cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 1,018 Documents
 98   99   100   101   102 
FENOMENA VICTIM BLAMING PADA PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (ANALISIS TERHADAP PENURUNAN LAPORAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020) ARIS MUNANDAR
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena victim blaming pada perempuan korban tindak kekerasan merupakan bentuk diskriminasi gender terhadap perempuan, perempuan yang telah menjadi korban dari suatu tindakan kekerasan dapat disalahkan sebagai penyebab atas tindak kekerasan yang menimpanya, selain bersifat menyalahkan korban sebagai penyebab terjadinya suatu tindakan kekerasan, victim blaming juga membentuk pola pikir dan opini masyarakat untuk ikut melakukan hal yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena victim blaming pada perempuan korban tindak kekerasan di Kota Banda Aceh dan pengaruhnya terhadap penurunan laporan kasus kekerasan perempuan Kota Banda Aceh tahun 2020. Penelitian ini menggunakan landasan teoritis victim blaming. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena victim blaming yang terjadi pada perempuan korban tindak kekerasan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: korban menyalahkan dirinya sendiri,tidak adanya dukungan dari keluarga dan teman dekat korban, sistem peradilan dan sikap petugas tidak berpihak terhadap korban, budaya masyarakat yang diskriminasi terhadap perempuan, pemberitaan media yang tidak mempunyai perspektif korban, hukum dan kebijakan yang tidak berpihak terhadap korban . Faktor –faktor tersebut telah memberikan pengaruh besar kepada perempuan yang menjadi korban dari suatu tindakan kekerasan untuk melaporkan dan menyelesaikan kasus kekerasan yang menimpanya, sehingga banyak kasus kekerasan perempuan yang tidak terdata dan terselesaikan. Kata Kunci: Victim blaming, tindak kekerasan, perempuan, korban
Efektivitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Terhadap Aspek Infrastruktur Jalan Hajar Sharfina; Wais Alqarni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatar belakangi oleh pembangunan infrastruktur jalan di Aceh Besar masih tingginya tingkat kerusakan jalan, yang diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah  trafik dan tonase kendaraan yang melintasi luas jalan di Kabupaten Aceh Besar di atas kemampuan daya dukung jalan. Sehingga menyebabkan Infrastruktur jalan di Kabupaten Aceh Besar banyak yang berlubang dan tidak merata sehingga menyebabkan kecelakaan dan tergenangnya air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana efektivitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap aspek infrastruktur jalan serta hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Aceh Besar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas pelayanan publik, untuk mengukur efektivitas pelayanannya dapat di kaji melalui prinsip pelayanan publik berdasarkan Keputusan MENPAN Nomor 24 tahun 2013 yaitu aspek pelayanan, aspek keadilan (pemerataan), aspek keamanan dan kenyamanan, dan aspek biaya pelayanan, dan aspek kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik terhadap aspek infrastruktur jalan belum terlaksana secara efektif, hal ini dapat dilihat dari indikator prinsip pelayanan publik, aspek pelayanan, aspek keadilan (pemerataan), aspek keamanan dan kenyamanan, dan aspek biaya pelayanan, dan aspek kinerja pegawai masih belum efektif dikarenakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas tersebut. Sedangkan yang menjadi hambatan adalah anggaran yang dimiliki tidak memadai dan luas wilayah yg cukup luas. Oleh karena itu, diharapkan kepada Dinas PUPR agar dapat meningkatkan pelayanan perbaikan atau pemeliharaan jalan yang rusak. sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Efektivitas Pelayanan Publik, Infrastruktur Jalan, Kabupaten Aceh BesarABSTRACTThe background of this research is that the development of road infrastructure in Aceh Besar still has a high level of road damage, which is caused by several factors, one of which is the traffic and tonnage of vehicles crossing the road area in Aceh Besar District which is above the carrying capacity of the road. Thus causing the road infrastructure in Aceh Besar District to have many holes and not evenly distributed, causing accidents and stagnant water. This study aims to find out and explain how the effectiveness of the Aceh Besar District Government's public services is regarding aspects of road infrastructure and the obstacles faced by the Office of Public Works and Spatial Planning in Aceh Besar District. The theory used in this study is the effectiveness of public services, to measure the effectiveness of their services can be studied through the principles of public services based on the MENPAN Decree Number 24 of 2013, namely aspects of service, aspects of justice (equity), aspects of security and convenience, and aspects of service costs, and aspects of employee performance. This research uses descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the effectiveness of public services on aspects of road infrastructure has not been carried out effectively, this can be seen from the indicators of public service principles, service aspects, fairness aspects (equity), safety and comfort aspects, and service cost aspects, and performance aspects. employees are still not effective because there are still several obstacles faced by the agency. While the obstacles are the inadequate budget and the wide area. Therefore, it is hoped that the Public Works and Housing Agency can improve services for repair or maintenance of damaged roads. so as to improve the welfare of society.Keywords: Effectiveness of Public Services, Road Infrastructure, Aceh Besar District
ANALISIS UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI NANGGROE ACEH NUR HADITSAH
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partai Nanggroe Aceh mengalami konflik internal, PNA melaksanakan KLB dengan agenda utama menggantikan Irwandi Yusuf dari posisi ketua umum yang kemudian Irwandi Yusuf menetang pelaksanaan KLB dan hasil keputusan KLB Samsul Bahri terpilih sebagai ketua umum PNA sehingga berujung konflik internal dualisme kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penyelesaian konflik internal yang dilakukan oleh Partai Nanggroe Aceh dan dampak apa yang ditimbulkan akibat konflik internal Partai Nanggroe Aceh. Penelitian ini menggunakan Teori penahapan konflik, Teori pengaturan konflik, Teori partai politik dan Teori Citra. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian melalui wawancara dan studi pustaka untuk memperoleh semua data sekunder yang terdiri dari laporan dan dokumen penting lainnya yang diolah secara kualitatif untuk menghasilkan penjelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prakonflik diawali dengan kekosongan pemimpin ketua partai sehingga adanya pelaksanaan KLB, konfrontasi terjadi ketika Irwandi Yusuf melakukan pemberhentian terhadap Samsul Bahri, puncak krisis terjadi ketika kubu Samsul Bahri meminta Kanwil Kemenkumham untuk mengesahkan SK kepengurusan KLB tetapi Kawil Kemenkumham menolak untuk mengesahkan SK kepengurusan KLB, pascakonflik dilakukan kedua belah pihak melakukan penyelesaian konflik melalui proses peradilan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian konflik PNA sudah dilakukan dengan upaya perdamaian secara internal partai tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga dilakukan penyelesaian konflik PNA melalui proses peradilan hukum. Kata Kunci: Konflik Internal Partai, Dualisme kepemimpinan, Penyelesian konflik PNA.
Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Misnawati Misnawati; Nofriadi Nofriadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekitar 4 tahun belakang untuk penggunan narkoba di Kabupaten Pidie masih tinggi, namun bukan hanya pengguna tetapi juga pengedar dan bandar. Banyaknya peredaran narkoba di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya. Oleh karena itu untuk meningkatkan ketahanan dan kepedulian keluarga terhadap anak remaja tentang bahaya narkoba, serta menambah pengetahuan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kabupaten Pidie. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie (BNNK) menjalankan perannya untuk menanggulangi hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran yang telah dilaksanakan oleh BNNK Pidie, serta mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam menjalani perannya. Teori yang digunakan adalah teori Peran dengan indikatornya yaitu, bentuk peran dan komponen peran. Dan Teori Keluarga dengan indikatornya Fungsi Keluarga, Tujuan Dasar Keluarga, dan Peranan Keluarga Utuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah BNNK Pidie belum bisa melaksanakan perannya dengan maksimal, dibuktikan dengan masih maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Pidie. Kurangnya faktor pendukung berupa anggaran, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia, sehingga menjadi faktor penghambat BNNK Pidie dalam menjalankan perannya. Saran kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pidie agar lebih tegas dan cermat dalam menangani kasus narkoba ini, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan harus dengan persiapan yang maksimal, kemudian juga agar dapat mengusulkan penambahan anggaran dan SDM kepada BNN Pusat agar kegiatan-kegiatan dapat terselenggarakan dengan maksimal sehingga masyarakat akan lebih memahami tentang bahaya narkoba. Maka dari itu pemerintah juga diharapkan agar lebih memberi perhatian dalam menanggulangi kasus kejahatan narkoba yang sedang maraknya dan turut mendukung BNNK Pidie dalam pencegahan, penanggulangan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba khususnya pada remaja. The Role of the Pidie District National Narcotics Agency in Increasing Family Resilience Against Drug Abuse Cases Among Adolescents About 4 years ago, drug use in Pidie District was still high, but not only users but also dealers and dealers. The amount of drug trafficking in society and the magnitude of the negative impact as well as the economic losses and social losses it causes. Therefore to increase family resilience and concern for adolescents about the dangers of drugs, as well as increase family knowledge about drugs in adolescents in Pidie District. The Pidie District National Narcotics Agency is running it to deal with this. The purpose of this research is to find out the role that has been carried out by Pidie District National Narcotics Agency, and to find out what factors are hindering them in carrying it out. The theory used is role theory with its indicators, namely the form of the role and the components of the role. And Family Theory with its indicators Family Functions, Basic Family Goals, and Whole Family Roles. The method used in this research is descriptive qualitative method. The results of this study are that the Pidie District National Narcotics Agency has not been pursued optimally, as evidenced by the rampant drug trafficking in Pidie Regency. The lack of supporting factors in the form of a budget, community sensitivity and human resources, has become an inhibiting factor for the Pidie District National Narcotics Agency in carrying it out. Suggestions to the Pidie District National Narcotics Agency to be more assertive and careful in handling this drug case, and also for activities to be held with maximum preparation, then also to increase the budget and human resources for the Central BNN so that activities can be held maximally so that people will understand more about the dangers of drugs. Therefore, it is also hoped that the government will pay more attention to tackling cases of drug crimes that are currently rampant and also support the Pidie District National Narcotics Agency in preventing, controlling, eradicating and distributing illicit drugs, especially in adolescents.
POLEMIK KONFLIK POLITIK ANTARA GUBERNUR DAN DPR ACEH (STUDI KASUS PENGGUNAAN HAK INTERPELASI DPRA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH) AZHARI AZHARI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pada prinsipnya hak interpelasi merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap lembaga Legislatif, dimana dalam hal ini penggunaan hak interpelasi biasanya terjadi jika ada kebijakan yang dianggap oleh Legislatif bermasalah sehingga mengharuskan Eksekutif menjelaskannya. Di Aceh, DPRA selama masa pemerintahan Irwandi – Nova telah mengajukan sedikitnya sembilan kali interpelasi, ini menunjukkan bahwa ada polemik politik yang terjadi antara Eksekutif dan Legislatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab penggunaan hak interpelasi oleh DPRA terhadap Gubernur Aceh dan untuk mengetahui penyelesaian terhadap hak interpelasi DPRA terhadap Gubernur Aceh. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori tentang lembaga legislatif yang dikombinasikan dengan konsep anggaran. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab penggunaan hak interpelasi oleh DPRA terhadap Gubernur Aceh adalah a) kurangnya komunikasi dari Gubernur Aceh terhadap DPRA; b) buruknya tata kelola pemerintahan; c) dianggap melanggar aturan dan d) tarik ulur kepentingan. Sedangkan untuk penyelesaian terhadap hak interpelasi DPRA terhadap Gubernur Aceh adalah a) Gubernur menjawab pertanyaan DPRA; b) fokus pada aturan dasar anggaran dan RPJM. Kata Kunci: Polemik Politik, Legislatif, dan EksekutifABSTRACT In principle, the right of interpellation is an absolute right owned by every Legislative institution, where in this case the use of the right of interpellation usually occurs if there is a policy that the Legislature considers problematic so that it requires the Executive to explain it. In Aceh, the DPRA during the reign of Irwandi – Nova has proposed at least nine interpellations, this shows that there is a political polemic between the Executive and the Legislative. Therefore, this study aims to determine the cause of the use of the DPRA's interpellation right against the Aceh Governor and to find out the resolution of the DPRA's interpellation right to the Aceh Governor. To analyze these problems, this study uses the theory of the legislature combined with the concept of the budget. The research approach is using descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that the causes of the use of the right of interpellation by the DPRA against the Governor of Aceh are a) the lack of communication from the Governor of Aceh to the DPRA; b) poor governance; c) deemed to have violated the rules and d) tug of war interests. As for the settlement of the DPRA's interpellation rights against the Aceh Governor, a) the Governor answers questions from the DPRA; b) focus on basic budget and RPJM. Keywords: Political Polemic, Legislative, and Exekutive
PENGARUH PERILAKU KONSUMEN DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH Teuku Haswan Chalid; Deni Yanuar; Novi Susilawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The presence of the Covid-19 pandemic that has swept the world has not only had an impact on the economy, but has also had an impact on changes in consumer behavior in fulfilling basic needs thereby influencing consumer behavior. In addition, the Covid-19 pandemic has affected consumer decisions in purchasing primary, secondary and everyday products. This research is located in the city of Banda Aceh using a quantitative approach. This study uses a survey method in which the researcher asks several people about past or present beliefs, opinions, characteristics of an object and behavior. To determine the sample for the study, the researcher used the Slovin formula using a purposive sampling technique to get the result that consumer behavior (X) during the Covid-19 pandemic had an effect, this was evidenced by the acquisition of a significance value from the t test of 0.00 0.05. The results of the coefficient of determination obtained stated that consumer behavior (X) could explain the variance of the purchase decision variable (Y) during the Covid-19 pandemic by 19,5%, while the remaining 80.5% was explained by other variables not included in this study. It can be concluded that the consumer behavior variable (X) during the Covid-19 pandemic had a significant effect on purchasing decisions (Y) for the basic needs of the community  Banda Aceh City.Keywords: Covid-19 Pandemic, Consumer Behavior, Basic Needs
STRATEGI DINAS PARIWISATA ACEH SELATAN DALAM MEMPROMOSIKAN DESTINASI KREATIF ANJUNGAN TAPAK TUAN TAPA DALAM ANUGERAH PESONA INDONESIA 2021 Zaid Husain P
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anjungan Tapak Tuan Tapa merupakan bangunan yang bersifat tambahan yang berdekatan dengan situs Tapak Tuan Tapa, dalam rangka pengembangan objek wisata Pemerintah Aceh Selatan memasukkan Anjungan Tapak Tuan Tapa kedalam Nominasi API (Anugerah Pesona Indonesia) Award, dengan strategi yang digunakan oleh pemerintah Anjungan Tapak Tuan Tapa berhasil memenangkan API Award. Namun tindakan pemerintah yang untuk menunjukkan dan membanggakan Anjungan Tapak Tuan Tapa, berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di lapangan seperti tidak adanya kejelasan di dalam pengelolaan objek wisata hingga banyak fasilitas yang sudah rusak dan tidak layak untuk dipakai oleh wisatawan yang berkunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi Pemerintah dalam mengelola objek wisata dan kendala Pemerintah dalam mengelola objek wisata Anjungan Tapak Tuan Tapa. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dipilih oleh pemerintah dalam pengelolaan objek wisata Anjungan Tapak Tuan Tapa terbagi atas tiga jenis strategi yaitu pemberian edukasi kepada masyarakat, melakukan promosi berskala nasional dan melakukan penambahan dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan yang menjadi hambatan di dalam pengelolaan objek wisata Anjungan Tapak Tuan Tapa secara garis besar terbagi atas dua jenis hambatan yaitu tidak adanya pengelola yang profesional dan adanya permasalahan sosial yang terjadi di dalam pengelolaan Anjungan Tapak Tuan Tapa. Strategi pengelolaan pariwisata yang dimiliki oleh pemerintah secara besar terbagi atas tiga strategi yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat, melakukan promosi berskala nasional dan pembangunan serta penambahan infrastruktur. Hambatan di dalam pengelolaan Anjungan Tapak Tuan Tapa yaitu dari tidak adanya tenaga profesional dan permasalahan sosial yang dialami pada kawasan wisata Anjungan Tapak Tuan Tapa. Kata Kunci: Anjungan Tapak Tuan Tapa, Pariwisata.
Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial di Kabupaten Bener Meriah Tyas Ramadhana; Wais Alqarni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bupati Bener Meriah melalui Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Meskipun Peraturan Bupati telah dikeluarkan dan implementasinya telah berjalan untuk mengatur peneriman bantuan sosial, faktanya lmasih adal keluargal yangl memenuhi kriterial miskinl namun tidakl mendapatkan bantuanl sosial, melihat fenomena tersebut seharusnya permasalahan tersebut bisa diatasi akan tetapi ini menunjukkan belum merata proyeksi bantuan sosial dalam membantu masyarakat ekonomi menengah kebawah, dan akan berdampak dengan naiknya angka kemiskinan. Tujuan Penelitian, untuk mengetahui kebijakan Penggunaan Bantuan Sosial di Kabupaten Bener Meriah. Dan untuk mengetahui penggunaan bantuan sosial sudah terjalankan menurut Peraturan Bupati atau belum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,. Teori yang digunakan dalam penilitian ini ialah teori implementasi kebijakan publik dan data analisis melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini, menunjukkan pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Bener Meriah sudah sesuai dengan peraturan bupati karena bantaun sosial harus sesuai dengan kriteria penerima yang layak menerima bantuan sosial dan pihak dinas sosial sebagai aparatur yang memiliki wewenang dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Hambatan yang ditemui selama peraturan bupati nomor 134 tahun 2018 lebih menitik beratkan proses validasi data penerima yang belum valid dan pemerataan juga belum secara keseluruhan. Sehingga dalam mengatasi hal tersebut perlu upaya yang konkrit mulai proses pendistribusian data penerima yang baik sehingga penerima bantuan juga dapat menerima bantuan secara maksimal. Harapan dari penelitian ini upaya pembenahan perlu dilakukan baik dari sisi pendataan dan komunikasi pemerintah kabupaten hingga desa. Pemberian bantuan sosial juga perlu dievaluasi secara berkala agar tidak timbul permasalahan dari pemberian bantuan sosial, karena asas yang dipergunakan dalam bantuan sosial ialah keadilan yang bersosial.Judul B.Inggris : Implementation of Social Assistance Policy in Bener Meriah DistrictThe Regent of Bener Meriah through Regent Regulation Number 134 of 2018 concerning Procedures for Budgeting, Implementation and Administration, Accountability Reporting and Monitoring and Evaluation of Grants and Social Assistance for the Government of Bener Meriah Regency. Although the Regent's Regulation has been issued and its implementation has been running to regulate the receipt of social assistance, the fact is that there are still families who meet the poor criteria but do not get social assistance, seeing this phenomenon, the problem should be resolved, but this shows that the projection of social assistance has not been evenly distributed in helping the middle to lower economic community, and will have an impact on the increase in poverty. Research Objectives, to determine the policy of using social assistance in Bener Meriah Regency. And to find out whether the use of social assistance has been carried out according to the Regent's Regulation or not. This research uses a qualitative method using a descriptive qualitative approach. The theory used in this research is the theory of public policy implementation and data analysis through documentation and interviews. The results of this study show that the provision of social assistance provided by the Bener Meriah district government is in accordance with the regent's regulation and the social service as an apparatus that has the authority to provide social assistance to the community. The obstacles encountered during regent regulation number 134 of 2018 are more focused on the process of validating recipient data that is not yet valid and the distribution is also not entirely. So that in overcoming this, concrete efforts are needed to start the process of distributing good recipient data so that recipients can also receive maximum assistance. The hope of this research is that improvement efforts need to be made both in terms of data collection and communication from district to village governments. The provision of social assistance also needs to be evaluated regularly so that problems do not arise from the provision of social assistance, because the principle used in social assistance is social justice. 
PENINGKATAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN NARKOBA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus: Polres Kabupaten Gayo Lues) Annika Mardhatillah; Zulfan Zulfan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berjudul “Peningkatan Penggunaan dan Peredaran Narkoba di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Polres Kab. Gayo Lues).” Kehilangan pekerjaan menjadi celah bagi bandar untuk mengedarkan narkoba. Tuntutan  kebutuhan hidup yang tak bisa ditunda serta sulitnya mencari pekerjaan baru di masa pandemi Covid-19 ini membuat sebagian orang terpaksa menjerumuskan dirinya dalam lingkaran setan peredaran gelap narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan Peningkatan dan Peredaran Penggunaan Narkoba di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Polres Kab. Gayo Lues) dan untuk mengetahui alternatif solusi yang dilakukan pihak  berwajib dalam menangani aktivitas peningkatan dan peredaran narkoba pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Gayo Lues. Dalam menganalisis fenomena tersebut penelitian ini menggunakan teori kriminalisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil deskripsi meningkatnya peredaran narkoba di masa pandemi Covid-19 menjadi dua kali lipat, melebihi pada saat kondisi normal sebelum pandemi. Salah satu faktor penyebabnya adalah stress yang dialami seseorang akibat perubahan situasi sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Adapun alternatif solusi yang harus dilakukan pihak berwajib atau pemerintah dalam menangani aktivitas pengguna dan pengedaran narkoba ini adalah; promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan represif.Kata Kunci: Peningkatan Penggunaan, Peredaran Narkoba, Pandemi Covid-19NCREASING DRUGS DISTRIBUTION AND USE DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Case Study: Gayo Lues District Police)ABSTRACTThis research is entitled "Increasing the Use and Distribution of Drugs during the Covid-19 Pandemic (Case Study: Gayo Lues District Police)." Job loss is a loophole for dealers to distribute drugs. The demands for necessities of life that cannot be postponed and the difficulty of finding a new job during the Covid-19 pandemic have forced some people to plunge into the vicious circle of illicit drug trafficking. This study aims to find out what factors caused the Increase and Circulation of Drug Use during the Covid-19 Pandemic (Case Study: Gayo Lues District Police) and to find out alternative solutions carried out by the authorities in dealing with the increase and distribution of narcotics during the covid pandemic -19 in Gayo Lues Regency. In analyzing this phenomenon, this study uses the theory of criminalism. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques carried out by in-depth interviews, observation, and documentation. Based on the results of the description, the increase in drug trafficking during the Covid-19 pandemic has doubled, exceeding the normal conditions before the pandemic. One of the contributing factors is the stress experienced by a person due to changes in the social and economic situation due to the Covid-19 pandemic. The alternative solutions that must be carried out by the authorities or the government in dealing with the activities of drug users and distribution are; promotive, preventive, curative, rehabilitative and repressive.Keywords: Increased Use, Drug Trafficking, Covid-19 Pandemic
KONFLIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DENGAN MASYARAKAT GAMPONG PANDE TERHADAP PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH DI LOKASI CAGAR BUDAYA Tuanku Muhammad Fauzan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat Gampong Pande di landaskan adanya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah karena pambangunan tersebut berada pada lokasi cagar budaya, hal ini telah melanggar Undang-undang nomor. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pembangunan ini di bangun berdasarkan kebijakan kementrian PUPR yang melimpahkan kepada Kota Banda Aceh, penolakan terjadi pada tahun 2017 diakibatkan oleh pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang berada di atas cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadi konflik dan bagaimana manajemen konflik Pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat Gampong Pande. Penelitian ini menggunakan teori Konflik dan Manajemen konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif pengumpulan data dilakukan berdasarkan dengan wawancara dokumentasi observasi data yang kemudian akan di olah menggunakan teknik reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan instalasi pengolahan air limbah ini bukan hanya berada pada konflik cagar budaya tetapi terdapat konflik perbatasan, dampak pembangunan instalasi pengolahan air limbah ini kepada lingkungan, kesalahan komunikasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah desa, dan perbedaan tujuan pemerintah Kota Banda Aceh dengan masyarakat. Pemerintah Kota Banda Aceh sudah berdiskusi bersama masyarakat mengenai jalan keluar dari permasalahan ini akan tetapi hasil dari diskusi tersebut tidak mendapatkan win win solution. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dapat mengembalikan lokasi pembangunan dengan cara ditimbun kembali dan nisan di relokasi sesuai dengan titik awal penemuan sehingga tidak merusak cagar budaya dan juga tidak menghilangkan peninggalan cagar budaya, mengembalikan titik awal cagar budaya yang telah di pindahkan, menjadikan Gampong pande sebegai museum Bandar Aceh Darussalam karena Kota Banda Aceh sudah berusia 813 tahun, diharapkan pemerintah mendaftarkan cagar budaya berupa nisan kepada United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) agar dapat terjaga dan terus terlindungi. Kata Kunci : Konflik, Cagar Budaya, IPAL, Kota Banda Aceh, Gampong Pande.

Page 101 of 102 | Total Record : 1018

 98   99   100   101   102 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023 Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023 Vol 7, No 4 (2022): November 2022 Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022 Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 6, No 3 (2021): November 2021 Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021 Vol 5, No 1 (2020): Februari Vol 4, No 4 (2019): November 2019 Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019 Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019 Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 3, No 4 (2018): November 2018 Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018 Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018 Vol 3, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 2, No 4 (2017): November 2017 Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017 Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017 Vol 2, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 1, No 4 (2016): November 2016 More Issue