cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 4: November 2022" : 12 Documents clear
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN ONLINE DI KOTA LANGSA Atifa Ummikalsum; Susiana Susiana
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan perjanjian arisan online di kota langsa dan upaya penyelesaian wanprestasi yang ditempuh oleh para pihak pada arisan online. Hasil penelitian arisan online di Kota Langsa dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi kasus wanprestasi, yang mana bentuk wanprestasinya adalah terlambat membayar uang arisan dan pemutusan perjanjian secara sepihak oleh anggota arisan. Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak adalah dengan memberikan peringatan, menuntut ganti kerugian berupa pembayaran denda dan mencari anggota arisan pengganti, apabila anggota arisan tersebutmemutuskan perjanjian secara sepihak. Jika upaya tersebut tidak dipenuhi maka pengelola arisan akan mengunggah foto serta identitas anggota tersebut ke media sosial Instagram. Disarankan kepada pengelolaarisan online dalam pelaksanaannya agar lebih baik bagi para pihak melakukan pertemuan secara online melalui aplikasi-aplikasi yang mendukung seperti video call grup, zoom meeting dan google meet, untuk menjelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Bagi para anggota disarankan untuk melaksanakan kewajibannya tepat waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Arisan Online.
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA DI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ARTHA ACEH SEJAHTERA Muhammad Haikal; Teuku Ahmad Yani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk wanprestasi dari perjanjian kredit Bank Pengkreditan Rakyat pada PT. BPR Artha Aceh Sejahtera, faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha di Bank Perkreditan Rakyat Artha Aceh Sejahtera Debitur lalai dan/atau tidak melakukan pembayaran sehingga kreditnya menunggak wanprestasi. Faktor Penyebab wanprestasi ialah turunnya nilai usaha nasabah dan juga dikarenakan terdampak oleh Covid-19. Upaya penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan cara non litigasi atau dengan kata lain dilakukan dengan bermusyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.Disarankan kepada kreditur tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada debitur. Hal ini untuk meminimalisir meningkatnya kredit bermasalah yang terjadi dikemudian hari. Untuk debitur sebaiknya lebih aktif berkomunikasi kepada kreditur ketika terdapat hambatan dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga ketika terdapat hambatan dapat segera menentukan solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.Kata Kunci: Penyelesaian, Wanprestasi, Perjanjian, Kredit Usaha, Bank Perkreditan Rakyat.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KESALAHAN PENGIRIMAN BARANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA LAZADA Cut Nyak Salsabila; Safrina Safrina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk perlindungan konsumen atas kesalahan pengiriman barang dalam transaksi jual beli secara online dan upaya Lazada dalam melindungi konsumen terhadap kesalahan pengiriman barang dalam transaksi jual beli secara online pada e-commerce Lazada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan pengiriman barang dan ketidaksesuaian barang dangan spesifikasi yang diperjanjikan kerap terjadi dalam transaksi jual beli secara online. UUPK mengatur mengenai perlindungan kepada konsumen dangan tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Pasal 9 UU ITE juga menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang benar dan lengkap berkaitan dengan syarat kontrak, pelaku usaha, dan produk yang ditawarkan. Pasal 3 PP tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyebutkan mengenai prinsip yang harus diperhatikan oleh para pihak yang melaksanakan transaksi melalui media elektronik. Terdapat dua faktor yang menyebabkan pelaku usaha salah dalam mengirimkan barang konsumen, yaitu faktor situasional dan individual. Walau demikian konsumen juga kerap menjadi alasan kesalahan pengiriman barang karena ketidaktelitiannya sendiri. Upaya Lazada dalam melindungi konsumen dan pelaku usaha tertuang dalam terms of use Lazada yang sudah disiapkan oleh pihak Lazada yang selaras dengan ketentuan UUPK serta tidak bertentangan dengan UU yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Disarankan kepada pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap UUPK dengan menambahkan pasal mengenai hak, kewajiban, sanksi dan hal-hal terkait perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli secara online. Lazada selaku penyelenggara layanan disarankan untuk lebih selektif dalam hal pendaftaran penjual yang akan bergabung dengan Lazada, mengingat masih banyaknya kesalahan pengiriman barang yang disebabkan oleh pelaku usaha. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kesalahan Pengiriman, Barang, Online.
AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN DI MAHKAMAH SYARIAH JANTHO Muhammad Farid; Kadriah Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini mencoba menjelaskan sebab-sebab yang menyebabkan para pihak mengupayakan pembatalan perkawinan, implikasi hukum pembatalan bagi anak yang lahir dalam perkawinan, dan implikasi hukum bagi suami istri yang mengupayakan pembatalan perkawinan. Data untuk penelitian tesis ini berasal dari kombinasi studi kepustakaan dan investigasi lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden yang merupakan data primer, dan metode pengambilan sampel adalah total sampling dan analisis data. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, putusan pengadilan, teks, dan peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden yang merupakan data primer, dan metode pengambilan sampel adalah total sampling dan analisis data. Analisis data kualitatif digunakan. Menurut hasil penelitian, alasan para pihak untuk membatalkan perkawinan adalah karena pemalsuan identitas dan penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan, dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah pemutusan perkawinan. hubungan antara suami dan istri, sehingga perkawinan dianggap tidak pernah. terjadi setelah dikeluarkannya keputusan hukum yang tetap oleh pengadilan. Namun demikian, putusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anakanak yang lahir selama perkawinan karena tidak mengakhiri ikatan hukum antara anak dan orang tuanya, dan kedua orang tua berhak menghidupi anak. Kata kunci : Akibat Hukum, Pembatalan Perjanjian, Mahkamah Syariah.
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN DI BIDANG JASA (STUDI PADA PT RAJAWALI BHIRAWA SEJAHTERA) Eldian Alfiyanda Silalahi; Syamsul Bahri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian dilakukan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi, faktor penyebab terjadinya wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi yang terjadi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan PT Rajawali Bhirawa Sejahtera. Bentuk wanprestasi yang terjadi adalah pihak perusahaan terlambat dalam memberikan upah pada pekerja, pekerja yang terlambat dalam memulai pekerjaannya, dan pekerja tidak memenuhi target yang sudah ditentukan perusahaan. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu dikarenakan terlambatnya pemilik dalam memberikan upah, pekerja yang lalai dalam memulai pekerjaannya, dan dikarenakan adanya faktor force majure. Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara memberikan teguran yang apabila tetap melanggar perjanjian maka akan dilakukan musyawarah, dan apabila tidak penyelesaian maka diselesaikan dengan cara litigasi. Disarankan kepada perusahaan agar memberikan sanksi kepada pekerja yang melakukan wanprestasi seperti denda, pemotongan gaji, dan pemecatan bila perlu, serta dibuatnya perjanjian kerja bersama (PKB) antara pekerja dengan perusahaan. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kerja, Pekerja, Perusahaan.
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (Suatu Penelitian Pada Kontrak Pembangunan Tower Transmisi Antara PT Medan Smart Jaya dan PT PLN (Persero) Sumbagut I) Cut Putri Soraya; khairani khairani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis pelaksanaan kontrak kerja konstruksi oleh para pihak dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam permasalahan keterlambatan terkait pekerjaan konstruksi. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara PT Medan Smart Jaya dengan PT PLN (Persero) Sumbagut I belum terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan, pihak penggunan jasa maupun penyedia jasa konstruksi melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan melakukan kewajibannya dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak adalah melalui musyawarah yang dilakukan dengan cara pengajuan amandemen/Addendum perpanjangan kontrak. Disarankan kepada para pihak di masa yang akan datang apabila melaksanakan kontrak kerja konstruksi harus memperjelas mengenai waktu pelaksanaan dan sanksi-sanksi yang disepakati, jika keterlambatan yang terjadi terus berulang seperti yang terjadi dalam permasalahan ini dan dalam penyelesaian sengketa ini apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka dapat diselesaikan secara litigasi melalui jalur hukum.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Para Pihak, Kontrak Kerja Konstruksi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN PARKIR ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA KARCIS PARKIR Alya Marsca; Humaira Humaira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pengelola parkir atau perjanjian baku pada karcis parkir dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan klausula baku yang mengandung eksonerasi oleh pelaku usaha jasa parkir di Kota Banda Aceh. Penelitian ini masuk dalam judul penelitian hukum empiris. Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan melalui penyelidikan lapangan dan penelitian kepustakaan. Wawancara dengan responden dan informan menjadi metode utama pengumpulan data untuk studi lapangan. Membaca buku dan menganalisis hukum terkait adalah bagaimana data sekunder dikumpulkan untuk penelitian kepustakaan. Pelaksanaan perlindungan bagi konsumen parkir di Kota Banda Aceh belum dilakukan secara memadai, menurut hasil penelitian. Beberapa pelanggan parkir terus merasa kurang beruntung dalam hal layanan yang mereka terima atau kompensasi yang ditawarkan manajemen parkir. Yang berdampak pada pencantuman perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi ini karena sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 dan memberikan jaminan bahwa orang-orang tertentu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal parkir pelanggan mengalami kerugian. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jasa Layanan Parkir, Klausula Eksonerasi.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM PERJANJIAN IMPOR BARANG DI PT X Farhan Alfarizi; Wardah Wardah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan prosedur pembayaran dengan menggunakan L/C dalam perjanjian impor barang antara PT. X dengan PT. XY dan untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk mengatasi hambatan dalam pembayaran menggunakan L/C. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kegiatan ekspor impor antara PT. X dengan PT. XY dilaksanakan tidak sesuai sales of contract. Terjadi perselisihan free import duty yang awalnya 5% menjadi 0%. Dalam penyelesaiannya terdapat hambatan dalam penerapan tarif preferensi CoO karena PT. XY menolak yang mana para pihak menyelsaikan permasalahan melalui jalur non litigasi, yakni melalui negosiasi dan kemudian PT. X bersedia melakukan pembayaran secara penuh sesuai dengan sales of contract. Disarankan kepada para pihak dalam pembuatan klausula kontrak di kemudian hari agar memperhatikan serta memahami kebijakan nasional maupun internasional dan kepada para pihak untuk lebih berhati-hati dalam membuat klausula kontrak. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembayaran, Letter of Credit, Perjanjian, Impor.
GANTI KERUGIAN KEPADA DOWNLINE AKIBAT WANPRESTASI UPLINE PT K-LINK DAN PT ORIFLAME YANG BERBASIS MULTI LEVEL MARKETING (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh) Arianja Hidayad; Yunita Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi upline terhadap downline PT KLink dan PT Oriflame, tanggung jawab upline terhadap kerugian yang dialami oleh downline dan upaya penyelesaian yang ditempuh oleh downline terhadap wanprestasi yang dilakukan upline. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi antara upline dan downline pada perusahaan MLM K-Link adalah upline tidak melanjutkan pengajuan bonus sehingga downline tidak menerima keuntungan berupa bonus penjualan, selanjutnya bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh upline Oriflame adalah mengklaim target penjualan kelompok menjadi target pribadi. Tanggung jawab Upline terhadap kerugian yang dialami oleh downline K-Link dilakukan melalui group whatsapp dan telegram agar wanprestasi tersebut dapat diselesaikan secara internal, sedangkan pada Oriflame, upline diwajibkan untuk mengganti kerugian downline dengan catatan apabila bonus tersebut tidak dikembalikan kepada downline maka upline akan diberikan sanksi berupa pembekuan akun. Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh konsumen (downline) terhadap wanprestasi yang dilakukan upline adalah melakukan pengecekan kepada upline yang memimpin downline tersebut. Disarankan kepada pihak downline K-Link dan Oriflame untuk mempelajari sistem Multi Level Marketing dengan baik sebelum bergabung dalam bisnis tersebut. Kepada pihak upline untuk membina dan menjelaskan secara detail terkait penjualan dan pemberian bonus penjualan produk tersebut. Kata Kunci : Ganti Kerugian, Wanprestasi, Multi Level Marketing.
PENYELESAIAN SENGKETA HAK LANGGEH DALAM JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN BAITUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR Ghazi Ahmad Tijani; Teuku Muttaqin Mansur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak langgeh di Kecamatan Baitussalam, untuk mengetahui faktor terjadinya sengketa hak langgeh, dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini diketahui bahwa penerapan hak langgeh dalam masyarakat di Kecamatan Baitussalam masih berjalan, hal ini ditunjukkan oleh adanya masyarakat yang melanggeh tanah. Ditemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa hak langgeh di Kecamatan Baitussalam, Pemilik tanah belum mengetahui apa itu hak langgeh, dan tidak ada batasan waktu yang pasti kapan hak langgeh bisa dilanggehkan; dan ada pihak yang memanfaatkan hak prioritas untuk mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Mekanisme penyelesaian sengketa, dilakukan dengan didamaikan oleh Keuchik ada yang di Meunasah dan di Rumah Pemilik Tanah yang bersengketa. Kemudian apabila sudah mencapai sepakat maka diadakan peusijuk. Kepada Keuchik Gampong di Kecamatan Baitussalam, untuk memberikan pemahaman terkait hak langgeh, dan merumuskan Qanun Gampong terkait dengan hak langgeh, dan membuat berita acara dapat digunakan dikemudian hari. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Jual Beli Tanah, Hak Langgeh.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue