Garuda - Garba Rujukan Digital

Pola Pendidikan Anak Disabilitas Di SDLB Negeri Bambi Khairuni Ismu; Drs. Zulfan M.Hum
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.981 KB)

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pola pendidikan segregasi anak disabilitas di SDLB Bambi. Penelitian ini menggunakan teori interaksionalisme simbolik Geoge Herbert Mead yang memusatkan perhatiannya pada interaksi antara individu dan kelompok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan informannya yaitu kepala sekolah, guru-guru yang mengajar di SDLB Bambi, dan orangtua dari murid SDLB Bambi. Pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pola pendidikan segregasi terhadap anak disabilitas SDLB di dukung oleh para guru yang bersangkutan di sekolah karena model pembelajaran terhadap anak disabilitas akan disiapkan oleh guru sehingga anak disabilitas mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Model pembelajaran juga di susun secara dominan dan berdasarkan kepada kurikulum 13 (K-13). Anak disabilitas yang belajar di SDLB Negeri Bambi bukan hanya diajarkan dengan menggunakan pola pendidikan segregasi tetapi mereka juga mempunyai pola asuh dari orangtua. Hubungan pola pendidikan segregasi dengan pola asuh orangtua dari anak disabilitas sama-sama pempunyai cara pembelajaran dan pengasuhan tersendiri terhadap anak disabilitas. Hanya saja pola pendidikan segregasi diterapkan di lingkungan sekolah, sedangkan pola asuh orangtua diterapkan dirumahnya masing-masing. Pendidikan segregasi memberikan pengaruh terhadap pola asuh orangtua dari anak disabilitas. Karena melalui pendidikan segregasi yang berpengaruh terhadap pola asuh orangtua, orangtua bisa mengetaui kondisi belajar anak disabilitas ketika belajar di rumah dan orangtua bisa mendampingi dan melihat perkembangan belajar dan perubahan sikap dari anak disabilitasnya.Kata Kunci: Pola Pendidikan, Anak Disabilitas, GuruPattern of education for children with disabilities in SDLB BambiABSTRACTThe purpose of this study was to describe the segregation education pattern of children with disabilities in SDBB Bambi. This study uses Geoge Herbert Mead's symbolic interactionalism theory which focuses on the interaction between individuals and groups. This study used a qualitative approach, with informants namely principals, teachers teaching in SDLB Bambi, and parents of SDBB Bambi students. Data collection through in-depth interviews, observation, and documentation. Based on the results of the study, the segregation education pattern for children with SDLB disabilities was supported by the teachers concerned at school because the learning model for children with disabilities would be prepared by the teacher so that children with disabilities could interact with the social environment. The learning model is also arranged dominantly and is based on curriculum 13 (K-13). Disabled children who study at SDLB Bambi are not only taught by using segregation education patterns but they also have parenting from their parents. The relationship between segregation education patterns and parenting parents of disabled children both have their own ways of learning and care for children with disabilities. It's just that the segregation education pattern is applied in the school environment, while the parenting style is applied in their respective homes. Segregation education has an influence on parenting parents of children with disabilities. Because through segregation education that influences parenting, parents can know the learning conditions of children with disabilities when studying at home and parents can assist and see the development of learning and changes in attitudes of children with disabilities. Keywords: Patterns of Education, Children with Disabilities, Teachers

Pengaruh Pesan Imbauan Pemerintah Kota Banda Aceh Agar Tidak Melayani Pengemis Pada Tempat Umum Terhadap Sikap Masyarakat Kota Banda Aceh Doni Firmanda; Ade Irma
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini berjudul pengaruh pesan imbauan Pemerintah Kota Banda Aceh agar tidak melayani pengemis pada tempat umum terhadap sikap masyarakat Kota Banda Aceh. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh pesan imbauan Pemerintah Kota Banda Aceh agar tidak melayani pengemis pada tempat umum terhadap sikap masyarakat Kota Banda Aceh. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat Kota Banda Aceh yang berjumlah 244.463 orang. jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin presisi 10% dari jumlah populasi, maka besarnya sampel yang diambil adalah sebanyak 99 orang. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori penilaian sosial dengan pendekatan kuantitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang skala pengukurannya menggunakan skala likert dan diolah secara statistik dengan program SPSS 24.0 yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linear sederhana, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung adalah 6.786 dan nilai t tabel pada α 0,05 pada uji 2 sisi diketahui 1,894. Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu t hitung t tabel (6.7861,894) dengan nilai signifikansi (kurang dari 0,05) maka Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pesan imbauan Pemerintah Kota Banda Aceh agar tidak melayani pengemis pada tempat umum terhadap sikap masyarakat Kota Banda Aceh The Influence of Banning Regulated by Banda Aceh Muncipality Government of Not Giving Money To The Beggars In The Public Area Toward The Banda Aceh People Behaviour This research explores about the influence of banning regulated by Banda Aceh Muncipality Government of not giving money to the beggars in the public area toward the Banda Aceh people behaviour. This research aims to find out if there any influence of the banning towards the behaviour of Banda Aceh society. The population of this research is 244.463 of Banda Aceh citizens. The total sample if this study is determined by using slovin pecision formula in which 10% of the sample is taken from the total population. Therefore, the number of the sample taken was 99 respondents. The theory used in this research is the sosial judgement theory with quantitative approach. The primary data in this research was obtained through questionnaires with a Likert scale, and it was analyzed statistically using SPSS 24.0 program with validity, reliability, simple linear regression, hypothesis test. Based on the result of the research , it can be concluded that from the result of the hypothesis testing, it was obtained that the t-score is 6.786 and the t-table on a 0.05 on the two tail test is 1.894. Based on the hypothesis test criteria, the t-scoret-table (6.7861.894) with good value (less than 0.05), this Ha is accepted. Therefore,it is conncluded that there is an influence of Banda Aceh Municipality Government ban of not giving money to the beggars in the public area toward to Banda Aceh society behaviour

Pengaruh pemberitaanSerambinews.com tentang bayi meninggal di RSUD Singkil terhadap citra rumah sakit (studi pada masyarakat Desa Rimo-Aceh Singkil) Yayuk Miranti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1893.765 KB)

ABSTRAKPada tanggal 2 Januari 2018, RSUD Singkil diterpa pemberitaan tentang kematian bayi akibat tidak adanya keterampilan pemasangan infus di rumah sakit tersebut. Serambinews.com menjadi salah satu media yang mengangkat berita tersebut. Pemberitan tersebut membuat RSUD Singkil menjadi perhatian publik karena pertama kalinya RSUD Singkil diterpa berita negatif. Hal tersebut dapat mempengaruhi citra RSUD Singkil yang telah dibangun sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberitaan Serambinews.com tentang bayi meninggal di RSUD Singkil terhadap citra rumah sakit pada masyarakat desa Rimo, Aceh Singkil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agenda setting. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif kuantitatif. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 97 orang yang terpilih dengan menggunakan accidental sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS versi 21. Hasil uji hipotesis terdapat nilai thitung sebesar 3,694 sedangkan nilai ttabel 1,985 pada taraf signifikansi 5%. Hal ini berarti pemberitaan Serambinews.com tentang bayi meninggal di RSUD Singkil berpengaruh positif terhadap citra rumah sakit di mata masyarakat.Kata kunci: Kematian, Rumah Sakit Singkil, Pemberitaan, Citra. ABSTRACTOn January 2nd, 2018, news about the death of an infant at the Public Hospital of Singkil was circulated online. It was alleged that the improper installation of intravenous infusion caused the death of the infant. One of the newspapers which published such incident was Serambinews.com. The news drew the public attention to the Public Hospital of Singkil because it was the first time the hospital was hit by the negative news which may affect the public perception toward the hospital. The study aimed to find out about the effect of the news on the infant death at the Public Hospital of Singkil by Serambinews.com on the public perception in Desa Rimo toward the hospital in Aceh Singkil. The agenda-setting theory was used in the current study. The study is an explanative quantitative study. The number of samples in the study was 97 people selected using accidental sampling. The data were collected using the survey method by distributing questionnaires. The data were analyzed using simple linear regression with the statistical software, SPSS 21. The hypothesis test showed that the value for tcountwas 3.694 while for the valuettablewas 1.985 with the significance level of 5%. The results indicate that the news about infant death at the Public Hospital of Singkil significantly influenced the public perception toward the image of the hospital.Keywords: Infant death, Public Hospital of Singkil, News, Image.

Hak Politik Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada pemilu tahun 2019 Ikmal Fatra Maula; Ubaidullah, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.295 KB)

ABSTRAK Hak Politik merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia yang dijamin dan dihormati oleh Negara serta pemenuhannya menjadi tanggung jawab Negara, termasuk Narapidana yang belum dicabut hak politiknya. Sebagai Negara demokrasi Indonesia setiap lima tahun sekali menyelenggarakan pemilu dan setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam pemilihan. Namun, dalam penerapan Hak politik yang sesuai dengan konsep Demokrasi dan HAM belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini terbukti bahwasanya tidak ada pemilihan bagi Narapidana tahun 2019 di Rutan Kelas IIB Banda Aceh karena jumlah kertas surat suara tidak mencukupi, hal tersebut menyebabkan tidak bisa dilakukan pemilihan dan hak politik narapidana menjadi tidak dapat terpenuhi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk pemenuhan hak politik dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada pemilihan umum tahun 2019 di Aceh Besar. Penelitian ini berlangsung Di Rutan IIB Banda Aceh, adapun dalam penelitian ini menggunakan 2 teori atau konsep yaitu teori demokrasi dan konsep Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan yaitu Metode kualitatif yang bersifat deskriptif, semua data penelitian diperoleh dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan yang diyakini mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan untuk mendukung penelitian ini dilengkapi dengan berbagai referensi dengan cara membaca buku, jurnal, koran dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Rutan kelas IIB Banda Aceh tidak dilakukan pemilihan, padahal Daftar pemilihnya mencapai 210 orang sedangkan jumlah surat suara yang tersedia hanya 20 surat suara. Penyebabnya adalah KIP Aceh Besar sebagai penyelenggara pemilu tidak menyiapkan jumlah surat suara yang cukup, selain juga tidak disediakannya TPS khusus di Rutan, karena faktor-faktor itulah berdasarkan hasil koordinasi dan keputusan rapat maka pemilihan untuk narapidana di Rutan Kelas IIB Banda Aceh dibatalkan, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak politik narapidana walaupun sudah diupayakan sebelumnya. Kata kunci : Hak Politik, Narapidana, Pemilu, koordinasi.political rights of prisoners of state IIB Banda Aceh state prison in the 2019 election ABSTRACT Political rights are human rights owned by every human being and their fulfillment is the responsibility of the State, including prisoners whose political rights have not been revoked. As a democratic country, Indonesia holds elections every five years and every citizen has the right to participate in elections. However, the implementation of political rights in accordance with the concepts of Democracy and Human Rights has not yet been fully implemented properly, this proves that there is no election for 2019 Prisoners in the Class IIB Detention Center in Banda Aceh because the number of ballot papers is insufficient, this causes it to be unable election and political rights of prisoners are not fulfilled. The purpose of this research is to explain the form of fulfillment of political rights and what factors influence the 2019 general election in Aceh Besar. This research took place in Banda Aceh Prison IIB, while in this study using the theory of democracy and the concept of Human Rights. The method used is descriptive qualitative method, all research data obtained by collecting data through interviews, while to support this research is equipped with various references. The results showed that in the holding of the 2019 General Election in Banda Aceh Class II Detention Center, there was no election, even though the voter list reached 210 people while the number of ballots available was only 20 ballots. The reason is that the Aceh Besar KIP as the election organizer did not prepare sufficient ballots, as well as the absence of a special polling station in detention centers, because these factors were based on the results of coordination and meeting decisions, the election for prisoners in the Banda Aceh Class IIB Detention Center was canceled. keywords: Political Rights, Prisoners, Elections, coordination.

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS Anggi Afrilla; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.512 KB)

GOVERNMENT POLICY OF BANDA ACEH IN HIV AND AIDS PREVENTIONAnggi Afrilla[1]Ubaidullah[2](tokekaf18@gmail.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKPemerintah Kota Banda Aceh menciptakan misi pada urutan keempat ‘Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat’. Dengan ini hasil suatu proses arah sektor kesehatan di Kota Banda Aceh menurut visi secara umum adalah “Mewujudkan Kota Banda Aceh gemilang dalam Bingkai Syariah”. Misi urutan kesatu dinas kesehatan Kota Banda Aceh sebagai penanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, bermutu, mausiawi, adil merata, bermartabat dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan nilai-nilai islam. Saat ini Banda Aceh berada diperingkat teratas banyaknya kasus pengidap HIV AIDS di Aceh, Ironisnya jumlah kasus terus meningkat setiap tahunnya. Dinas Kesehatan Aceh mencatat sepanjang tahun 2017 ditemukan 133 kasus, diantaranya HIV 55 dan AIDS 78 di Banda Aceh ditemukan 23 kasus selanjutnya menyusul Aceh Utara dengan 18 kasus, Aceh Taming 18, Bireun 10 kasus, Pidie 6 kasus, Subulussalam 4 kasus, Aceh selatann 4 kasus, Langsa 5 kasus, Aceh Besar 3 kasus, Aceh tenggara 4 kasus dan Aceh Timur 6 kasus. Dalam kurun waktu dari 2004 – 2017 sudah sebanyak 1.300 kasus HIV AIDS yang menyerang warga Aceh. Sementara baru 630 orang baru dideteksi dan terbanyak masih tetap kota Banda Aceh sebanyak 77 Kasus. Artinya, masih ada separuh yang belum ditemukan dan tidak pernah datang atau konseling kepada Dinas Kesehatan setempat untuk menjalani pengobatan. Dilihat dari rentan usia yang terbanyak terjangkit virus itu berada di usia produktif antara 20 – 45 Tahun. Dalam Qanun Aceh No 11 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Ketertarikan penulis melakukan penelitian kebijakan pemerintah menanggulangi HIV AIDS karena untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus HIV AIDS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini hanya mengandalkan Qanun No 11. Namun upaya yang dilakukan pemerintah Aceh berjalan dengan sangat baik. Adapun Upaya yang dilakukan oleh pemerintah mengenai menanggulangi HIV AIDS yaitu dengan melakukan sosialisasi seperti Meningkatkan Kewaspadaan Universal di sarana pelayanan kesehatan, program penanggulangan VCT, sosialisasi pencegahan HIV AIDS di sekolah, dan pelayanan komunikasi publik. Kata Kunci : kebijakan pemerintah dan menanggulangi ABSTRACTThe government of Banda Aceh created a fourth “improving public health quality” mission. With this results a process of health sector in Banda Aceh according to the general vision is "to realize the city of Banda Aceh resounding in the Sharia frame". The mission of the health service in Banda Aceh is responsible for realizing the health services that are plenary, quality, Humane, equitable, dignified and environmentally sound by implementing Islamic values. Currently Banda Aceh is ranked in the top many cases of HIV-AIDS in Aceh, ironically the number of cases continues to increase annually. Aceh Health office records throughout the year 2017 found 133 cases, including HIV 55 and AIDS 78 in Banda Aceh found 23 subsequent cases following North Aceh with 18 cases, Aceh Taming 18, Bireun 10 cases, Pidie 6 cases, Subulussalam 4 cases, Aceh Selatann 4 cases, Langsa 5 cases, Aceh Besar 3 cases, Aceh Southeast 4 cases and East Aceh 6 cases. In the period from 2004 – 2017 already as many as 1,300 HIV AIDS cases that attacked Acehnese. While only 630 new people were detected and the most remained the city of Banda Aceh as much as 77 cases. That is, there are still half of the undiscovered and never come or counseling to the local health department to undergo treatment. Judging from the vulnerable age most infected the virus was in the productive age between 20 – 45 years. In the Qanun Aceh No. 11 year 2013 on social welfare. The author's interest in conducting government policy research tackles HIV AIDS because it is to know what policy the government is doing to handle HIV AIDS cases. The results showed that the current government policy relies only on Qanun No 11. But the efforts made by the Aceh government went very well. The Government's efforts on tackling HIV AIDS is by conducting socialization such as increasing Universal vigilance in health care facilities, VCT countermeasures programmes, socialization of HIV AIDS prevention in schools , and public communication services. Keywords: Government Policy And Tackling[1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing

TRANSPARENCY CONTRADICTION OF PUBLIC INFORMATION BETWEEN THE ACEHNESE GOVERNMENT OFFICER OF INFORMATION-DOCUMENTATION WITH AN INDICATION OF CORRUPTION IN ACEH Ashabul Chairi; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.127 KB)

The right of citizens to obtain information has been regulated in article 3 of Decree number 14, 2008 on Public Information Openness. The mandate of Law no. 14 of 2008 has been well implemented by the Aceh government by establishing the Main Information and Documentation Management Officer (PPID) of Aceh. The problem is Aceh through PPID Mainly has gained the best achievement in national level transparency category of public information but the level of indication of corruption is also high in Aceh. The better the level of transparency of public information of a region, the lower the number of corruption.The writing of this thesis aims to explain the performance of Aceh's main PPID in obtaining the best achievement at national level and to explain the relationship between transparency of public information of Aceh PPID with indication of corruption in Aceh. This study uses descriptive qualitative methods and the data collection was conducted through interview and library research.The results of the study show that the main PPID of Aceh is the preparation of Standard Operating Procedure (SOP), building the official website, coordinating and coaching for PPID assistant in related offices, and compiling public information list both in PPID Utama Aceh and also accompaniment in PPID helpers. The transparency of public information only works well in Aceh's main PPID, but not in the Aceh government as a whole.The conclusion is that the performance of PPID Utama Aceh has been maximal or good in implementing Decree number 14, 2008 so as to obtain the best performance at the national level. Achievement of transparency of public information acquired by Aceh's main PPID does not affect or can not suppress high levels of corruption indication in Aceh.Keywords: Good Governance, Transparency of Public Information, Corruption

Dampak Keberadaan PT. Medco E&P Malaka Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur Rahmayani Rahmayani; Zakaria A.Jalil
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.457 KB)

PT. Medco EP Malaka merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi dan eksplorasi migas dan saat ini beroperasi di Aceh Timur. Keberadaannya membawa dampak bagi masyarakat terutama yang bertempat tinggal di wilayah lingkar tambang seperti Desa Bandar Baro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak keberadaan PT. Medco EP Malaka terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Prosedur pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling, dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perubahan Sosial karya Piotr Sztompka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dampak langsung dan tidak langsung perusahaan terhadap masyarakat pada aspek sosial ekonomi. Adapun dampak sosial secara langsung diantaranya: peningkatan kualitas pendidikan di sekolah bidang pertanian dan peternakan yang merupakan salah satu bantuan dana CSR, serta adanya bantuan terhadap sarana publik. Sedangkan dampak ekonomi secara langsung yaitu: kesempatan kerja di perusahaan sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi dan pendapatan. Dampak secara tidak langsung yaitu: PT. MedcoEP Malaka memberikan kesempatan bagi pedagang untuk berjualan di sekitar wilayah tambang migas untuk menambah pendapatan.The Impact of PT.Medco EP Malacca existence on the socio-economic conditions of the community in Desa Bandar Baro Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh TimurPT. Medco EP Malacca is a company engaged in the production and exploration of oil and gas and is currently operating in East Aceh. Its existence has an impact on the community, especially those who live in mining areas such as the village of Bandar Baro. The purpose of this study is to examine the impact of the existence of PT. Medco EP Malacca on the socio-economic conditions of the community. This study uses a qualitative approach to the type of descriptive research. The sampling procedure uses purposive sampling technique, with data collection in the form of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques such as data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used in this study is the theory of Social Change by Piotr Sztompka. The results of this study indicate that there are direct and indirect impacts of the company on society on the socio-economic aspects. The direct social impacts include: improving the quality of education in schools in agriculture and animal husbandry which is one of the CSR funding assistance, as well as the assistance to public facilities. While the direct economic impact, namely: employment opportunities in companies so as to improve the level of economy and income. Indirect impacts, namely: PT. Medco EP Malacca provides opportunities for traders to sell around the oil and gas mining area to increase revenue.

PROSES TRANSISI POLITIK GERAKAN ACEH MERDEKA MENJADI PARTAI POLITIK LOKAL (Studi Kasus Lahirnya Partai Nanggroe Aceh) Rudy Aulianda Risky; Effendi Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.742 KB)

THE POLITICAL TRANSITION PROCESS OF THE FREE ACEH MOVEMENT BECOMES A LOCAL POLITICAL PARTY(Case Study of The Birth of a Nanggroe Aceh Party)Rudy Aulianda Risky[1]Dr. Effendi Hasan, MA[2](Rudy.a.risky@gmail.com, effendihasan23111@yahoo.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKKontestasi Pilgub di Aceh meninggalkan catatan penting dalam proses demokrasi. Setelah GAM menyatakan sikap untuk berdamai dengan pemerintah RI melalui nota kesepahaman MoU Helsinki untuk kemudian direalisasikannya butir-butir yang tertuang dalam MoU helsinki tersebut sebagai langkah konkrit komitmen perjanjian damai oleh pemerintah RI dan GAM. Langkah ini untuk selanjutnya diterjemahkan dengan dibentuknya AMM sebagai medium bagi GAM untuk bersalin format menjadi masyarakat sipil. Dari mulanya perjuangan berbasis senjata berubah menjadi perjuangan berbasis politik elektoral, tentunya hal tersebut juga tidak terlepas dari keistimewaan-keistimewaan khusus yang di dapat oleh Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). sebagai legalitas kekuatan hukum nota kesepahaman tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemberlakuan pertama kalinya jalur independent/perseorangan dalam kontestasi Pemilihan Umum di Indonesia, serta hadirnya Partai Politik Lokal yang diakui secara konstitusi yang sebelumnya belum pernah ada di Indonesia, hal ini menjadi catatan penting pada proses demokratisasi di Indonesia dan Aceh menjadi role modelnya. Kehadiran Partai Aceh juga menjadi katalisator bagi eks kombatan dalam mewujudkan cita-cita politik yang terbentuk pada era konflik. Namun belakangan lahirlah Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang juga besutan eks kombatan. Dan seiring waktu terjadi persaingan sengit antara PA dan PNA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang mendasari terbentuknya PNA dan untuk mengetahui Problematika apa yang dihadapi PNA selama proses transisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data skunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku dan bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang mendasari eks GAM membentuk Partai Nanggroe Aceh adalah karena faktor ketidakpuasan yang di alami Irwandi dkk. Hal ini di akibatkan karena tidak diusungnya Irwandi Yusuf oleh Partai Aceh pada Pilgub 2012 dan gagalnya Irwandi Yusuf pada Pilgub 2012 melalui jalur independen. Kemudian problematika yang dihadapi PNA dalam proses transisi adalah karena adanya sentimen yang dibangun di masyarakat tentang citra Irwandi dan eks GAM yang berafiliasi kepada Irwandi sebagai seorang penghianat, sehingga berimbas menjelang pemilu pertama PNA pada Pileg 2014 dengan banyak ditemuinya intimidasi fisik dan nonfisik terhadap kader PNA. Sehingga PNA dianggap partai lokal yang tidak aman untuk dimasuki. Kata Kunci : PNA, Transisi, eks GAM, Parlok, Aceh ABSTRACTThe contestation of gubernatorial election in Aceh had left an important notes in the democratic process. After GAM expressed the attitude to reconcile with the government of Indonesia through a memorandum of understanding MoU for the later realization of the items contained in the MoU as a concrete step Helsinki peace agreement commitment by the Indonesian government and GAM. This step is further translated by the establishment of the AMM as a medium for GAM in the process of being integrated back into the community as civil society. From the beginning the weapons-based struggle turned into an electoral politics-based struggle, surely it can not be separated from the special privileges achieved by the Province of Aceh which had been stated in Act No. 11 of 2006 on Governing Aceh (UUPA) which operates the clauses of the MoU. Based on this, the implementation of the first time independent path / individuals in contestation Election in Indonesia, and the presence of Local Political Parties recognized the constitution that did not previously exist in Indonesia, it is becoming important notes on the process of democratization in Indonesia and Aceh to be a role model, Presence The Aceh Party is also a catalyst for Ex-GAM Combatants in realizing the political ideals that formed in the era of conflict. But lately born The Nanggroe Aceh Party (PNA) are also made by former combatants. And over time there is fierce competition between PA and PNA. This study aims to find out what underlies the formation of PNA and to find out what problems faced by PNA during the transition process. The method used in this research is a qualitative research by applying a descriptive approach. The data were obtained through primary data sources and secondary data, the primary data were obtained through field research by conducting interview with some informants.The secondary data where obtained through the library research by collecting some related documents and books. The results of this research showed that the underlying GAM formed The Nanggroe Aceh Party was due to the dissatisfaction factor experienced by Irwandi et al. Irwandi Yusuf was not carried out by the Aceh Party in the gubernatorial election in 2012 and he also got failed through the independent line in the election. Then the problem faced by PNA in the transition process is due to the sentiments built in the community about the image of Irwandi and the former GAM affiliated with Irwandi as a traitor, so that it impacted towards the first PNA election in the 2014 legislative election with many physical and non-physical intimidation towards PNA cadres. So the PNA is considered a local party which is not safe to enter. Keywords: PNA, Transition, Ex-GAM Combatan, Local Party, Aceh [1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing

Penerapan Kode Etik Jurnalistik Berita Tindak Kekerasan pada Modusaceh.co Edisi 2018 Zora Azelia Prameswari Zain; Dr. Hamdani M. Syam, M.A
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKKode etik jurnalistik merupakan pedoman kerja bagi para jurnalis dalam menghasilkan sebuah berita. Penting bagi sebuah media untuk menerapkan kode etik jurnalistik secara baik. Terutama pada berita tindak kekerasan yang merupakan berita sensitif seperti pembunuhan, penganiyayaan, pemerkosaan, dan lainnya. Berita tindak kekerasan bila mengabaikan kaidah kode etik jurnalistik akan menimbulkan sadisme pada berita tersebut sehingga memberi dampak kengerian dan ketakutan pada pembaca. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah penerapan kode etik jurnalistik berita tindak kekerasan pada Modusaceh.co edisi 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi. Analisis dilakukan pada sampel sebanyak 61 berita tindak kekerasan dengan menggunakan rumus Holsty. Dari rumus tersebut diperoleh uji reliabilitas antar-coder dengan tingkat reliabel sebesar 0,98. Berdasarkan hasil analisis juga didapat bahwa Modusaceh.co telah menerapkan kode etik jurnalistik dengan masing-masing penerapan tiap pasal sebagai berikut: pasal 3 sebesar 96,17%, pasal 4 sebesar 84,42%, pasal 5 sebesar 99,18%, pasal 8 sebesar 100%, dan pasal 9 sebesar 100%. Penelitian ini juga dikaitkan dengan teori hirarki pengaruh media oleh Shoemaker dan Reese, dan diperoleh yang memperngaruhi Modusaceh.co sehingga mampu menerapkan kode etik jurnalistik adalah faktor individu jurnalisnya yang memperoleh pelatihan jurnalistik sebelum bekerja, dan juga faktor rutinitas media yaitu proses seleksi berita di Modusaceh.co yang melalui beberapa tahap, yaitu validasi, verifikasi, akurasi, dan konfirmasi.Kata Kunci: Penerapan, Kode Etik Jurnalistik, Berita, Tindak Kekerasan, Modusaceh.co. The Application of Journalistic Code of Etichs on Violence News in 2018 Edition of Modusaceh.co ABSTRACTJournalistic Code of Ethic is a guideline for journalists to produce a news. It is important for a media to implement this journalistic code of ethic well implied. Especially in violence news which is a sensitive news such as murder, persecution, rape, and others. Violence news if ignoring the rules of a journalistic code of ethics will cause sadism in the news so that it impacts the horror and fear of the reader. Therefore, the purpose of this research aims to see whether there is a journalistic code of ethics on the news of violence in the 2018 edition of Modusaceh.co. This research used a quantitative approach and content analyze method. The Analysis have done on 61 violence news using Holsty formula. From the formula generate a reliability test between coder with reliable level at 0,98. From the result of analyze found that Modusaceh.co have implied journalistic code of ethic well with each implement on subsection : subsection 3 at 96.17% , subsection 4 at 84.42%, subsection 5 at 99.18%, subsection 8 at 100%, and subsection 9 at 100% . This research also related to theories of influences from mass media content from Shoemaker and Reese, that affect Modusaceh.co as they can implement journalistic code of ethic well is personal factor from the journalist, they acquire from training before get to work and a factor from media routine, it is information selection process in Modusaceh.co through several stages, validation, verification, accuracy, and confirmation. Keyword : Implementation, Journalistic Code of Ethic, News, Violence, Modusaceh.co

Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRK Aceh Utara (Studi Dana Gampong Periode 2014-2019) Agusta Revandi Rezza; Adwani Adwani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.469 KB)

ABSTRAKFungsi DPRK salah satu yang penting pemerintahan di daerah, DPRK dapat melakukan kontrol terhadap eksekutif, agar dalam menjalankan tugasnya eksekutif tidak melakukan penyimpangan dari garis yang sudah ada. Dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan terkendala minimnya pengawasan di internal dan eksternal Gampong, tapi juga kurangnya kemampuan sebagian perangkat gampong dalam pengelolaan dana Gampong dan perencanaan, pelaksanaan, hingga pada tahapan pertanggungjawaban dana gampong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data diperoleh dengan dua cara yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan informan sedangkan data skunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca buku teks, jurnal, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan, belum tersusunya agenda pengawasan dan mekanisme tindaklanjut dalam pelaporan hasil pengawasan di DPRK fungsi pengawasan yang diemban oleh dewan merupakan fungsi yang melekat dan tidak terbatas dalam pelaksanaannya, sehingga agenda yang mencakup aspek pengelolaan pengawasan meliputi penentuan arah kebijakan pengawasan. Solusinya dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tersebut dilakukan pansus langsung turun ke lapangan untuk mengadakan pengawasan meninjau pelaksanaannya pembangunan dan biasanya dilaporkan ke kecamatan atau gampong yang ada di Aceh Utara. Dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini pengawasan DPRK bertujuan menjamin pemerintah daerah menjalankan program sesuai rencana dan ketentuan perundangan berlaku. Fungsi pengawasan DPRK sesungguhnya sistem pengawasan politis yang lebih bersifat strategis dan bukan pengawasan teknis administrasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK sampai saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan yang dijalankan DPRK belum dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRK kurang efektif serta solusi yang dihadapi menjalankan fungsi pengawasan menuju tata kelola pemerintahan yang baik.Kata Kunci: Fungsi Pengawasan DPRK, Dana Gampong.Optimization of DPRK North Aceh Monitoring Function (Gampong Fund Study Period 2014-2019)ABSTRACTThe DPRK functions one of the most important governance in the region, the DPRK can exercise control over the executive, so that in carrying out its duties the executive does not deviate from the existing line. In the implementation of supervision in the field is constrained by the lack of supervision in the internal and external Gampong, but also the lack of ability of some gampong devices in the management of Gampong and planning funds, implementation, to the stage of accountability of gampong funds. This research uses qualitative method with descriptive approach, collecting data obtained by two ways that is primary data and secondary data. Primary data is data obtained from the field through direct interviews with informants while secondary data obtained from literature research is by reading textbooks, journals, and other reading materials related to this research. The result of the research indicates that the implementation of the DPRK oversight function in the administration of the government, the absence of supervisory agenda and the follow-up mechanism in reporting the results of supervision in the DPRK oversight function which is assumed by the council is an inherent and unlimited function in the implementation, so the agenda covering the supervision management aspect includes determination direction of supervisory policy. The solution in the supervision of the governance is that the special committee is executed directly to the field to monitor the implementation of the development and is usually reported to the kecamatan or gampong in North Aceh. Can be drawn the conclusion in this study DPRK supervision aims to ensure local governments run programs according to the plan and the provisions of legislation apply. The DPRK's oversight function is in fact a more strategic political oversight system and not a technical oversight of the administration and the implementation of the DPRK's oversight function to date is still considered not optimal in supervising the running of the local government. The supervisory function undertaken by the DPRK has not yet been felt by the community, so it appears that the DPRK's supervision is less effective and the solution faced in carrying out supervisory functions towards good governance.Keywords: DPRK Supervision Function, gampong funds.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA