cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 4: November 2019" : 20 Documents clear
Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Pada Tingkat Mukim Siti Thali’ah Athina; Syamsul Bahri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar hukum penyelesaian sengketa secara adat telah diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, penyelesaian sengketa secara adat di tingkat Mukim dilaksanakan oleh suatu majelis yakni Imuem Mukim, Imuem Chiek, Tuha Peut, Sekretaris Mukim dan Ulama, Cendikiawan dan Tokoh Adat lainnya. Dalam penyelesaian sengketa secara hukum adat pada tingkat Mukim di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, tidak semua unsur majelis hadir sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun tersebut. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa secara hukum adat pada tingkat mukim di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dan untuk mengetahui dampak dari putusan hukum majelis adat pada tingkat mukim kepada para pihak yang berselisih. Jenis penelitian pada artikel ini adalah yuridis empiris. Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa di tingkat Mukim di Kecamatan Seunuddon kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh suatu majelis yang anggota majelisnya tidak dihadiri oleh semua unsur majelis. Penyelesaiannya tetap dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada, mulai dari pemanggilan para pihak sampai sidang diputuskan. Penyelesaian sengketa yang tidak dihadiri oleh semua unsur majelis dianggap sah secara hukum adat, karena dalam penyelesaiannya para majelis yang dapat hadir bermusyawarah dan mengambil keputusan untuk tetap melaksanakan sidang, maka penyelesaian dapat dilaksanakan. Terhadap semua hasil penyelesaian sengketa secara adat dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak dengan tidak ada unsur keterpaksaan.
Pemenuhan Hak Atas Kenyamanan Terhadap Konsumen Pada Hotel Di Kota Banda Aceh Munawirsyah Munawirsyah; Syamsul Bahri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak kenyamanan terhadap konsumen hotel di Banda Aceh dan untuk menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak perhotelan terhadap pemenuhan hak kenyamanan bagi konsumen hotel di Banda Aceh. Data diperoleh dengan melakukan penelitian yuridis empiris yaitu melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku teks, peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku, sehingga dapat diperoleh analisis yang objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan pemenuhan hak atas kenyamanan konsumen pengguna jasa hotel belum terpenuhi. Tidak terpenuhinya hak atas kenyamanan baik pelayanan dan fasilitas dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya, faktor internal hotel seperti keberadaan AC yang kurang berfungsi, kondisi tempat tidur kamar yang kotor, serta kekurangan fasilitas pengamanan parkir. Sedangkan faktor eksternal hotel diakibatkan oleh razia yang dilakukan Satpol PP dan WH yang mengganggu tamu disaat beristirahat. Diharapkan kepada pengusaha hotel agar dapat memberikan informasi dan peringatan yang dapat dimengerti oleh konsumen pengguna jasa hotel, memenuhi fasilitas dan memperbaiki pelayanan dengan mempekerjakan pegawai yang memiliki standard dan sertifikasi uji kompetensi profesinya, serta kepada Pemerintah dan institusi terkait agar melakukan pengawasan terhadap standarisasi hotel agar dapat terpenuhinya hak atas kenyamanan konsumen.This article aims to explain the obstacles to the enjoyment of the right comfort to consumers in Banda Aceh and to explain the measures taken by the hospitality of the fulfillment of rights of convenience for consumers in Banda Aceh. Data obtained by conducting empirical juridical namely through library research by studying textbooks, regulations legislation, relating to the cases. Fieldwork was conducted by interviewing respondents and informants that accompanied the basic outline of the applicable law, so as to obtain an objective analysis to answer the problems in this study. The results of the study describes the realization of the right consumer comfort hotel service users have not been met. Non-fulfillment of the right to good leisure facilities and services caused by several factors, including, internal factors such as the presence of AC hotel is not functioning, the condition of the bed rooms were dirty, and the shortage of parking security facilities. While external factors caused by the hotel municipal police conducted raids and WH disturb guests while resting. Expected to hotelier in order to provide information and warnings that can be understood by the consumer user service hotel, meeting facilities and improve services by hiring employees who have a standard and certification of competency testing profession, as well as to the Government and relevant institutions in order to supervise the standardization of the hotel in order to the fulfillment of the right to consumer convenience.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh Yana Indah Pertiwi; Azhari Yahya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 7 huruf (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dalam kenyataannya di Kota Banda Aceh masih ditemukan kosmetik yang dipalsukan dan mengandung bahan berbahaya serta men cantumkan nomor izin edar fikif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Penyebab terjadinya peredaran produk kosmetik berbahaya yang mencantumkan nomor izin edar fiktif, Peran BPOM Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan serta Sanksi bagi produsen atau pelaku usaha yang mencantumkan nomor izin edar fiktif dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen di Banda Aceh. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research). Untuk memperoleh datanya, maka peneliti melakukan kajian secara kepustakaan (library research), dengan menelaah buku-buku dan bahan lainnya yang berkenaan dengan kajian artikel dan penelitian secara lapangan (field research),seperti melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya peredaran kosmetik berbahaya yang mencantumkan nomor izin edar fiktif dikarenakan produsen tidak mendaftarkan produk yang akan diedarkan ke BPOM. Bagi konsumen disebabkan harga yang relatif murah sehingga tidak memikirkan dampak apa yang akan ditimbulkan. Bagi BPOM disebabkan kurangnya bidang pengawasan, pemeriksaan dan penindakan. Adapun peran dan upaya BPOM Kota Banda Aceh dilakukan dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penindakan setiap produsen yang menyalahi aturan pemerintah terkait dengan peredaran kosmetik palsu dengan mencantumkan nomor izin edar fiktif. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen yang memperdagangkan kosmetik mencantumkan nomor izin edar fiktif diancam dengan pasal 19 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (1) UUPK. Disarankan kepada pelaku usaha agar mengetahui tata tertib dalam menjalankan usahanya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Disarankan kepada konsumen agar lebih jeli dan berhati-hati dalam memilih kosmetik. Serta pihak BBPOM dan Dinas terkait harus gencar dalam melakukan pengawasan dan penyuluhan, serta memberikan sanksi yang tepat dan tegas terkait dengan peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar.
The Protection Of Women As The Victim Of Economic Abuse Under International Human Rights Law In Indonesia Rayyan Fakhri; Azhari Yahya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ndonesia is included as a state which already ratified the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979. Those matters oblige Indonesian governments to give full protection to women regarding to crimes of violence. However, it also includes protection to the victim of economic abuse in family scope. The annual report of Women Commission show that economic abuse on family scope is always happen in every year. Article 9 of Law No 23 of 2004 on the Elimination of Domestic violence regulated economic abuse as a form of domestic violence. The aim of this research is to describe the protections of economic rights for women covered by International Human Rights Law in Indonesia and to describe the responsibility of Indonesian government to protect women as the victim of economic abuse.This research is conducted under normative method. The data used in this research comes from primary sources such as statutes, Law, decision, or regulation and secondary sources, which includes legal textbook, papers and journals. Both sources then combined with tertiary sources, such as dictionary. Indonesian stipulated the equality and nondiscrimination on women’s economic rights under the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, the Law No.13 of 2003 on Labor and Law No. 1 of 1974 on Marriage. In term of avoiding economic abuse in family scope Indonesian government also established the Law No. 23 of 2004 on the Elimination on Domestic Violence. The article found that one of the biggest problems is the need of women’s victim protection when they made the report on the economic abuse cases. Domestic Violence Law has been provided the protection and recovery towards the victim of economic abuse. Furthermore, Indonesia Government has also established National Commission on Violence against Women to help the women’s victim acquire their rights. In the provincial/district level, Integrated Services Center for Women and Children was established in each area. Local and provincial efforts are the key solution on the enforcement issue. The government whether national, provincial, and regional has to socialize the economic abuse and women’s economic rights to make sure that they are aware on their rights. The evaluation towards the implementation of law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence is needed to know how the efficiency of this law.
Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Menyebabkan Sengketa Tanah Asshifa Ummami Kamaruzzaman; M. Jafar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”, namun dalam pelaksanaannya, tanggung jawab yang diberikan oleh Notaris tidak sepenuhnya menguntungkan pihak yang bersengketa. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab perdata notaris terhadap akta otentik yang menyebabkan sengketa tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diberikan notaris terhadap akta otentik yang menyebabkan sengketa tanah adalah menghapuskan minuta akta tersebut dari daftar arsip Notaris, kekuatan pembuktian hanya sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan juga pemberian penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada pihak yang merasa dirugikan  Disarankan agar tanggung jawab Notaris yang melanggar ketentuan kewajiban di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diperluas dan dipertegas dengan menentukan sanksi terhadap Notaris yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf (l) revisi Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum dalam akta otentik yang dibuatnya dikemudian hari.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengendara Go-Jek Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Layanan Go-Food Di Banda Aceh Nindy Ulfie Audina; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap pengendara Go-Jek akibat wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam perjanjian jasa layanan Go-Food yang beroperasi di kota Banda Aceh, menjelaskan bentuk wanprestasi konsumen dan tanggung jawab pihak konsumen atas tindakan tidak beritikad baik, kemudian menjelaskan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan atas kerugian yang dialami pengendara Go-Jek akibat tindakan konsumen tidak beritikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, pengumpulan data dilakukan dengan cara mewancarai pihak terkait yang menjadi subjek penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dituangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk artikel. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa tidak adanya perlindungan hukum bagi pengendara Go-Jek dikarenkan pemerintah belum mengeluarkan peraturan khusus mengenai transportasi Online. Kerugian yang dialami pengendara Go-Jek merupakan tanggung jawab dari perusahaan Go-Jek. Kurangnya kesadaran dari konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi dan tidak adanya tanggung jawab dari konsumen akibat dari perbuatannya melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pengendara Go-Jek. Konsumen harus mengikuti petunjuk atau tata cara pembelian dalam aplikasi Go-Jek dalam fitur Go-Food. Disarankan PT. Go-Jek Indonesia dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa tidak lagi menerapkan sistem pengendara membayar terlebih dahulu segala pembelanjaan konsumen menggunakan dana pribadi pengendara Go-Jek. Untuk setiap penggunaan pelayanan pembelanjaan konsumen harus memiliki Go-Pay. Dan kepada pemerintah untuk membuat peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap pengendara Go-Jek.The purpose of writing this thesis is to find out and explain about the legal protection of Go-Jek riders due to defaults made by consumers in the Go-Food service agreement operating in the city of Banda Aceh, explaining the settlement made by the company for losses suffered by Go-Jek riders due to the actions of consumers not in good faith. The research method used is an empirical juridical research method, data collectin is done by interviewing related parties who are the subject of research. Then analyzed using a qualitative approach as outlined in a paper in the form of a thesis. Based on the result of the study, it can be eplained that there is no legal protection for Go-Jek riders because the government has not issued a special regulation regarding online tranportation. Losses suffered by Go-Jek riders are the responsibility of the Go-Jek company. Lack of awareness of consumers to act in good faith in conducting transactions and the absence of responsibility from consumers as a result of their conduct of default which results in losses for the Go-Jek riders. Recommended that PT. Go-Jek Indonesia and PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa isn’t longer apply the rider’s system to pay in advance all consumer spending services, consumers must have a Go-Pay. And to the government to make regulations regarding legal protection against motorized motorists.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Obral Menggunakan Prinsip Loss Leader (Harga Umpan) Sri Noviani; Darmawan Darmawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang. Pada kenyataannya penjualan produk obral secara loss leader terjadi di kota Banda Aceh.  Loss leader merupakan teknik memancing perhatian konsumen dengan produk yang dijual sangat murah, atau produk yang sengaja dijual rugi dengan jumlah yang terbatas. Dalam menerapkan teknik penjualan ini, terdapat syarat-syarat tersembunyi yang diberlakukan oleh pihak pelaku usaha, antara lain produk yang tersedia hanya beberapa unit atau adanya keharusan untuk membeli produk lain yang tidak dijual secara obral terlebih dahulu. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penerapan perlindungan konsumen terhadap penjualan produk obral secara loss leader, menjelaskan pelaksanaan tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dari penjualan produk obral secara loss leader dan menjelaskan peran dari Lembaga Perlindungan Konsumen dalam menanggapi penjualan  produk secara loss leader. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan produk obral mengunakan prinsip loss leader sudah berjalan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 UUPK, namun pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan kewajibannya yang termuat dalam pasal 7 UUPK. Dalam pelaksanan tanggungjawab sebagai pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian atas konsumen dari penjualan produk obral secara loss leader, pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian konsumen, baik dengan mengganti kerugian dengan sejumlah uang maupun pengembalian barang. Peran dari Lembaga Perlindungan Konsumen di kota Banda Aceh yaitu Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) atas adanya penjualan produk obral menggunakan prinsip loss leader yaitu dengan melakukan peneguran terhadap pelaku usaha dan meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Disarankan kepada Pemerintah untuk menerapkan sanksi yang lebih memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK dan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh sertaLembaga-Lembagaterkait agar meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjual produk obral secara loss leader, memberikan layanan pengaduan suara dengan menempelkan brosur dan baliho tentang layanan pengaduan konsumen disetiap toko/pusat perbelanjaan di kota Banda Aceh dan diharapkan kepada pelaku usaha agar menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wanprestasi Penerima Kuasa Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Pesawat Udara Putri Fajrianuari; Sanusi Bintang
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan hukum antara penjual, pembeli, dan penerima kuasa pembeli, siapa pihak yang bertanggung gugat dalam wanprestasi penerima kuasa pembeli, dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, hubungan hukum timbul dalam perjanjian jual beli timbul antara penjual dan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban. Penerima kuasa hanya ada hubungan hukum dengan pemberi kuasa sesuai perjanjian pemberian kuasa yang juga menimbulkan hak dan kewajiban tersendiri bagi mereka. Berdasarkan perjanjian jual beli, pembeli yang dapat digugat di pengadilan oleh penjual karena wanprestasi. Upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara negoisasi, mediasi, dan sekaligus dapat melibatkan penerima kuasa pembeli. Disarankan kepada antara penjual dan pembeli untuk membuat perjanjian secara tertulis. Pemberi kuasa dan penerima kuasa membuat surat kuasa tertulis agar memiliki hubungan hukum yang lebih jelas. Agar tidak terjadi sengketa dalam pelaksanannya, seharusnya pihak pembeli yang bertanggungjawab berdasarkan perjanjian jual beli. Namun, pembeli dapat menuntut penerima kuasa agar dapat bertanggungjawab atas kerugian penjual.The purpose of this study is to determine and explain the legal relationship between the seller, the buyer, and the recipient of the power of the buyer, who is the party liable in tort to the recipient of the power of the buyer, and how the settlement of the dispute by default. Based on the results of research that, the legal relations arising in the sale and purchase agreement arises between the seller and the buyer, which raises rights and obligations. Receiver power only no legal relationship with the trustor according to the agreement granting the power of attorney which also gives rise to rights and obligations for their own. Based on the sale and purchase agreement, the buyer who can be sued in court by the seller for default. Dispute resolution efforts carried out by way of negotiation, mediation, and also can involve the recipient of the power of the buyer. It is recommended to between the seller and the buyer to make a written agreement. Trustor and beneficiary power of attorney make a power of attorney is written in order to have a legal relationship more clear. So there is no conflict in its implementation, should the buyer who is responsible based on the sale and purchase agreement. However, the buyer can sue the recipient of the power to be responsible for any loss the seller.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Hak Atas Informasi Harga Pada Menu Makanan Di Rumah Makan Kiagus Tajudin Fajar; Rismawati Rismawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 (UUPK) Pasal 4 huruf c menentukan konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Namun kenyataannya konsumen tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh daftar informasi harga pada menu makanan di rumah makan di Kota Banda Aceh. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait hak atas informasi harga pada menu makanan, serta untuk menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan tidak tersedianya daftar menu makanan pada beberapa rumah makan yang ada di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen merasa belum terpenuhinya hak konsumen dalam hal informasi mengenai informasi harga pada menu makanan di rumah makan. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercantumnya informasi harga pada menu makanan karena ketidakpahaman pelaku usaha terhadap UUPK dan harga bahan baku yang tidak stabil, sehingga pelaku usaha tidak mencantumkan informasi harga pada menu makanan. Tanggung jawab pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan merelakan konsumen membayar tidak sesuai dengan harga terbaru yang berlaku di rumah makan, dengan syarat apabila hal tersebut terulang kembali maka konsumen harus tetap membayar sesuai dengan harga terbaru yang berlaku di rumah makan.
Pelaksanaan Penertiban Kendaraan Bermotor Yang Menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Non BL di Kota Banda Aceh Nurhidayat Nurhidayat; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor non BL di Kota Banda Aceh berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 14 ayat (4) dan (5) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh. Pada Undang-Undang dan Qanun Aceh tersebut telah diatur bahwa pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan Nomor Polisi non BL yang beroperasi di wilayah Aceh wajib melapor dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari dan wajib memutasikan kendaraannya apabila sudah 12 (dua belas) bulan. Namun pada kenyataannya masih banyak kendaraan non BL yang beroperasi di Kota Banda Aceh tidak melapor maupun melakukan mutasi meskipun sudah melewati batas waktu dan tidak dilaksanakan penertiban terhadap kendaraan tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penertiban kendaraan bermotor non BL di Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penertiban dan upaya yang telah ditempuh dalam menertibkan kendaraan bermotor non BL. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara serta observasi lapangan, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban kendaraan bermotor non BL tidak dilaksanakan secara khusus, yang dilakukan hanya sebatas himbauan. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada kepastian hukum tentang instansi manakah yang berwenang dan berkewajiban, tidak ada sanksi, dan tidak ada aturan teknis penertiban kendaraan non BL secara khusus. Upaya yang telah dilaksanakan yaitu sosialisasi, razia gabungan, dan sensus kendaraan bermotor. Disarankan kepada Kepolisian agar bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk melaksanakan penertiban non BL, serta kepada Pemerintah Aceh untuk membuat aturan yang bisa menjadi dasar operasional penertiban kendaraan non BL di Aceh Khususnya Kota Banda Aceh.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue