cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+62248312419
Journal Mail Official
hukumprogresif@live.undip.ac.id
Editorial Address
Doctor of Law, Diponegoro University Imam Bardjo, SH. No.1, Semarang, Central Java, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Progresif
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 18580254     EISSN : 26556081     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Progressive Law journal is a container and pouring the idea of progressive legal thought. published 2 (two) times a year in April and October. Editors receive, edit and publish manuscripts that meet the requirements. Editors are not responsible for the content of published manuscripts.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024" : 7 Documents clear
PENEGAKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK PADA PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Muchlis, Ahmad
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.1.66-77

Abstract

Anak-anak perlu dilindungi karena mereka adalah penerus perjuangan bangsa. Tujuan Jaminan Perlindungan adalah untuk melindungi hak-hak anak dalam semua situasi, termasuk anak yang sedang dalam proses hukum. Konvensi Hak-Hak Anak oleh PBB tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, menganut prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, menggunakan pendekatan conceptual dan Statute. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana membutuhkan strategi peradilan pidana, yaitu intervensi minimal dari sistem peradilan pidana. Ini dilakukan melalui penyelesaian diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hak-hak anak harus diprioritaskan dan tidak boleh dikurangi, ini termasuk dalam implementasi diversifikasi dalam peradilan pidana anak Indonesia.
UNVEILING THE SHADOWLANDS: UNRAVELING THE COMPLEXITIES OF ILLICIT DRUG TRAFFICKING IN SOUTHEAST ASIA Himawan, Ludy
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.1.12-21

Abstract

The illicit drug trade continues to pose a significant risk in Southeast Asia because of its widespread impact, which can be seen in the lives of millions of people. Drugs are addictive and can have a negative impact on the physical and mental health of users if misused. In order to break free from the grip of this seedy underworld, it is essential to have regional collaboration, public awareness, and comprehensive approaches that target the underlying reasons for both the demand for and supply of drugs. This paper aims to show the dynamics of illicit drug trafficking in Southeast Asian countries. The main focus of this paper is to provide a brief overview of the current situation of illegal drug trade in the Southeast Asian region.
EKSISTENSI GOOD GOVERNANCE PRINCIPLE SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Utama, Kartika Widya
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.1.22-31

Abstract

Penganut positivisme hukum percaya bahwa perundang-undangan adalah hukum. Namun, pada kenyataannya, penerapan positivisme dalam hukum kontemporer ternyata menghambat pencarian kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hati nurani. Barrier-barrier prosedural yang dibuat oleh hukum sendiri menghalangi pencarian. Keadilan formal dan prosedur tidak mewakili atau memenuhi hati nurani. Kewenangan pejabat dan badan tata usaha negara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dalam hukum administrasi negara. Suatu pedoman moral diperlukan karena hukum positif tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat melalui pedoman moral. Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik akan dibahas dalam artikel ini, terutama setelah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi hukum.
INSENTIF PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK DI INDONESIA: TELAAH FUNGSI REDISTRIBUSI PADA MASA PANDEMI Budiharto, Teguh
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.1.32-44

Abstract

Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dan perlunya upaya untuk meminimalisir penyelewengan insentif pajak, maka perlu untuk menjawab permasalahan mengapa insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia berdasarkan fungsi redistribusi pajak dengan studi kasus pada masa pandemi Covid-19. Insentif pajak yang merupakan fasilitas atau bantuan yang diberikan oleh negara kepada orang pribadi dan badan yang telah melakukan kontribusi wajibnya berdasarkan undang-undang, selayaknya menjadi momentum bagi otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak para wajib pajak dan untuk menarik investasi asing. Berdasarkan studi literatur dan hukum positif, disimpulkan bahwa insentif pajak yang berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib harus didasarkan pada penguatan fungsi redistribusi pajak, sebagaimana fungsi tersebut dibangun oleh konsep keadilan distributif dan keadilan korektif.
PENGGUNAAN DRONE PENYERANG DALAM PEPERANGAN BERDASARKAN PRINSIP PEMBEDA HUKUM PERANG Hardinanto, Aris; Octaviarany, Viny
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.1.45-55

Abstract

Dunia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seperti penggunaan drone dalam peperangan. Ketentuan Article 23 Hague Convention IV 1907dan Article 35 Protocol Additional of The Geneva Convention 1949 mengatur batasan penggunaan senjata dalam perang. Kemudian terkait penggunaan drone yang dilengkapi dengan senjata menjadi menarik untuk diteliti, karena terjadi kekosongan hukum atas penggunaan drone tersebut. Selain itu, dipertanyakan apakah penggunaan drone ini sesuai dengan prinsip pembeda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif theoretical research. Hasil penelitian menyatakan bahwa drone memiliki kemampuan yang berbeda. Drone tipe Kargu dapat beroperasi secara semi-otonom maupun dikendalikan secara manual. Dan drone tipe MQ-Reaper dikendalikan oleh operator manusia. Penggunaan drone dalam peperangan tidak sesuai dengan prinsip pembeda karena beresiko melanggar prinsip pembeda serta melanggar hak penduduk sipil dan kombatan.
EMBRACING RESTORATIVE JUSTICE: A PATH TOWARDS EQUITABLE MEDIATION IN CRIMINAL CASES Agusta, Evelin Nur
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.1.56-65

Abstract

Mediation is a viable option in criminal cases, as it adheres to the principle of achieving a fair and equitable form of justice. Restorative justice is a process that aims to resolve criminal cases by incorporating the perpetrator, victim, perpetrator’s family, and other relevant parties. The goal is to collectively seek a fair conclusion that focuses on restoring the original condition rather than seeking revenge. This essay elucidates the imperative nature of utilising media in criminal cases to achieve restorative justice. Restorative justice has been adopted somewhat in general criminal cases by law enforcement. Execution of Restorative Justice. Furthermore, it aligns with the core principles of our nation, Pancasila, which emphasises the importance of equilibrium, unity, peaceful coexistence, equality, fraternity, and collective decision-making. If Restorative Justice is implemented appropriately, it aims to give the community a perception of justice and advantageous outcomes.
EFEKTIVITAS FUNGSI LAPAS: ANALISIS TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN NAPOLEON BONAPARTE TERHADAP MUHAMMAD KACE Hastono, Broto; Utama, Yos Johan; Yunanto, Yunanto
Jurnal Hukum Progresif Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.12.1.1-11

Abstract

Tulisan ini menganalisis secara sosiologi hukum kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace, merupakan permasalahan dalam tataran penegakan hukum khususnya mengenai fungsi Lapas. Penting untuk para petugas Lapas memahami tugas pokoknya yaitu menjalankan penegakan hukum terhadap Terpidana maupun Tahanan agar Lapas berfungsi sebagaimana mestinya. Ada 5 (lima) faktor yang dijadikan tolak ukur untuk mengetahui efektifitas fungsi Lapas yaitu faktor kaidah hukum, faktor fasilitas hukum, faktor aparat hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor budaya hukum. Sehingga apabila bisa disimpulkan bahwa efektifitas fungsi Lapas dalam kasus penganiayaan Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kace belum tercapai.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2024): Volume: 12/Nomor2/Oktober/2024 Vol 12, No 1 (2024): Volume: 12/Nomor1/April/2024 Vol 11, No 2 (2023): Volume: 11/Nomor2/Oktober/2023 Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022 Vol 10, No 1 (2022): Volume: 10/Nomor1/April/2022 Vol 9, No 2 (2021): Volume: 9/Nomor2/Oktober/2021 Vol 9, No 1 (2021): Volume: 9/Nomor1/April/2021 Vol 8, No 2 (2020): Volume: 8/Nomor2/Oktober/2020 Vol 8, No 1 (2020): Volume: 8/Nomor1/April/2020 Vol 7, No 2 (2019): Volume: 7/Nomor2/Oktober/2019 Vol 7, No 1 (2019): Volume: 7/Nomor1/April/2019 Vol 4, No 1 (2008): Volume: 4/Nomor1/April/2008 Vol 3, No 2 (2007): Volume: 3/Nomor2/Oktober/2007 Vol 3, No 1 (2007): Volume: 3/Nomor1/April/2007 Vol 2, No 2 (2006): Volume: 2/Nomor2/Oktober/2006 Vol 2, No 1 (2006): Volume: 2/Nomor1/April/2006 Vol 1, No 2 (2005): Volume: 1/Nomor2/Oktober/2005 Vol 1, No 1 (2005): Volume: 1/Nomor1/April/2005 More Issue