Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

LAW REFORM

lawreform
Website

Published by Universitas Diponegoro

ISSN : 18584810 EISSN : 25808508 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

s a peer-reviewed journal published since 2005. This journal is published by the Master of Law, Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Semarang. LAW REFORM is published twice a year, in March and September. LAW REFORM publishes articles from research articles from scholars and experts around the world related to issues of national law reform with pure law or general law studies.

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2014)" : 10 Documents clear

KEBIJAKAN ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN Nofika Chilmiati
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan. Tujuan lainnya adalah kebijakan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menujukan bahwa Pertama,Kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan di wujudkan pemerintah melalui perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, Kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan yaitu The Prosedural Rights Model dan Sevice Model.Kata Kunci:Advokasi, Perempuan, anak, korban kekerasan.

Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk Corina Hidayah
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan sistem pemidanaan tindakpidana pembunuhan yang sedang berlaku saat ini. Tujuan lainnya adalah untukmenjelaskan kebijakan sistem pemidanaan tindak pidana pembunuhan pada masayang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridisnormative yang menitik beratkan pada sumber data sekunder. Analisa data disajikansecara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, Tidak terdapatpengertian maupun penjelasan mengenai tindak pidana Pembunuhan(Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk) dalam KUHP yang berlaku saat ini hanyasaja berdasarkan interpretasi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.Kedua, Para pembuat undang-undang agar dalam merumuskan mengenaiperumusan RKUHP terdapat penjelasan mengenai tindak pidana pembunuhandalam keadaan mabuk dengan mengadopsi atau merujuk pada perundangundanganyang terdapat dalam ketentuan Pasal mengenai tindak pidana dalamkeadaan mabuk dibeberapa negara lain, dengan menambahkan pada pasal 357konsep RUU KUHP yang semula hanya satu Pasal saja menjadi dua Pasal.Kata kunci:Kebijakan, pidana, pembunuhan, keadaan mabuk1 Mahasiswa

KEBIJAKAN APLIKASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG Ika Ratna Utami
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pelindungan kepada anak dalam suatu tindak pidana khusususnya tindak pidana narkotika menjadi hal yang sangat penting, anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap anak yang meakukan tindak pidana narkotika saat ini; juga menjelaskan kebijakan aplikasi ketentuan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dan mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta asas hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika saat ini masih menimbulkan kerancuan dalam penerapan peraturan perundang-undangan ke dalam praktek peradilan, karena tidak ada sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadilan anak. Diperlukan kajian perbandingan berbagai negara tentang pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika agar masa yang akan datang tidak menimbulkan kerancuan dalam praktek penerapan peraturan perundang-undangan di pengadilan.Kata Kunci: Kebijakan, Tindak Pidana, Narkotika Anak

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP KREDITOR PREFEREN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DIJAMINKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN Danik Gatot Kuswardani
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana hambatan pelaksanaan eksekusihak tanggungan apabila debitur dinyatakan pailit. (2) Bagaimanakah akibathukum dan kedudukan kreditor preferen pemegang hak tanggungan apabilaDebitor dinyatakan pailit. Metode Penelitian yang digunakan adalah metodependekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder.Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis.Sumber data yangdigunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasilpenelitianditemukan bahwa: 1. Hambatan dalam Pelaksanaan eksekusi haktanggungan dalam hal debitor dinyatakan pailit, antara lain adalah: (a) Debitorpailit tidak kooperatif; (b) Debitor beritikad buruk; (c) Kurangnya tenggang waktubagi kreditor Pemegang hak tanggungan; (d) sering terjadi persekongkolan antaradebitor yang beritikad buruk dengan kurator; (e) Ketidakprofesionalnya kuratordalam mengurus harta-harta debitor yang telah dinyatakan pailit. 2. Akibat hukumputusan pailit bagi kreditor preferen pemegang hak tanggungan apabila debitordinyatakan pailit adalah tetap dapat menjalankan haknya sebagai kreditorseparatis, seolah –olah tidak terjadi kepailitan, sebagaimana yang diatur dalamPasal 55 ayat (1 ) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang.Kata Kunci: Hak Tanggungan, Kepailitan, Pembayaran Utang

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK Dian Rahadian
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukumpidana dalam menanggulangi tindak pidana politik, serta kebijakan hukumpidananya di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupaperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundangundangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana politik identikdengan tindak pidana terhadap keamanan Negara yang diatur dalam Bab I BukuKedua KUHP. Sanksi pidana yang diformulasikan adalah pidana pokok berupaancaman pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, sedangkan sanksi pidanatambahan berupa pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusanhakim. Subjek tindak pidana politik yang dapat dipertanggungjawabkan hanyaorang/manusia saja. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidanapolitik di masa mendatang yaitu dalam konsep RUU KUHP, tindak pidanapolitik/tindak pidana terhadap keamanan Negara diatur pada Bab 1 Buku Kedua.Tindak pidana politik/tindak pidana terhadap keamanan Negara termasuk dalamdelik yang dipandang berat dan sangat berat/serius, sehingga subjek yang dapatdipertanggungjawabkan tidak hanya orang/manusia saja, bisa pula korporasiwalaupun tidak dirumuskan dalam pasal-pasalnya, melainkan diatur dalam aturanumum.Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana, Tindak pidana politik

OPTIMALISASI ASET HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) MILIK PERSEROAN TERBATAS DI DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Abdus Salam
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Putusan kepailitan menunjuk kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untukmewakili Perseroan Terbatas (PT) melakukan tindakan hukum menyangkut hartaPerseroan Terbatas (PT) untuk tujuan pemenuhan hak para Kreditornya. Di dalampraktek Kurator sangat terbatas di dalam melakukan tindakan hukum berkaitandengan aset tak berwujud khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milikperseroan terbatas. Padahal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset yangpaling potensial saat perseroan terabatas ada pada kegiatan usaha.Tujuan Penelitian ini adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik perusahaanperusahaanyang mengalami kepailitan masih akan dioptimalkan jika HakKekayaan Intelektual (HKI) tersebut mempunyai peran penting bagi perusahaanperusahaannya.Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal denganmenggunakan pendekatan ekonomi untuk menganalisis masalah hukum yangsedang diteliti. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa caramengoptimalkan aset kekayaan intelektual hanya bisa dilaksanakan selama tahapkelangsungan usaha.Kata Kunci : Perseroan Terbatas (PT), hukum kepailitan, Hak KekayaanIntelektual (HKI).1

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Dwi Khairawati
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang kebijakan hukumpidana terhadap pemberian grasi kepada terpidana narkoba pada saat ini dan danuga menganalisis kebijakan hukum pidana yang akan datang terhadap pemberiangrasi kepada terpidana narkoba dalam prespektif pembaharuan hukum pidana.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkajiatau menganalisis data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahanhukum sekunder. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan,yang selanjutnya di analisa dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitiandiketahui bahwa Pertama, Kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaanpemberian grasi kepada terpidana narkoba berlaku saat ini di Indonesia, antaralain: pemberian hak pengajuan permohonan grasi kepada Menteri Hukum danHAM dan Ketua Pengadilan tingkat I yang memutus perkara. Kedua, Kebijakanhukum pidana pemberian grasi kepada terpidana narkoba yag akan datang,mengenai mekanisme pemberian grasi bagi terpidana, ataupun mekanismepelaksanaan pengajuan grasi, kebijakan pertimbangan alasan pemberian grasihingga mendapatkan putusan, dapat dilihat dalam kajian perbandingan negaraasing (Amerika serikat, Filipina dan Kanada).Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Grasi, Narkoba

NASIONALISME PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Pemberdayaan BANI Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing) Ayu Atika Dewi
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian ini bertujuan mengupayakan terwujudnya nasionalisme dalam penyelesaiansengketa penamanam modal asing dengan memberdayakan BANI sebagai alternatiflembaga penyelesaian sengketa, dan juga menemukan hambatan-hambatan apa sajayang dihadapi dalam mengupayakan terwujudnya nasionalisme penyelesaiansengketa penanaman modal asing. Metode pendekatan yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yangdipergunakan penulis adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwaPertama,Upaya mewujudkan nasionalisme dengan menjadikan BANI lebih berdayasebagai lembaga penyelesaian sengketa penanaman modal asing dapat dilakukanmelalui perbaikan klausul penyelesaian sengketa penanaman modal asing yaitu pasal32 ayat (4) UU Penanaman Modal, meningkatkan kualitas arbiter BANI,Kedua,Hambatandalam mewujudkan nasionalisme penyelesaian sengketa dalampenanaman modal asing dengan memberdayakan BANI sebagai forum penyelesaiansengketa dibedakan dalam dua kelompok yaitu hambatan internal dan hambataneksternal. Hambatan internal berasal dari keadaan nasional berupa dasar hukum.Sedangkan hambatan eksternal berasal pihak luar negeri yang banyak mempengaruhipemerintah untuk menetapkan kebijakan dibanding kepentingan nasional.Kata kunci: Modal Asing, Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Badan ArbitraseNasional Indonesia1

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.8/4/PBI/2006 SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK GO PUBLIC Mujiburrahman Thontowi
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian tentang implementasi Good Corporate Governance (GCG)berdasarkan Peraturan Bank Indonesai (PBI) No 8/4/PBI/2006 tentangpelaksanaan GCG bagi Bank Umum mengankat tiga permasalahan. Pertama,pengaturan selfassessment GCG bagi bank umum berdasarkan PBI. Kedua,kendala dalam melakukan self assessment GCG.Ketiga, pemikiran upaya untukmengatasi kendala dalam melakukan self assessment GCG. Penelitian inimenggunakan metode yuridis empiris. Pengumpulan data sekunder dalampenelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumentasi.analisa datamenggunakan analisa data kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasemua bank harus menjalankan kegiatanusaha sesuai dengan prinsip prinsip yangterkandung dalam peraturan bank Indonesia. Implementasi GCG diperlukan agarperusahaan Perbankan dikelola secara amanah, efisien, professional dan tidakmerugikan kepentingan stakeholders.Self assessment GCG mendorong tegaknyaprinsip transparancy, accountability, responsibility, independence dan fairness.Kendala yang dihadapi oleh perusahaan perbankan saat melaksanakan selffassessment GCG bersifat internal dan external.Kata kunci:Peraturan Bank Indonesia, Good Corporate Governance, Go Public

UPAYA PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Bayangsari Wedhitami
LAW REFORM Vol 9, No 2 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Penelitian bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan ekspresi budayatradisional dengan melalui peraturan daerah. Secara spesifik ingin menjelaskanarti penting upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional, menjelaskankedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional danmenjelaskan materi muatan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresibudaya tradisional. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptifanalitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Ekspresi budaya tradisional perlumendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual. Upaya pemerintah untukmelindungi ekspresi budaya tradisional dapat dilakukan dengan membentukkebijakan perlindungan ekspresi budaya tradisional di daerah. Pentingnyapembentukan peraturan daerah perlindungan ekspresi budaya tradisional adalahsebagai kebijakan daerah yang melindungi hak kekayaan intelektual di bidangkebudayaan. Kedudukan peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budayatradisional sebagai kebijakan daerah terhadap perlindungan ekspresi budayatradisional harus tetap mengacu pada kerangka hukum hak kekayaan intelektualyang berlaku.Kata Kunci: Perlindungan, Ekspresi Budaya Tradisional, Peraturan Daerah

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2014 2014

Filter By Issues

All Issue Vol 21, No 2 (2025): Law Reform Vol 21, No 1 (2025) Vol 20, No 2 (2024) Vol 20, No 1 (2024) Vol 19, No 2 (2023) Vol 19, No 1 (2023) Vol 18, No 2 (2022) Vol 18, No 1 (2022) Vol 17, No 2 (2021) Vol 17, No 1 (2021) Vol 16, No 2 (2020) Vol 16, No 1 (2020) Vol 15, No 2 (2019) Vol 15, No 1 (2019) Vol 14, No 2 (2018) Vol 14, No 1 (2018) Vol 13, No 2 (2017) Vol 13, No 1 (2017) Vol 12, No 2 (2016) Vol 12, No 1 (2016) Vol 11, No 2 (2015) Vol 11, No 1 (2015) Vol 10, No 1 (2014) Vol 9, No 2 (2014) Vol 9, No 1 (2013) Vol 8, No 2 (2013) Vol 8, No 1 (2012) Vol 7, No 2 (2012) Vol 7, No 1 (2011) Vol 6, No 2 (2011) Vol 6, No 1 (2010) Vol 5, No 2 (2010) Vol 5, No 1 (2009) Vol 4, No 2 (2009) Vol 4, No 1 (2008) Vol 3, No 2 (2008) Vol 3, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2007) Vol 2, No 1 (2006) Vol 1, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA