Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran

syariah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

ISSN : 14126303 EISSN : 2549001X DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4843

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Syariah specializes on Law and Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 370 Documents

19 20 21 22 23

The Problems And Concepts of The Land Management Rights Improvement in Batam City Ampuan Situmeang; Winsherly Tan; Elza Syarief; Abdul Rachman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

The purpose of this study is first, to know about the basic concept of land management rights in Batam City in terms of improving people's welfare. Second, knowing about improving the quality of land management rights in Batam City.The method used by this study is an empirical legal research. The type of data used is primary data, namely those obtained from interviews with the public community, government officers of Batam City, BP Batam and the District office and also Sub-district office. As well as conducting observations in the old village of Tanjung Uma and the old village of Nongsa. Both also use secondary data consisting of primary legal materials, namely the 1945 Constitution and Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles.Based on the results of the study, first, it was found that the Implementation of Land Management Rights in Batam became problematic after Indonesia entered the Reform phase with the enactment of Law No. 22 of 1999 on Local Government or Regional Autonomy Law, Law No. 53 of 1999 on The Establishment of Batam city and the Batam Mayor Decree No. 105 of 2004 on The Establishment of 37 Old Village Points. Second, through the socio-legal research, the researcher suggests that the Central Government and the Regional Government of the Riau Islands Province as well as the Batam City Government and BP Batam to immediately restructure the land policy regulations in Batam and synchronize land policies so that Batam people can obtain certainty of land rights as guarantees for their welfare in the future. .

THE PROBLEMS OF THE KHI ON ARTICLE 7 ABOUT THE MARRIAGE ISBAT IN A RELIGIOUS COURT Muhammad Sabir; Aris Aris; Iin Mutmainnah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Sebelum melangsungkan perklawinan, terdapat beberapa rukun dan syarat yang mesti dipenuhi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Salah satunya adalah pencatatan perkawinan. Syarat tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan pengakuan hukum bahwa sebuah perkawinan pernah terjadi. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak perkawinan tidak dicatat atau didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Pengadilan Agama selaku pelaksanan kekuasaan kehakiman dalam menangani masalah perkawinan dibutuhkan kejelian dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalisis pelaksanaan pasal 7 dalam KHI di Pengadilan agama tentang isbat nikah daln melihat penyebab sehingga terjadi isbat nikah. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis, hasil dari penelitian ini bahwa masih banyak terjadi perkawinan bawah tangan yang dijumpai di pengadilan agama. Hal demikian terjadi karena berbagai faktor. Olehnya itu dibutuhkan kejelian pengadilan agama dalam menagani perkara tersebut dan dibutuhkan kehadiran Negara agar menyelesaikan sehingga praktik perkawinan tersebut tidak terjadi lagi.Kata kunci: Perkawinan, isbat nikah, Pengadilan Agama Abstract: Before entering into a marriage, there are several pillars and conditions that must be fiilfulled which have been stipulated by law. One of them is marriage registration. These requirements are to provide legal certainty and recognition that a marriage has occurred. However, in reality there are still many marriages that are not recorded or registered with the authorized marriage registrar. The Religious Court as the exercise of judicial power in handling marital problems requires carefulness to resolve these problems. This study aims to analyze the implementation of article 7 the KHI in the religious court regarding the isbat of marriage and to see the causes that lead to marriage isbat. By using a sociological and juridical approach, the results of this study show that there are still many under-handed marriages that are found in religious courts. The type marriage happened because of various factors. Therefore, religious courts need to be careful in handling these cases and the presence, help of the State is needed to resolve it so that the practice of marriage does not occur again.Keywords: Marriage, isbat, religious courts.

The Concept of Hand Catching Operations on Corruption Eradication Based on the Value of Justice (Decision Study Number 97 / Pid / Prad / PN Jkt.Sel) Hoirur Rosikin
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Maraknya penangkapan yang dilakukan oleh KPK, yang dikenal dengan Operation Catch Hand atau OTT, telah menimbulkan polemik legal. Wacana ini mengemuka diawal intensitas anggota DPR seperti Fahri Hamzah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis operasi tangkap tangan (OTT) dalam pemberantasan korupsi, apakah mencerminkan nilai keadilan dan untuk menemukan konsep pemberantasan korupsi terkait pengumpulan barang bukti permulaan dengan Hand Catching Operation (OTT) yaitu sesuai dengan nilai keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dipidana dalam arti nilai keadilan yang pada hakikatnya merupakan upaya paksa, memperoleh hak warga negara, tetapi karena untuk kepentingan bukti bahwa sudah diatur dalam undang-undang, tindakan ini bisa dibenarkan.Kata Kunci: Kejahatan Korupsi; Penangkapan Tangan; Nilai Keadilan; Operasi Abstrack: The rise of arrests made by the KPK, known as Operation Catch Hand or OTT, has led to a polemic of whether it is legal or not. This discourse arose at the beginning of the intensity of DPR member Fahri Hamzah. The aim of the research is to analyze hand-catching operations (OTT) in the eradication of corruption, whether it reflects the value of justice and to find the concept of eradicating corruption related to preliminary evidence collection with Hand Catching Operation (OTT) that is in accordance with the value of justice. The research method used is normative research. The result of the research is that the implementation of the Catching Hand Operation conducted by the Corruption Eradication Commission is punished in terms of the value of justice which is essentially a forced attempt, accruing the right of citizens, but because it is for the sake of proof that it is regulated in law, this action can be justified.Kata Kunci: Corruption Crime; Hand-Catching; Justice Value; Operation

KREDIT MURABAHAH DALAM KITAB HADIS KUTUB AL-TIS’AH (ANALISIS JUAL BELI ANGSURAN/TANGGUH DALAM HUKUM SYARIAH) Hadi Aksi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

AbstrakTransaksi jual beli dengan memakai sistem kredit (cicilan) merupakan salah satu transaksi yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia dewasa ini, transaksi ini sangat diminati masyarakat, karena pembeli bisa langsung memakai produk yang diimpikannya, tanpa harusmembayar kontan. Transaksi ini tentunya sudah sangat merakyat di Indonesia, tapi masih banyak dari mereka yang masih bertanya-tanya, bagaimana hukum sistem jual beli tersebut menurut syari’at Islam, apakah Nabi Muhammad saw pernah melakukannya. Hasil penelitian menemukan dalam Mausu’ah Bukhari ada dua hadis, yaitu Kitab : Jual beli, Bab: Nabi saw membeli dengan cara tempo, No. Hadis: 1926. Kitab : siasat mengelak, Bab: Hibah dan Syuf'ah, No. Hadist: 6462. Mausu’ah Tirmizi ada satu hadis, yaitu Kitab : Jual beli, Bab: Larangan dua akad dalam satu jual-beli, No. Hadist: 1152. Mausu’ah Nasa’i ada empat hadis, yaitu Kitab : Iman dan nadzar, Bab: Perbedaan lafadh yang ma"tsur tentang Muzaro'ah, No. Hadist: 3875. Kitab: Jual-beli, Bab: Membeli perak dengan emas atau membeli emas dengan perak, No. Hadist: 4504. Kitab: Jual-beli, Bab: Menjual hewan dengan hewan yang dibayarkan secara tangguh, No. Hadist: 4541. Kitab: Jual-beli, Bab: Jual beli dengan ahli kitab, No. Hadist: 4571. Mausu’ah Ahmad ada tiga hadis, yaitu Kitab: Musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, Bab: Musnad Abdullah bin Mas'ud Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 3595. Kitab: Musnad penduduk Madinah, Bab: Hadits Hisyam bin 'Amir Al Anshari Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 15663. Kitab: Musnad penduduk Madinah, Bab: Hadits Hisyam bin 'Amir Al Anshari Radliyallahu ta'ala 'anhu, No. Hadist: 15675. Mausu’ah Malik ada dua hadis, yaitu Kitab: Jual-beli, Bab: Dari kakeknya, Malik bin Abu Amir, bahwa Utsman bin Affan. No. Hadist: 1148. Kitab: Jual-beli, Bab: Utang dan pengalihan utang, No. Hadist: 1182.Kata kunci: Hadis-Hadis, Kredit, Murabahah, Kutub Al-Tis’ah

The Legal Consequences For Buying Motor Vehicles Without Motor Vehicle Authorization Letter Peter Jeremiah Setiawan; Shintya Yulfa Septiningrum; Xavier Nugraha
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

This legal research aims to determine the consequences of criminal law and civil law consequences for buyers who purchase motorized vehicles without complete and valid documents. This legal research is a normative juridical research. The nature of this legal research is an analytical description to describe an ongoing situation or situation as data for the object of research so that it can explore ideal things which can then be analyzed based on legal theory or applicable laws and regulations. Based on the results of research and discussion, the consequences of criminal law against buyers who purchase motorized vehicles without complete and valid documents are that Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code on criminal acts of detention must be fulfilled with subjective and objective elements Furthermore, the effect of civil law on buyers who purchase motorized vehicles without complete and valid documents is that it is possible for the owner of the motor vehicle to file a lawsuit against the law based on Article 1365 of the Civil Code.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELESTARIKAN PEMBERIAN GELAR ADAT DI BOLAANG MONGONDOW RAYA Nur Mohamad Kasim; Gusniarjo Mokodompit
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Sejarah masuknya aturan hukum dari Belanda pada masa penjajahan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang wajib menggunakan hukum yang dibawa oleh bangsa penjajah tersebut. Diwajibkannya menggunakan aturan hukum dari luar, berhasil mengeyampingkan aturan hukum adat yang memang sudah menjadi ciri khas setiap daerah adat di Indonesia. Hal ini kemudian menjadikan hukum adat itu lemah. Lemahnya hukum adat berdampak pada tidak dijiwainya lagi hukum adat sebagai aturan yang sesuai dengan tatacara berkehidupan masyarakat Indonesia, hal ini terjadi pada Prosesi Pemberian Gelar Adat yang ada di Bolaang Mongondow Raya. Prosesi adat tertinggi yang harusnya sangtalah sakral tidak lagi menjadi suatu hal yang disakralkan dan jauh dari perhatian pemerintah. Oleh karena itu pembentukan Lembaga adat oleh pemerintah menjadi sesuatu yang urgen untuk menyelamatkan semua prosesi adat termasuk Pemberian Gelar Adat.

Settlement Of Divorce Dispute Through The Forum Of Mediation In Judicial Institutions As An Effort Of Legal Protection For The Rights And Interests Of The Child Of Post-Divorce Ismail Rumadan; Ummu Salamah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Secara yuridis sudah ada pengaturan dalam Undang-undang Perkawianan Nomor. 1 tahun 1974 Pasal 41 tentang pemeliharaan hak anak akibat perceraian. Namun dalam prakteknya sering terjadi perebutan atas hak pemeliharaan anak. Perebutan atas hak pemeliharaan anak ini kerap terjadi dikarenakan masing-masing pihak (orang tua) merasa memiliki hak untuk dapat merawat anak-anaknya. Dengan adanya PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Presedur Mediasi di Pengadilan maka diharapkan penyelesaian sengketa perkawinan melalui forum mediasi dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan anak. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengkaji upaya dalam dalam mewujudkkan perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan anak pascapercaian melalui forum mediasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pola penyelesaian sengeketa perceraian melalui forum mediasi dapat memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak (orang tuanya) yang tertulis dalam akta perdamaian. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, setelah mengkaji sumber data yang didapatkan melalui kepustakaan juga menelaah hasil mediasi di Pengadilan Agama yang terdapat dalam Akta Perdamaian.Kata Kunci: mediasi, peradilan, Akta Perdamaian Abstract: Legally, there is already a regulation focusing on Marriage Law, namely Law 1 of 1974 article 41concerning child care due to divorce. However, in practice there are struggles to take care of children’s right. This struggle over the children right occurs because each parents feels that they have the right to be able to take care of their children. With the PERMA Number 1 of 2016 concerning court mediation procedures, it is hoped that resolving marital disputes through mediation forums can provide legal protection for children's rights. The purpose of this study is to examine efforts in realizing legal protection for the rights and interests of post-divorce children through mediation forums. The results of the study show that the pattern of resolving divorce disputes through mediation forums can provide protection for the rights and interests of children with an agreement made by the parents written in the peace deed. The method in this research is normative legal research after reviewing the sources of data obtained through the literature, it also examines the results of mediation in the Religious Courts contained in the Peace Deed.Keywords: Mediation, Judicial, Settlement Agreement

Legal Liability For Losses Of Third Parties In The Agreement To Transfer Property Rights With An Absolute Power Of Attorney Finni Rahmawati
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: An agreement to transfer title to land based on absolute power is prohibited by law. The prohibition of absolute power is regulated in Instruction of the Minister of Home Affairs number 14 of 1982 concerning the Prohibition of Using Absolute Power for Transfer of Rights to Land, and Government Regulation No. 24 of 1997 Article 39 paragraph (1) letter d concerning land registration. However, the reality is that there is still a land sale and purchase agreement using an absolute power of attorney, causing losses to other parties. The problem is how is the legal responsibility of the seller and the notary against the loss of a third party due to the use of absolute power of attorney in the agreement to transfer title to land. This study aims to determine the legal liability of the seller and the notary against the losses of third parties due to the use of absolute power of attorney in the agreement to transfer ownership of land rights. The method used in this study is a normative juridical method using a statuate approach and case approach. The Study found that the seller's responsibility was based on Article 1365 of the Civil Code, namely by providing compensation for the value of the sale value of the land minus the owner's debt without involving a third party with good faith. And the accountability of the notary is contained in Law Number 30 of 2014 Article 84 concerning the Position of Notary Public and Government Regulation Number 24 of 1997 Article 62 concerning Land Registration which explains the sanctions for notaries. In this case it relates to the loss of a third party in good faith.Keywords: Absolute Power, CompensationAbstrak: Perjanjian pengalihan hak milik atas tanah yang didasarkan pada kuasa mutlak merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum. Pelarangan kuasa mutlak diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 39 ayat (1) huruf d tentang pendaftaran tanah. Namun realitas yang terjadi masih terdapatnya suatu perjanjian jual beli tanah menggunakan surat kuasa mutlak sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Permasalahannya adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pihak penjual dan notaris terhadap kerugian pihak ketiga akibat penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengalihan hak milik atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pihak penjual dan notaris terhadap kerugian pihak ketiga akibat penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian pengalihan hak milik atas tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggungjawaban pihak penjual yakni berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu dengan memberikan ganti kerugian seharga nilai penjualan tanah dikurangi hutang pemilik tanpa melibatkan pihak ketiga yang beritikad baik. dan pertanggungjawaban pihak notaris yaitu terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 84 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 62 tentang Pendaftaran Tanah yang menjelaskan sanksi bagi notaris. Dalam hal ini berhubungan dengan kerugian pihak ketiga yang beritikad baik.Kata Kunci: Kuasa Mutlak, Ganti Kerugian

Al-Bukhary Intellectul Genealogy: Tracing The Authority of An Hadith and Fiqh Muh. Fathoni Hasyim
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstract: This article aims to reveal the authority of al-Bukhary as intellectul figures who have independence in dul scientific authority. He is often assumed as an expert of hadith only. In fact, as a collector of hadiths, he studied those hadiths deeper as a source of law which produced ijtihad products that are different compared to the predecessors. Therefore, some people argue that he is not only an expert of hadith but also a mujtahid (fiqh expert). In this context, it is interesting to explore the intellectul genealogy of al-Bukhary. The findings of this study prove that he succeeded in occupying a high position as an expert of both hadith and fiqh by interacting with many scholars from various regions. This interaction form his intellect which worthy of being called the absolute mujtahid. Al-Bukhary succeeded in exploring fiqh thoughts based on his extensive and deep mastery of hadiths. Through his ijtihad products, al-Bukhary had built a dynamic and authoritative tradition of Islamic intellectul treasure. Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengungkap otoritas al-Bukhary sebagai tokoh intelektual yang memiliki independensi dalam otoritas ilmiah. Ia sering dianggap sebagai ahli hadis saja. Bahkan, sebagai pengumpul hadis, ia mempelajari hadits-hadits tersebut sebagai sumber hukum yang menghasilkan produk ijtihad yang berbeda dibandingkan dengan para pendahulunya. Oleh karena itu, beberapa orang berpendapat bahwa ia bukan hanya ahli hadits tetapi juga seorang mujtahid (ahli fiqh). Dalam konteks ini, menarik untuk mengeksplorasi silsilah al-Bukhary yang intelek. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas independen sebagai ahli hadits dan fiqh. Otoritas tersebut merupakan hasil interaksi dengan banyak ulama dari berbagai wilayah. Interaksi guru-murid dalam upaya kodifikasi hadis ini membentuk kecerdasannya yang layak disebut mujtahid mutlak. Al-Bukhary berhasil mengeksplorasi pemikiran fiqh berdasarkan penguasaan haditsnya yang luas dan mendalam. Melalui produk ijtihadnya, al-Bukhary telah membangun tradisi yang dinamis dan otoritatif dari khazanah intelektual Islam.

Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam Memberikan Penyuluhan Hukum atas Akta Risalah Lelang yang dibuatnya Muhammad Haris
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan atau penjelasan tentang isi akta risalah lelang kepada para pihak yang ada di dalam risalah lelang tersebut. Risalah lelang adalah berita acara dokumen resmi dari jalannya penjualan dimuka umum atau lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggung jawabkan oleh pejabat lelang dan para pihak (penjual dan pembeli) sehingga pelaksanaan lelang yang disebut didalamnya mengikat para pihak. Notaris selaku pejabat Lelang Kelas II juga berwenang menjelaskan fungsi dari risalah lelang yaitu sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu Risalah Lelang juga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan balik nama/ peralihan/pemindahan hak sesuai benda yang dicantumkan dalam risalah lelang. Dengan diberikannya penjelasan tentang isi akta risalah lelang kepada para pihak lelang tersebut, akan memberikan dampak adanya rasa percaya dari para pihak yang melakukan lelang kepada notaris selaku pejabat lelang kelas II. Dengan tingginya rasa percaya dan aman kepada notaris tersebut diharapkan akan memicu peningkatan frekuensi lelang noneksekusi sukarela dari masyarakat

Page 21 of 37 | Total Record : 370

19 20 21 22 23

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 25 No 2 (2025): Rekonstruksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontempore Vol 25 No 1 (2025) Vol 24 No 2 (2024) Vol 24 No 1 (2024) Vol 23 No 2 (2023) Vol 23 No 1 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21 No 1 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 19, No 1 (2019): (in Press) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rizanizarli

Contact Email rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone -

Journal Mail Official anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA