Garuda - Garba Rujukan Digital

Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Menjaga Mutu Pelayanan Publik Nurjannah Jannah; Rahmat Saleh
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.647 KB)

ABSTRAK Ombudsman RI Perwakilan Aceh merupakan lembaga pengawas pelayanan publik. Dalam menjalankan perannya, Ombudsman RI Perwakilan Aceh dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam menjaga mutu pelayanan publik. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kinerja karyawan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam menjaga mutu pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam menjaga mutu pelayanan publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori motivasi dalam lingkup komunikasi organisasi. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah kinerja Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam menjaga mutu pelayanan publik, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang bertugas pada instansi Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan mutu pelayanan yang diberikan Ombudsman Perwakilan Aceh terhadap masyarakat semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah masyarakat yang melapor yang mengindikasikan bahwa masyarakat semakin tahu akan hak-haknya atas pelayanan publik yang lebih baik. Produktivitas pelayanan yang diberikan di Ombudsman RI Perwakilan Aceh sesuai dengan ketentuan SOP. Para asisten Ombudsman RI Perwakilan Aceh berupaya untuk bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Namun pada pelaksanaannya, tidak semuanya bisa dilaksanakan sesuai dengan SOP, karena adanya sistem prioritas dalam menerima dan menyelesaikan laporan. Dalam melakukan penilaian kinerja karyawan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, setiap satu pekan sekali kepala perwakilan selalu melakukan evaluasi-evaluasi tentang penyelesaian laporan, sosialisasi dan pencegahan.Kata Kunci: Kinerja, Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Pelayanan PublikThe Performance of Regional Ombudsman of Indonesia in Aceh in Maintaining the Quality of Public ServicesABSTRACTRegional Ombudsman of Indonesia in Aceh is a public service supervisory agency. In carrying out its role, Regional Ombudsman of Indonesia in Aceh is required to indicate good performance in maintaining the quality of public services. The research question in this study is how the employees’ performance of the Regional Ombudsman of Indonesia in Aceh in maintaining the quality of public services. . This study aimed to find out how the employees’ performance of the Regional Ombudsman of Indonesia in Aceh in maintaining the quality of public services. The theory used in this study was motivation theory in the scope of organizational communication. The method used was qualitative descriptive. The object in this study was the performance of the Regional Ombudsman of Indonesia in Aceh in maintaining the quality of public services, while the subjects in this study were those who served in Regional Ombudsman of Indonesia in Aceh.Data were collected using interview technique. The results reveals the quality of services provided by the Regional Ombudsman of Indonesia in Aceh towards the community is getting better. This is indicated by the large number of people reporting public service problem indicating that the public is increasingly aware of their rights to better public services. The assistants of the Regional Ombudsman of Indonesia in Aceh are trying to work in accordance with the existing SOP. But in practice, not all of the reports can be carried out in accordance with the SOP, because of the priority system in receiving and completing reports In evaluating the performance of the employees of the Regional Ombudsman of Indonesia in Aceh, once every week the head of Representative Ombudsman always evaluates reports, socialization and prevention.Keywords: performance, Regional Ombudsman of Indonesia in Aceh, public services But in practice, not all of the reports can be carried out in accordance with the SOP, because of the priority system in receiving and completing reports. In evaluating the performance of the employees of the Regional Ombudsman of Indonesia in Aceh, once every week the head of Representative Ombudsman always evaluates reports, socialization and prevention. Keywords: performance, Regional Ombudsman of Indonesia in Aceh, public services

INTERAKSI SOSIAL ANTARA MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DENGAN MASYARAKAT ETNIS ACEH (Studi di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen) Zikri Zikri; Zakaria A. Jalil
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

ABSTRAK Etnis Tionghoa sudah menetap dan bermukim di Gampong Geudong-Geudong sejak tahun 60 – 70 an. Masyarakat Etnis Tionghoa menetap dengan masyarakat Etnis Aceh di Gampong Geudong-Geudong, yang memungkinkan terjadinya pencampuran budaya dari kedua etnis tersebut. Kondisi yang demikian sangat rawan menimbulkan konflik karena adanya perbenturan kebudayaan maupun kepentingan, namun sejauh ini di Gampong Geudong-Geudong belum pernah terjadi konflik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui interaksi sosial antara masyarakat Etnis Tionghoa dengan masyarakat Etnis Aceh di Gampong Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Interaksionisme Simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian berjumlah 6 orang informan. Teknik pengumpulan data dapat diperoleh melalui wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunnjukkan bahwa masyarakat setempat menerima kehadiran komunitas Tionghoa dalam pemukiman mereka. Mereka mencoba untuk menghindari hal-hal yang dapat memicu suasana yang tegang dengan komunitas Tionghoa. Dalam poin minoritas tidak terdapat perbedaan sikap yang diberikan kaum minoritas dengan kaum mayoriras maupun sebaliknya dalam hal komunikasi. Di samping itu juga masyarakat etnis Tionghoa dengan masyarakat etnis Aceh menjalin solidaritas yang tinggi dalam bermasyarakat.Kata Kunci : Interaksi Sosial, Etnis Tionghoa, Etnis AcehSocial Interaction Between Acehnese Ethnic and Chinese (study in Village of Geudong-Geudong sub-district of Kota Juang district of Bireuen)ABSTRACTChinese ethnicity has settled and settled in Geudong-Geudong Village since the 60's. The ethnic Chinese community settled with the ethnic Acehnese community in the Geudong-Geudong village, which allowed the mixing of cultures from the two ethnic groups. Such conditions are very prone to cause conflict because of the clash of cultures and interests, but so far there has never been a conflict in Geudong-Geudong Village. The purpose of this study is to determine the social interaction between ethnic Chinese communities and ethnic Acehnese communities in Geudong-Geudong Village, Juang City District, Bireuen District. The theory used in this study is the Symbolic Interactionism theory proposed by Herbert Blumer. This study used descriptive qualitative method. The research subjects were 6 informants. Data collection techniques can be obtained through in-depth interviews and documentation. The results of the study showed that the local community accepted the presence of the Chinese community in their settlements. They tried to avoid things that could trigger an atmosphere of tension with the Chinese community. In the minority point there are no differences in attitudes given by minorities with majorities or vice versa in terms of communication. In addition, ethnic Chinese communities with ethnic Acehnese have established high solidarity in society. Keywords: Social Interaction, Chinese Ethnicity, Ethnic AcehneseINTERAKSI SOSIAL ANTARA MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DENGAN MASYARAKAT ETNIS ACEH(Studi di Gampong Geudong-Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen)

Peranan Badan Reintegrasi Aceh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mantan Narapidana Politik GAM Tahun 2015-2017 Reza Fachri; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (23.795 KB)

