cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 1,018 Documents
 76   77   78   79   80 
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI PROVINSI ACEH MINAWATI LINGGA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2021): November 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan  Gubernur    Aceh  Nomor  51  tahun  2020  tentang  peningkatan  penanganan COVID-19,  penerapan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol  kesehatan  di  Aceh. Walaupun  dengan  keluarnya  praturan  tersebut  untuk  merespon  COVID-19,  tetapi jumlah  korban  COVID-19  di  provinsi  Aceh  masih  belum  mengalami  penurunan. Karena masyarakat masih belum bisa mematuhi penerapan disiplin sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini untuk menjawab permasalahan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang peningkatan penanganan COVID-19. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.  Metode penelitian ini sering disebut mix-method, metode penelitian yang  diaplikasikan  bila  peneliti  memiliki  pertanyaan  yang  perlu  diuji  dari  segi outcomes dan prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif  dalam  satu  penelitian.  Teori  yang  digunakan  adalah  teori  persepsi  dan kebijakan.  Hasil  penelitian  tentang  persepsi  masyarakat  menunjukkan  bahwa  sejauh ini  pemerintah  masih  berusaha  menurunkan  angka  korban  yang  terjangkit,  namun sampai  saat  ini  belum  efektif  penanganannya.  Pemerintah  sudah  mencoba memaksimalkan  kinerja  mereka  dalam  penanggulangan  COVID-19,  baik  itu  dalam pemberian fasilitas bagi korban maupun bantuan untuk masyarakat di Aceh. Kendala yang dihadapi pemerintah adalah masyarakat masih belum bisa mematuhi penerapan disiplin  yang  diterapkan  oleh  pemerintah.  Dan  hal  yang  mendukung  pemerintah sejauh  ini  adalah  besarnya  rasa  simpati  pemerintah  terhadap  masyarakat  sehingga keinginan  mereka  untuk  terus  melindungi  dan  menjaga  masyarakat  dari  virus tersebut  benar  benar  dilakukan  secara  maksimal.  Maka  dari  itu  untuk  tercapai  nya tujuan  pemerintah  untuk  menyelesaikan  COVID-19  ini  dari  Provinsi  Aceh,  harus adanya  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  sama-sama  memerangi virus tersebut. Disarankan untuk pemerintah untuk terus bersimpati yang tinggi untuk terus melindungi dan menjaga masyarakat dan diharapkan juga untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat membuat permasalahan berkurang hingga selesai.
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN (Studi Deskriptif Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Fajar Harapan Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan) Rita Ruqaiyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2021): November 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberdayakan masyarakat miskin di desa Fajar Harapan Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis deskripsi dengan sampel terdiri dari 13 orang. Hasil penelitian PKH (Program Keluarga Harapan) yang dilaksanakan dilihat dari ukuran empat indikator efektivitas suatu program yaitu ketepatan sasaran, pemahaman program keluarga harapan, adanya sosialisasi serta pemantauan telah berjalan dengan sangat efektif. Dengan adanya PKH  membawa beberapa perubahan kesejahteraan dan memberdayakan 46 keluarga penerima manfaat PKH. Beberapa perubahan kesejahteraan dan pemberdayaan yang dirasakan oleh KPM (hasil penelitian lapangan di desa Fajar harapan 20/12/2020) adalah sebagai berikut: (1) perubahan konsumsi makanan sehari-hari semakin meningkat, (2) meringankan biaya pendidikan, (3) perubahan kondisi rumah menjadi layak, (4) perubahan dalam pembelian baju setahun menjadi meningkat, (5) mencapai batas minimal konsumsi, (6) peningkatan pendapatan keuarga, (7) mulai menyisihkan uang untuk menabung, (8) kebersamaan dalam keluarga lebih hangat, (9) mempunyai kelompok usaha di kampung, (10) dapat memberikan sumbangan secara teratur dalam kegiatan masyarakat, dan (11) aktif sebagai pengurus organisasi.Seiring berjalannya waktu pelaksanaan PKH di Desa Fajar harapan ini telah memberikan banyak perubahan kepada keluarga penerima manfaat (kpm). keluarga peneima sudah siap apabila suatu saat pemerintah menghentikan program keluraga harapan ini, hal tersebut menunjukan bahwa kelurga penerima sudah tidak ada rasa ketergantungan dengan pemerintah sehingga bisa dikatakan masayarakat sudah terberdayakan dan mandiri.Kata Kunci : Bantuan, PKH, masyarakat miskin.
FUNGSI KADERISASI DALAM MENINGKATKAN ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK GERINDRA (STUDI KASUS PADA DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN ACEH SELATAN) fajri fajri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2021): November 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  hasil  perubahan  yang  siginifikan untuk  pertarungan  lokal  terjadi  pada  pemilu  periode  2019-2024  kemarin. Untuk  suara  di  Kabupaten,  suara  Gerindra  merupakan  suara  tertinggi  di Kabupaten.  Untuk  Perolehan  suara  badan  (caleg)  tertinggi  diraih  Hadi Surya  S.Tp,  MT  (Gerindra)  dengan  jumlah  suara  1.875,  dan  suara  total partai  2.377.  Sedangkan  di  DPRA,  Gerindra  Aceh  Selatan  berhasil mengirimkan kadernya yang bernama Safaruddin S.Sos untuk menduduki parlemen  dan  mengambil posisi penting sebagai Wakil Ketua DPR Aceh. Tujuan  penelitian  adalah  untuk  megetahui  konsep  pendirian  partai  dan proses  kaderisasi  yang  dijalankan  DPC  Partai  Gerindra  Kabupaten  Aceh Selatan  serta  untuk  mengetahui  keberhasilan  peningkatan  kursi  dewan dari  Partai  Gerindra  Kabupaten  Aceh  Selatan  dipengaruhi  oleh  fungsi kaderisasi  partai  atau  tidak.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif dengan  teknik  pengumpulan  data  yaitu  dengan  cara  observasi, dokumentasi  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  berdasarkan  teori  partai politik,  teori  elektabilitas  serta  konsep  kaderisasi  menunjukkan  bahwa proses  kaderisasi  yang  dijalankan  DPC  Partai  Gerindra  Kabupaten  Aceh Selatan  adalah  melalui  pemgkaderan  umum  dan  pengkaderan  khusus. Pengkaderan umum yaitu Pengkaderan ini ditujukan untuk kader madya. Yaitu  kader  penggalang  dan  kader  fungsional.  Salah  satu  bentuk pengkaderan  umum  yang  telah  dilaksanakan  Partai  Gerindra  Aceh Selatan  adalah  konsolidasi.  Kegiatan  ini  diikuti  oleh  pengurus  Partai Gerindra Aceh Selatan dan kader-kader tingkat se-Kecamatan. Sedangkan pengkaderan  khusus  yaitu  untuk  kader-kader  yang  ditargetkan  untuk mencapai posisi-posisi strategi dalam pemilu yairtu sebagai calon anggota legislatif.  Keberhasilan  penambahan  kursi  dewan  dari  Partai  Gerindra Kabupaten  Aceh  Selatan  sangat  dipengaruhi  oleh  fungsi  kaderisasi  dari partai.  Penambahan  kursi  dewan  dari  DPC  Partai  Gerindra  Kabupaten Aceh  Selatan  dan  mendapatkan  posisi  sentral  yaitu  sebagai  wakil  ketua DPR  Aceh  adalah  merupakan  hasil  kaderisasi  yang  baik  yang  telah diupayakan oleh DPC Partai Gerindra Aceh Selatan. Kata  Kunci  :  Kaderisasi,  Elektabilitas,  DPC  Partai  Gerindra  Aceh Selatan
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) di KABUPATEN PIDIE BISMI MUHAMMAD
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2021): November 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten pidie”. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara kepada informan yang dipilih dengan purposive sampling. Kemudian penelitian ini menggunakan teori structural fungsional talcott parson sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang implementasi Program Keluarga Harapan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Pidie, hasil penelitian ini Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pidie sudah berjalan dengan baik, karena didukung oleh faktor peran setiap elemen yang terlibat, aktivitas pendampingan, sosialisasi serta manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dalam hal permasalahan ekonomi, pemerintah telah melakukan tahapan demi tahapan yang berhujung terciptanya kesinambungan antara perencanaan dan tujuan akhir. Seperti, Melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk memberi pemahaman kepada setiap elemen yang terlibat dalam proses Implementasi PKH agar setiap elemen tersebut terbiasadan paham dengan fungsi mereka masing masing. Terus memperbaiki setiap celah dan kekurangan dalam setiap prose implementasi PKH agar terwujudnya tujuan PKH sebagai program untuk menjadikan masyarakat mandiri dan sejahtera ekonomi keluarga kurang mampu. Untuk menjaga pola yang sudah di bangun, Dinas Sosial menjalan kersama dengan DTKS dan juga membentuk tim pendamping sebagai tangan ataupun penghubung antara pemerintah dan masyarakat di lapangan yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH Untuk mempertahankan setiap proses implementasi PKH, pemerintah melakukan monitoring dan verfikasi berkala untuk memastikan setiap elemen yang terlibat menjalankan fungsi mereka sebagai penerima bantuan PKH.Kata Kunci : Implementasi, PKH.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK CICI AYU DEANTI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2021): November 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Permenpan Nomor 23 tahun  2017 tentang  penyelenggaraan Mal Pelayanan  Publik.  Dapat  menjadikan  sebuah  solusi  dari  pelayanan  publik yang  masih  belum  terintegrasi  antara  pelayanan  pusat  dengan  daerah sekaligus  pelayanan  bisnis  dalam  satu  tempat.  Setiap  daerah  Kota  ataupun Kabupaten  di  Indonesia  harus  ikut  berkontribusi  dengan  melaksanakan penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik.  Maka,  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Besar  mengeluarkan  Peraturan  Bupati  No  17  Tahun  2019  tentang  Mal Pelayanan  Publik  Kabupaten  Aceh  Besar,  dan  dalam  proses penyelenggaraanya  masih  mengalami  permasalahan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  apa  kebijakan  Pemerintah  Kabupaten Aceh  Besar  serta  faktor  penghambat  dan  pendorong  dalam  penyelenggaraan Mal  Pelayanan  Publik  Kabupaten  Aceh  Besar.  Penelitian  ini  menggunakan teori  kebijakan  dan  pelayanan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar  telah  mengeluarkan  sebuah  kebijakan yaitu  Peraturan  Bupati  No  17  Tahun  2019  tentang  Mal  Pelayanan  Publik Kabupaten  Aceh  Besar,  agar  mempermudah  masyarakat  mendapatkan Pelayanan.  Dalam  proses  Penyelenggaraan  Mal  Pelayanan  Publik  masih adanya  faktor  penghambat  yaitu  anggaran  yang  belum  memadai,  dan membuat  sebagian  bangunan  yang  akan  dijadikan  Mal  Pelayanan  Publik masih  dalam  keadaan  yang  membutuhkan  perbaikan,  terkait  fasilitas  dan aplikasi yang seharusnya  sudah tersedia di Mal Pelayanan Publik hingga saat ini  belum  dapat  tersedia,  Dan  membuat  Mal  Pelayanan  Publik  belum  dapat beroperasi  hingga  saat  ini  sedangkan  faktor  pendorong  hanya  antusias masyarakat  Kabupaten  Aceh  Besar  saja.  Diharapkan  Pemerintah  Daerah dapat  menyelesaikan  hambatan  yang  ada  dalam  penyelenggaraan  Mal Pelayanan  Publik,  agar  Mal  Pelayanan  Publik  dapat  segera  beroperasi  dan masyarakat  Kabupaten  Aceh  Besar  bisa  segera  mendapatkan  kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Mal Pelayanan Publik, Aceh Besar  
GAME ONLINE DAN FATWA HARAM (RESPON KOMUNITAS PUBG MOBILE DI BANDA ACEH) Twk Tolchah Mansur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2021): November 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh fatwa haram MPU Aceh terkait game online terhadap anggota komunitas PUBG Mobile di Banda Aceh, yang terjadi di komunitas Amsco Esports, Aceh X Squad, Tytan Esports, dan Last Army. Penelitian ini menggunakan mixed method dengan jenis penelitian eskplanatori sekuensial. Asumsi awal penelitian ini adalah bahwa fatwa ulama akan mempengaruhi kegiatan bermain anggota komunitas esports, terutama pendapatan anggota. Namun hasil pengujian data kuesioner yang disebarkan kepada 40 orang sampel dari 4 komunitas tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara fatwa haram tersebut dengan kegiatan bermain di komunitas PUBG Mobile. Anggota komunitas PUBG Mobile tetap bermain seperti biasanya. Sehingga peneliti melakukan pengkajian data lanjutan melalui FGD dengan ketua IESPA Provinsi Aceh dan ketua antar komunitas tersebut. Dari hasil diskusi tersebut, diperoleh hasil bahwa, permainan PUBG Mobile bukan hanya sekedar permainan, hobi atau mengisi waktu luang, tetapi juga terkait dengan solidaritas komunitas, pendapatan, profesi sebagai atlet, dan perkembangan dunia yang mengarah pada kehidupan dunia maya, tidak terkecuali olahraga elektornik.Kata Kunci: Game online, Fatwa Haram, Fungsi Manifes dan Fungsi Laten
Analisis Positioning Politik Partai NasDem Pada Pemilu 2019 di Kota Banda Aceh Deo Muhammad Saad H; Ubaidullah, M.A
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2021): November 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The NasDem Party in Banda Aceh City experienced a degradation in the acquisition of votes and seats as a result of the bad image of the choice of the National NasDem Party coalition that supported Jokowi-Ma'ruf. This study aims to determine the political positioning of the NasDem Party in the 2019 Election in the City of Banda Aceh and its impact on the degradation of votes and seats for the DPRK NasDem Party in the 2019 Pemilu Legislatif. Theories used to analyze this problem are political positioning and political communication theory. The research method used is a descriptive-qualitative approach. The results of this study indicate that the Banda Aceh City NasDem Party experienced a political tsunami in the 2019 Election in Banda Aceh City, even the community from the start did not accept the presence of the NasDem party. Of course, it greatly affects the electability of candidates. This becomes the result of voter segmentation and is used as a reference by candidates in the campaign. The political communication strategy is carried out by the legislative candidates, with the condition that they do not carry the name of the NasDem Party during the campaign. The candidates are Heri Julius, Abdul Rafur and Daniel Abdul Wahab. The three of them received votes and seats in the Banda Aceh City DPRK 2019-2024 for the political positioning strategy carried out after obtaining identification of the criteria for the voter segment in Banda Aceh City. In the end, the Banda Aceh City NasDem Party as an institution did not have electability, but the candidates managed to increase their electability on their own. In contrast to the 2014 Pemilu Legislatif which was fully influenced by the electability of the NasDem Party, whereas the 2019 Pemilu Legislatif was fully influenced by the electability of candidates from the results of the political positioning strategy and political communication.Keywords: Banda Aceh City NasDem Party, Degradation of Votes and Seats, Political Positioning and Political Communication.
ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN (STUDI KASUS PELAYANAN ADMINISTRASI PENCATATAN KELAHIRAN BERBASIS ONLINE DI KOTA BANDA ACEH) Rizki Azkia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2021): November 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan administrasi pencatatan kelahiran berbasis online dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi pencatatan kelahiran berbasis online di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan Teori Birokrasi Max Weber, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Diskucapil Kota Banda Aceh dalam menjalankan kebijakan pencatatan akta kelahiran berbasis online secara umum pelayanan administrasi kependudukan di kantor disdukcapil tersebut sudah lumayan baik. Adapun otoritas yang dijalankan oleh Diskucapil Kota Banda Aceh adalah Otoritas Legal.Terdapat beberapa faktor pendukung dari kebijakan pencatatan akta kelahiran secara online yaitu kecepatan pengambilan keputusan, adanya usaha pada pegawai untuk belajar hal baru, dan tidak adanya nepotisme. Namun terdapat beberapa hambatan dari pelayanan administrasi pencatatan kelahiran berbasis online ini yaitu petugas yang kurang resvonsive, pemilihan jabatan atau bidang yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian, tidak adanya pengawasan terhadap pegawai, kurangnya kedisiplinan dan adanya kesalahan penginputan data pada kantor desa.Kata Kunci: Pelayanan Administrasi, Akta Kelahiran, Birokrasi.
ANALISIS PERAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA ACEH DALAM PELESTARIAN SITUS BERSEJARAH DI KABUPATEN ACEH BESAR rahmaniar rahmaniar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2021): November 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya disebutkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya bertugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs bersejarah di wilayah kerjanya. Usaha tersebut merupakan suatu upaya pelestarian situs bersejarah. Dalam kenyataannya peran BPCB Aceh dalam melestarikan situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar belum maksimal, dikarenakan masih banyak situs bersejarah yang rusak dan terbengkalai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPCB Aceh dalam pelestarian situs bersejarah serta mengetahui hambatan yang dihadapi BPCB Aceh dalam melestarikan situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan teori peran dan pelestarian. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPCB Aceh belum maksimal melakukan pelestarian situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar diantaranya dalam hal penyelamatan dan pengamanan situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar, BPCB Aceh hanya menyelamatkan dan mengamankan situs bersejarah yang dinilai penting dan memiliki nilai sejarah tinggi. Untuk pemeliharaan situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar, BPCB Aceh memelihara sebanyak 14 situs yang berstatus cagar budaya. Dalam hal pemanfataan situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar, BPCB Aceh memanfaatkannya sebagai sarana pendidikan, dengan membuat konten komik "Jalur Rempah Bandar Aceh Darussalam". Adapun hambatan yang dihadapi BPCB Aceh adalah: kurangnya SDM, anggaran yang terbatas, bencana alam, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian situs bersejarah di Kabupaten Aceh Besar, serta kurangnya kerjasama BPCB Aceh dengan LSM. Diharapkan BPCB Aceh agar meningkatkan kerjasama dengan LSM serta Dinas terkait pelestarian situs bersejarah, serta menambah sarana dan prasarana bagi Juru Pelihara dalam melaksanakan tugasnya. Kata Kunci: Peran, Pelestarian Situs Bersejarah, BPCB Aceh 
RESILIENSI MASYARAKAT PASCA BENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN PIDIE JAYA (Studi di Gampong Kuta Pangwa Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya) HAFIZI HAFIZI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 6, No 3 (2021): November 2021
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian  ini  untuk  mengetahui  proses  dan  faktor-faktor  reseliensi  masyarakat Gampong  Kuta  Pangwa  dalam  menghadapi  dampak  gempa  bumi  Pidie  Jaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan model  deskriptif.  Teori  yang  digunakan  adalah  teori  resiliensi  Susan  L.Cutter.  Pada masyarakat Gampong Kuta Pangwa. Hasil penelitian ini menunjukan proses resiliensi masyarakat terjadi dengan baik karena kepercayaan akan musibah yang diberikan oleh Tuhan  harus  diterima  dengan  ikhlas  dan  lapang  dada.  Selain  itu    peran-peran  dari hubungan  antar  sesama  masyarakat  yang  terjalin  dengan  baik.  Adapun  faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi masyarakat terhadap gempa bumi adalah dari segi aspek sosial,  modal  sosial,  ekonomi,  institusi  dan  infrastruktur.  Yang  mana  masyarakat Gampong Kuta Pangwa memiliki pengetahuan akan kesiapsiagaan akan bencana, rasa optimis  dan  kewajiban  untuk  bekerja  dalam  memenuhi  kebutuhan,  dan  hal  yang penting  adalah  jaringan  sosial  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  baik  dengan  sesama korban  dan  masyarakat  lainnya.  Selain  itu,  institusi  atau  pemerintah  turut  berperan dalam menyalurkan bantuan sosial. Kata Kunci: Resiliensi, Gempa Bumi, Masyarakat

Page 78 of 102 | Total Record : 1018

 76   77   78   79   80 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): volume 8, Nomor 2, Mei 2023 Vol 8, No 1 (2023): volume 8, Nomor 1, Februari 2023 Vol 7, No 4 (2022): November 2022 Vol 7, No 2 (2022): Mei 2022 Vol 7, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 6, No 3 (2021): November 2021 Vol 6, No 2 (2021): Mei 2021 Vol 5, No 1 (2020): Februari Vol 4, No 4 (2019): November 2019 Vol 4, No 3 (2019): Agustus 2019 Vol 4, No 2 (2019): Mei 2019 Vol 4, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 3, No 4 (2018): November 2018 Vol 3, No 3 (2018): Agustus 2018 Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018 Vol 3, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 2, No 4 (2017): November 2017 Vol 2, No 3 (2017): Agustus 2017 Vol 2, No 2 (2017): Mei 2017 Vol 2, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 1, No 4 (2016): November 2016 More Issue