cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaki Ulya
Contact Email
zaki.ulya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zakyulya@unsam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Published by Universitas Samudra
ISSN : 26153416     EISSN : 26157845     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 254 Documents
 9   10   11   12   13 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN DESTRUCTIVE FISHING PADA REZIM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Mashuril Anwar Anwar
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2182

Abstract

Abstract, The criminal law policy in dealing with destructive fishing is currently primum remedium. However, in its development the criminal law policy in overcoming destructive fishing experiences several obstacles and is not yet in line with the concept of sustainable development. Considering that sustainable development is one of the principles in fisheries management, it is necessary to make adjustments between criminal law policies and sustainable development. Therefore this research aims to study and analyze the ideal criminal law policy in overcoming destructive fishing in the sustainable development regime. This research is a doctrinal law research using a statutory approach, analytical approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the ideal policy of criminal law in overcoming destructive fishing in sustainable development regimes is to make arrangements for sanctions actions that lead to social, economic improvement and repair damage to fish resources and their ecosystems due to destructive fishing practices. Sanctions for actions are more restorative, anticipatory, and educational so that they can reduce the degradation of fish resources and the environment. Thus, the balance between the use of fish resources and sustainable development can be realized. Keywords: Destructive Fishing, Criminal Law, Sustainable Development Intisari, Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana destructive fishing saat ini bersifat primum remedium. Namun dalam perkembangannya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi destructive fishing mengalami beberapa hambatan dan belum selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Mengingat pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu asas dalam pengelolaan perikanan, maka perlu dilakukan penyesuaian antara kebijakan hukum pidana dengan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ideal hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing pada rezim pembangunan berkelanjutan yakni dengan melakukan pengaturan terhadap sanksi tindakan yang mengarah pada perbaikan sosial, ekonomi dan perbaikan kerusakan sumber daya ikan dan ekosistemnya akibat praktik destructive fishing. Sanksi tindakan lebih bersifat restoratif, antisipatif, dan mendidik sehingga dapat mengurangi degradasi sumber daya ikan dan lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya ikan dan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Kata Kunci: Destructive Fishing, Hukum Pidana, Pembangunan Berkelanjutan
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU JINAYAT DI KABUPATEN ACEH TAMIANG DALAM PERSPEKTIF QANUN HUKUM ACARA JINAYAH Taryadi Taryadi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2313

Abstract

Dalam Pasal 247 ayat 2 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menjelaskan Pelaksanaan uqubat cambuk sebagaimana dimaksud ayat (1) segera dilaksanakan setelah adanya putusan Mahkamah yang mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dalam kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Putusan Mahkamah Syar’iyah kuala simpang yang sudah berkekuatan hukum tetap berupa uqubat cambuk tidak dilaksanakan. Penelitian dilakukan dengan tujuan:Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 dan Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah serta hambatan dan upaya dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Juridis normatif (legal research) dan agar diperoleh data sekunder dan pendekatan juridis sosiologis serta juga melakukan penelitian lapangan (Field research). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah diatur dalam Pasal 247, 252 dan 252 yang dimana jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melaksanakan pencambukan dengan berkoordinasi dengan kepala instansi yang membawahi wilayatul Hisbah dalam proses pelaksanaan eksekusi. Efektifitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang dalam perspektif qanun hukum acara jinayah belum berjalan secara optimal, dikarenakan setelah inkrahnya putusan mahkamah syar’iyah terhadap pelaku jinayah tidak langsung dilakukannya pencambukan sehingga para pelaku harus mendekam terdahulu kedalam penjara.Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang adalah Aparatur hukum tidak patuh hukum, Tidak ada dukungan dari pemerintah setempat berupa alokasi dana maupun sumber daya lainnya untuk terlaksananya hukuman cambuk. tidak ada hukuman pengganti atasnya. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah perlunya anggaran yang memadai bagi pelaksanaan cambuk dan Profesionalitas penegak hukum dalam pelaksanaan cambuk bagi pelaku jinayah serta adanya hukuman pengganti selain cambuk.
ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERPIDANA KASUS PEMBUNUHAN SADIS DAN BERENCANA Yosua Kelvin; Parningotan Malau
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2365

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana seumur hidup atau pidana mati dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan menganalisis pertimbangan hakim atas putusan bebas (vrijspraak) kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor putusan : 35/Pid.B/2012/Pn.Btm sesuai dengan harapan hukum dan keadilan. Penulis berpandangan bahwa putusan tersebut sangat tidak adil, dimana terdakwa Mindo yang merupakan pelaku utama diputus bebas oleh majelis hakim, sedangkan terdakwa Gugun dan terdakwa Ros yang berperan sebagai pembantu dan turut serta sudah diputus bersalah oleh majelis hakim dalam melakukan pembunuhan berencana tersebut. Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan kepentingan korban, selain itu putusannya tidak sama sekali bertumpu terhadap urgensinya kasus-kasus kejahatan kemanusiaan di Indonesia yang dilakukan dengan keji dan sadis kepada korban, sehingga akan berdampak pada kerusakan dan terganggunya tatanan ketertiban sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Putusan MA dengan nomor putusan : 1691 K/Pid/2012 membatalkan putusan yang keliru dari putusan judex facti pengadilan negeri Batam nomor : 35/Pid.B/2012/Pn.Btm tersebut, dimana dalam amar putusannya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup
ASUMSI PUBLIK TERHADAP PASAL 51 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI DASAR IMUNITAS PEJABAT NEGARA Orien Effendi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2427

Abstract

AbstractMany people consider that the existence of Article 51 paragraph (1) and (2) in the Criminal Code is a basis for absolute immunity or immunity for officials. No exception for ordinary people who ultimately know the contents of the article who then assume that the law we profess is very damaging to a sense of justice. The existence of this article has also attracted the attention of academics, as evidenced by the number of studies published in publications that we can find in online media. It is this community's assumption that will lead to a setback of the law itself because of the loss of public trust in the existing legal system. Position orders without authority, do not cause criminal abolition, except if the governed, in good faith thinks that the order is given with authority and its implementation is included in the work environment, that is about the sound of paragraph (2) of article 51 of the Criminal Code. The problem that often occurs is that many articles in legislation do not explain in detail the true meaning. If we may examine paragraph (2) in that article, it means that an official's actions can be justified even though there is no prior order, either from the law or an order of an authorized position with only the basis of good faith from the act. The intent of good faith can invite diverse interpretations, then questions arise; what are the criteria of good faith, whichever boundary of good faith is intended, and so on.Keywords: Article 51, Criminal Code, Academics, Justice.
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF FIQIH YUNITA YUNITA; Zahratul Idami
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2452

Abstract

Islam prohibits human beings from destructing the environment which can provide detrimental effects on their lives and other creatures. The primary sources of Islamic teachings are Al Qur’an and Al Hadist as well as ijtihad (Fiqh). Fiqh as an Islamic jurisprudence is applied based on the development of the community in the context which derives from the authentic dalils from Islamic sources. In the Fiqh, so-called Fiqh Siyasah, the government plays a vital role in designing policy to align with and capitalize on environmental sustainability. So does Fiqh of the environment. It describes how Islam governs environmental management, so that it can be maintained and preserved from the destruction which can be harmful to human beings and other creatures in this world. This article aims to elaborate some Islamic principles concerning the guidance of environmental management issues which have to be followed by human beings to preserve their dignity and integrity as well as to protect nature and other creatures as a sign that they are indeed the best creation of all.
PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DARI PERDAGANGAN VALUTA ASING SECARA ONLINE YANG MENGGUNAKAN BROKER LUAR NEGERI Zuhdi Arman; Lenny Husna
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2553

Abstract

Foreign exchange trading is one of the most popular businesses in the world, including the Indonesian people. The income generated from an Indonesian trader will certainly raise an aspect of Income Tax that must be fulfilled. This study aims to analyze the application of personal income tax and to determine the form of tax avoidance that can occur in relation to online foreign exchange trading using foreign brokers. The method used in this research is descriptive qualitative, data collection is done by means of in-depth interviews, observation and documentation, informant selection techniques with purposive sampling, data analysis techniques performed by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The result of this research is the application of personal income tax on personal traders (taxpayers) which is carried out by means of a self-assessment system with the expectation of voluntary compliance in which the taxpayer must self-report the tax owed at the end of the year. Due to the lack of supervision over the implementation of the self assessment system, and online forex trading transactions are carried out fully online, taxpayers have a very big opportunity to do tax evasion. In the application of individual PPh, there are also several obstacles that occur both from the side of the taxpayer itself and from the side of the government.
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN ABORTUS PROVOKATUS TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DI INDONESIA Rina Shahriyani Shahrullah; Elza Syarief; Lu Sudirman; Tedy Surya
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2613

Abstract

Abortion or abortus provokatus constitutes a termination of pregnancy before the time of delivery. The objective of the study is to ascertain if the Abortion-related Health Law is a realistic rule based on the health aspects, as well as to analyze how long it should be allowed by the Health Law to perform an abortion according to medical criteria. The study uses a method of normative legal research. It concludes that the Health Law pertaining abortion is a realistic rule based on health aspects. Yet, it is necessary to revise the abortion rules due to rape incidents. The rules permits the abortion if the gestational age is 6 (six) weeks or 40 (forty) days. It is calculated from the first day of the last period. It suggests that the gestational age should be 12 (twelve) weeks or 3 (three) months from the first day of the last period. Keywords: Abortus Provocatus, Legal Protection, Rape Victims
KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN REKAM MEDIS KONVESIONAL DAN ELEKTRONIK BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA Chris Anggi Natalia Berutu; Yanti Agustina; Sonya Airini Batubara
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2686

Abstract

Medical records are files containing patient records, which are made chronological time. There are two types of medical records and in general have been regulated in Permenkes Number 269 / MENKES / PER / III / 2008 concerning Medical Records, namely conventional medical records and electronic medical records. One of the benefits of medical records is as evidence in the law enforcement process. This type of research is normative juridical research and is analytical descriptive in nature. The data source used in this research is secondary data, which is obtained from books, journals, expert opinions and others. The data collection technique used is to collect data in this study through documentation studies in the form of data collection from literature or scientific writing in accordance with the object under study. Data analysis is data obtained and then analyzed qualitatively. From the study it is concluded that the difference in the strength of evidence lies in the non-fulfillment of the requirements of electronic medical records as written / letter evidence, in accordance with the Criminal Code Book 4, Concerning Evidence and Expiration, Second Chapter on Evidence by Writing and KUHAP Article 184 paragraph (1) letter c and d, as well as Articles 187 and 188 paragraph (2) letter b. This means that conventional medical records can be used as original written evidence, whereas electronic medical records cannot. The cause of the difference is because both the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, the power of written evidence, is only in writing, in the form of original letters and / or authentic deeds. The data used are (1) primary data in the form of statutory regulations, results of interviews with hospitals and courts, (2) secondary data through literature studies of various laws and regulations and books / journals to obtain expert opinion. The results of this research are expected to be published through (1) scientific articles in Accredited National Journals and (2) teaching materials in Law courses at the Faculty of Law at Prima Indonesia University.
OMNIBUS LAW ANTARA DESIDERATA DAN REALITA Rizal Irvan Amin
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2729

Abstract

Tulisan ini membedah diskrepansi pelaksanaan omnibus law di Indonesia, antara apa yang idealnya terjadi dengan apa yang nyatanya terjadi. Saat omnibus law diharapkan menjadi solusi ampuh dari ruwetnya regulasi di Indonesia justru realitanya bertransformasi menjadi ladang permasalahan baru yang menuai banyak respon negatif dari berbagai kalangan masyarakat. Omnibus law yang ditafsirkan oleh Pemerintah dan DPR sebagai terobosan progresif untuk mengatasi permasalahan multisektoral ditafsirkan berbeda oleh beberapa kalangan masyarakat dan akademisi sebagai RUU yang cacat, baik dari segi formal maupun material. Meskipun keberadaan omnibus law bukanlah suatu barang baru dalam teori hukum, tetapi keberadaanya masih terdengan asing di dalam dialektika ketatanegaraan Indonesia. Untuk itu tujuan daripada tulisan ini adalah untuk mengupas bagaimana hakikat dari omnibus law dan pelaksanaanya di Indonesia.
PERANAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TERKAIT PENERAPAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Riadhi Alhayyan; Jelly Leviza
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v15i2.2806

Abstract

ABSTRAK Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki wilayah luas yang dimanfaatkan sumber daya alamnya untuk kegiatan perekonomian. Secara umum, perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan secara khusus diatur dalam peraturan daerah lainnya. Dalam pasal 88 UUPPLH diatur mengenai asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) bagi pelaku pencemaran lingkungan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup untuk melakukan ganti kerugian tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didelegasikan ke Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 33 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan urusan lingkungan hidup termasuk didalamnya melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi sebagaimana juga diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf (s). Pengakan hukum lingkungan tersebut dapat berupa penjatuhan sanksi admnistratif, gugatan perdata maupun penjatuhan pidana. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana asas tanggungjawabmutlak (strict liability) sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH dan bagaimana peran dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan asas tanggungjawab mutlak (strict liability). Kata Kunci : Penegakan Hukum, Strict Liability, Peran, Kewenangan

Page 11 of 26 | Total Record : 254

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 2 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) Vol 12 No 1 (2017) Vol 11 No 2 (2016) Vol 11 No 1 (2016) Vol 10 No 2 (2015) Vol 10 No 1 (2015) More Issue