cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizanizarli
Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 14126303     EISSN : 2549001X     DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4843
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Syariah specializes on Law and Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 370 Documents
 21   22   23   24   25 
DOWN PAYMENT (DP) DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH (Perspektif Fikih Muamalah) Naimah Naimah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.132 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v13i2.176

Abstract

According to the Classical Islamic Literatures, down payment is clearly known as Urban in Arabic, or in Bahasa accepted by Panjar, which means an initial agreed contract into a transaction. Islamic Scholars arguably have different opinions in implementing down payment as a method in the transaction. There are some scholars who do not agree to put down payment as a particular way in the transaction, but others do. However, by exercising the quality of specific reasoning that is applied, and also the fact of the acceptance of the system of transaction, therefore this method of payment is generally accepted.
Akad Shulh dalam Sengketa Hukum Muamalah (Litigasi dan Non Litigasi) Ma’rifah Yuliani
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.319 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i2.1968

Abstract

Akad Shulh dalam Sengketa Muamalah (Litigasi dan Non Litigasi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan akad shulh dalam sengketa hukum ekonomi syariah (muamalah) baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penggunaan akad shulh di luar proses pengadilan (non litigasi) terlihat dari penggunaan negosiasi, mediasi, arbitrase yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Adapun penggunaan akad shulh pada litigasi diketahui dengan proses adanya mediasi di pengadilan, yang awalnya hanya berupa anjuran dari ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR. Namun setelah lahirnya PERMA No. 01 Tahun 2008 maka proses mediasi atas penyelesaian sengketa secara damai menjadi bersifat memaksa. Shulh yang merupakan perdamaian dimasukkan ke dalam Buku II tentang Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
KEDUDUKAN HUKUM WAKAF TUNAI DALAM TELAAH FIQH MUAMALAH SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Hayatun Naimah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.731 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v15i1.545

Abstract

Abstract: The issue of cash waqf is not really a new case in the study of fiqh. Historically, cash waqf basically included in the khilafiyah. The legal disagreement occurs as a result of culture and understanding of the legal community is still struggling in the region of fixed asset waqf. There are several answers as well as a legal opinion to be used as proof to some madzhabscholars, one of which is the opinion of Imam Hanafi that allow cash as waqf endowments on the basis of Istihsan bi al-’Urfi.The basic argument of the Hanafi is the hadeeth narrated by Abdullah bin Mas’ud, may Allah be pleased. While, Imam Malik also allow the base diwakafkan quality goods. Beside those arguments, Imam Shafi’i does not allow cash waqf and argue that the cash waqf does not immortal (can disappear). Theseare the law of several fuqaha answers to this problem. While in Indonesia, legally justify the cash waqf with the issuance of Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 about Endowments and Peraturan Pemerintah (Government Regulation)No. 42 Tahun 2006 about The Implementation of Undang-Undang No. 41 Tahun2004 which the Regulation Legislation can provide legal certainty on the application and implementation cash waqf in Indonesia. Abstrak :Isu mengenai wakaf tunai sesungguhnya bukanlah perkara baru dalam kajian fiqh. Dalam sejarahnya, wakaf tunai pada dasarnya masuk dalam wilayah khilafiyah. Terjadi silang pendapat hukum tersebut akibat kultur dan pemahaman hukum masyarakat masih bergelut dalam wilayah wakaf tidak bergerak.Ada beberapa jawaban serta pendapat hukum untuk dijadikan hujjah sebagian ulama madzhab, salah satunya ialah pendapatImamHanafi yang membolehkan wakaf tunai sebagai wakaf atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi. Dasar argumentasi mazhab Hanafi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud, r.a.Sedangkan Imam Malik juga membolehkan dengan dasar kualitas barang yang diwakafkan. Sementara Imam Syafi’i tidak membolehkan wakaf tunai, dengan alasan bahwa wakaf tunai tidak abadi (bisa lenyap).Inilah yang menjadi jawaban hukum dari Fuqahaterhadap permasalahan ini. Sementara di Indonesia, secara yuridis membenarkan adanya wakaf tunai dengan terbitnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 41 tahun2004 yang mana Peraturan Perundang-Undangan ini dapat memberikan kepastian hukum tentang penerapan dan pelaksanaan wakaf tunai di Indonesia.
NALAR FIQH REALITAS AL-QARADHAWI (Mendudukkan Relasi Teks dan Realitas Sosial) MOHAMMAD MUFID
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.049 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v14i1.67

Abstract

According to Islamic Jurist Ulema, the relationship between religion and social to determines Islamic law is a very interesting topic. Therefore, understanding the Qur'an nash and knowing the real situation would make it easier to determines the Islamic law. It is because impossible to understand the law if people do not understand the meaning of the text, social and some other causes. There is nash states that "the law can be changed according to the time and the place". It shows that looking at the reality is also important to the Islamic Sharia. Besides, Ijtihad also should see some of the realities and understand its nash and utilization correctly nowadays. This paper will describes some changes that have to be understood by Islamic jurist while learning the "Fiqh al-Waqi" from some doctor Yusuf Qaradawis comprehensions and some existing nash in Indonesia.
PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM PERSEPSI KONSTITUSI (STUDI KASUS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID) arie sulistyoko
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2888.1 KB) | DOI: 10.18592/sy.v16i1.1431

Abstract

The affirmation of state idea that based upon the law proves that the law is put in an important position in the life of the state as the embodiment of the sovereignty of law. Therefore, every attitude, policy, action or behavior of tools and citizens in the life of the nation obey the applicable rules or laws. It is applied equally to every citizens, no exception to the President as head of state and government. Before the changes to the 1945 Constitution, the President and/or Vice-President can be dismissed for reasons that are political, not judicial. It is happened to President Abdurrahman Wahid that was dismissed from office by the Assembly by not using the constitution of the Republic of Indonesia of 1945 as the legal basis but using TAP MPR number III year 1978.
Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Bahran Basri
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.062 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i2.1972

Abstract

Abstrak: Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut undang undang ini dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak juga memberikan batasan lamanya seseorang menyandang status tersangka, sehingga bisa seseorang menjadi tersangka selamanya. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan.
HUBUNGAN ANTARA EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DENGAN HARMONISASI KONFLIK ANTAR LEMBAGA PENEGAK HUKUM DADIN EKA Saputra
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.411 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v15i1.540

Abstract

This paper aims to analyze the relationship between the application of the legal principle ofequality before the law in law enforcement in Indonesia with the harmonization of conflict between thestate institutions and the National Police Commission. The method used in this research is normativejuridical, namely research in the review by reference and based on the norms and rules of law, thelegislation in force, theories and doctrines of law, jurisprudence, and materials other literature relevantto the research topic. From the analysis of the data, it can be concluded that there is a recognition of theprinciple of normative and empirical rule of law, namely that all the issues are resolved with the law asthe supreme guidance. Normatively either in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945,and in Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 on Human Rights, the principle of equality of treat-ment before the law has been published in a comprehensive manner, as the rights that must be re-spected, guaranteed, protected and met by the state. Disharmony between institutions or law enforce-ment agency that is now emerging, should be immediately solved by basing the legislation that exists.
KITAB KUNING DAN TRADISI INTELEKTUAL NAHDLATUL ULAMA (NU) DALAM PENENTUAN HUKUM (Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning) Ali Mutakin
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.329 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i2.2270

Abstract

Abstrak:  Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (library reseach), dengan mengambil tema Kitab Kuning dan Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) dalam Penentuan Hukum: Menelisik Tradisi Riset Kitab Kuning. Ada dua pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini, 1) Bagaimanakah kedudukan Kitab Kuning dalam tradisi intelektual Nahdlatul Ulama, 2) Bagaimanakah rumusan metode Nahdlatul Ulama dalam penentuan hukum. Kesimpulannya adalah bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan, memiliki hubungan yang erat dengan keempat mazhab fikih (mazhab Hanafi,Maliki, Syafi’i dan Hambali). Hal ini berimplikasi terhadap ketergantungannya pada kitab kuning sebagai basis intelektual yang turun temurun. Ketergantungan pada kitab kuning dalam aktifitas intelektualnya lebih disebabkan pada asumsi bahwa perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya atau matarantai (sanad) ilmu agama Islam harus diketahui  dengan baik dan benar. Sedangkan tradisi risetnya, NU menggunakan tiga metode  Pertama, metode taqrîîr jamâ’i  (penetapan hukum secara kolektif). Kedua, metode ilhâq al-masâil bi nadhâ’irihâ. Prosedur ini digunakan untuk menggantikan istilah qiyas, yang menurut pandangan NU tidak layak dan tidak patut dilakukan, karena qiyâs merupakan suatu kompetensi yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid. Ketiga, metode istinbât yaitu secara bersama-sama mepraktikkan qawâid usyûliyyah dan qawâid fiqhiyyah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para mujtahid terdahulu. Kata kunci: NU, Kitab Kuning, Tradisi Intelektual, Metode Riset.    Abstract:    This article is the result of library research (library reseach), taking the theme of the Yellow Book and the Intellectual Tradition of Nahdlatul Ulama (NU) in Determining Law: Researching the Yellow Book Research Tradition. There are two questions raised in this article, 1) What is the position of Kitab Kuning in the intellectual tradition of Nahdlatul Ulama, 2) What is the formulation of the Nahdlatul Ulama method in determining the law. The conclusion is that Nahdlatul Ulama (NU) as a socio-religious organization has a close relationship with the four schools of fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i and Hambali schools). This has implications for its dependence on yellow books as a hereditary intellectual base. Dependence on the book of yellow in intellectual activity is more due to the assumption that the transfer of knowledge of Islam should not be interrupted from one generation to the next or the chain (sanad) of the knowledge of Islam must be known properly and correctly. As for the research tradition, NU uses three methods. First, the method of taqrîir jamâ'i (collective law setting). Second, the method of ilhâq al-masâil bi nadhâ'irihâ. This procedure was used to replace the term qiyas, which according to NU view was inappropriate and not feasible, because qiyas was a competency that only a mujtahid possessed. Third, the istinbât method, which jointly practices the usyûliyyah and qawâid fiqhiyyah qawâid as formulated by earlier mujtahids.Keywords: NU, Kitab Kuning, Intellectual Traditions, Research Methods.
Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Edi Gunawan; Budi Rahmat Hakim
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.282 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i2.2319

Abstract

 Abstrak: Itsbat nikah merupakan sebuah proses penetapan pengesahan pernikahan yang telah dilangsungkan berdasarkan syariat Islam, namun tidak dicatat di KUA. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Prosedur pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Manado setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, melakukan pendaftaran ke Pengadilan Agama Manado, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, serta menghadiri persidangan dan putusan pengadilan. Ada beberapa yang menjadi alasan pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Manado, antara lain; (1) kehilangan akta nikah, (2) pengurusan perceraian, (3) Perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan (4) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkara itsbat nikah (pengesahan nikah) bisa diajukan secara voluntair (permohonan) dan diajukan secara kontentius (gugatan) ke pengadilan agama. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Manado diantaranya yaitu: 1) Legal standing (kedudukan hukum) pemohon untuk mengajukan perkara itsbat nikah di pengadilan agama berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) KHI, 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum), 3) Keterangan saksi dan bukti di persidangan, serta 4) Alasan-alasan mengajukan itsbat nikah. Kata Kunci: Perkawinan, Itsbat Nikah, Voluntair, Pengadilan Agama Abstract: Itsbat of marriage is an endorsement of the assignment process, which has been held on the basis of Islamic jurisprudence, but not recorded at KUA. The goal of itsbat is to get a marriage license deed as evidence of legitimate marriage in accordance with the legislation in force in Indonesia, as provided for in article 2 paragraph (1) and (2) of law No. 1 of the year 1974 and article 7 paragraph (1), (2) and (3) Compilation Of Islamic Law. Itsbat procedure for making marriage a religious Court in Manado, after the enactment of law number 1 year of 1974, namely, registration to court Religious bias, pay fees, waiting for the call from the Court of session, as well as attend the trial and the verdict of the Court. There are some who became the reason of filing itsbat of marriage in a religious Court in Manado, among others; (1) the lost deed, (2) management, (3) the marriage took place before the enactment of law No. 1 year 1974, and (4) a marriage conducted by those who have no impediments to marriage according to the law No. 1 year 1974. Itsbat matter of marriage (endorsement of marriage) may be filed in voluntair (the petition) and filed in kontentius (the suit) to the Court. Basic consideration of judges in giving the setting of itsbat marriage in a religious Court in Manado of which namely: 1) Legal standing (legal position) the applicant to litigate itsbat marriage in a religious court based on the provisions of article 7 paragraph (4) KHI, 2) Posita (facts and legal facts of the incident), 3) witnesses and evidence in the trial, as well as 4) the reasons for filing the itsbat marriage. 
TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Rina Septiani
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (974.946 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i1.1033

Abstract

Indonesia merupakan negara yang  memiliki lima agama yang diakui dan setiap agama memiliki tuntunan acuan serta aturan yang harus ditaati oleh setiap pemeluk agamanya, di dalam agama Islam terdapat beberapa pedoman yang harus ditaati yaitu Al-quran dan Hadits serta ijma ulama.Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang didalamnya mengatur bukan hanya mengenai ibadah dengan sang khalik (Hablumminallah) tapi juga diatur mengenai hubungan dengan sesama manusia (hablumminannas), hubungan antar sesama pemeluk agama Islam maupun dengan pemeluk agama lain. Ketika bersinggungan dengan agama lain tertutama mengenai ajaran agama.Islam memiliki aturan tertentu di dalam Al-quran yaitu lakum dinukum waliadin (untukmu agamamu dan untukku agamaku), berdasarkan hal tersebut maka terdapat aturan mengenai suatu perbuatan seseorang muslim yang pada awalnya sudah menyatakan beriman kepada ajaran Allah SWT dan Rasul Nya, serta taat kepada perintah dan menjauhkan laranganNya, setelah itu dia keluar dari Agama Islam kepada kekafiran baik dengan niat, perbuatan dan ucapan yang menyebabkan kekafiran maka  hal tersebut didalam islam dinamakan dengan riddah. 

Page 23 of 37 | Total Record : 370

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 2 (2025): Rekonstruksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontempore Vol 25 No 1 (2025) Vol 24 No 2 (2024) Vol 24 No 1 (2024) Vol 23 No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 23 No 1 (2023) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 21 No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019): (in Press) Vol 19, No 1 (2019) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) More Issue