NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
631 Documents
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BILA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TIDAK DI ROYA (STUDI PADA KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI PONTIANAK KALIMANTAN BARAT) ]]>
<![CDATA[Rita Hutagaol, Eva]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5684
<![CDATA[Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam praktik perkreditan masih ada dari para Debitor yang tidak melakukan Pencoretan (Roya) pada buku Daftar Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Akibat hukum dari debitor yang tidak melakukan perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut, sehingga karakter kebendaan seperti ‘droit de suite’ dan ‘hak preferen’ tidak melekat pada kreditor penerima fidusia. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan akta jaminan Fidusia di PT. BPR Bank Dana Wira Buana dan akibat hukum bagi penerima Fidusia terhadap akta jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia jika debitor wanprestasi. Dalam hal debitor wanprestasi, sedangkan objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, maka tidak lahir jaminan fidusia, dan apabila tidak lahir jaminan fidusia, maka perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian utang piutang biasa, sehingga kedudukan kreditor hanya sebagai kreditor konkuren. Perlindungan hukumnya bagi kreditor, apabila kreditor merasa dirugikan dan ingin menuntut piutangnya kembali, maka kreditor dapat menuntut berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE CABANG SEMARANG 2) ]]>
<![CDATA[LANGLANG BUANA, ARESTIKA]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5884
<![CDATA[Pembiayaan dilakukan PT. Bussan Auto Finance kepada masyarakat yang memerlukan kendaraan bermotor roda dua dengan sistem pembayaran angsuran. Terhadap jaminan guna pelunasan atas pembiayaan tersebut dibebankan jaminan secara fidusia (Das Sollen). Namun pada prakteknya ketiadaan akta perjanjian dan dengan tidak didaftarkannya Perjanjian fidusia, membuka peluang bagi konsumen untuk melakukan wanprestasi (Das Sein). Hal ini mengakibatkan munculnya kasus pengalihan objek jaminan fidusia di lembaga pembiayaan. Problem yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pendaftaran jaminan fidusia oleh PT. Bussan Auto Finance? dan bagaimana akibat hukum pengalihan objek jamian fidusia yang belum didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sedangkan Debitor wanprestasi serta bagaimana upaya penyelesaian sengketa apa yang muncul dalam hal jaminan fidusia tidak didaftarkan antara konsumen dengan PT. Bussan Auto Finance. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian ini bersifat deskriptis analistis. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif mengenai akibat hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia pada jaminan fidusia yang belum didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Hasil dari penelitian ini akhirnya menjelaskan bahwa jaminan Fidusia tidak didaftarkan oleh PT. BAF selain alasan ekonomis praktis dan Akibat hukum yang timbul apabila Jaminan Fidusia tidak didaftarkan yaitu pelanggaran terhadap perjanjian kredit, eksekusi langsung terhadap barang jaminan dari debitor adalah pidana, kondisi barang jaminan berubah akibat ulah debitor adalah pidana, pelelangan terhadap barang jaminan. Upaya dalam Penyelasaian Sengketa Dalam Hal Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan dapat dilakukan dengan musyawarah, mediasi dan pengadilan. Berdasarkan simpulan di atas penulis mengemukakan beberapa saran kepada lembaga pembiayaan dan masyarakat yang mengajukan kredit yaitu agar jaminan fidusia didaftarkan pada Lembaga Pendaftaran Fidusia untuk menjamin kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum maka hak – hak dan kewajiban antara kreditor dengan debitor dapat terlindungi oleh hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Karya Hasil Rekaman Suara Yang Dikonversi Dalam Bentuk Compact Discs (CD) ]]>
<![CDATA[Anjelfa, Ria]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (139.545 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v8i2.10268
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk Compact Disc (CD), selain itu juga mengetahui upaya penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hasil rekaman suara yang dikonversi dalam bentuk Compact Disc (CD). Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ini merupakan penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pembajakan hak cipta lagu atau musik terbagi dalam berbagai kategori yaitu Pirate, Couterfeit, dan Bootleging. Pelanggaran dalam bidang hak cipta lagu atau musik memberikan sanksi tegas baik dari segi sanksi pidana maupun sanksi perdata berupa ganti rugi. Oleh karenanya untuk memberantas masalah pembajakan hak cipta lagu atau musik tersebut dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam penegakkan hukumnya dengan bantuan dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan juga bea cukai. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. Â Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Compact Disc (CD), Hasil Rekaman Suara.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERBEDAAN DATA FISIK DALAM SERTIPIKAT DENGAN HASIL UKUR TERHADAP GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN PADANGSARI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG (Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-Solo) ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Dewi Hasmawaty]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (37.975 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v1i1.1128
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan solusi terhadap sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur menyangkut ganti rugi kepada masyarakat Padangsari dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan mengetahui hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur terhadap ganti rugi.    Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya adalah Deskriptif Analitis. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pemilik tanah di kelurahan Padangsari kota Semarang yang terkena dampak pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan Instansi yang terkait yaitu : Kantor Pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah, SATGAS, sedangkan sample dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang ditentukan secara purposive non random sampling. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dipakai kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur dilakukan dengan cara musyawarah dengan melaksanakan pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh panitia ukur, disaksikan oleh pemilik tanah dan tetangga yang tanahnya berbatasan. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian sengketa tersebut pada prinsipnya tidak ada masalah karena dapat diselesaikan dengan pengukuran ulang. Namun yang menjadi hambatan terletak dalam kesepakatan besarnya nilai ganti rugi dan kurangnya pemahaman dari masyarakat selaku pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah terhadap arti pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa terhadap perbedaan ukur terhadap ganti rugi kepada masyarakat Padangsari dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007.Kata Kunci : Perbedaan Data Fisik, Hasil Ukur dan Ganti RugiPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1128]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN (Studi Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Semarang) ]]>
<![CDATA[Zuhri, Nana Saptunah]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5707
<![CDATA[Salah satu produk perusahaan pembiayaan adalah Sewa Guna Usaha (Leasing) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance lense) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating lense). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012  perusahaan pembiayaan diwajibkan melakukan pembebanan jaminan fidusia dengan cara mendaftarnya di Kantor Pendaftaran Fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan ketentuan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Semarang dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan jaminan fidusia apabila tidak didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan ketentuan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Semarang berdasarkan PMK Nomor 130/PMK.010/2012 bersifat wajib dan apabila perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pelaksanaan jaminan fidusia yang tidak terdaftar adalah lemah, sehingga kreditor tidak dapat melakukan penarikan apabila terjadi wanprestasi atau keterlambatan atau itikad tidak baik dari pihak debitor.]]>
<![CDATA[Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif ]]>
<![CDATA[Utama, Kartika Widya]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (64.83 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v8i2.10259
<![CDATA[Abstract Government Administration Act has changed the public paradigm regarding the decree of the state administration which contains a grant or denial of an application for state administration. The granting of an administration application, now is a positive fictitious state. This article will discuss about what is the meaning of an administrative decision that are fictitious positive and it legal consequences by using legal research , reviewing rules related law . The advice from the author is there is a necessity to improve the standard of service from the official / State Administrative Agency in addressing the provisions on the Government Administration Act. Keywords: Decree, Administration, Fictive Positive Abstrak Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah merubah paradigma umum mengenai surat keputusan tata usaha negara, yang berisi suatu pengkabulan atau penolakan permohonan administrasi negara. Pengkabulan permohonan kini dapat bersifat fiktif positif. Artikel ini akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif dan akibat hukumnya dengan menggunakan metode legal research, yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang terkait. Saran yang diajukan adalah perlu peningkatan standar pelayanan dari Pejabat / Badan Tata Usaha Negara dalam menyikapi ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Tersebut. Kata kunci: Surat Keputusan, Administrasi Negara, Fiktif Positif]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN TEGAL ]]>
<![CDATA[Wulansari, Putri]]>;
<![CDATA[Wisnaeni, Fifiana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.143 KB)
|
DOI: 10.14710/nts.v12i1.23762
<![CDATA[Village Owned Enterprises or hereinafter abbreviated to BUMDes is a product of Act number 6 of 2014 about Village. The research in this thesis discusses problem of how the implementation of Law No. 2 of 2014 on the position of Notary in the making of the deed of establishment of BUMDes in Tegal Regency and what are the obstacles in the implementation of this. The method used in this research is empirical juridical with analytical descriptive research specification. The result of the research shows that the implementation of law number 2 year 2014 about the position of Notary in making the deed of establishment of BUMDes in Tegal Regency has not been implemented well, because BUMDes in Tegal Regency is still very new and still few in number, but BUMDes is not yet have a deed of incorporation of a business entity conducted in the presence of Notary. This happens because they do not know the benefits they get, they claim that the process of making the deed of establishment requires sufficient time long and costly.  Keywords: Village Owned Enterprise (BUMDes), Notary Public, Deed of Establishment AbstrakBadan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya dapat disingkat dengan BUMDes merupakan produk dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian dalam tesis ini membahas permasalahan mengenai bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta pendirian BUMDes di Kabupaten Tegal serta apa kendala dalam implementasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum dilaksanakan dengan baik, karena masih terbilang sangat baru dan masih sedikit jumlahnya, tetapi BUMDes tersebut belum ada yang memiliki akta pendirian badan usaha yang dilakukan di hadapan Notaris, karena mereka belum mengetahui keuntungan yang diperoleh dan proses pembuatan akta pendirian memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Notaris, Akta Pendirian]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN USAHA KECIL MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Cibingbin ]]>
<![CDATA[YULIYANTI, ADE]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v4i1.5698
<![CDATA[PENGEMBANGAN USAHA KECIL MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Cibingbin]]>
