Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI ERA DIGITAL Mochamad Jaelani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Permasalahan yang terjadi di lapangan tentang pemberdayaan UMKM di kota Banda Aceh, salah satunya adalah kemampuan pelaku usaha dalam bersaing yang disebabkan oleh belum optimalnya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, program seminar dan pelatihan yang bersifat sementara, dengan jumlah UMKM Kota Banda Aceh mencapai 16.300 jiwa pada 2021 dengan pelatihan yang terhitung masih sedikit di laksanakan sehingga dirasa kurang efektif dalam menjadikan pelaku usaha kreatif dan inovatif di kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi dinas koperasi UKM dan perdagangan kota Banda Aceh dalam memberdayakan para pelaku UMKM di era digital. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskripstif. Penelitian ini menggunakan teori strategi dan teori pemberdayaan. Data penelitian ini di peroleh dari hasil penelitian di lapangan dan kepustakaan. Hasil peneletian ini menunjukan bahwa dalam pelaksaanaan strategi programnya belum dapat tersampaikan secara optimal informasi mengenai program-program dinas kepada pelaku UMKM. Sehingga program yang dilaksanakan belum secara tepat dan menyeluruh. Faktor penghambat diantaranya kurangnya pemahaman akan teknologi dan kemauan untuk berkembang mengikuti kemajuan teknologi bagi pelaku UMKM dan belum sepenuhnya mencari informasi untuk mengembangkan UMKM mereka dalam hal strategi pemasaran tentang produknya. Disarankan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh harus mampu melihat apa yang di butuhkan oleh para pelaku UMKM selain promosi secara langsung dengan kemitraan promosi juga harus dilakukan dengan cara berperan aktif mengelola akun sosial media nya untuk mempromosikan program-programnya secara tepat, agar program-programnya dapat tepat sasaran dan efektif kepada para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh, dan dapat meningkatkan perkonomian UMKM Kota Banda Aceh di era digital. Kata Kunci : Strategi, Pemberdayaan,UMKM, Era DigitalABSTRACT The Department of Cooperatives, SMEs and Trade of Banda Aceh City has the main task of carrying out government affairs in the fields of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Trade of Banda Aceh City. Problems that occur in the field regarding the empowerment of MSMEs in the city of Banda Aceh, one of which is the ability of business actors to compete caused by the not yet optimal empowerment carried out by the government, seminars and training programs that are temporary, with the number of MSMEs in Banda Aceh City reaching 16,300 people in 2016. 2021 with relatively little training being carried out so that it is deemed less effective in making creative and innovative business actors in the city of Banda Aceh. This study aims to explain the strategy of the SME cooperative and trade department of Banda Aceh in empowering MSME actors in the digital era. This research method is qualitative with descriptive approach. This research uses strategy theory and empowerment theory. The data of this research were obtained from the results of research in the field and the literature. The results of this research indicate that in the implementation of the program strategy, information has not been optimally conveyed about official programs to MSME actors. So that the program has not been implemented properly and comprehensively. Inhibiting factors include a lack of understanding of technology and a willingness to develop following technological advances for MSME actors and not yet fully seeking information to develop their MSMEs in terms of marketing strategies for their products. It is recommended that the SME Cooperatives and Trade Office of Banda Aceh City should be able to see what MSME actors need in addition to direct promotion with promotional partnerships that must also be carried out by playing an active role in managing their social media accounts to promote their programs appropriately, so that programs can be implemented properly. the program can be targeted and effective for MSME actors in the city of Banda Aceh, and can improve the MSME economy in the city of Banda Aceh in the digital era. Keywords: Strategy, Empowerment, MSMEs, Digital Era

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI GAMPONG TRIENG MATANG UBI KECAMATAN LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA Ipah Nazira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Skripsi ini berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Trieng Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijalankan oleh pelaksana PKH serta menemukan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PKH. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori otoritas legal rasional Max Weber penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Gampong Trieng Matang Ubi Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara pelaksana PKH telah menjalankan tugas-tugas yang berupa pertemuan awal dan sosialisasi PKH, pendampingan PKH dan penyaluran bantuan PKH dengan menerapkan prinsip otoritas legal rasional Max Weber. Faktor pendukung dalam Program Keluarga Harapan meliputi dapat membantu masyarakat miskin baik dalam pendidikan dan kesehatan anaknya hingga kebutuhan sehari-hari dan membawa perubahan dalam masyarakat baik jaminan sosial maupun pola pikir masyarakat. Faktor penghambat dalam Program Keluarga Harapan yaitu pendampingan PKH tidak dilaksanakan setiap bulan tetapi dilaksanakan tiga bulan sekali di karenakan banyak masyarakat penerima PKH di Gampong Trieng Matang Ubi bekerja di sawah. Karena pendampingan tidak berjalan dengan baik maka sebagian penerima PKH Gampong Trieng Matang Ubi menghadiri pertemuan kelompok di gampong lain dengan pendamping PKH yang sama. Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Otoritas Legal Rasional

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HUKUM JINAYAT SEBAGAI SOLUSI MENGATASI MAISIR DI KABUPATEN ACEH BESAR Ilham A. Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

anun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 yang menjelaskan tentang larangan serta hukuman bagi pelaku dan penyedia maisir, berdasarkan data yang didapat dari media dan hasil observasi tentang permasalahan maisir khususnya game judi online, ditemukan bahwa pada tahun 2021 seorang remaja ditangkap karena menjadi penjual chip domino yang melanggar qanun jinayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas dan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mengatasi maisir. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas dan teori kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi yang selanjutnya data akan di olah menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan qanun jinayat dalam mengatasi maisir di Kabupaten Aceh Besar belum efektif, karna berdasarkan hasil observasi di warung kopi pada 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar masih dapat ditemui masyarakat yang bermain game judi online. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk mengatasi maisir adalah dengan mengupayakan adanya satu orang WH di setiap gampong dan berupaya untuk menetapkan status BKO terhadap beberapa anggota WH di bawah Dinas Syariat Islam, kemudian melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku maisir tersebut. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diharapkan dapat melakukan pengawasan secara berkala di warung-warung kopi yang banyak terdapat pemain game judi online dan memberikan sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diharapkan melakukan pengadaan sarana dan prasarana, menambah anggota yang melakukan pengawasan di lapangan dan mengadakan rekrutmen pegawai yang menguasai di bidang IT atau melakukan pelatihan kepada pegawai yang ada saat ini. Kata Kunci: Efektivitas, Qanun Jinayat, Maisir, Kabupaten Aceh Besar

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Kutaraja) Muhammad Firhan Maulana; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh juga tidak sepenuhnya terlepas dari permasalahan kekumuhan ini. Di wilayah Kota Banda Aceh masih banyak terdapat lingkungan dan permukiman yang memiliki kualitas rendah. Berdasarkan data wilayah kumuh Kota Banda Aceh, kawasan Kecamatan Kutaraja meliputi Gampong Keudah dan Gampong Jawa menjadi wilayah dengan luasan kumuh yang tinggi serta mendapatkan prioritas tinggi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kota Banda Aceh terkhusus di wilayah Kecamatan Kutaraja. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III sebagai alat untuk membedah fenomena ini. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Kutaraja belum berjalan secara maksimal. Sumber daya, komunikasi dan disposisi dari implementator merupakan faktor penghambat jalannya program ini dikarenakan keterbatasan anggaran hingga keseriusan dari pelaksana program menjadi penghambat terlaksananya program ini secara maksimal. Dalam proses implementasi program Kota Tanpa Kumuh ini juga memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yang menjadikan penyelesaian kumuh di wilayah Kutaraja belum sepenuhnya selesai dan kurang tepat sasaran. Sikap eksekutor harus lebih serius dalam melaksanakan kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh dan melibatkan elemen-elemen diluar pemerintahan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Stekholder lainnya sehingga Program Kota Tanpa Kumuh bisa berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.Kata Kunci : implementasi kebijakan, KOTAKU, hambatanANALYSIS OF POLICY IMPLEMENTATION OF KOTA TANPA KUMUH MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING IN THE CITY OF BANDA ACEH(Case Study of Kota Tanpa Kumuh Program in Kutaraja District)Banda Aceh as the capital of Aceh Province, is also not completely separated from this slum problem. In the Banda Aceh City area, there are still many neighborhoods and settlements that have low quality. Based on data from the slums of Banda Aceh City, the Kutaraja sub-district area, including Gampong Keudah and Gampong Jawa, is an area with a high slum area and gets high priority in its implementation. This study aims to determine the policy implementation process of the Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) program carried out by the Ministry of Public Works and Public Housing in Banda Aceh City, especially in the Kutaraja District area. This research uses Edward III's Policy Implementation theory as a tool to dissect this phenomenon. The method in this study uses a qualitative approach. The results showed that the implementation of the KOTAKU Program in Kutaraja District has not run optimally. The resources, communication, and disposition of the implementer are factors that hinder the course of this program due to budget constraints and the seriousness of the program implementer to inhibit the implementation of this program to the fullest. The process of implementing the KOTAKU program, also has several obstacles in its implementation, which makes the settlement of slums in the Kutaraja area not yet fully completed and not on target. The executor's attitude must be more serious in implementing the KOTAKU Program policy and involve elements outside the government, such as non-governmental organizations and other stakeholders, so that the KOTAKU Program can run according to procedures and on target.Keywords: Policy implementation, KOTAKU, obstacle

ANALISI STRATEGI PEMASARAN INDUSTRI KOPI DI ACEH ( Studi Kasus Solong Kopi Banda Aceh ) YUDI ARITONA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This research is entitled "Analysis of the Marketing Strategy of the Coffee Industry in Aceh (Case Study in Solong Coffee Ulee Kareng)". This study aims to find out how to analyze the strategy of maintaining the marketing of the Aceh coffee industry in Solong Coffee Ulee Kareng, how the marketing strategy of the coffee industry in Solong Coffee Banda Aceh when viewed from a SWOT analysis and whether product quality affects customer satisfaction sold by Solong Coffee Ulee Kareng. This research method uses Mix method research, data collection techniques using questionnaires, interviews and observations. Meanwhile, to test the validity of the questionnaire using SPSS version 25. Based on the results of the study, it showed that the quality of the products marketed by Solong Coffee Ulee Kareng met the standards of consumer taste and the results of the data validity test showed that the level of satisfaction and quality indicated an average number of agreeing with the products and services of Solong Coffee Ulee Kareng. Keywords: Marketing, Solong Coffee Ulee Kareng and SWOT Analysis.

MANAJEMEN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM MELAKSANAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN DANA OTSUS TAHUN 2019-2021 Dy Hakimil Mahmud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat merupakan lembaga penunjang Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang bertugas membantu Bupati dan jajarannya dalam merumuskan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan wilayah Kabupaten Aceh Barat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat wilayah-wilayah yang belum mendapatkan perhatian oleh pemerintah dan mengalami masalah seperti jalan yang rusak dan jembatan penghubung antar desa yang belum dibangun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen dan hambatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan teori manajemen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan salah satu fungsi manajemen yaitu perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat sudah melaksanakan lima fungsi manajemen dengan baik serta memiliki skala prioritas dalam penentuan perencanaan pembangunan. Hambatan yang dialami oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat adalah anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan persepsi masyarakat. Untuk itu diharapkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat memaksimalkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada dengan mengadakan pelatihan, melakukan sosialisasi kepada seluruh aktor pembangunan, menambah Sumber Daya Manusia baru, baik yang berstatus PNS atau tenaga kontrak, membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi dengan aparatur desa dan masyarakat agar penentuan skala prioritas tidak merugikan masyarakat di wilayah tertentu serta adanya pemerataan pembangunan.Kata Kunci: Manajemen, Perencanaan Pembangunan, Aceh Barat

PENERAPAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA DINAS SOSIAL DAN DINAS TENAGA KERJA DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH CUT NAISA ZAHARA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam wilayah Kota Banda Aceh semakin meningkat jumlahnya sehingga mulai meresahkan masyarakat, mengurangi kenyamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum. Penanganan masalah gelandangan dan pengemis menggunakan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 yang diatur di dalam Pasal 2. Gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan yang sulit ditemukan solusinya, salah satu penyebab sulitnya untuk menemukan solusi dari berbagai alasan seperti kurangnya sumber daya dan juga tidak adanya kolaborasi yang bisa memberikan realisasi penyelesaian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penerapan model Collaborative Governance untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan model Collaborative Governance pada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja serta hambatan dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penerapan model collaborative governance pada Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja masih berjalan hingga saat ini. Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki wewenang untuk menangani gelandangan dan pengemis dengan melakukan beberapa kegiatan seperti razia, pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh memberikan pembinaan dan pelatihan skill/keterampilan. Kolaborasi yang dilakukan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dapat dijumpai melalui program Balai Latihan Kerja. Namun, sampai saat ini program tersebut belum bisa mengoptimalkan pembinaan yang dilakukan berdasarkan data jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh masih mengalami fluktuasi, faktor penghambat Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh adalah keterbatasan nya sarana dan prasarana, anggaran dan yang terakhir adalah kurangnya partisipasi masyarakat.Kata Kunci : Collaborative Governance, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja.

INTERNALISASI NILAI SULUK PADA SANTRI DI DAYAH DARUL AMAN KABUPATEN ACEH BESAR nur kasmi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPerubahan sosial setelah mengikuti suluk merupakan hasil yang harus dicapai oleh santri. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan sikap yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti suluk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana internalisasi nilai suluk pada santri di Dayah Darul Aman kabupaten Aceh Besar ditinjau dari teori Peter Berger dengan mengacu pada tiga aspek yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian deskriptif, dimana yang menjadi informan diperoleh dengan metode Purposive sampling. Untuk menganalisis penitian ini, peneliti menggunakan teori konstruksi sosial. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu untuk mencapai internalisasi nilai suluk pada santri di Dayah Darul Aman kabupaten Aceh Besar yaitu santri harus memiliki tahapan eksternalisasi, objektivasi baru kemudian pada tahap internalisasi. Adapun santri di Dayah Darul Aman yang telah mengikuti suluk belum terinternalisasi nilai suluk secara signifikan karena pengaruh pola interaksi dan proses pembauran dengan lingkungan luar sehingga belum terjadi perubahan sikap dari segi aspek agama dan aspek sosial secara signifikan. Kata kunci: Perubahan Sosial, Santri, Suluk.

Analisis Efektivitas Program Asimilasi Terhadap Narapidana Kelas II A Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun 2020 Arif Fonna; Iqbal Ahmady
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In the context of overcoming and preventing Covid-19 through Regulation of the Minister of Law and Human Rights (PERMENKUMHAM) Number 10 of 2020 concerning the conditions for granting assimilation and integration rights for prisoners and children in the context of preventing and overcoming the spread of Covid-19. This creates unrest among the public, this unrest creates fear in the community so that there are those who claim that the assimilation program is just a government game given the occurrence of overloaded prisons/detention centers, which the government should have done to increase the capacity of prisons/detention centers to maintain the increase in the spread of the virus. This study aims to find out and explain about the guidance and supervision carried out by the Fathers for Class II A prisoners in Banda Aceh as well as to find out and explain the effectiveness of the assimilation program for Class II A prisoners in Banda Aceh during the Covid-19 pandemic in 2020. The research approach carried out using descriptive qualitative method. The results of this study indicate that there are several forms of guidance and supervision of inmates, namely: (1) the supervision of the Fathers through Zoom Meetings, and (2) the supervision of the Fathers through the Family/Village Apparatus. And the effectiveness of the convict assimilation program at the Class II A prison in Banda Aceh during the COVID-19 pandemic in 2020 in the context of overcoming and preventing the virus is somewhat less effectie given the absence of direct guidance and supervision of prisoners receiving the assimilation program.The conclusion is the form of guidance and supervision carried out by the Fathers for Class II A Banda Aceh prisoners, namely, collaborating with the family and related village officials in controlling the behavior of prisoners and the supervision provided, namely, making Video Calls or Zoom Meetings which are routinely carried out every day. by showing the face directly. The experimental approach is the most likely approach in terms of the effectiveness of the assimilation program for Class II A prisoners in Banda Aceh in 2020.

EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GAYO LUES Rahmadi Rahmadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Vol 7, No 4 (2022): November 2022
Publisher : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. DISDUKCAPIL Gayo Lues salah satu penyeleggara pelayanan publik kepada masyarakat, namun masih dijumpai berbagai masalah seperti aspek waktu, tenaga SDM, fasilitas pendukung serta kondisi masyarakat yang sebagian belum memahami apa yang harus dilakukannya saat mengunjungi DISDUKCAPIL. Tujuan penelitian ini untuk menjelasakan pelaksanaan pelayanan publik pada DISDUKCAPIL serta penghambat efektivitas pelayanan publik pada DISDUKCAPIL Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan terdiri dari teori efektivitas dan pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik pada DISDUKCAPIL dilihat dari aspek tangible sudah membuat pihak pengawai dan masyarakat nyaman dalam memberikan layanan, hanya saja sebagian fasilitas belum tersedia. Aspek reliability sebagian sudah efektif dijalankan seperti waktu pelayanan sudah tergolong cepat dan tepat, sekalipun sesekali mengalami hambatan. Aspek responsiveness dalam pelayanannya pihak pengawai selalu tanggap terhadap masyarakat yang melakukan pengurusan kependudukan. Aspek assurance atau jaminan, dimana pihak DISDUKCAPIL dalam memberikan layanan belum oftimal menjamin segala sesuatu dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aspek empaty juga sudah efektif dilakukan dengan memberikan layanan secara baik, ramah, sopan, santun dan sebagainya. Hambatan efektivitas pelayanan publik pada DISDUKCAPIL yaitu berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas jaringan internet yang sering terganggu, tidak jalannya tim di tingkat desa serta minimnya kesadaran masyarakat. Diharapkan kepada DISDUKCAPIL agar terus meningkatkan kinerja SDM serta melengkapi faslitas untuk mendukung kinerja DISDUKCAPIL Gayo Lues tersebut. Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Publik, DISDUKCAPIL dan Gayo Lues.ABSTRACK Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, Article 1 Paragraph 1 states that public services are a series of activities in the context of fulfilling service needs in accordance with laws and regulations for every citizen and resident of goods, services and administrative services provided by the organizer. public service. DISDUKCAPIL Gayo Lues is one of the organizers of public services to the community, but there are still various problems such as aspects of time, human resources, supporting facilities and the condition of the community, some of which do not understand what to do when visiting DISDUKCAPIL. The purpose of this study is to explain the implementation of public services at DISDUKCAPIL and barriers to the effectiveness of public services at DISDUKCAPIL in Gayo Lues Regency. This study uses a descriptive qualitative approach. Data was collected by observation, interviews and documentation. The theory used consists of the theory of effectiveness and public service. The implementation of public services at DISDUKCAPIL seen from the tangible aspect has made the employees and the community comfortable in providing services, it's just that some of the facilities are not yet available. Part of the reliability aspect has been implemented effectively, such as the service time is quite fast and precise, even though it occasionally encounters obstacles. Aspects of responsiveness in their services, the employees are always responsive to the people who carry out population management. Aspects of assurance or guarantee, where the DISDUKCAPIL in providing services has not optimally guaranteed everything in providing services to the community. The empathy aspect has also been effectively carried out by providing good, friendly, polite, courteous service and so on. Barriers to the effectiveness of public services at DISDUKCAPIL include limited human resources, internet network facilities that are often disrupted, the team doesn't work at the village level and the lack of public awareness. It is hoped that DISDUKCAPIL will continue to improve HR performance and complete facilities to support the performance of the Gayo Lues DISDUKCAPIL. Keywords: Effectiveness, Public Service, DISDUKCAPIL and Gayo Lues.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA