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan normatif-empiris (applied law research). Isi pembahasan ini mengenai apakah Notaris bertanggungjawab atas akta yang dibuat oleh calon notaris magang dalam mengemban jabatan sehingga dipercaya oleh masyarakat luas dan bagaimana implementasi notaris terhadap calon Notaris magang untuk mencegah akta Notaris yang menjadi rahasia dalam dunia cyber crime notary, ketentuan pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 16A Undang-Undang Nomor 02 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 19/Perkum/INI/2019 Tentang Magang, untuk menghindari sanksi pidana Pasal 322 KUHP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen.Kata kunci: notaris; calon notaris magang; peraturan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Batik Pekalongan Sebagai Produk Indikasi Geografis ]]>
<![CDATA[Dinda Prostina Nukfikhasari]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.44641
<![CDATA[AbstractRegistration of batik products into Geographical Indications (GI) is very important to prevent acts of abuse by other parties and guarantee protection from the use of GI that misleads the public as the geographical origin of an item. This study aims to determine and analyzes the potential of Batik Pekalongan to obtain Geographical Indication rights and the mechanism for registering batik as a geographical indication. The research approach used is normative juridical, with descriptive analytical research specifications. Data collection techniques in the form of literature study and documentation study. The data that has been collected was analyzed descriptively and normatively qualitatively. The results of this study are that Pekalongan batik has potential as a geographical indication (GI) product because it has fulfilled several elements inherent in geographical indication products including natural, human factors or a combination of both. Registration of Geographical Indications is carried out through an application as stipulated in Article 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 12 of 2019 that the application for geographical indication rights is carried out electronically or non-electronically.Keywords: potential; product; batik; geographical indicationAbstrakPendaftaran produk batik ke dalam Indikasi Geografis (IG) sangat penting untuk mencegah tindakan penyalahgunaan oleh pihak lain dan menjamin perlindungan dari penggunaan IG yang menyesatkan publik sebagai asal geografis suatu barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi Batik Pekalongan untuk memperoleh hak Indikasi Geografis dan mekanisme pendaftaran batik sebagai indikasi geografis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif secara normatif. Hasil penelitian ini yaitu batik Pekalongan memiliki potensi sebagai produk indikasi geografis (IG) karena sudah memenuhi beberapa unsur yang melekat pada produk indikasi geografis diantaranya yaitu faktor alam, manusia atau kombinasi keduanya. Pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan melalui permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 bahwa permohonan hak indikasi geografis dilakukan secara elektronik atau non elektronik.Kata kunci: potensi; produk; batik; indikasi geografis]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif ]]>
<![CDATA[Dita Dwinanta Garvania Tumangger]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41030
<![CDATA[AbstractGovernment Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration was made as a solution to minimize land disputes in Indonesia. One of them is the practice of making fictitious certificates caused by elements who commit land misappropriation or land mafia. This study aims to determine the mechanism of action of the land mafia and legal actions that can be taken by the government in overcoming cases of land mafia practices. The method of approach used in this study is normative juridic. The results of this study indicate the stages of the land mafia action are starting from the original owner getting a large down payment, then submitting the proof to a fake notary, the fake certificate by the counterfeiter submits the original owner while the original is handed over to the mafia, then the original certificate is submitted to a notary and fake PPAT, a notary takes care of the process of changing the name to the BPN which is then submitted to a notary, then handed over to the mafia, the mafia sells the original certificate and gets the money. Law enforcement carried out is forming land mafia movement groups and checking the authenticity of land certificates.Keywords: law enforcement; land mafia practices.AbstrakPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dibuat sebagai solusi meminimalisir permasalahan sengketa tanah di Indonesia. Salah satunya terjadinya praktek pembuatan sertifikat fiktif yang disebabkan oknum-oknum yang melakukan penyelewengan tanah atau mafia tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme aksi mafia tanah serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi kasus praktik mafia tanah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan alur aksi mafia tanah yaitu dimulai dari Pemilik asli mendapat uang muka dengan jumlah besar, kemudian menyerahkan sertifikat aslinya ke notaris palsu, sertifikat palsu oleh pemalsu sertifikat diserahkan ke pemilik asli sedangkan yang asli diserahkan kepada mafia, lalu sertifikat asli diserahkan mafia ke notaris dan/atau PPAT palsu, notaris mengurus proses balik nama ke BPN yang kemudian diserahkan lagi ke notaris, kemudian diserahkan ke mafia, mafia melakukan penggadaian atau menjual sertifikat asli dan mendapatkan uang. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan membentuk kelompok pemberantasan gerakan mafia tanah dan melakukan pengecekan keaslian terhadap sertipikat tanah.Kata kunci: penegakan hukum; praktik mafia tanah.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Peran Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan ]]>
<![CDATA[Lusiani Indah Puspita]]>;
<![CDATA[Ery Agus Priyono]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41146
<![CDATA[AbstractThe division of inheritance is often a problem in society, even though it has been regulated according to religious, customary and state laws. Various academic studies have been carried out but still have not had a significant impact. This study aims to determine of a notary in providing legal counseling and at the same time being a mediator in disputes over the distribution of inheritance. The method used is normative by analyzing the law and related literature. The conclusion in this study is that the notary makes an agreement to resolve the issue of inheritance distribution disputes and makes a Deed of Cancellation which contains the agreement of the heirs to cancel the Deed of Inheritance that has been made previously, then a new Deed of Inheritance is made. In this deed, illegitimate children who were not previously included in the heirs are listed as heirs with the appropriate share determined by law. The Deed of Peace is an agreement with the heirs to resolve the issue of inheritance disputes by agreeing, and dividing inheritance according to the law and the Deed of Agreement for the Waiver of Claims.Keywords: notary; dispute resolution; inheritance.AbstrakPembagian warisan sering menjadi persoalan dalam masyarakat, walaupun sudah diatur baik menurut hukum agama, adat maupun Negara. Berbagai kajian akademis sudah dilakukan tetapi tetap belum belum berdampak signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum dan sekaligus menjadi mediator dalam sengketa pembagian harta warisan. Metode yang digunakan adalah normatif dengan menganalisis undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah notaris membuatkan perjanjian untuk menyelesaikan persoalan sengketa pembagian waris dan membuatkan Akta Pembatalan yang berisi kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah pernah dibuat sebelumnya, selanjutnya dibuatkan Akta Pembagian Waris yang baru. Dalam akta ini anak luar kawin yang sebelumnya tidak dimasukkan dalam ahli waris, dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akta Perdamaian menjadi kesepakatan bersama ahli waris untuk menuntaskan persoalan sengketa waris melalui bermufakatan, dan membagi waris menurut undang-undang serta Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan.Kata kunci : notaris; penyelesaian sengketa; harta warisan]]>
<![CDATA[Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Luluk Septaniar Triyanita]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.39312
<![CDATA[AbstractAnalyzing children's rights after parents' divorce and the legal consequences for parents who are less responsible for caring for children, based on Law Number 16/2019 concerning Amendments to Law Number 1/1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. This study aims to analyze the perspective of Law No. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 and the Compilation of Islamic Law related to fulfilling child custody after divorce, as well as analyzing the legal consequences for divorced parents based on this Law for negligence in fulfilling children's rights. The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that Law No. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 clearly pays attention to fulfilling a number of children's rights properly, both in situations of intact husband and wife relationships and after divorce. There are consequences for parents who are negligent in the hadhanah obligation, with the implication of revoking the parent's control rights over the child. Keyword: due to divorce; children's rights; hadhanahAbstrakMenganalisis hak anak setelah perceraian orang tua dan konsekuensi hukum bagi orang tua yang kurang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16/2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait pemenuhan hak asuh anak setelah perceraian, serta menganalisis konsekuensi hukum bagi orang tua yang bercerai berdasarkan UU tersebut terhadap kelalaian dalam pemenuhan hak anak. Metode penelitian yang dipergunakan yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 dengan jelas memperhatikan pemenuhan sejumlah hak anak dengan baik, baik dalam situasi hubungan suami istri yang utuh maupun setelah bercerai. Terdapat konsekuensi bagi orang tua yang lalai dalam kewajiban hadhanah, dengan implikasi pencabutan hak penguasaan orang tua terhadap anak tersebut.Kata kunci: akibat perceraian; hak anak; hadhanah]]>
