Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Perilaku Sosial Pengguna Narkoba Pada Remaja Gampong Simpang Peut Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat T Sadiqi; Bukhari Bukhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.128 KB)

Perilaku pengguna narkoba pada remaja memang sulit diatasi karena masa ini merupakan masa transisi yang sangat dialami oleh setiap remaja yang sedang melewati masa remaja, sehingga pada masa ini cenderung dilakukan berbagai macam perilaku menyimpang . Orang tua tidak mengharap putra-putra melakukan prilaku menggunakan narkoba. Namun dengan semakin berkurangnya pengawasan dari bapak dan ibunya sehingga sikap remaja yang sulit diterima di kalangan masyarakat terjadi. Adapun beberapa jenis perilaku pengguna narkoba yang dilakukan oleh remaja yaitu mengisap ganja, pencurian, perampokan, perkelahian, perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku sosial secara mendalam tentang penggunaan narkoba dikalangan remaja dan mengetahui Penerapan kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kenakalan remaja di kalangan masyarakat Gampong simpang peut kecamatan Arongan Lambakek kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif. proses penarikan sampel dilakukan melalui purposive sampling. Untuk menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan teori Konstruksi sosial Peter L.Berger dan Thomas Luckman. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prilaku penggunaan narkoba pada remaja membuat resah dan mengrugiakan masyarakat meskipun telah dilakukan sosialisasi oleh polsek, koramil, keuchik dan aparat gampong lainya namun tidak ada perubahan. Ditinjauu dari segi kontribusi masyarakat telah melakukan tindakan melalui sosialisasi untuk mengantisipasi dampak buruk yang terjadi akibat dari perilaku remaja yang mengunakan narkoba. Oleh karena itu terbentuknya respon negatif dari masyarakat terhadap remaja pengguna narkoba disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua, faktor ekonomi, dan pergaulan dari remaja pengguna narkoba tersebut.Analysis of Social Behavior of Drug Users in Teenagers in Simpang Peut Village, Arongan Lambalek District, West Aceh RegencyThe behavior of drug users in adolescents is indeed difficult to overcome because this period is a transition period that is very experienced by every teenager who is passing through adolescence, so that at this time tend to be carried out various kinds of deviant behavior. Parents do not expect sons to take behavior using drugs. But with less supervision from the father and mother so that adolescent attitudes are difficult accepted among the people happened. The types of behavior of drug users committed by adolescents are smoking marijuana, theft, robbery, fighting, gambling. This study aims to describe social behavior in depth about drug use among adolescents and find out about the implementation of policies carried out by the community towards juvenile delinquency in the community of Simpang Peut sub-district, Arongan Lambakek sub-district, West Aceh district. This study uses a qualitative research methodology with descriptive type of research. the sampling process is done through purposive sampling. To analyze this study researchers used the theory of social construction Peter L. Berger and Thomas Luckman. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. Then analyzed using a qualitative approach. The results of this study indicate that drug use behaviors in adolescents make restlessness and loss for the community even though socialization by police, military commanders, keuchik and other village officials has been carried out but there has been no change. In terms of contributions, the community has taken action through socialization to anticipate the adverse effects resulting from the behavior of adolescents using drug. Therefore the formation of negative responses from the community towards adolescent drug users is caused by a lack of supervision from parents, economic factors, and relationships of teenagers using these drugs.

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (Studi Kasus Pada Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh) Rizki Ramadhana; Dr. Effendi Hasan, MA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.173 KB)

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA(Studi Kasus Pada Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT POLICY THROUGH THE HOPE FAMILY PROGRAM IN IMPROVING FAMILY WELFARE (Case Study In Kuta Raja City Banda Aceh District)Rizki Ramadhana[1]Effendi[2](rizkiramadhana4@gmail.com, effendi23111@yahoo.com)Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAKPada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan program lanjutan dari program-program sebelumnya yang membantu mempertahankan daya beli rumah tangga miskin pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan kuta Raja Kota Banda Aceh.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya.Hasil penelitian efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di kelurahan kuta Raja Kota Banda Aceh tahapan pencapaian tujuan pelaksanaan PKH di Kecamatan Kecamatan Kuta Raja ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan tujuan Pelaksanaan PKH di Kecamatan Kecamatan Kuta Raja. Peserta PKH di Kecamatan Kuta Raja sampai saat ini selalu menerima bantuan sesuai jumlahnya menurut prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa adanya potongan sedikitpun sesuai dengan prosedur, jumlah dana bantuan PKH di Kecamatan Kuta Raja tersebut sudah cukup bermanfaat untuk membantu biaya kesehatan ibu dan balita serta pendidikan dasar anak-anak mereka, walaupun masih ada yang menyatakan masih belum memadai.Kata Kunci : Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan ABSTRACTIn 2007 the Indonesian government implemented the Conditional Cash Assistance (BTB) known as the Family of Hope Program (PKH). PKH is not the same as previous direct cash assistance and is not a continuation of previous programs that help maintain the purchasing power of poor households when the government adjusts fuel prices. PKH is intended as an effort to build a social protection system for the poor in order to improve social welfare. The purpose of this study is to determine the Effectiveness of the Family Hope Program in Improving Family Welfare in the kuta Raja Regency of Banda Aceh City. The research method used is descriptive with qualitative analysis namely problem solving procedures that are examined by observing by describing the current state of the object of research, based on the facts that appear or as they are. The results of research on the effectiveness of the hope family program in improving family welfare in the kuta Raja Regency of Banda Aceh City stages of achieving the objectives of PKH implementation in Kuta Raja Subdistrict, this has been well implemented and is in accordance with the objectives of PKH in Kuta Raja Subdistrict. PKH participants in Kuta Raja Sub-district to date have always received assistance according to the amount according to predetermined procedures, without the slightest deduction according to the procedure, the amount of PKH assistance funds in Kuta Raja Sub-district has been quite useful to help the cost of maternal and toddler health and education the basis of their children, even though there are still who say they are still inadequate.Keywords: Effectiveness, Family Hope Program, Welfare[1]Mahasiswa Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala[2]Dosen Pembimbing

Eksploitasi Tubuh Perempuan Dalam Iklan (Analisis Semiotika dalam Iklan Giv Beauty Soap) Ayu Wulandari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 4 (2017): November 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.854 KB)

ABSTRAK - Penelitian ini berjudul “Eksploitasi Tubuh Perempuan dalam Iklan (Analisis Semiotika Iklan Televisi GIV Beauty Soap “Tampil Memukau Penuh Pesona”)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksploitasi tubuh perempuan dalam iklan GIV Beauty Soap. Iklan perempuan sering dimanfaatkan bagian tubuhnya untuk kepentingan pihak tertentu. Misalnya, kulit putih mulus, bagian dada, leher, gerakan tubuh serta mimik wajah untuk menarik perhatian khalayak. Perempuan memiliki daya tarik yang besar dalam insdustri periklanan. Bagian tubuh perempuan sering dipublikasi tanpa memperhatikan norma dan etika media. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis semiotika Roland Barthes yang berusaha menemukan makna yang tersembunyi dibalik sebuah tanda melalui makna denotasi, konotasi, dan mitos yang mencoba memaparkan dan menjelaskan makna yang terkandung dalam iklan GIV Beauty Soap yang mengeksploitasi tubuh perempuan pada bagian dada, mimik wajah dan gerakan menggoda. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga makna semiotika menurut Roland Barthes. Makna denotasi adalah iklan ini menggambar-kan seorang perempuan yang sedang mandi dengan balutan sabun. Makna konotasi dalam iklan ini adalah menjelaskan pada khalayak bahwa tubuh perempuan dijadikan objek seksual dalam memancing daya tarik para konsumen, baik eksploitasi dalam gerakan tubuh, maupun ekspresi atau mimik wajah. Selain itu, iklan ini juga mengeksplor sensualitas tubuh perempuan guna memanfaatkannya sebagai alat untuk menjual produk GIV Beauty Soap.Sementara Makna Mitos dalam iklan ini memberi-kan pemahaman yang diturunkan secara turun menurun bahwa perempuan yang cantik harus memiliki kriteria ideal seperti bertubuh langsing, berkaki indah, paha dan pinggul ramping, buah dada cukup besar, rambut lurus panjang dan kulit putih mulus. Kata Kunci: Eksploitasi, Analisis Semiotika, Iklan GIV Beauty SoapEXPLOITATION OF WOMEN'S BODY IN ADVERTISING (SEMIOTICS ANALYSIS OF GIV BEAUTY SOAP TELEVISION ADVERTISEMENT “LOOK STUNNING FULL OF CHARM”)ABSTRACT - This study entitled “Exploitation of Women's Body in Advertising (Semiotics Analysis of GIV Beauty Soap Television Advertisement “Look stunning full of charm”)” The purpose of this research is to know and analyze how the exploitation of women's body in GIV Beauty Soap.The existence of women in advertising is often used for the sake of certain parties by exploiting their body parts. Example of the exploitation is smooth and white skin, chest area, neck part, body movements and facial expressions to attract the attention of public. Women have a great appeal in advertising industry. Furthermore, women body parts often published regardless norms and ethics of media. This research uses descriptive qualitative method with semiotics analysis explained by Roland Barthes who tried to find the implicit meaning of hidden message by means of its denotation, connotation, and myth that explain the meaning contained the exploitation of women's body in GIV Beauty Soap.The results of this study indicate that GIV Beauty Soap advertisment exploits women's bodies on the chest, facial expression and seductive movements. Semiotics on GIV Beauty Soap advertisement in terms of denotation, this advertisement describes a woman who was bathing with full of soap. In terms of connotation, this advertisement suggests to the audience that the women body is a sexual object in luring the appeal of consumers, not only exploitation in body movement, but also expression or facial expression. Besides, this advertisement also explores the sensuality of the women body parts to use it as a tool to sell products GIV Beauty Soap. Meanwhile, in terms of myth, this advertisement provides a downwardly derived understanding that beautiful women should have ideal criteria such as proper body shape, beautiful legs, thighs and slim hips, large breast, long straight hair and smooth and white skin. Keywords: Exploitation, Semiotics Analysis, GIV Beauty Soap Advertisement

Efektivitas Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Melalui Media Sosial Instagram Terhadap Minat Kaum Muda Berpolitik” (Studi Pada Pengurus Partai Solidaritas Indonesia DPD Banda Aceh)”. Muhammad Rafi; Hamdani M.Syam
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.909 KB)

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Melalui Media Sosial Instagram Terhadap Minat Kaum Muda Berpolitik”. Penelitian ini bertujuan melihat dan menjelaskan apakah ada efek kampanye dimedia sosial instagram terhadap minat kaum muda berpolitik. Populasi pada penelitian ini pengurus Partai Solidaritas Indonesia DPD Kota Banda Aceh yang berjumlah 37 orang, jumlah sampel yang ditentukan dengan menggunakan rumus slovin presisi 10% dari jumlah responden, maka besarnya sampel yang diambil adalah sebanyak 33 responden. Teori Kepala Batu menekankan kepada pengaruh dari media terhadap khalayak, dan teori ini juga mengatakan bahwa khalayak memilih media bukan hanya berdasarkan minat, tetapi umur, status sosial, pekerjaan, dan latar belakang sosial budaya juga mempengaruhi. Pada penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif analisis deskriptif. Data primer sebagai instrumen penelitian, dan diolah secara statistic dengan program SPSS versi 24 yaitu, uji asumsi klasik, uji regresi linier sederhana, dan uji t hitung. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung adalah sebesar 2,539 dan nilai ttabel pada 0,2826 pada uji dua sisi diketahui 0,342, maka Ha diterima, dan dari hasil perhitungan regresi linier diperoleh nilai b = 0,396 (39,6%) dengan taraf siginifikansi (0,000 %) menunjukan bahwa korelasi atau hubungan antara adanya Efektivitas Kampanye Partai Solidaritas Indonesia Melalui Media Sosial Instagram Terhadap Minat Kaum Muda Berpoltik. Hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisien determinasi (R Square) adalah 0,659, ini menunjukkan bahwa efektivitas kampanye diinstagram terhadap minat kaum muda berpolitik adalah sebesar 65,9%. Keyword : Efektivitas, Minat, Komunikasi Poltik THE CAMPAIGN EFFECTIVENESS OF PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA THROUGH SOCIAL MEDIA OF INSTAGRAM TOWARDS POLITICAL INTEREST OF YOUNG PEOPLE (CASE STUDY ON THE ADMINISTRATORS OF PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA, REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL OF BANDA ACEH CITY)This research entitled “The Campaign Effectiveness of Partai Solidaritas Indonesia through Social Media of Instagram towards Political Interest of Youth”. This study aimed to find out and explain whether there is an effect on social media campaigns using Instagram on the political interest of young people. The population in this study was the administrators of the Partai Solidaritas Indonesia at Regional Representative Council of Banda Aceh City of 37 people. The number of samples determined using the Slovin precision formula of 10% of the number of respondents, resulting in the amount of sample of 33 respondents. Kepala Batu Theory emphasizes the influence of the media on audiences. This theory also states that audiences choose media not only based on interests, but also age, social status, occupation, and socio-cultural background. In this study, a quantitative descriptive analysis approach was used. Primary data as a research instrument was processed statistically using 24 version SPSS, including classical assumption test, simple linear regression test, and t-test. The results of the study shows that the results of testing the hypothesis obtained by the value of t-count is 2.539 and the t-table value at 0.2826 in the two-sided test is known to be 0.342, then Ha is accepted, and the results of linear regression calculation shows a value of b = 0.396 (39.6%) with a significant level (0,000%) indicating the correlation or relationship between the campaign effectiveness of the Partai Solidaritas Indonesia through Social Media of Instagram towards political interest of young people. The calculation results obtained by the magnitude of the determination coefficient (R Square) is 0.659, indicating that the effectiveness of the campaign using Instagram on the interest of young people in politics is equal to 65.9%. Keyword: Effectiveness, Interest, Political Communication

Penerapan Syariat Islam di Aceh dalam Kontruksi Pemberitaan Media Nasional (Studi Komparatif Terhadap Pemberitaan Replubika Online dan Okezone) Al Juanda; Hamdani M Syam; Muhammad Yunus
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.956 KB)

ABSTRAK - Penerapan syariat Islam di Aceh menjadi sorotan publik, tidak hanya lokal dan nasional, bahkan juga dunia internasional. Sorotan itu datang dari pemberitaan berbagai media tentang sisi positif dan negatif. Setiap media memiliki ideologi yang berbeda, selain itu cara pandang antara satu media massa dengan media massa lain terhadap suatu isu juga berbeda tergantung dengan kepentingan masing-masing media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pemberitaan media nasional dalam memberitakan penerapan syariat Islam di Aceh dengan cara membandingkan isi pemberitaan dua portal media nasional yaitu Republika Online dan Okezone untuk memberi gambaran pemberitaan media massa nasional terhadap penerapan syariat Islam di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif, yang menggunakan metode analisis framing dengan pendekatan konstruksionis. Untuk melihat konstruksi pemberitaan oleh kedua media tersebut digunakan teori konstruksi realitas sebagai acuan dasar dan analisis framing model Robert N. Etnman. Framing model ini didasarkan bagaimana cara untuk melihat penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari suatu realitas. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pemberitaan terhadap penerapan syariat Islam di Aceh yang dikonstruksikan oleh kedua media tersebut dimana Republika online lebih berimbang, artinya berita yang disampaikan apa adanya atau tidak ada unsur keberpihakan di dalamnya. Sedangkan, pemberitaan yang dikonstruksikan oleh Okezone terkesan menyudutkan, maksudnya Okezone menganggap syariat Islam di Aceh itu banyak bertentangan dengan subtansi dasar bangsa Indonesia.Kata kunci: Konstruksi Berita, Syariat Islam, Republika Online, Okezone ABSTRACTApplication of Islamic law in Aceh in the public eye, not only locality and nationality but also internationality. Highlights came from the news media about the positive and negative sides. Each medium has different ideologies, besides the perspective of the mass media and other mass media on the issue are also difference that is depended on the interests of each media. This study aims to determine the construction of the national news media in reporting the application of Islamic law in Aceh with comparing the content of the two national media portals, namely Republika Online and Okezone to illustrate the national mass media to the application of Islamic law in Aceh. The method used a qualitative descriptive research method, which uses analytical methods framing the constructionist approach. To see the construction of the news by the media is used theoretical construction of reality as a basic reference and framing analysis model of Robert N. Etnman. This framing model is based on how to see the emphasis or protrusion certain aspects of reality. Based on the results of this research note that the preaching of the application of Islamic law in Aceh constructed by both the media where the Republika online more balanced, meaning that the message of what there is no element of partisanship in it. Meanwhile, the news is constructed by Okezone impressed cornering, meaning Okezone consider Islamic law in Aceh was a lot of conflict with the basic substance of the Indonesian nation.

Peran Dinas Syariat Islam Dalam Mengatasi Pelanggaran Ikhtilath Di Kota Banda Aceh Eka Maisarah; Dr. Zahratul Idami, S.H, M.Hum
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.257 KB)

Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan dalam membimbing dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81 dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, namun pada kenyataannya pelanggaran Ikhtilath masih banyak terjadi di wilayah Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Syariat Islam dalam mengatasi pelanggaran Ikhtilath di Kota Banda Aceh, hambatan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam mengatasi pelanggaran Ikhtilath di Kota Banda Aceh serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan Syariat Islam terhadap pelanggaran Ikhtilath yang terjadi di wilayah Kota Banda Aceh. Teori utama yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori peran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data primer diperoleh dari wawancara, responden, informan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, skripsi, perundang-undangan untuk memberikan informasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan Syariat Islam terhadap pelanggaran Ikhtilath masih belum berjalan maksimal dikarenakan masih banyak terjadinya pelanggaran Ikhtilath di Kota Banda Aceh. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Syariat Islam dalam pelaksanaan Syariat Islam terhadap pelanggaran Ikhtilath yang pertama adalah hambatan internal seperti kurangnya ketersediaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia serta sarana prasarana dan yang kedua adalah hambatan eksternal seperti rendahnya partisipasi dan kepedulian dari masyarakat serta pengaruh buruk media sosial terhadap generasi muda. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam dalam mengatasi pelanggaran Ikhtilath antara lain adalah berupaya menambah SDM, sarana dan prasarana, meningkatkan pengawasan pada daerah-daerah yang rawan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan berencana berkoordinasi dengan Diskominfo. Disarankan kepada Dinas Syariat Islam agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal pengawasan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Sehingga peran Dinas Syariat Islam dalam mengatasi pelanggaran Syariat Islam seperti pelanggaran Ikhtilath di Kota Banda Aceh dapat berjalan maksimal.The Role of Islamic Sharia Service in Overcoming Ikhtilath Violations in Banda Aceh CityThe Islamic Sharia Service has the authority in guiding and supervising the implementation of Islamic Sharia as mentioned in Article 81 of the Banda Aceh City Qanun Number 2 of 2008 concerning the Organizational Structure and Working Procedure of the Banda Aceh City Apparatus. However, in reality Ikhtilath (cohabit) violations still occur in the Banda Aceh City area. The purpose of this study is to determine the role of the Islamic Sharia Service in overcoming Ikhtilath violations in Banda Aceh City; the obstacles faced by the Islamic Sharia Service in overcoming Ikhtilath violations in Banda Aceh City; and the efforts made by the Islamic Sharia Service in implementing Islamic Sharia against Ikhtilath violations that occurred in Banda Aceh City area. The main theory used in this scientific work is role theory. This study uses a descriptive qualitative approach in which primary data is obtained from interviews, respondents, informants and secondary data is gained from documents, books, journals, theses, and legislation to provide information to the study. The results show that the role of Banda Aceh Islamic Sharia Service Office in the implementation of Islamic Sharia against Ikhtilath violations is still not running optimally due to the increase of Ikhtilath cases among the society. The internal obstacle faced by the Islamic Sharia Service in the implementation of Islamic Sharia against the first Ikhtilath violation isthe lack of available resources including human resources and infrastructure while the external problem is a low participation and concern from the community and the negative influence of social media towards the younger generation. Therefore, the efforts made by the Islamic Sharia Service in overcoming Ikhtilath violations is trying to add human resources, facilities and infrastructure; supervision in vulnerable areas ; increasing public awareness and participation; and planning to coordinate with local Communication and Information Service. Furthermore, it is recommended to the Islamic Sharia Service to further improve its performance in terms of socializing and increasing public awareness of the implementation of Islamic Sharia in Banda Aceh City so that the role of the Islamic Sharia Service in overcoming Islamic Sharia violations such as Ikhtilath violation in Banda Aceh City can run optimally.

RELAPSE PADA PECANDU NARKOBA PASCA-REHABILITASI (Studi pada Pecandu Rehabilitasi di YAKITA Aceh) Desi Maulida; Khairulyadi Khairulyadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.453 KB)

AbstrakRelapse adalah perilaku penggunaan kembali narkoba oleh pecandu pasca rehabilitasi, ditandai dengan adanya perasaan adiktif setelah putus zat. Relapse pada pecandu disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kejadian relapse pada pecandu pasca menjalankan rehabilitasi serta untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang menjadi pemicu pecandu kembali menggunakan narkoba pasca rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif sebagai pendekatan penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di tempat rehabilitasi narkoba YAKITA Aceh. Dimana informan berjumlah 6 orang, 4 merupakan pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi dengan kasus relapse, dan 2 lainnya adalah manager area dan koselor adiksi YAKITA Aceh. Data primer penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder melalui buku, jurnal dan bacaan yang terkait dengan penelitian. Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Labelling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian relapse pada pecandu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal pecandu, dua faktor ini yang akhirnya menjadi pemicu pecandu untuk kembali relapse. Faktor internal meliputi karakteristik pribadi pecandu terhadap tekanan negatif yang diterima seperti pengelolaan emosi, dan juga program rehabilitasi yang dijalankannya. Sedangkan faktor eksternal meliputi bagaimana penerimaan keluarga, teman dan juga lingkungan pecandu pasca pecandu menjalankan rehabilitasi. Adanya stigma negatif dari eksternal pecandu membuat pecandu semakin besar kemungkinan untuk relapse. RELAPSE ON POST-REHABILITATION DRUG ADDICTS (study on rehabilitation addicts in YAKITA ACEH)AbstractRelapse is a behavior of drug use reversion by the addicts after recovery, which can be seen from the addictive feeling after not using the drugs. Relapse on the addicts is caused by two factors, internal and external. The aim of this research is to find out how the relapse on the addict is after rehabilitation to identify the internal and external factors which can be the triggered to re-consume drugs after rehabilitation. This research is a descriptive-qualitative in which was conducted in the YAKITA Aceh rehabilitation center. There are six samples in this research; four of them are the relapse addicts who were having the rehabilitation, and two others are the area managers and Addiction Counselor of Yakita Aceh. The primary data of this research were obtained through the result of interview and documentation. The secondary data was obtained through books, journals, and other references related to this research. To analyze this research, the researcher used Labelling Theory. The result of this research shows that relapse on the addicts was influenced by two factors; internal and external addicts. These two factors finally becomes the trigger to reuse the drugs. The internal factors involve the characters of addicts’ individual characters on the negative pressures received such as emotional management, and rehabilitation program. The external factors involve on how is the family, friend, and environmental acceptance of the addicts after they have rehabilitation. The negative stigma coming from the external of the addicts themselves which increases the tendency of addicts to have relapse.

IMPLEMENTASI FUNGSI MUKIM DALAM PEMBINAAN PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM DI KEMUKIMAN SEPAKAT KABUPATEN GAYO LUES Juriani Juriani; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.567 KB)

IMPLEMENTASI FUNGSI MUKIM DALAM PEMBINAAN PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM DI KEMUKIMAN SEPAKAT KABUPATEN GAYO LUES The Implementation Of The Function Of Mukim In Fostering The Implementation Of Islamic Shari’ah In Settlements Agreed To Gayo Lues District Juriani, Dr. Zahratul Idami, S.H, M.HumNofriadi, S.IP, M.IPProgram Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAK, Qanun Kabupaten Gayo Lues No 2 Tahun 2012 Pasal 4 huruf c tentang Pemerintahan Mukim yang menyebutkan bahwasanya salah satu fungsi mukim adalah pembinaan pelaksanaan Syari’at Islam. dalam kenyataanya fungsi tersebut masih belum maksimal dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi pemerintah mukim dalam pembinaan pelaksanaan Syari’at Islam dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan Mukim Sepakat belum mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Gayo Lues. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, responden dalam penelitian ini Ketua Mukim, dan sekretaris mukim, dan informan dalam penelitian ini adalah Camat Blangjerango, keucik dan tokoh masyarakat di Kemukiman Sepakat dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan skunder. Berdasarkan hasil penelitian implementasi fungsi Mukim dalam pembinaan pelaksanaan Syariat Islam di Kemukiman Sepakat Kabupaten Gayo Lues belum dilakukan dengan maksimal, hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan pada tahun 2018 sebanyak 18 orang dengan kasus pejudian 8 orang, khamar 6 orang dan khalwat 4 orang di Kemukiman Sepakat. Dan di Kemukiman Sepakat masih ada masyarakat yang membuka warung pada saat pelaksanan shalat Jum’at, masyarakat yang tidak berbusana sesuai dengan aturan Syari’at Islam. Adapun faktor yang menyebabkan Implementasi fungsi Mukim belum maksimal dikarenakan beberapa hambatan, pertama, kurangnya sumber daya Manusia, kedua, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan tugas dan fungsi mukim, ketiga, minimnya pemahaman agama masyarakat sehingga sulit untuk diberikan pembinaan, keempat kurangnya sarana yang mendukung. Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran fungsi Pemerintahan Mukim dalam pembinaan pelaksaan Syari’at Islam seharusnya pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengambil sikap dengan melakukan pengawasan rutin terhadap pemerintahan mukim. Sehingga fungsi pemerintah mukim dalam pembinaan pelaksanaan Syari’at Islam di Kemukiman Sepakat dapat berjalan dengan maksimal.Kata kunci: Implementasi, fungsi mukim, Syari’at Islam ABSTRACT, District Gayo Lues Qanun No. 2 of 2012 Article 4 letter c concerning the Mukim Government which states that one of the functions of the Mukim is the fostering of the implementation of Islamic Sharia. The purpose of this research is to find out and explain the implementation of the Mukim function, and to know and explain what factors cause the Mukim to agree that it has not been able to carry out its functions according to the rules. The method used in this research is to use a descriptive qualitative approach, the respondents in this study are the Mukim Chairperson, and the Mukim secretary, and the informants in this study are Blangjerango Camat, keucik and community leaders in Sepakat Settlement using purposive sampling technique. Data sources used in this paper are primary data sources and secondary data, primary data that is interviews and secondary data through the review of books and documentation. The theories used in this thesis are policy theory and organizational theory. Based on the results of research on the implementation of the Mukim function in fostering the implementation of Islamic Sharia in the Sepakat Settlement of Gayo Lues Regency, it has not been done to the maximum, this is evidenced by the implementation of caning carried out in 2018 with 18 people with gambling cases of 8 people, khamar 6 people and khalwat 4 people in the Sepakat Settlement. And in the settlement agreed there are still people who open stalls at the time of Friday prayer, and people who do not dress according to Islamic Shariah rules. The factors that cause the implementation of the Mukim function have not been maximized due to several obstacles, first, the lack of human resources within the scope of the Mukim Government, second, the lack of socialization to the community on the duties and functions of the Mukim, third, the lack of understanding of the religious community so that it is difficult to be given guidance , fourthly the lack of facilities such as the absence of the Mukim office as an administrative center. Therefore, to support the smooth functioning of the Mukim Government in fostering the implementation of Islamic Shari'ah, the Gayo Lues Regency government must take a stand, namely by carrying out regular supervision of the Mukim government. So that the Mukim government functions in fostering the implementation of Islamic Sharia in the Sepakat Settlement can run optimally.Keywords: Implementation, the function of mukim, syari’at Islam

Peran Pemerintahan Mukim Dalam Pembinaan Syariat Islam Terhadap Pelanggaran Maisir Di Gampong Jeumpa Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Lisa Imelda; Dr. Zahratul Idami, S.h,. M.Hum
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 4, No 4 (2019): November 2019
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peran Pemerintahan Mukim dalam pembinaan Syariat Islam tercantum dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Mukim Pasal 7 ayat (2), menyebutkan bahwa tugas Pemerintahan Mukim yaitu melaksanakan pembinaan Syariat Islam kepada masyarakat. dalam kenyataannya peran tersebut belum maksimal dilaksanakan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintahan Mukim dalam pembinaan Syariat Islam, hambatan serta upaya pemerintahan mukim terhadap pelanggaran maisir yang terjadi di Gampong Jeumpa. Teori utama yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori peran dan teori kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan mukim Leupeum Mesjid masih belum maksimal dalam menjalankan perannya, hal tersebut disebabkan dari beberapa hambatan. Pertama, minimnya aparatur Pemerintahan Mukim. Kedua, minimnya sarana dan prasarana Pemerintahan Mukim. Ketiga, kurangnya dukungan aparat penegak hukum kepada Pemerintahan Mukim. Keempat, minimnya pengetahuan masyarakat tentang Qanun Jinayat yang mengatur tentang sanksi terhadap para pelaku maisir. Upaya Pemerintahan Mukim untuk mengatasi hambatan dalam pembinaan Syariat Islam. Pertama, Imum Mukim mengadakan majelis taklim setiap malam kamis khusus untuk pemuda. Kedua, Imum Mukim berkoordinasi bersama camat untuk mencari solusi terhadap permasalahan kurangnya aparatur Pemerintahan Mukim. Ketiga, Imum Mukim berkoordinasi dengan Keuchik yang berada di Mukim Leupeum Mesjid mengenai anggaran pembangunan insfrastruktur pemerintahan mukim. Oleh karena itu untuk mendukung kelancaran peran pemerintahan mukim dalam pembinaan Syariat Islam kepada masyarakat Pemerintahan Kabupaten Pidie harus segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pemerintahan Mukim Leupeum Mesjid yaitu mengenai minimnya aparatur dan minimnya sarana prasarana di Pemerintahan Mukim Leupeum Mesjid. Sehingga peran Pemerintahan Mukim dalam pembinaan Syariat Islam kepada masyarakat akan berjalan maksimal.THE ROLE OF THE MUKIM GOVERNMENT IN FOSTERING ISLAMIC LAW AGAINST VIOLATIONS MAISIR IN THE VILLAGE OF JEUMPA IN THE OF SUB-DISTRICT SAKTI THE DISTRICT OF PIDIE The role of Mukim government in the construction of Islamic sharia is listed in Pidie District Qanun No. 7 year 2011 about Mukim Government of article 7 paragraph (2) mentions that Mukim governance task is to perform the development of Islamic Sharia to Community in reality the role has not been maximally implemented. This thesis aims to determine the role of mukim governance in the construction of Islamic Sharia, obstacles and mukim of government efforts against the violation of the maisir that occurred in Gampong Jeumpa. The main theory used in this thesis is the role Theory and leadership theory. The method used is a qualitatively descriptive method with data collection techniques through interviews and documentation. Results showed that the Mukim government of Leupeum mosque is still not maximal in carrying out its role, it is caused from the first obstacles, lack of mukim governance apparatus. Second, lack of infrastructure and facilities of Mukim governance. Third, the lack of support of law enforcement officers to Mukim government. Fourth, the lack of public knowledge about Qanun Jinayat that regulates sanctions against the perpetrators of Maisir. The Mukim of government efforts to overcome the barriers in the formation of Islamic sharia, the first, Imum Mukim held a taklim assembly every Thursday night special for youth. Secondly, Imum Mukim coordinates with Camat to find solutions to the problem of lack of Mukim government apparatus. Thirdly, Imum Mukim coordinated with Keuchik who was in the Mukim of Leupeum Mosque concerning the development budget of MUKIM governance infrastructure. Therefore, to support the smooth role of mukim governance in the construction of Islamic Sharia to the people of the district government Pidie must promptly resolve the problems that occurred in the Mukim of Leupeum Mosque of the The infrastructure and lack of infrastructures in Leupeum Masjid Mukim government. So the role of Mukim government in the development of Islamic Sharia to the community will run maximum.

PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA) ACEH) Mardaya Mardaya; Ubaidullah, M.A.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2020): Februari
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.179 KB)

PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK(STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN PROVINSI (DPP) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA) ACEH) INSTITUTION OF POLITICAL PARTIES (CASE STUDY OF THE PROVINCIAL BOARD OF MANAGEMENT (DPP) THE PARTY OF THE INDONESIAN JUSTICE AND UNITY (PKP INDONESIA) ACEH) Mardaya, Ubaidullah, M.A. Ardiansyah, S.IP., M.A Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala ABSTRAK, Pelembagaan partai politik memberi pengaruh besar terhadap kemenangan suatu partai politik. Ketika pelembagaan suatu partai kurang baik maka akan memberi pengaruh terhadap perolehan suaranya. PKPI merupakan partai yang sudah lama berdiri di Indonesia dan selalu ikut serta dalam pemilu di Indonesia, tetapi perolehan suaranya selalu mengalami penurunan dari waktu ke waktu baik di pusat maupun di provinsi khususnya di Provinsi Aceh. Selama pemilu di Aceh dari pemilu 1999 sampai pemilu 2019 DPP PKPI Aceh tidak pernah memperoleh kursi di DPRA lebih dari satu kursi. Sedangkan partai ini sudah lima kali ikut serta dalam pemilu di Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelembagaan partai politik DPP PKPI Aceh dalam menghadapi pemilu di Aceh dan untuk mengetahui pola rekrutmen calon anggota DPRA DPP PKPI Aceh sudah menggambarkan tingkat pelembagaan partai politik yang tinnggi atau rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Teknik analisis data penelitian pada lapangan, data primer yang langsung didapatkan dari wawancara di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder melalui penafsiran terhadap buku-buku, jurnal, berita dan bacaan-bacaan yang terkait dengan masalah. Hasil penelitian menunjukkan DPP PKPI Aceh dalam menghadapi pemilu di Aceh adanya keterlambatan lolos menjadi peserta pemilu 2014 dan 2019, terjadinya kisruh dalam tubuh PKPI, DPP PKPI Aceh hanya hadir ditengah masyarakat pada saat pemilu, dan DPP PKPI Aceh merupakan partai kader minim. Pola rekrutmen DPP PKPI Aceh tidak dijalankan sesuai AD/ART PKPI. DPP PKPI Aceh juga merekrut orang-orang di luar partaiuntuk di calonkan menjadi anggota DPRA. DPP PKPI Aceh belum memiliki tingkat pelembagaan partai politik yang tinggi dikarena adanya kisruh dalam tubuh PKPI yang berkepanjangan dari 2016 sampai sekarang. Kurangnya eksistensi identitas DPP PKPI Aceh dikalangan masyarakat Banda Aceh, disebabkan DPP PKPI Aceh kurang melibatkan masyarakat secara umum dalam agendanya yang diselenggarakan. DPP PKPI Aceh tidak memiliki hubungan dengan aktor luar dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dikarena DPP PKPI Aceh kader yang duduk di pemerintahan Aceh sangat minim. Dimana DPP PKPI Aceh sudah mengikuti pemilu liam kali pemilu di Aceh dan sudah berumur 20 tahun 7 bulan, tetapi hal ini tidak berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat Banda Aceh terhadap identitas partai seperti logo, toko DPP PKPI Aceh, dan lain-lain. DPP PKPI Aceh juga belum menggambarkan pola rekrutmen calon anggota DPRA yang tinggi sesuai dengan pelembagaan partai politik. Disebabkan DPP PKPI Aceh tidak menjalankan sesuai AD/ART dan merekrut orang-orang diluar partai.Kata Kunci : DPP PKPI Aceh, pelembagaan partai politik, pola rekrutmen.ABSTRACT, The political party's institutionalization has a major influence on the victory of a political party. When the institutionalization of a party is poor it will influence the acquisition of the vote. PKPI is a long-established party in Indonesia and always participated in the elections in Indonesia, but the acquisition of his voice has always decreased from time to time both in the central and in the province especially in the province of Aceh. During the election in Aceh from the 1999 election to the election of 2019 DPP PKPI Aceh never had a seat in DPRA more than one seat. While the party has five participated in the elections in Aceh. The purpose of this research is to identify the constitutional of the political party of DPP PKPI Aceh in the face of the elections in Aceh and to know the pattern of recruitment candidate DPRA DPP PKPI Aceh already described the level of constitutional political party Tinnggi or Low. This research uses qualitative methods with a discrete approach. Technical analysis of research data on the field, primary data is directly obtained from interviews at the research site or research object. As for obtaining secondary data through interpretation of books, journals, news and readings related to the problem. The results showed DPP PKPI Aceh in the face of elections in Aceh is a delay to qualify to the election participants 2014 and 2019, the occurrence of controversies in the body PKPI, DPP PKPI Aceh only present in the midst of society at the time of elections, and DPP PKPI Aceh is a minimal cadre party. The recruitment pattern of DPP PKPI Aceh is not executed according to the AD/ART PKPI. DPP PKPI Aceh also recruited people outside the party to be nominated as a member of DPRA. DPP PKPI Aceh has not had a high level of constitutional political parties due to the existence of the company in the body of PKPI prolonged from 2016 until now. Lack of existence of identity DPP PKPI Aceh among the people of Banda Aceh, because DPP PKPI Aceh less involve the public in general in the agenda held. DPP PKPI Aceh has no relationship with outside actors in policy making. This was because DPP PKPI Aceh cadres who sit in the Aceh government is very minimal. Where DPP PKPI Aceh has followed the election of Liam election in Aceh and is 20 years 7 months, but this does not affect the knowledge of the community of Banda Aceh to party identity such as logos, stores DPP PKPI Aceh, and others. DPP PKPI Aceh also has not yet described the recruitment pattern of prospective DPRA members in accordance with the institutionalization of political parties. Because DPP PKPI Aceh does not run according to AD/ART and recruit people outside the party.Keywords: DPP PKPI Aceh, the institutionalization of political parties, recruitment pattern

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA