cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizanizarli
Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 14126303     EISSN : 2549001X     DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4843
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Syariah specializes on Law and Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 362 Documents
 3   4   5   6   7 
ARTI DAN MAKNA KEBENARAN ILMIAH DALAM TELAAH HUKUM ISLAM Gazali HB, Ahmad
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.147 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v13i2.177

Abstract

This writing is the description about the scientific truth of the Islamic Law, or in the Islamic science treasury is called Fiqh. Through the scientific process, we can find out lots theories of truths, for instant the correspondent, coherent, pragmatic, syntactic, semantic, non descriptive and over logic truth. Toward those theories of truth, there are three approach methodologies that we can apply to get them. The first methodology is the religious approach, the second one is the scientific approach, and the last one is the philosophic approach. These three approach methodologies are closely relates with the development of the Islamic Law, since they are also the scientific disciplines. In the Islamic Law, there is also mention about the correspondence and coherence truth. The methodology that is used to result the laws related to the general scientific methodology as well. For that reason, the truth which is resulted from that scientific approach is mostly positive
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH: TINJAUAN TERHADAP PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) Ghafur, Jamaludin
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.212 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2131

Abstract

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhinya. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan. Berdasarkan hal tersebut, fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah (Perda)? Kedua, Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan daerah (Perda)? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: Pertama, peran Pol PP dalam penegakan perda meliputi 4 (empat) hal yaitu: (i) pengarahan; (ii) pembinaan; (iii) preventif (penindakan non yustisial); dan (iv) penindakan (yustisial). Kedua, Secara garis besar, ada tiga hambatan yang dialami oleh Pol PP dalam menegakkan perda yaitu: (i) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pol PP baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil; (ii) dukungan sarana dan prasana yang belum memadai; dan (iii) tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda).
HAK DAN STATUS ANAK SYUBHAT DALAM PENIKAHAN Al Amruzi, Fahmi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.343 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i1.1539

Abstract

Abstract: Allah has clearly established all good things that are lawful (halal) or forbidden (haram), and between them there is something called syubhat, where most people fall into it and they do not know whether it is halal or haram. If you do not know whether it is halal or haram will a thing, then will arise a phenomenon called as syubhat. A relationship that was made because there is an element of syubhat, whether that happens to a marriage, called syubhat and then to be fasakh, or occurs in watha which is also called watha syubhat and consequently bear a child, the child is then called also with “a syubhat child.” Nasab (bloodline or lineage) of a syubhat child, whether resulting from a watha syubhat or a syubhat marriage, is set to his father, or a person who has become his/ her watha, because a marriage whether it is shahih or fasid,  the nasab (lineage) of a child will remains to his/ her watha, not to his mother, because the Islamic law for a syubhat child is different from that of the illegitimate child. Keywords: Syubhat Marriage, Watha Syubhat, Syubhat Child, Illegitimate Child. Abstrak: Allah sudah menetapkan semua perkara baik yang halal atau haram jelas dan diantara keduanya ada sesuatu yang disebut syubhat, dimana kebanyakan manusia terjerumus ke dalamnya dan mereka tidak tahu apakah itu halal atau haram. Apabila tidak tahu halal dan haram suatu hal, maka akan timbul suatu penyakit yaitu syubhat. Sebuah hubungan yang dilakukan karena ada sebuah unsur syubhat, baik yang terjadi pada sebuah pernikahan yang disebut syubhat dan kemudian difasakh,  atau terjadi pada watha’ yang disebut juga watha’ syubhat dan akibatnya melahirkan seorang anak, anak tersebut pun kemudian disebut pula dengan anak syubhat. Nasab anak syubhat baik yang dihasilkan dari watha’ yang syubhat atau pernikahan Syubhat  tetap kepada bapaknya, atau seorang yang telah mewatha’nya. Karena baik nikah shahih atau fasid nasab anak tetap kepada seorang yang mewatha’nya bukan kepada ibunya, karena anak syubhat hukumnya berbeda dengan anak zina. Kata kunci: Nikah syubhat, Watha’ syubhat, Anak syubhat, Anak zina
Akibat Hukum Cacat Kehendak terkait Hakikat Benda pada Perjanjian Jual Beli Batu Akik Bongkahan Akbar, Ilham
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 16, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2634.789 KB) | DOI: 10.18592/sy.v16i2.1020

Abstract

Perjanjian jual beli batu akik bongkahan adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan batu akik bongkahan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang tersebut mencapai kata sepakat tentang batu akik bongkahan tersebut dan harganya, meskipun batu akik bongkahan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Syarat sahnya sebuah perjanjian ada 4 (empat), yaitu : (1) sepakat, (2) cakap, (3) objek tertentu dan (4) kausa yang tidak dilarang. Tidak terpenuhinya syarat pertama dan kedua akibat hukumnya perjanjian dapat dapat dibatalkan dan tidak terpenuhinya syarat ketiga dan keempat akibat hukumnya batal demi hukum. Cacat kehendak dalam perjanjian batu akik bongkahan terjadi ketika terjadi ketidaksesuaian kehendak para pihak pihak karena adanya kesesatan dan/atau penipuan. Hakikat benda batu akik bongkahan terdiri atas jenis, kualitas dan/atau daerah asalnya. Akibat hukum adanya cacat kehendak ini yaitu : a). perjanjian batal ketika kesepatakan belum tercapai diantara para pihak; b). perjanjian dimohonkan gugatan pembatalan kepada pengadilan ketika kesepakatan sudah tercapai; atau c) perjanjian dimohonkan gugatan pembatalan karena penipuan beserta gugatan ganti rugi ketika kesepakatan yang sudah tercapai terdapat kesengajaan dari salah satu pihak untuk mempengaruhi keputusan pihak lainnya dengan cara melanggar hukum. 
Perdagangan Orang ( Human Trafficking) Dan Penegakan Hukum Di Kota Banjarmasin Bahran, Bahran
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 13, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.579 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v13i2.172

Abstract

Human frafficking, particularly among the children, is offensively against a human dignity as well as human right. In Banjarmasin , recruiting the childe to become a beggar on the street is classified as a human trafficking crime. This recruitment intends, other than exploit these children, also to make people suffering for sadness and sorrow, therefore these tend to donate them some money. This ekploit indeed, is ordered as a crime which also defined by the act 21 year 2007. However the supremacy of law for the actor of this human trafficking crime in Banjarmasin is still pathetically very vulnerable.
INTEGRASI HISBAH DAN DAKWAH DALAM PROSEDUR PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG KESALAHAN MAKSIAT DAN JENAYAH KHALWAT DI MALAYSIA Azhar, Alias
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.97 KB) | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2002

Abstract

Abstrak:Institusi Hisbah merupakan sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan prinsip al-amr bil makruf wa nahyu anil munkar. Pihak yang menguatkuasakan institusi ini dikenali sebagai Muhtasib. Objektif artikel secara umumnya membincangkan pelaksanaan konsep hisbah dan dakwah secara integrasi dalam prosedur dan modus operandi pencegahan maksiat dan jenayah khalwat di Malaysia. Sehubungan itu, artikel ini akan meninjau bidang tugas dan bidang kuasa bahagian penguatkuasaan dan pencegahan maksiat dan jenayah khalwat di Malaysia serta seterusnya menganalisis aplikasi konsep hisbah dan dakwah di kalangan pegawai penguatkuasa agama di Malaysia. Selain itu, turut membincangkan pendekatan amar makruf dan nahi mungkar dalam kerangka Hisbah yang mengkhususkan kepada operasi pencegahan maksiat dan jenayah khalwat. Kuasa ini diberikan kepada pegawai-pegawai penguat kuasa jenayah syariah di Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Bidangkuasa penguatkuasaan jenayah Syariah khusus kesalahan jenayah khalwat adalah tertakluk kepada bahagian penguatkuasa, jabatan agama Islam negeri-negeri. Kajian literatur dan kepustakaan diaplikasikan secara kondusif bagi menjelaskan prinsip hisbah dan dakwah. Selain itu, kajian deskriptif dan analisis kandungan bersifat tekstualiti dilakukan terhadap peruntukan undang-undang terkandung dalam enakmen jenayah syariah negeri-negeri. Selanjutnya, kajian lapangan secara tembual dan observasi tentang aplikasi konsep hisbah di Bahagian Penguatkuasaan Jenayah Syariah, Jabatan Agama Islam negeri-negeri. Analisis perbandingan turut diaplikasi bertujuan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara konsep dan realisasi hisbah dan dakwah oleh pihak penguatkuasa jenayah syariah bagi kesalahan khalwat. Umumnya, prosedur dan modus operandi pihak berkuasa dalam mencegah maksiat dan jenayah khalwat perlu memenuhi kriteria amar makruf nahi mungkar dalam kerangka hisbah. Akhirnya, artikel ini menghasilkan cadangan pendekatan alternatif terbaik yang lebih efektif iaitu integrasi hisbah dan dakwah dalam prosedur  pencegahan dan penguatkuasaan perundangan jenayah khalwat. Kata kunci: Hisbah, Dakwah, Maksiat, Khalwat, Undang-undang Jenayah Islam. AbstractHisbah institution is an institution responsible for implementing the principle of al-amr bil makruf wa nahyu anil munkar. The party that enforces this institution is known as Muhtasib. The purpose of this article is to discuss the implementation of the concept of hisbah and dawah in an integrated manner in the procedures and operation modus in prevention of immoral and criminal of khalwat in Malaysia. In this regard, this article will review the areas of duty and the jurisdiction of the enforcement and islamic criminal in Malaysia and further analyze the application of the concept of hisbah and dawah among religious enforcement officers in Malaysia. In addition, it also discusses the approach of the good and evil nature of the Hisbah framework which specializes in the prevention of immorality and the crime of khalwat. This authority is given to shariah criminal enforcement officers in the state Islamic Religious Department. The jurisdiction of Shariah criminal enforcement of special offenses against khalwat is subject to the enforcement division, the state Islamic religious department. Literary studies are applied conducive to explaining the principles of hisbah and dawah. In addition, descriptive and content analysis of textual content is performed on the provisions of the law contained in the syariah criminal enactment of states. Furthermore, field surveys were conducted and observations on the application of hisbah concept in the Shariah Criminal Enforcement Division, the State Islamic Religious Department. Comparative analysis is also applied to find the similarities and differences between the concepts and realization of hisbah and dawah by the shariah criminal enforcement of khalwat offense. Generally, the procedures and operation modus of the authorities in preventing immoral and criminal of khalwat should meet the criterion of a false morality.Finally, this article produces a more effective alternative approaches that are integration of hisbah and dawah in the prevention and enforcement procedures of khalwat crime. Keywords: Hisbah, Da’wah, Immoral, Khalwat, Islamic criminal law.
KEJAHATAN TERHADAP ANAK DAN SOLUSINYA MENURUT HUKUM ISLAM NURWAHIDAH, NURWAHIDAH
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.756 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v15i2.550

Abstract

Children should live a life that is safe and comfortable with their parents and nanny. But the fact is happening, children often face persecution, violence, beatings and harassment, which often lead to death. Islamic law set some rules that may be subject to criminal perpetrators of violence against children committed by parents themselves, not others, while punishment requires an equal position between the perpetrators to the victim. There are scholars argue parents remain exposed qishash, and other scholars argue there is no qishash, just tazir and parents lose their right to inherit property. A lot of cases that occurred in the community in a variety of species, and most perpetrators have been sentenced. However the case that appears only a small part are revealed. In the midst of such conditions should be enforced once hadhanah principles stipulated in Islamic law. Hadhanah emphasize parenting to parents and close family, so that children can be cared for with love and responsibility. So the lives and safety of children will be more secure and protected.
Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Hasan, Ahmadi; Sulistyoko, Arie; Basri, Bahran
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i2.1973

Abstract

Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan remisi di Indonesia menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hukum pidana Islam. Konsep hukum pidana Islam berpangkal pada kemaslahatan untuk pencegahan (ar-radu waz-zajru) pendidikan dan pengajaran (al-Islah al-Tahzib). Tujuan pemberian Remisi di Indonesia merupakan sebagai motivator atau stimulasi untuk berkelakuan baik, untuk mengurangi dampak negatif dari hukuman yang dijatuhkan. Abstract: This study will discuss the implementation of remission in Indonesia according to Presidential Decree No. 174/1999 on Remission, basically not apart from the basic principles of Islamic criminal law. The concept of Islamic criminal law stems from the benefit for prevention (ar-radu waz-zajru) education and teaching (al-Islah al-Tahzib). The purpose of Remission in Indonesia is as a motivator or stimulation to behave well, to reduce the negative impact of the punishment imposed.keywords: Remission, law, criminal, islam, prisoners. 
HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA (Menurut Perspektif Hukum Islam) RAHMANIAH, AMELIA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 15, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.388 KB) | DOI: 10.18592/syariah.v15i1.546

Abstract

Joint property in marriage law in Indonesia comes from Indonesian tradition law which isthen used as the written law namely Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 About Marriage and Compila-tion of Islamic Law with the aim to provide balanced position between husband and wife. The objectiveis in line with maqashid al shariah. But, the joint property that occur automatically in the written lawneeds to be reconstructed based on the ownership of Islamic law that the existence of joint property isin line with Islamic law.
Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam Memberikan Penyuluhan Hukum atas Akta Risalah Lelang yang dibuatnya Haris, Muhammad
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.595 KB) | DOI: 10.18592/sy.v17i1.1502

Abstract

Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan atau penjelasan tentang isi akta risalah lelang kepada para pihak yang ada di dalam risalah lelang tersebut. Risalah lelang adalah berita acara dokumen resmi dari jalannya penjualan dimuka umum atau lelang yang disusun secara teratur dan dipertanggung jawabkan oleh pejabat lelang dan para pihak (penjual dan pembeli) sehingga pelaksanaan lelang yang disebut didalamnya mengikat para pihak. Notaris selaku pejabat Lelang Kelas II juga berwenang menjelaskan fungsi dari risalah lelang yaitu sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu Risalah Lelang juga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan balik nama/ peralihan/pemindahan hak sesuai benda yang dicantumkan dalam risalah lelang.  Dengan diberikannya penjelasan tentang isi akta risalah lelang kepada para pihak lelang tersebut,  akan memberikan dampak adanya rasa percaya dari para pihak yang melakukan lelang kepada notaris selaku pejabat lelang kelas II. Dengan tingginya rasa percaya dan aman kepada notaris tersebut diharapkan akan memicu peningkatan frekuensi lelang noneksekusi sukarela dari masyarakat

Page 5 of 37 | Total Record : 362

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 2 (2025) Vol 25 No 1 (2025) Vol 24 No 2 (2024) Vol 24 No 1 (2024) Vol 23 No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 23 No 1 (2023) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21 No 1 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 19, No 1 (2019): (in Press) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) More Issue