ABSTRAK Badan Reintegrasi Aceh (BRA) merupakan sebuah lembaga yang menangani proses reintegrasi terhadap mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), narapidana politik, dan masyarakat korban konflik. BRA lahir berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 15 tahun 2005 tentang pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM atau Memorandum of Understanding, MoU Helsinki. Qanun Aceh Nomor 6 tahun2015 tentang BRA serta MoU Helsinki merupakan landasan pedoman BRA dalam menjalankan peranannya. Masalah yang kemudian muncul yaitu belum terealisasi sepenuhnya proses reintegrasi terhadap mantan narapidana politik GAM, hal ini dibuktikan dengan adanya demonstrasi dari mantan narapidana politik GAM yang berlangsung dari tahun 2016 sampai 2018 dengan tuntutan alokasi tanah, pekerjaan, dan jaminan sosial yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peranan BRA dan mengkaji hambatan BRA dalam meningkatkan kesejahteraan mantan narapidana politik GAM tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BRA dalam meningkatkan kesejahteraan mantan narapidana poltik GAM tahun 2015-2017 yaitu, pertama bantuan pemberdayaan ekonomi, kedua bantuan sosial, ketiga jaminan sosial bagi yang tidak mampu bekerja, kelima rehabilitasi fisik, mental, dan psikososial. Adapun juga hambatan BRA yaitu, pertama lemahnya sinergi antar lembaga, kedua belum tersedianya data yang valid, ketiga kendala penentuan kebutuhan strategis dan penyusunan perencanaan, keempat keterbatasan anggaran, kelima penyaluran bantuan belum transparan dan aspiratif, keenam tingginya nilai politis yang memperlihatkan sisi nepotisme, ketujuh lemahnya desain program yang dijalankan BRA. Disarankan dalam meningkatkan kesejahteraan mantan narapidana politik GAM hendaknya, Pemerintah RI agar mengucurkan anggaran untuk reintegrasi melalui APBN karena dana APBA belum sesuai dengan jumlah kebutuhan di lapangan, dan BRA segera merampungkan data base keseluruhan sasaran penerima bantuan, serta harus adanya perencanaan program yang tepat sasaran, diperlukannya evaluasi secara mendalam terhadap program yang sudah dijalankan sehingga tidak terjadi tumpang tindih bantuan agar sistem penyaluran bantuan transparan dan aspiratif.Kata Kunci : BRA, MoU Helsinki, ReintegrasiTHE ROLE OF ACEH REINTEGRATION BOARD IN IMPROVING THE WELFARE OF FORMERr GAM POLITICAL PRISONERS IN 2015-2017ABSTRACT The Aceh Reintegration Board (BRA) is an institution that handles the reintegration process of former Free Aceh Movement (GAM) combatants, political prisoners, and conflict-affected communities. BRA was established based on the President of the Republic of Indonesia (RI)’s Instruction Number 15 of2005 concerning the implementation of a memorandum of understanding between the Government of Indonesia and GAM or a Memorandum of Understanding, the Helsinki MoU. Aceh Qanun (Act) Number 6 of 2015 concerning BRA and the Helsinki MoU are the cornerstones of BRA's guidelines in carrying out its role. The problem that arises upon is it has not fully implementing the process of reintegration of GAM political prisoners, this is showed by the demonstration of GAM political prisoners who took place from 2016 to 2018 with demands for proper land allocation, employment and social security. This study aims to examine the role of the BRA and examine the obstacles of BRA to improve the welfare of former GAM political prisoners in 2015-2017. This research uses descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the role of BRA in improving the welfare of former GAM political prisoners in 2015-2017 was, firstly, economic empowerment assistance, secondly social assistance and third, social security for those who were unable to work, the fifth physical, mental, and psychosocial rehabilitation. The BRA barriers are, first, the lack of synergy between institutions, both the unavailability of valid data, then thirdly obstacles in determining strategic needs and planning, fourth lack of budget , fifth aid distributions are not transparent and aspirational, sixth high political intervention which shows nepotism, seventh weak design of programs runs by BRA. It is recommended that in improving the welfare of former GAM political prisoners, the Government of Indonesia should allocate a budget for reintegration through the State Budget (APBN) because Province Budget (APBA) funds are incompatible with the number of needs in the field, and BRA needs to immediately completes the database for all its beneficiaries, and program planning should be on targets, in-depth evaluation of the programs that have been underwent to avoid overlapping of aids. Thus, distribution system is transparent and aspirational.Keywords: BRA, MoU Helsinki, Reintegration

Peranan Lembaga Inspektorat Kabupaten Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Gampong Tahun 2015 (Studi Kasus Penyelewengan Dana Gampong di Gampong Blang Ara Kabupaten Bener Meriah) Abdul Karim Murtadha; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.919 KB)

ABSTRAKPada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyatakan pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada PKPT dan berkoordasi dengan camat, dalam pasal 35 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2014 menyebutkan inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan atas urusan pemerintahan daerah/gampong dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaran pembinaan daerah/gampong. Pada kenyataannya kepala Gampong Blang Ara Kabupaten Bener Meriah yang melakukan Penyelewengan dana gampong di mana masih ada pembangunan yang belum selesai yang kemudian uangnya diserap untuk kekayaan kepala gampong tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan penyelewengan dana gampong dan mengetahui faktor yang mempengaruhi penyelewengan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data Primer data diperoleh dari wawancara informan-informan dan data sekunder data yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, skripsi, dan tesis, perundang-undangan, dan bahan lainnya untuk memberikan informasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dalam pengawasan serta pembinaan berdasarkan peraturan yang berlaku belum terlaksana dengan baik, diantaranya pengawasan dalam bentuk evaluasi dalam tindak lanjut hasil-hasil pengawasan memberikan batas waktu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Standar Operasional Prosedur Inspektorat Kabupaten Bener Meriah yang belum optimal dijalankan. Faktor yang mempengaruhi dalam penyelewengan dana Gampong Blang Ara terkait pengawasan Inspektorat yaitu tidak adanya transparansi dalam penggunaan dana gampong di Gampong Blang Ara, dalam bentuk pengawasan tidak secara bertahap, dan tidak adanya pembinaan secara menyeluruh. Kesimpulan penelitian menunjukan pengawasan belum terlaksa dengan baik karena pengawasan inspektorat Kabupaten Bener Meriah hanya dalam akhir tahun dan tidak ada partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana gampongKata Kunci : Inspektorat, Pengawasan, Penyelewengan Dana GampongTHE ROLE OF DISTRICT INSPECTORATE INSTITUTION IN SUPERVISING THE GAMPONG’S (VILLAGE) FUND IN THE YEAR OF 2015 (A CASE STUDY OF MISAPPRORIATING FUNDS IN GAMPONG BLANG ARA, BENER MERIAH DISTRICT)ABSTRACTInspectorate has an important role in supervising and guiding the management of fund in a Gampong It is obvious because as in this case that there are still heads of Gampong such as Ikhsan Sari as the head of the Blang Ara Gampong, Bener Meriah Regency, who misappropriated the Gampong funds when there were still unfinished constructions, he then absorbed the money into the wealth of him as the Gampong Head. The purpose of this study was to determine the supervision of misappropriation of Gampong funds and find out the factors that influenced the fraud. This study uses a qualitative approach with the Primary method data obtained from conducting interview on the informants related to research and secondary data data obtained from documents, books, journals, theses, theses, legislation, and other materials to provide information in this study .The results showed that the role of the Inspectorate of Bener Meriah District in supervising and guiding, based on the prevailing regulations, had not been implemented properly, including supervising in the form of evaluation on the follow-up of supervision results, giving a deadline which was not in accordance with the applicable regulations and the Standard Operating Procedures of Inspectorate in Bener Meriah District, which was not yet optimally implemented. Factors influencing the misappropriation of the Blang Ara Gampong funds were related to the supervision of the Inspectorate. Those factors are the absence of transparency in the use of Gampong funds in Blang Ara Gampong, the supervision was not gradually held, and the absence of comprehensive guidance. In the guidance, it requires a strict warning and a clear guidance in in the use of Gampong funds. The conclusion of the study showed that supervision had not been properly implemented because the supervision of inspectorate in Bener Meriah District was only at the end of the year and there was no community participation in the management of Gampong funds.Keywords: Inspectorate, Supervision, Misappropriation of Gampong Funds

ANALISIS WACANA PEMBERITAAN PROSTITUSI ONLINE PADA HARIAN SERAMBI SERAMBI INDONESIA Luky Ana Arsa; Hamdani M.Syam
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (733.973 KB)

ANALISIS WACANA PEMBERITAAN PROSTITUSI ONLINE PADA HARIAN SERAMBI SERAMBI INDONESIAABSTRAKPenelitian dengan judul analisis wacana pemberitaan prostitusi online pada Harian Serambi Indonesia dilatarbelakangi oleh peristiwa penggrebekan sebuah jaringan prostitusi online yang digrebek di sebuah hotel yang berkawasan di Aceh Besar. Wacana pemberitaan prostitusi online yang terbit pada Harian Serambi Indonesia menjadi menarik untuk diteliti dengan menggunakan metode analisis wacana. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin melihat wacana berita terhadap aktor yang ditampilkan Harian Serambi Indonesia dalam pemberitaan prostitusi online. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan model analisis wacana Theo Van Leeuwen yang meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. Subjek penelitian dalam peristiwa ini adalah surat kabar Harian Serambi Indonesia dan objek yang digunakan dalam penelitian adalah pemberitaan tentang penggrebekan prostitusi online pada Harian Serambi Indonesia yang terbit pada 24, 25, 26, dan 27 Maret 2018. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pemberitaan tentang penggrebekan prostitusi online tersebut tefrdapat adanya pihak-pihak yang dimarjinalkan di dalam wacana berita yang pemaknaannya ditafsirkan oleh pihak dominan, bahkan ada pihak yang memang tidak bisa menafsirkan dirinya sendiri serta terdapat makna-makna yang tersembunyi dari tiap kata yang dibubuhkan redaksi untuk memarjinalkan pihak-pihak tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa analisis wacana Theo Van Leeuwen digunakan untuk menganalisis teks berita untuk melihat bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalam pemberitaan ditampilkan, apakah ia dimarjinalkan atau ditafsirkan oleh pihak dominan.Kata Kunci : Analisis Wacana, Prostitusi online, Theo Van Leeuwen Discourse Analysis of Online Prostutution on the Serambi Indonesia DailyABSTRACTThe study which entitled the discourse analysis of online prostitution reported on the Serambi Indonesia Daily was motivated by the raid of an online prostitution network raided in a hotel area in Aceh Besar. The discourse on online prostitution reporting published in Serambi Indonesia became interesting to study using a discourse analysis method. The purpose of this study was that researchers want to discover the news discourse on the actors presented by Serambi Indonesia Daily in the news of online prostitution. This study used a qualitative research approach with a discourse analysis method Theo Van Leeuwen examined how a group or a person was marginalized in a discourse. The research subject in this event was the Serambi Indonesia Daily newspaper, and the object used in the study was reporting on online prostitution raids on the Serambi Indonesia Daily published on 24, 25, 26, and March 27, 2018. The results of the research, the researchers discovered that there were parties who were marginalized in the news discourse whose meaning was interpreted by the dominant party, there were even parties who could not interpret themselves, and there were hidden meanings from each word affixed by the editor to marginalize certain parties. The conclusion from this research that Theo Van Leeuwen's discourse analysis can be used to analyze news texts to see how the actors involved in the news were displayed, whether they were marginalized or interpreted by the dominant party.Keywords: Discourse Analysis, News, Online Prostitution, Theo Van Leeuwen

Analisis Semiotika Representasi Feminisme Dalam Film Joy Raja Taris Rifky N
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.965 KB)

ABSTRAKPenelitian ini berjudul Analisis Semiotika Representasi Feminisme dalam Film Joy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi feminisme yang terkandung dalam berjudul Joy. Film Joy merupakan film yang diangkat dari kejadian nyata yang menceritakan perjalanan hidup sosok wanita biasa bernama Joy yang menjadi seorang pengusaha sukses. Teori yang digunakan adalah teori analisis semiotika Roland Barthes. Fokus penelitiannya adalah objek film, yaitu film Joy dengan memilih adegan-adegan gambar maupun percakapan antara pemeran film yang merepresentasikan nilai feminisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis semiotika dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menonton film Joy di laptop yang kemudian dilakukan pencatatan pada setiap adegan (scene) serta menangkap (capture) yang menunjukkan nilai-nilai feminisme. Setelah scene-scene ditentukan, selanjutnya dilakukan analisa menggunakan metode semiotika Roland Barthes. Terdapat tiga tahap untuk menganalisis objek menurut Roland Barthes yaitu tahap denotasi, konotasi, dan mitos. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa scene yang menunjukkan nilai-nilai feminisme, diantaranya yaitu wanita yang memiliki kekuatan, wanita memiliki ketangguhan, wanita memiliki jiwa sebagai sosok ibu yang menyayangi anaknya, wanita yang memiliki jiwa kepemimpinan Kata Kunci: Film Joy, Feminisme, Semiotika Roland Barthes ABSTRACTThis study entitled Semiotic Analysis About Feminism Representation in Joy Film. This study aims to know values about feminism in Joy Film. Joy is a film that based on an actual event that tells the journey of a woman’s life named Joy who managed to be a successful business woman. The theory used in this study is semiotic analysis of Roland Barthes. This study is focused on the object of the film which is the Joy Film by selecting scenes and dialogs that played by the film casts that shows the feminism values. The method that used in this study is the semiotic analysis with a descriptive qualitative approach. The data collecting method is done by watching the movie Joy on a laptop which is then, after finish doing the recording on every scene and captures those scenes which is showed the values of feminism. After scenes is determined, the next step is to do the semiotic analysis of Roland Barthes. There are three steps to analyze the object which are denotation, connotation and myth. The result of this study shows that there are scenes that shows the feminism values, which are woman who has strength, woman who has toughness, woman who has a mother heart who loves her kid and woman who has a leadership character.

PENGENTASAN KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur) Munandar Munandar; Dr. Mahmuddin, M. Si
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (799.482 KB)

Kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah kabupaten Aceh Timur dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Aceh Timur khususnya di Gampong Blang Uyok Kecamatan Julok dan juga memahami dampak dari program-program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat gampong tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dimana yang menjadi informan diperoleh dengan metode purposive sampling. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan teori kebijakan pemerintah. Data dikumpulkan dengan cara wawancara serta selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah (studi kasus di kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur) telah dilakukan secara masif dengan berbagai program dan berbasis pada prosedural kebijakan publik. Indikator pembuatan kebijakan publik yang dijelaskan didalam teori yaitu terbagi atas 5 tahapan : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Timur. Hal ini sesuai dengan perbandingan angka kemiskinan pada 2012 tercatat persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Timur sekitar 17.19% atau 65.374 jiwa dan lima tahun kemudian turun menjadi 15,25% atau 63.030 Jiwa pada 2017 (bps.go.id). Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan kemiskinan dalam lima tahunan kebelakang di Kabupaten Aceh Timur yang mencapai 1.94 % atau 2.344 Jiwa.POVERTY ALLEVIATION BY LOCAL GOVERNMENTS (Case study at Blang Uyok village in Julok district of East Aceh)Poverty is one of the diseases in the economy, so it must be cured or at least reduced. The problem of poverty is indeed a complex problem and is multidimensional. This study aims to find out how the efforts of the East Aceh district government in poverty alleviation in East Aceh district, especially in Blang Uyok Village, Julok Subdistrict and also understand the impact of poverty alleviation programs for the gampong community. This study uses a qualitative method with a type of descriptive research, where the informants are obtained by purposive sampling method. To analyze this research, researchers used government policy theory. Data was collected by means of interviews and literature studies, and then analyzed using a qualitative approach. The results of this study are efforts to alleviate poverty by the local government (a case study in the district of Julok, East Aceh Regency) has been carried out massively with various programs and based on procedural public policy. Indicators of public policy making are explained in theory, which are divided into 5 stages: agenda setting, policy formulation, policy adoption, policy implementation and policy evaluation conducted by the district government of East Aceh. This is in accordance with the comparison of poverty rates in 2012 where the percentage of poor people in East Aceh Regency was around 17.19% or 65,374 people and five years later it fell to 15.25% or 63,030 people in 2017 (bps.go.id). This figure shows a decline in poverty in the past five years in East Aceh District which reached 1.94% or 2,344 people. POVERTY ALLEVIATION BY LOCAL GOVERNMENTS(Case study at Blang Uyok village in Julok district of East Aceh)

Analisis Konstruksi Realitas Media tentang Berita Kasus Korupsi Gubernur Aceh di Harian Serambi Indonesia Uci Setiawan; Dr. Hamdani M. Syam, MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2095.267 KB)

ABSTRAK, Pada tanggal 03 Juli 2018 KPK menangkap beberapa pejabat pemerintah Aceh secara terpisah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menjadi salah satu pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap menyuap. Peristiwa ini tentu menarik perhatian banyak media, baik lokal, nasional maupun internasional. Serambi Indonesia merupakan salah satu media terbesar di Aceh yang ikut memuat berita terkait perkembangan kasus Irwandi Yusuf.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pemberitaan kasus korupsi Irwandi Yusuf di Harian Serambi Indonesia. Peneliti mengambil pemberitaan terkait kasus korupsi Irwandi Yusuf pada Edisi Juli 2018 di minggu pertama. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman, dengan menjabarkan bagaimana media lokal harian Serambi Indonesia membingkai atau mengkonstruksi berita melalui empat elemen, yaitu Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, dan Treatment Recommendation. Adapun masalah yang diangkat oleh Serambi Indonesia adalah terkait isu korupsi Irwandi Yusuf yang harus diperhatikan. Penyebabnya adalah Irwandi tertangkap tangan pada aksi OTT yang dilakukan oleh KPK. Adapun nilai moral yang disajikan berupa Irwandi sosok yang dikenal memiliki integritas tinggi dan dipercaya masyarakatAceh yang tidak mungkin terlibat kasus korupsi. Serambi Indonesia juga menawarkan penyelesaian dengan meminta kepada pembaca untuk tidak ikut menuding Irwandi bersalah sebelum pengadilan memutuskan secara hukum.Kata Kunci: Konstruksi Realitas Media, Analisis Framing, Harian Serambi Indonesia ANALYSIS OF MEDIA REALITY CONSTRUCTION ON NEWS CASE OF THE ACEH GOVERNOR'S CORRUPTION IN HARIAN SERAMBI INDONESIAABSTRACT, On July 3, 2018 the KPK arrested several Acehnese government officials separately in the Hand capture Operation (OTT). The Aceh Governor Irwandi Yusuf became one of the officials designated as a suspect by the KPK regarding bribery cases. This case certainly took attention of many media, both local, national and international. Serambi Indonesia is one of the largest media in Aceh which has included news related to the development of the Irwandi Yusuf case. This study aims to find out the form of reporting on the corruption case of Irwandi Yusuf in Serambi Indonesia Daily. The researcher took the news related to the corruption case of Irwandi Yusuf on the July 2018 Edition in the first week. The research approach used in this study is a descriptive qualitative approach. This research uses Robert N. Entman's framing analysis method, by describing how the local media in Serambi Indonesia framed or constructed the news through four elements, namely Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgment, and Treatment Recommendation. The problem raised by Serambi Indonesia was related to the issue of Irwandi Yusuf's corruption which must be considered. The reason was that Irwandi was caught in the act of OTT carried out by the KPK. The moral values are presented in the form of Irwandi who is known to have high integrity and is trusted by the Acehnese people who are unlikely to be involved in corruption cases. Serambi Indonesia also offered a solution asking the readers not to blame Irwandi before the court legally decided.Keyword: Construction Reality Media, Framing Analysis, Harian Serambi Indonesia.

Penerapan Good Governance Dalam Penyelenggaran Gampong Syari'ah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh Elia Saputri; Cut Maya Apritasari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.012 KB)

Pelaksanaan Gampong Syari’ah di Kota Banda Aceh didasari pada Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Gampong Syari’ah. Pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Banda Aceh menunjuk Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep sebagai model Gampong Syari’ah. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh dituntut mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan yang demokratis dari sisi Good Governance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip Good Governance dalam pembuatan keputusan peraturan-peraturan gampong syari’ah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep, dan untuk menganalisis temuan kasus yang mengarah pada tidak tercapainya Good Governance di kedua gampong. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori Good Governance dan teori Kebijakan Publik. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Gampong Syari’ah di Gampong Beurawe dan Gampong Lambaro Skep dalam penerapan sembilan prinsip Good Governance dinilai masih kurang efektif dan jauh dari harapan yang diinginkan. Pada penerapan Good Governance di kedua gampong syari’ah terdapat kendala dalam upaya pelaksanaannya yaitu kurang maksimalnya aspek pengawasan serta evaluasi dalam mengoptimalkan penerapan Good Governance. Kepada pemerintah kedua gampong yang dilabelkan Gampong Syari’ah harus lebih mandiri dalam pelaksanaan dan membuat program yang berbasis Syari’ah dimasing-masing gampong dan turut mengikutsertakan masyarakat didalamnya, diharapkan kepada pihak pemerintah untuk lebih memberikan perhatian serta dukungan kepada kedua gampong yang berlabel gampong syari’ah terkait untuk keberlangsungan gampong syari’ah ini kedepannya yang lebih baik lagi. Kata Kunci : Gampong Syari’ah, Prinsip Good Governance, Pemerintahan .

Penggunaan media sosial sebagai media eksistensi diri (studi kasus pada siswa sman 5 banda aceh) Drs. Zulfan M.Hum
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.523 KB)

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang penggunaan media sosial akun Instagram sebagai gaya eksistensi diri pada siswa SMAN 5 Banda Aceh. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Interaksionisme Simbolik oleh Herbert Blumer. Adapun informan penelitian 10 orang yang terdiri dari 2 orang guru dan 8 orang siswa SMAN 5 Banda Aceh. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa siswa yang menggunakan media sosial akun Instagram bukan hanya untuk memperoleh informasi semata, akan tetapi juga sebagai media untuk mengeksistensikan dirinya diluang waktu kosong sebagai hiburan dengan cara mengunggah foto dan video ke akun Instagram. Adapun gaya eksistensi diri siswa SMAN 5 Banda Aceh kelas XI dalam penggunaan media sosial di akun Instagram yaitu ingin di akui keberadaannya dengan cara mengunggah foto dan video di akun Instagram dengan berbagai momen dan tempat yang background-nya terlihat indah sebagai media eksistensi. Kata Kunci: Instagram, Foto, Eksistensi DiriThe Usage of Social Media as The Medium of Self-Existence(Study at SMAN 5 Banda Aceh Students)ABSTRACT This research intend to having some information about the usage of social media account (Instagram) as self-existence of student at SMAN 5 Banda Aceh. This research is using a descriptive-qualitative approach methods. It also using symbolic-interactionalism theory by Helbert Blummer. The samples of research consisting of 2 teachers and 8 at SMAN 5 Banda Aceh. The result of this research would concluded that the students who was using social media (Instagram) would not only obtain some information but also as a medium for expressing their lifestyle, during their free time as an entertainment by uploading photos or videos to Instagram. The style of existence of the students by using Instagram account that wants to be famous by uploading photos and videos with various moments and some place with beautiful view as a medium of existence. Keyword: Instagram, Photos, Self-Existence

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA