Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 2: Mei 2021"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL ANTARA PT. BERKAH RAJA PHONNA DENGAN PEMILIK TANAH ]]>
<![CDATA[Walliam Mardhatillah]]>;
<![CDATA[Safrina Safrina]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pembangunan perumahan antara PT Berkah Phonna dengan Pemilik tanah, untuk menjelaskan akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dalam perjanjian tersebut, dan untuk menjelaskan upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi karena adanya sengketa tanah yang menjadi objek perjanjian yang menyebabkan diberhentikannya proses pembangunan perumahan yang telah dijanjikan kedua pihak. Adapun akibat hukum yang timbul terhadap pemilik tanah yang melakukan wanprestasi adalah melakukan ganti rugi terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan dan seluruh kerugian yang dialami oleh pihak pengembang. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan para pihak dengan negosiasi/musyawarah agar pihak pemilik tanah segera menyelesaikan sengketa tanah dengan pihak keluarganya agar perjanjian dapat dilanjutkan. Disarankan kepada para pihak untuk memastikan status tanah yang menjadi objek perjanjian sebelum perjanjian itu ditandatangani dan para pihak memiliki iktikad baik untuk melakukan perjanjian sehingga tidak merugikan salah satu pihak.Kata Kunci : Wanprestasi, Bagi Hasil. ]]>
<![CDATA[PENGALIHAN HAK TANGGUNGAN DARI BANK KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH (Suatu Penelitian Pada PT. BNI dan PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe) ]]>
<![CDATA[Yulia Sarah]]>;
<![CDATA[Muhammad Insa Ansari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Ini adalah hak khusus Aceh untuk perkembangan perbankan syariah Aceh. Sejumlah bank konvensional di Aceh diwajibkan beralih ke bank Syariah. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengalihan hak tanggungan kredit dari PT. BNI ke pembiayaan PT. BNI Syariah Cabang Lhokseumawe. Guna memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian penelitian yuridis normatif. Dalam pengalihan kredit hak tanggungan pata PT. BNI dan PT. BNI Syariah ada sepuluh tahapan proses yang harus di lakukan. Pengalihan perjanjian dari bank konvensional ke bank syariah harus melalui sepuluh prosedur terlebih dahulu. Bank konvensional memutuskan perjanjiannya setelah ada permintaan tertulis dari bank BNI syariah beserta kiriman saldo yang akan dilunaskan pada bank BNI konvensional sebesar baki debet, maka bank syariah mengikat akad yang baru dengan nasabah. Dalam pengalihan perjanjian kredit ada delapan tahapan, para pihak telah menyetujui dan sepakat bahwa fasilitas pengalihan pembiayaan yang diberikan oleh bank dimaksudkan sebagai sarana melunasi kredit penerima pembiayaan kepada sebuah bank konvensional. Fasilitas pengalihan pembiayaan dilakukan dengan mekanisme bank syariah membayar sisa hutang nasabah pada bank konvensional sehingga perjanjian kredit di bank konvensional putus dan diikat kembali pada akad bank Syariah.Kata Kunci : Jaminan, Pengalihan, Hak Tanggungan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA STUDIO REKAMAN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) ]]>
<![CDATA[Ridho Brilian Laksamana]]>;
<![CDATA[Mustakim Mustakim]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa studio rekaman di Kota Banda Aceh, tanggung jawab pelaku usaha studio rekaman terhadap konsumen yang mengalami pelanggaran hak atas konsumen pengguna jasa studio rekaman di Kota Banda Aceh, dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas pelanggaran hak konsumen pengguna jasa studio rekaman di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Banda Aceh masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, disamping itu faktor lain adalah kurangnya peran pemerintah dan instansi terkait dalam mengedukasi masyarakat terkait UUPK. Pertanggung jawaban pelaku usaha studio rekaman dan konsumen belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hal ini dikarenakan ketidaktahuan konsumen dan pelaku usaha akan keberadaan UUPK sehingga konsumen tidak memperoleh kepastian hukum. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Banda Aceh belum sesuai dengan UUPK, bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUPK yaitu upaya preventif dan represif, namun yang terjadi di Wilayah Banda Aceh, tidak ada satupun konsumen pengguna jasa studio rekaman yang melaporkan pelanggaran yang terjadi atas kerugian yang diderita. Hal ini menyebabkan tidak adanya tindakan hukum kongkret dari penegak hukum. Disarankan kepada konsumen untuk menjadi konsumen cerdas, kepada pelaku usaha diharapkan dapat melakukan usahanya berlandaskan asas-asas UUPK, untuk pemerintah diharapkan dapat terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya UUPK agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan konsumen.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pengguna Jasa, Studio Rekaman.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KAFFAH TRADING SHAR’I AND BUILD DI ACEH BESAR ]]>
<![CDATA[Rian Rizki Ramadhan]]>;
<![CDATA[T. Haflisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip syariah pada pembiayaan konsumen oleh Kaffah Trading Shar’i and Build mengacu kepada Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, kemudian menerangkan hambatan dan resiko apa yang dihadapi dalam kegiatan pembiayaan konsumen syariah, serta bagaimana perusahaan mengatasi hambatan dan resiko tersebut. Hasil penelitian ini diketahui bahwa ketentuan dalam Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah sepenuhnya teraplikasikan dalam kegiatan usaha pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Hal ini terbukti berdasarkan jenis akad murabahah yang mengacu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Kemudian, hambatan pada pembiayaan ini berupa kelalaian, penolakan nasabah, dan objek pembiayaan yang dijual, dan menimbulkan resiko kerugian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perusahaan menerapkan prinsip penilaian 5C untuk menilai sifat dan latar belakang konsumen, dan melakukan musyawarah hingga membawa perkara ke jalur hukum apabila tidak ada titik terang dalam musyawarah yang dilakukan. Disarankan kepada perusahaan pembiayaan untuk dapat menetapkan asuransi pada setiap objek pembiayaan, penetapan asuransi ini dapat menggunakan asuransi syariah guna menghindari riba, qimar (judi), dan gharar (ketidakjelasan), serta perusahaan dapat menetapkan denda sosial (ta’zir) ataupun ganti rugi (ta’widh) untuk mengurangi hambatan dan resiko yang terjadi.Kata Kunci: Prinsip Syariah, Pembiayaan Konsumen, Perusahaan Pembiayaan]]>
<![CDATA[MEDIASI TERHADAP PERSELISIHAN RUMAH TANGGA MELALUI MEKANISME ADAT DI KEMUKIMAN KAMPONG BARO KECAMATAN PIDIE ]]>
<![CDATA[Fadlil Akbar]]>;
<![CDATA[Darmawan Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme adat dan peran mediasi terhadap perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat di Kemukiman Kampong Baro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi dalam sengketa perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat ada beberapa tahap yang di jalankan oleh hakim adat, pertama tahap pelaporan, kedua mediasi musyawarah, dan ketiga merupakan hasil yang telah dimediasi oleh hakim adat. Kedudukan putusan dari hakim adat dalam kasus perselisihan rumah tangga adalah suatu titik akhir dari sebuah mekanisme penyelesaian mediasi yang dilakukan oleh pihak adat tingkat Gampong dalam menangani permaslahan yang terjadi, pada saat diuji dengan kepastian hukum bentuk putusan peradilan adat terhadap sengketa perselisihan rumah tangga di Gampong Kampong Baro Kemukiman Kampong Baro belum terpenuhi sebuah unsur kekuatan hukum tetap. Disarankan untuk kedepannya tokoh-tokoh lembaga adat dalam menangani mediasi perselisihan rumah tangga harus mempunyai pengalaman di bidang mediasi ataupun pengetahuan dasar dalam menangani penyelesaian sengketa perselisihan rumah tangga.Kata Kunci: Mediasi, Perselisihan Rumah Tangga.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA FOTO PRODUK YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 ( Suatu Penelitian di Banda Aceh ) ]]>
<![CDATA[Cut Gebrina Tassha]]>;
<![CDATA[Sanusi Bintang]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 9 ayat (3) UUHC melarang memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta, termasuk karya fotografi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Namun dalam pelaksanaanya di Kota Banda Aceh masih banyak terjadi pelanggaran terhadap karya fotografi yang dilindungi dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf k berupa hak cipta milik online shop yang dikomersialisasi tanpa izin pencipta. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hak cipta karya foto yang dipublikasikan melalui instagram, faktor penyebab terjadinya pelanggaran, dan upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh pelanggaran hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan melalui Instagram di Banda Aceh. Penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan melalui Instagram belum terlaksana dengan baik hal ini bisa dilihat dari tidak adanya laporan pemegang hak cipta atas pelanggaran terkait karya fotografi di wilayah Banda Aceh. Selain itu, tidak pernah terjadinya proses penegakan hokum terkait pelanggaran hak cipta karya fotografi dan masih banyaknya pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi dan masih banyaknya pelaku pelanggaran yang bebas mengambil hasil karya produk tanpa seizin pemegang hak cipta yang mengakibatkan kerugian. Upaya yang dilakukan oleh pencipta karya fotografi dengan cara melakukan mediasi, menetapkan ganti rugi dan melaporkan terhadap lembaga dan instansi yang terkait terhadap pelanggaran terhadap hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan di Instragram. Disarankan pada pelaku pelanggaran agar melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUHC. Terhadap pihak Kemenkumham melakukan sosialisai secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat memahami perlindungan hak cipta. Kemudian, pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggaran hak cipta atas fotografi.Kata Kunci : hak cipta karya foto produk, perlindungan hak cipta , undang nomor 28 tahun 2014]]>
<![CDATA[STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1929K/PDT/2015 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Sri Wahyuni]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penyusunan studi kasus atas Putusan MA No.1929K/PDT/2015 Tentang Perbuatan Melawan Hukum ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim tentang kapasitas penggugat selaku direktur perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan serta menerangkan apakah pertimbangan hakim tersebut sudah memberikan keadilan dan kepastian kepada yang berpekara. Data penulisan studi kasus ini diperoleh dari riset pustaka atau yuridis normatif dengan menekuni permasalahan kasus, perundang-undangan yang berlaku, buku, jurnal serta dokumen lain terpaut dengan permasalahan studi kasus ini. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa hakim melakukan kekeliuran serta kekhilafan dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki hak sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga hakim berpendapat gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan mencermati ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dianjurkan dalam memutuskan suatu masalah supaya lebih mencermati Undang-Undang yang terpaut sehingga menghasilkan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak.Kata Kunci : Perbuatan melawan hukum, Direksi mewakili perusahaan di pengadilan]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS SISTEM LAYANAN E-COURT DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Rizkia Ramadhana]]>;
<![CDATA[Muzakkir Abubakar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjelaskan efektivitas pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan E-Court, hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan E-Court dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem layanan E-Court di Pengadilan Negeri B.Aceh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa efektivitas layanan E-Court di Pengadilan Negeri B.Aceh belum berjalan efektif seperti jaringan internet dan masih terdapat pengguna E-Court dalam hal ini pihak yang berpekara yang minim pengetahuan akan teknologi untuk menggunakan layanan E-Court tersebut, hambatan yang dihadapi ketika melakukan proses pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan E-Court Pengadilan Negeri B.Aceh dipengaruhi oleh SDM, jaringan internet, aplikasi/ server E-Court, tidak memiliki alamat E-mail, belum ada prosedur E-litigation yang tetap, minimnya sosialisasi dan belum memiliki alat pembangkit listrik cadangan yang dapat memenuhi kebutuhan E-Court, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan meningkatkan SDM yang berkualitas, evaluasi dan monitoring dan melakukan sosialisasi tepat sasaran. Disarankan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat terus melakukan evaluasi terhadap layanan E-Court agar dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Negeri B.Aceh dapat melakukan pelatihan kepada SDM terhadap bidang informasi dan teknologi untuk dapat menggunakan E-Court dengan baik dan melakukan evaluasi dan kegiatan monitor terhadap jaringan internet yang tersedia di Pengadilan Negeri B.Aceh.Kata Kunci: Efektivitas, Perkara Perdata, E-Court]]>
<![CDATA[RESTRUKTURISASI TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN JAMINAN GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT SYARIAH BEUREUNUEN DALAM MASA CORONA VIRUS DISEASE 2019 ]]>
<![CDATA[Anggita Patra]]>;
<![CDATA[Teuku Ahmad Yani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah dengan jaminan gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) yang terkena dampak Covid-19, dan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan dengan jaminan gadai emas di PT. Pegadaian (Persero). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Beureunuen menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui POJK Nomor 14/POJK.05/2020 dengan melakukan upaya penjadwalan kembali pembiayaan bermasalah dengan memperkecil angsuran dan menambah tenor atau jangka waktu pembayaran sehingga debitur mendapatkan keringanan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, diberikan peringatan melalui panggilan kepada debitur jika telat membayar dan pelelangan apabila debitur tidak mampu lagi membayar kewajibannya. Disarankan kepada PT. Pegadaian (Persero) untuk memberikan sosialisasi kepada nasabah mengenai pengajuan restrukturisasi, guna untuk mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.Kata Kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Covid-19. ]]>
<![CDATA[CERAI GUGAT KARENA FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Wilyah Hukum Mahkamah Syar’iyah Bireun) ]]>
<![CDATA[Maya Syirurrifka]]>;
<![CDATA[Syamsul Bahri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak – Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa alasan diperbolehkannya perceraian. Pada dasarnya perceraian akan sah jika dilakukan oleh pihak laki laki. Namun dalam peraturan ini menentukan bahwa perceraian dapat saja dilakukan dengan alasan-alasan tertentu oleh pihak wanita sehingga atas adanya peraturan ini menjadi salah satu faktor banyaknya terjadi cerai gugat. Terhitung dari tahun 2018 hingga 2020 di Mahkamah Syar’iyah Bireuen terdapat 36 kasus cerai gugat yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan terjadinya cerai gugat serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena faktor KDRT di Mahkamah Syar’iyah Bireuen. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan-alasan perceraian karena KDRT disebabkan karena faktor ekonomi, perselisihan yang berkepanjangan. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu dengan menggunakan fakta persidangan. Disarankan kepada suami dan istri untuk menyelesaikan permasalahan dengan menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan pasangannya dan musyawarah secara kekeluargaan dengan tidak melanggar hukum positif. Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk mendapat nasehat tentang kehidupan dalam rumah tangga terkait hak dan kewajiban satu sama lain.Kata Kunci : Cerai gugat, perceraian, KDRT]]>
