cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 631 Documents
 6   7   8   9   10 
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG UJI MATERIL PASAL 2 AYAT (2) DAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SYAHRUL KHAIR, MUHAMMAD
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5898

Abstract

Keabsahan seorang anak, menurut Pasal 42 undang-undang perkawinan dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Das Sollen). Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sejak Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 , hubungan perdata anak luar kawin tersebut tidak lagi hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya saja tetapi juga kepada ayahnya dan keluarga ayahnya (Das Sein). Problem dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak luar kawin pasca keluarnya Putusan  Mahkamah Konstitusi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga anak luar kawin dapat memperoleh hak-hak keperdataannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta didapatkan begitu saja tetapi akan didapatkan melalui suatu penetapan pengadilan sebagai penetapan yang bersifat konkrit karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih bersifat abstrak, dan untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya perlu suatu Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan pada ayat (2) Pasal 43 tersebut, sehingga tatacara memperoleh hak-hak keperdataan yang dimaksud dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dapat diimplementasikan. Saran dari penelitian ini adalah agar perintah dapat membentuk peraturan khusus yang melindungi anak luar kawin terhadap harta warisan orang tuanya. Pemerintah harus mempertimbangkan kesejahteraan seseorang khususnya anak luar kawin tanpa membedakan status nya dalam pemerintahan.
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN POLA INTI PLASMA ANTARA PT. AGRO MAKMUR SENTOSA DENGAN PETERNAK DI KABUPATEN KENDAL Dianita, Cicilia P
Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.472 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i2.23461

Abstract

Abstract In an effort to realize the justice and prosperity, the government has urged people in all sectors good people business small business sector and big business sector is developing. One business sector developing in public among other venture on the farm. Business in breeding having still good if efforts have special attention from the government, and the intensive management can improve the welfare of farmers. Highlights the difficulty in this research: how the protection of the law the parties in the agreement on the core partnership between PT. Agro Makmur Sentosa with a rancher in Kabupaten Kendal, how the authority of the government in the agreement on the partnership of livestock enterprises. The methodology used is juridical empirical. The empirical juridical chosen for research this requires data-data in the field based on the fact that is then used to analyze and make inferences on a question. There are 2 the protection of the law plasma namely preventive and repressive measures.P erformed with the preparation of the guidelines law partnership, the creation of conducive climate, counseling, supervision, give our resolve or to give relief advocacy.I n running the authority in accordance with the law, health department for husbandry and animals are still less active to engage in supervising and to create farmers who is, they are too fixated on the regulation and tends to wait for such as in.  Keywords: Agreement Partnership, Breeders Partnership. Abstrak Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah mendorong masyarakat dalam semua sektor usaha rakyat baik sektor usaha kecil maupun sektor usaha besar yang kini sedang berkembang. Salah satu sektor usaha yang sedang berkembang dalam masyarakat antara lain usaha dibidang peternakan. Usaha di bidang peternakan memiliki prospek yang baik apabila usaha tersebut memperoleh perhatian khusus dari pemerintah, serta adanya suatu pengelolaan yang intensif dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimana Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Inti Plasma Antara PT. Agro Makmur Sentosa Dengan Peternak Di Kabupaten Kendal, Bagaimana Kewenangan Pemerintah Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Peternakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini memerlukan data-data yang ada di lapangan berdasarkan kenyataan yang ada yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Terdapat 2 perlindungan hukum plasma yaitu preventif dan represif. Dilakukan dengan penyiapan rambu-rambu hukum kemitraan, penciptaan iklim yang kondusif, pembimbingan, pengawasan, memberikan penyelesaiannya atau memberikan bantuan advokasi. Dalam menjalankan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan masih kurang aktif untuk terlibat dalam mengawasi dan membina peternak yang ada, mereka terlalu terpaku pada peraturan dan lebih banyak menunggu laporan yang masuk. Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Inti Plasma.
IMPLIKASI HABISNYA JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BAGI KREDITOR UNTUK MELAKSANAKAN EKSEKUSI Nuryati, Nuryati; Badriyah, Siti Malikhatun; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.72 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26904

Abstract

Menggugat Eksistensi Ikatan Notaris Indonesia sebagai Satu-satunya Wadah Organisasi Profesi Notaris di Indonesia dalam Proses Pengangkatan Calon Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Gusrita, Milla
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5689

Abstract

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris, namun  kenyataannya ada beberapa organisasi profesi notaris. Lagi pula pemerintah hanya mengakui Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi Notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil data penelitian dibahas secara deskriptif analitis, untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematik mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian adalah: 1). Eksistensi INI sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi notaris di Indonesia jika dianalisis dengan menggunakan stufenbautheorie, disimpulkan adanya ketidaksinkronisasi vertikal antara Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan Pasal 82 ayat (1) UUJN; 2) Pengaturan peran organisasi profesi notaris dalam proses pengangkatan calon notaris diatur pada Pasal 3 huruf f UUJN yang lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) huruf i juncto Pasal 2 ayat (2) huruf g tentang rekomendasi magang dan Pasal 2 ayat (2) huruf f tentang penyelenggaraan ujian kode etik, Permenkumham RI Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 sebagai persyaratan yang harus dilampirkan pada permohonan pengangkatan Notaris dengan tujuan dapat diangkat menjadi Notaris
Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) PERWITASARI, DITA
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5889

Abstract

Sistem hukum kewarisan Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dimana awalnya Islam menggunakan sistem kewarisan patrilineal, yang dapat mewaris hanya dari garis laki-laki saja, kemudian berkembang menjadi sistem kewarisan bilateral yang dicetuskan oleh Hazairin, dirasa cocok dengan apa yang tedapat di dalam Al-Quran. Dalam sistem kewarisan bilateral ini pun akhirnya dikenal istilah ahli waris pengganti, ahli waris yang memperoleh hak waris dikarenakan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. serta bagaimana pembagian waris ahli waris pengganti didasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok. Dalam menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi. Pembahasan yang lebih mendalam mengenai, ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Istilah ahli waris pengganti dalam Al-Quran disebut dengan mawali yang didasarkan penyebutannya dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 33, artinya Al-Quran pun mengakui dan dijelaskan walaupun tidak secara lengkap didalamnya bahwasanya terdapat ahli waris, yang disebut dengan ahli waris penganti. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun telah disebutkan pada Pasal 185 ayat 1, dimana pada dasarnya istilah ahli waris pengganti sama dengan mawali yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga permohonan penetapan yang diajukan untuk menetapkan ahli waris pengganti pun dikabulkan oleh pengadilan agama, karena dirasa telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memilki dasar hukum yang kuat. Saran dari penelitian ini adalah hendaknya terdapat unifikasi mengenai hukum  kewarisan nasional yang didalamnya termasuk hukum kewarisan Islam. Peraturan yang ada saat ini ditingkatkan menjadi undang-undang, dengan tidak lupa memperhatikan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadist untuk dijalankan serta ijtihad dari para ulama.
PEMBLOKIRAN BUKU TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PEMBELI BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Ibrahim, Filzah Azizah
Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.362 KB) | DOI: 10.14710/nts.v11i1.23124

Abstract

Abstract               Blocking of a book of certified land begins with a legal relationship between two or more parties involving the certificate as the object of the dispute. Losses experienced by one party in the process of buying and selling led to the application of blocking the book of land certificate to the office. The significance of this writing is to know and analyze the status of the Deed of Sale and Purchase Agreement in the process of blocking the land book by the buyer in the land office and the form of legal protection provided by the land office to the injured party due to buyer blocking based on the Deed of Sale and Purchase Agreement. The result of this research is the position of the sale and purchase binding agreement in the process of blocking the land book conducted by the buyer in the land office only as evidence of actual delivery and juridical delivery between the seller and buyer on the object of sale and purchase, not as an administrative requirement blocking at the land office. The Land Affairs Office provides legal protection by implementing the provisions of Article 125 and Article 126 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 by limiting the party who wishes to file a blocking request to the land office is a party with a strong legal basis to file the request for blocking in an effort defend that right so that it will not harm the other party. AbstrakPemblokiran buku tanah sertipikat diawali oleh suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melibatkan sertipikat sebagai obyek sengketa.Kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam proses jual beli memunculkan adanya permohonan pemblokiran buku tanah sertipikat ke kantor. Arti penting dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam proses pemblokiran buku tanah yang dilakukan pembeli pada kantor pertanahan dan  bentuk perlindungan hukum yang diberikan kantor pertanahan kepada pihak yang dirugikan karena pemblokiran oleh pembeli berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan akta perjanjian pengikatan jual beli dalam proses pemblokiran buku tanah yang dilakukan oleh pihak pembeli pada kantor pertanahan hanya sebagai alat bukti telah terjadinya penyerahan secara nyata dan penyerahan yuridis antara penjual dan pembeli atas objek jual beli, bukan sebagai persyaratan administratif permohonan pemblokiran pada kantor pertanahan. Kantor pertanahan memberikan perlindungan hukum dengan melaksanakan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan membatasi pihak yang ingin mengajukan permohonan blokir ke kantor pertanahan adalah pihak yang memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan blokir dalam upaya mempertahankan haknya tersebut sehingga tidak akan merugikan pihak lain.
ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARI’AH Chandra W., Hj. Eka
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5680

Abstract

Sistem bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan, secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad utama al-mudhorobah dan al-musyarokah, prinsip ini merupakan sistem yang menggantikan mekanis me penolakan atas bunga. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana ketentuan dari sistem bagi hasil, bagaimana Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam akad pembiayaan di Perbankan Syariah, serta apakah hambatan dari pelaksanaan sistem bagi hasil dan bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena penelitian ini menggunakan data primer berupa penelitian lapangan  dan data sekunder berupa penelitian kepustakaan guna menganalisis hubungan hukum atau peraturan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam akad pembiayaan pada bank syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif kwalitatif, data yang diperoleh dari perpustakaan kemudian dianalisis dengan prakteknya. Hasil penelitian produk syariah dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah pada kenyataannya bukanlah merupakan produk syariah unggulan, walaupun sebenarnya sistem bagi hasil ini merupakan karakteristik dari perbankan syariah itu sendiri, dalam praktek ketentuan sistem bagi hasil ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan masih banyak mengalami hambatan menyangkut persepsi masyarakat yang belum maksimal tentang sistem bagi hasil itu sendiri. Sehingga sistem ini belum dapat diterapkan secara maksimal dan mampu meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi nasional.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KOTA SEMARANG Paiman, Maman
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5712

Abstract

Perwakafan tanah sebelum diatur dalam Hukum Agraria Nasional pelaksanannya sangat sederhana yaitu cukup ditandai oleh adanya rasa kepercayaan dan terpenuhinya beberapa unsur dan syarat sesuai dengan ajaran hukum Islam, akibatnya sering tidak didaftarkan ke kantor pertanahan. Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kota Semarang  dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf tanah di Kota Semarang tidak dilaporkan ke kantor kecamatan. Salah satu kasus yang menarik adalah adanya sengketa tanah terhadap tanah wakaf yang sudah terbit sertipikat namun digugat oleh pihak lain yang memiliki Letter C. Pihak Kantor Urusan Agama tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan penyelesaian akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri semarang. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan perwakafan tanah di kota Semarang adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PP No. 28 Tahun  1977, sebagian surat-surat bukti hak tentang tanah itu sudah hilang dan kurang lengkap, kurangnya tenaga khusus pendaftaran tanah wakaf, adanya anggapan bahwa tanpa sertipikat pun, kedudukan tanah wakaf cukup kuat, serta masalah biaya pengurusan dan pendaftaran tanah. 
ASPEK YURIDIS HAPUSNYA HAK INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG MEREK (studi perkebunan lada) Elvita, Lola
Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.186 KB) | DOI: 10.14710/nts.v8i2.10264

Abstract

Indikasi geografis merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi. Dalam undang-undang merek yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2001 dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis telah dijelaskan secara garis besar perlindungan hukum indikasi geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum dengan hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal untuk lada putih asal Bangka belitung dengan Nama Muntok White Pepper. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Eksistensi lada di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, sebagai salah satu daerah penghasil lada yang terletak di kabupaten Bangka. Keberadaan kebun lada di desa tersebut semakin lama semakin berkurang. Apabila hal ini berlangsung terus menerus dan lada putih yang menjadi ciri di dalam Buku persyaratan sertifikat hak indikasi geografis menjadi hilang, maka hak indikasi geografis terhadap lada putih dapat berakhir perlindungannya. Perlindungan hak indikasi geografis tersebut berlangsung selama ciri /karakter dan kualitas yang menjadi dasar perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Diharapkan dengan adanya perlindungan hukum tersebut dapat meningkatkan perekonomian para petani dan membuat para petani tidak meninggalkan perkebunan lada sehingga lada putih tidak berakhir perlindungannya   Kata kunci :  Merek, Indikasi Geografis,  Lada Putih Muntok
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT KARENA ADANYA UNSUR PEMALSUAN Pratama, Arfian Nanda Yogi; Pujiono, Pujiono; Cahyaningtyas, Irma
Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.866 KB) | DOI: 10.14710/nts.v12i1.26874

Abstract

Page 8 of 64 | Total Record : 631

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue