cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaki Ulya
Contact Email
zaki.ulya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zakyulya@unsam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Published by Universitas Samudra
ISSN : 26153416     EISSN : 26157845     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 254 Documents
 10   11   12   13   14 
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM BEBERAPA TINDAK PIDANA DAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA suhaimi suhaimi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.3042

Abstract

Abstract, Article 184 of the Criminal Procedure Code puts witness statements first among other evidence. Witnesses in giving their statements, both at the level of investigation, prosecution and court proceedings, sometimes experience pressure, harassment, threats, terror and even violence perpetrated by certain parties. That is why witnesses need to obtain legal protection, namely as regulated in Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims as amended by Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Several criminal acts that regulate the issue of witness protection include the crime of narcotics, the eradication of corruption, the crime of terrorism and the human rights court. Legal protection for witnesses, namely in the form of protection for the witness's personal security from physical and mental threats, so that the confidentiality and identity of the witnesses should be maintained. Witness protection is intended to be able to protect witnesses from interference, threats, terror and violence against witnesses. This will be the basis for legal certainty, law enforcement, justice and the creation of a feeling of security for witnesses.
HAK GUGAT PEMERINTAH KOTA LANGSA : UPAYA PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE DALAM RANGKA MENEGAKKAN PRINSIP KEADILAN INTRA DAN ANTAR GENERASI Nurnaningsih Amriani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2169

Abstract

Kota Langsa memiliki kawasan hutan mangrove yang terdiri dari sekira 32 species mangrove atau bakau dimana aneka ragam pohon mangrove di kota langsa tersebut termasuk salah satu yang terlengkap didunia dan memiliki luas sekira 8 ribu hektar. Mangrove adalah sebagai tempat berlindung dan berkembang biak berbagai jenis burung, monyet, mamalia, ikan, kepiting, moluska, reptil, dan serangga juga menyediakan hasil hutan serta dapat menjadi obyek wisata alam. Pemerintah Kota Langsa telah berusaha untuk melestarikan keberadaan hutan mangrove dengan melakukan penanaman kembali, rehabilitasi, menerbitkan qanun gampong berkaitan dengan perlindungan mangrove dan melibatkan masyarakat setempat sebagai garis depan untuk melindungi, mengolah dan melestarikannya. Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa masih ada oknum-oknum yang berusaha untuk mengambil keuntungan dengan merusak keberadaan mangrove untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh karenanya dalam artikel ini akan dibahas mengenai hak gugat pemerintah khususnya Pemerintah Kota Langsa dalam menanggulangi tindakan pengrusakan hutan mangrove diwilayahnya untuk menegakkan prinsip keadilan intragenerasin dan prinsip keadilan antar generasi.
Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Nyoman Nidia Sari Hayati; Sri Warjiyati; Muwahid
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.2631

Abstract

ABSTRAK Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan mulai pusat sampai daerah. Dampaknya banyak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk menata peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih diperlukan adanya harmonisasi. Konsep omnibus law telah berhasil diterapkan di beberapa negara yang kebanyakan menganut sistem common law, namun Indonesia yang menganut sistem hukum civil law masih baru mengenal istilah ini. Dengan demikian permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimna konsep omnibus law dalam membangun harmonisasi perundangan dan apa saja hambatan yang dialami apabila konsep ini diterapkan di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kemudian dilakukan analisis terhadap semua bahan dengan metode deskriptif. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi perundang-undangan sangat penting dilakukan untuk pembangunan hukum dan demi terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Namun untuk membuat Undang-Undang dengan konsep omnibus law memerlukan kajian mendalam dan melibatkan banyak pihak demi transparansi pembentukannya dupaya tidak menimbulkan permasalahan- permasalahan dan merugikan publik. Kata kunci: Omnibus Law, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Vita Mahardhika
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.2636

Abstract

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi adalah penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyimpangan tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang lalai atau tidak cermat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan jabatan yang sangat krusial, hal ini dikarenakan PPK berperan dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu kompetensi PPK harus sangat diperhatikan tidak hanya di bidang pengadaan barang/jasa, kompetensi manajerial, serta moral dan etika yang baik juga sangat penting. Paramater pertanggungjawaban pidana oleh PPK merupakan unsur perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif law research) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang barkaitan dengan topik bahasan.
JAMINAN SOSIAL TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS Wahyu Ramadhani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.2666

Abstract

Qanun Number 11 of 2013 concerning social welfare, this is to carry out social development programs at various levels of society. The qanun was issued as a more operational policy which became the legal basis for efforts to carry out protection, social rehabilitation and empowerment.The Social Service has provided guidance and training to homeless people and beggars who have been caught in raids at the Social Protection House (RPS), the guidance and training are given with the aim that homeless people and beggars can open businesses, have decent jobs, and become independent so that they stop to be vagrants and beggars. The social security programs provided to them in the RPS include, such as: health insurance, education, housing and skills. The programs carried out by the Social Service in dealing with homeless people and beggars have so far had the effect of reducing the number of homeless and beggars, this shows the success of the Social Service in reducing homeless and beggars as well as beggars and vagabonds to get their rights as citizens guaranteed in the Laws. Invitation.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN VIRUS CORONA DI KOTA LANGSA Zuleha
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.3186

Abstract

Covid-19 adalah salah satu virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Covid 19 muncul pertama kali pada bulan Desember 2019 di Wuhan China yang kemudian dikenal dengan nana Severe Acute Respiratotory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan Penelitian untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Protokol Pelanggar Protokol Kesehatan dan Upaya Pemerintah Terhadap pelanggar Protokol Kesehatan. Hasil penelitian bahwa Di Kota Langsa dalam menekan penyebaran virus corona, pemerintah Kota Langsa telah menegluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Protokol Kesehatan. Upaya pemerintah Kota Langsa tetap menghimbau dan melakukan sosialisasi bahayanya virus corona dengan menggugah kesadaran masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitasnya dengan menggunakan menggunakan masker, jaga jarak dan sering mencuci tangan.
PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH YANG DILAKUKAN OLEH PT. MEDCO DI KABUPATEN ACEH TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Radhali; Wahyu Ramadhani
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.3198

Abstract

PT Medco baru-baru ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seperti yang terjadi di kabupaten Aceh Timur dengan meninggalkan bau busuk sehingga pencemaran lingkungan terabaikan. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pemerintah terkait pencemaran lingkungan oleh PT Medco. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar perusahaan dapat mengantisipasi pencemaran lingkungan. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Medco yaitu dalam melakukan pencegahan secara administratif, teknologis dan edukatif.
ISLAM DEMOKRATIS PERSPEKTIF RACHID GHANNOUCHI Muhammad Rusdi Muhammaddiah
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.3205

Abstract

Rachid Ghannouchi merupakan salah satu tokoh politik Islam terkemuka di Tunisia. Berbagai ide dan gagasannya terangkum dalam Partai politik yang telah didirikannya yang berhaluan kepada nilai dan ajaran Islam yang diberi nama Partai en-Nahda. Belum lama ini, partai yang dipimpin oleh Rachid Ghannouchi tersebut telah mengumumkan fase baru dalam perpolitikannya yaitu dengan mengusung konsep Islam Demokratis (al-Islam al-Dimuqra|tiyah) yang sejatinya belum dikenal di negara tersebut dan diklaim merupakan bagian dari ideologi partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Tulisan ini bertujuan untuk melihat langkah yang telah diambil oleh Ghannouchi melalui konsep Islam demokratis (al-Islam al-Dimuqra|tiyah), bagi umat Islam ide non-konvensional Ghannouchi ini dipandang sebagai sesuatu yang baru dan tepat untuk zaman demokrasi modern, khususnya dari epistimologi ‘Islam Politik’ konvensional ke paradigma yang lebih ekslusif dan sesuai dengan realita perpolitikan modern.
KOMPARASI TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Fatimah Fatimah
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.3300

Abstract

Pergaulan bebas, free sex, kumpul kebo merupakan fenomena kehidupan muda mudi atau remaja di mass era modren ini, sehingga perzinahan mudah terjadi yang mengakibat kehamilan. Lembaga perkawinan yang merupakan lembaga yang suci untuk mengesahkan suatu hubungan suami istri selalu terlupakan, walaupun pada akhirnya mereka harus dinikahkan.Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit tentang pernikahan wanita hamil, dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menuruthukum agama dan kepercayaan masing-masing, dalam Kompilasi Hukum Islam, wanita hamil karena zina hanya boleh menikah dengan lelaki yang menghamilinya ini terdapat dalam pasal 53 ayat (1). Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil karena zina adalah, menutub aib wanita hamil karena zina dan keluarganya, bertanggungjawab dan menjelaskan ststus hukum dari anak yang dikandung dari wanita hamil karena zina
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENOLAK MUTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN MAURITZ TRITANJAYA SIDABARIBA
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v16i1.3301

Abstract

Penelitian ini mengangkat masalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh menolak mutasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Bagaimana keabsahan pemutusan hubungan kerja karena menolak mutasi berdasarkan putusan pengadilan Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn jo. Nomor 310/K/Pdt.Sus-PHI/2016?Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja karena menolak mutasi tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun perlindungan hukum dalam pemutusan hubungan kerja karena menolak mutasi dapat diatur secara otonom dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja dan/atau dalam perjanjian kerja bersama dengan tetap memperhatikan prinsip kesepakatan atau musyawarah untuk mufakat sebagaimana yang terkandung dalam hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dan pekerja/buruh. Kedua, sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja karena menolak mutasi harus terlebih dahulu memperhatikan apakah mutasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan/perjanjian kerja dan/atau perjanjian kerja bersama atau tidak

Page 12 of 26 | Total Record : 254

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 2 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) Vol 12 No 1 (2017) Vol 11 No 2 (2016) Vol 11 No 1 (2016) Vol 10 No 2 (2015) Vol 10 No 1 (2015) More Issue