cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaki Ulya
Contact Email
zaki.ulya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zakyulya@unsam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Published by Universitas Samudra
ISSN : 26153416     EISSN : 26157845     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 265 Documents
 23   24   25   26   27 
Analisis Yuridis terhadap Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh dalam Perspektif Qanun LKS Natasya Masthura; Vivi Hayati; Cut Hasmiyati; Fendi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.12155

Abstract

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS). Konversi ini merupakan implementasi kekhususan Aceh dalam penerapan syariat Islam di sektor keuangan yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan beroperasi dengan prinsip syariah. Fokus kajian diarahkan pada tantangan hukum, kontraktual, dan kelembagaan yang muncul dalam proses konversi, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai konsistensi norma hukum dan relevansinya dengan praktik perbankan syariah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konversi telah terlaksana, seperti pada Bank Aceh Syariah, berbagai tantangan tetap muncul. Pertama, disharmonisasi regulasi antara qanun daerah dan peraturan nasional menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, peralihan akad konvensional berbasis bunga ke akad syariah menghadapi kendala prinsipil dan berpotensi menimbulkan sengketa dengan nasabah. Ketiga, perlindungan hukum terhadap nasabah dan investor masih lemah akibat ketiadaan aturan teknis yang detail. Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi, penyusunan aturan teknis pelaksanaan Qanun LKS, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar konversi bank dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Husni Kamal; Muhammad Iqbal; Muhammad Syafril Nasution
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.12991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara Good Corporate Governance (GCG) dan Maqashid Syariah dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dianalisis melalui studi literatur terhadap regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, dan teori tata kelola korporasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG merupakan instrumen penting dalam memastikan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah. Namun, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah yang menekankan pemeliharaan agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), harta (hifzh al-mal), dan keturunan (hifzh an-nasl). Integrasi antara GCG dan maqashid syariah menghasilkan sistem tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada pencapaian keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial. Kesimpulannya, sinergi kedua prinsip tersebut merupakan fondasi strategis bagi penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia agar memiliki legitimasi hukum, moral, dan spiritual yang utuh dalam mendukung sistem ekonomi nasional yang berkeadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM DALAM MENJALANKAN TRANSAKSI DAGANG SECARA ELEKTRONIK DI KOTA LHOKSEUMAWE Muksalmina Muksalmina; Eko Gani PG; Muhammad Hafizh
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.13119

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Kota Lhokseumawe. Perkembangan teknologi digital mendorong UMKM untuk beradaptasi melalui transaksi dagang elektronik dengan memanfaatkan marketplace, media sosial, maupun aplikasi e-commerce. Transformasi ini memang memberikan peluang dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing, namun juga menimbulkan persoalan hukum, seperti keabsahan kontrak elektronik, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum transaksi elektronik bagi UMKM, menelaah implementasi perlindungan hukum di Kota Lhokseumawe, serta merumuskan solusi penguatan perlindungan hukum berbasis kebutuhan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio legal research), dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum, serta kajian empiris melalui wawancara dengan pelaku UMKM yang bertransaksi secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan UU UMKM telah memberikan kerangka normatif, implementasinya di Kota Lhokseumawe masih menghadapi kendala. Kendala substantif meliputi regulasi yang bersifat fragmentaris dan reaktif, sementara kendala fungsional berkaitan dengan belum adanya kebijakan lokal yang secara eksplisit melindungi UMKM dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan literasi hukum digital yang berkelanjutan, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa daring yang efektif, serta sinergi kebijakan pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap UMKM dapat terwujud lebih optimal sehingga menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.
PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM PENINGKATAN NILAI EKONOMI DAN MENDUKUNG KEBERLANJUTAN USAHA KUE TRADISIONAL ACEH Dara Quthni Effida Effida; Nila Trisna; Putri Kemalasari; Adella Yuana
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.13232

Abstract

Sertifikat halal ialah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Thaun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengatur tujuan sertifikat halal salah satunya ialah untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Kue tradisional Aceh kue karah merupakan salah satu produk khas dan unggulan di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sebagai home industry yang menjadi salah satu penghasilan utama masyarakat di daerah tersebut. Peran sertifikat halal menjadi penting bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha dan menunjang keberlanjutan usaha. Namun masih banyak Pelaku Usaha yang belum memiliki sertiifkat halal dalam menjalankan usahanya sehingga tujuan ini tidak sampai dirasakan pelaku usaha. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan peran sertifikat halal dalam meningkatkan nilai tambah pelaku usaha dan keberlanjutan usaha kue tradisional Aceh dan tantangan dalam penerapan peran tersebut di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yurudis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Pelaksanaan peran sertifikat untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal belum terlaksana secara optimal karena masih banyak pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pegetahuan tentang sertifikat halal. Tantangan dalam penerapan peran sertifikat halal ialah belum semua pelaku usaha memiliki sertifikat halal, walaupun terdapat beberapa pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal namun pada kemasan produk tidak mencantumkan label halal. Label halal menjadi salah satu jembatan komunkasi guna meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah. Pentingnya peran sertifikat halal bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk menambah nilai ekonomi pada usahanya. Penerapan sertifikat halal secara maksimal dan pencantuman label halal pada kemasan produk akan berpengaruh atas tercapainya tujuan tersebut.
Asas Itikad Baik Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Murtad: Kajian Moralitas Dan Legalitas Devin Jinoto; Natasya Masthura
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.12469

Abstract

Prinsip itikad baik merupakan asas fundamental dalam hukum perdata Indonesia yang memiliki fungsi vital dalam menjaga integritas hubungan hukum, termasuk dalam lembaga perkawinan. Dalam konteks pembatalan perkawinan karena murtad, penerapan asas ini menjadi semakin penting mengingat murtad bukan hanya persoalan keyakinan personal, tetapi berdampak langsung pada keabsahan perikatan hukum antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas itikad baik dalam perkara pembatalan perkawinan akibat murtad, serta menganalisis dimensi moralitas dan legalitas yang melatarbelakanginya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum terdapat norma eksplisit yang mengatur itikad baik dalam pembatalan perkawinan, sehingga menimbulkan disparitas interpretasi dalam praktik peradilan. Di sisi lain, asas itikad baik terbukti memiliki nilai strategis sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam perkawinan, terutama apabila tindakan murtad dilakukan tanpa transparansi, tanggung jawab moral, dan motif yang sah. Oleh karena itu, integrasi asas ini dalam praktik peradilan perkawinan dinilai krusial guna menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik
KONTRUKSI HUKUM PENGUPAHAN DALAM AL-QUR’AN: ANALISIS TAFSIR AL-QURTUBI TERHADAP HAK PEKERJA DALAM ISLAM Novi Quintena Rahayu; Muhammad Syahrial Razali Ibrahim; Muzakkir Fuad Fauzi Amin
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.13476

Abstract

Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum pengupahan dalam Al-Qur’an berdasarkan tafsir al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān karya al-Qurṭubī, dengan fokus pada prinsip keadilan, tanggung jawab moral, dan perlindungan hak pekerja. Pendekatan yang digunakan adalah tafsīr maudhu‘ī (tematik) dengan metode kualitatif-tekstual dan analisis netnografi hukum. Penelitian ini menemukan bahwa al-Qurṭubī menafsirkan ayat-ayat pengupahan seperti QS. al-Qaṣaṣ [28]:26–27, QS. al-Naḥl [16]:90, dan QS. al-Muṭaffifīn [83]:1–3 dalam kerangka fiqh al-mu‘āmalāt yang menekankan keadilan komutatif (al-ʿadl al-ta‘āwudhī) dan distributif (al-ʿadl al-tawzī‘ī). Pengupahan dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat transaksional, tetapi merupakan bagian dari keadilan distributif dan etika sosial-ekonomi berdasarkan prinsip al-‘adl wa al-iḥsān.. Dalam konteks kontemporer, konstruksi hukum ini memiliki relevansi langsung terhadap sistem ketenagakerjaan modern, termasuk regulasi Indonesia (UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2023) dan standar internasional seperti ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Integrasi antara prinsip ajrun ma‘rūf dan hukum positif menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu memberikan landasan etik dan normatif bagi penguatan keadilan sosial dalam hubungan kerja. Penelitian ini menegaskan bahwa tafsir klasik seperti karya al-Qurṭubī tetap relevan sebagai sumber normatif untuk merumuskan hukum pengupahan yang berkeadilan, berorientasi pada kesejahteraan, dan menghormati martabat manusia (karāmah al-insān).
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM SENGKETA PERSETUJUAN LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT SUKU AWYU Immanuela Yolanda; Muhammad Zufar Aiman; Shinta Hadiyantina; Anindita Purnama Ningtyas
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.13547

Abstract

Persetujuan Lingkungan merupakan instrumen preventif krusial dalam sistem Perizinan Berusaha di Indonesia. Penelitian ini mengkaji isu hukum utama yaitu apakah ratio decidendi hakim dalam sengketa penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk PT Indo Asiana Lestari di atas hutan adat Suku Awyu telah mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim di ketiga tingkatan peradilan cenderung formalistik-prosedural dan belum mengakomodasi prinsip keadilan substantif serta hak-hak konstitusional masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen Persetujuan Lingkungan belum berjalan efektif dalam menjamin meaningful participation serta mencegah potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial-budaya. Untuk itu diperlukan rekonstruksi model meaningful participation dalam AMDAL serta rekonstruksi pengujian persetujuan lingkungan berbasis ecological justice. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi model meaningful participation dalam AMDAL dan standar pengujian heightened scrutiny berbasis ecological justice di PTUN, sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum lingkungan dan hukum administrasi negara Indonesia.
SMART CONTRACT SEBAGAI TANTANGAN HUKUM: MEKANISME ADAPTIF KERANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Jajang Nurzaman
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.13635

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain menghadirkan Smart Contract sebagai perjanjian digital yang dieksekusi secara otomatis melalui kode tanpa campur tangan manusia. Meskipun menawarkan efisiensi, transparansi, dan pengurangan biaya transaksi, penerapannya dalam marketplace digital menimbulkan tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum Smart Contract dalam hukum perdata Indonesia, menilai efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi otomatis, serta merumuskan model regulasi yang adaptif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Smart Contract dapat diakui sebagai perjanjian yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata dan UU ITE. Namun, sifat self-executing dan immutable pada Smart Contract menimbulkan risiko berupa asimetri informasi, keterbatasan mekanisme koreksi, dan lemahnya posisi tawar konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi teknis yang adaptif melalui audit kode, human-readable terms, mekanisme escrow, tanggung jawab pengembang, dan penyelesaian sengketa digital guna menjamin kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan konsumen dalam transaksi berbasis blockchain di Indonesia
DINAMIKA PEMBENTUKAN DAN STRATEGI ADVOKASI KEBIJAKAN: STUDI REVISI PERDA PAJAK KOTA CIREBON Andre Arya Pratama; Nisrina Putri; Sudi Harti; Gaddy Nabiha; Ratu Beimaira Suat Pasai
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.13793

Abstract

Kenaikan Pajak Daerah PBB di Kota Cirebon yang dituangkan dalam Perda menuai problematik dan respon penolakan dari masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap regulasi yang dianggap tidak berpihak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Sehingga nya penelitian ini berupaya menganalisis pada proses pembentukan Perda tersebut melalui kajian terhadap law making process, peran aktor politik, serta respons sosial masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dengan komprehensif terhadap law making process Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan berfokuskan pada dinamika peran dari setiap aktor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Jenis penelitian berupa data sekunder (dari bahan hukum yang didapat jurnal dan website internet) dan didukung oleh data primer berupa wawancara. Hasil penelitian pun menunjukan bahwa dalam fase proses pembentukan perda tidak sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi, dalam pembahasan pun terkesan tertutup dan elitis, karena minim dokumentasi resmi berupa risalah sidang atau notulensi yang dapat diakses publik. Bukan hanya itu adanya dominasi aktor eksekutif dan legislatif dalam proses ini memperlihatkan lemahnya pastisipasi masyarakat dan keterbukaan publik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembentukan Perda Cirebon berlangsung sebagai respons cepat atas mandat pusat, namun tanpa naskah akademik, risalah, dan forum terbuka, sehingga prosesnya didominasi kepentingan eksekutif-legislatif dan minim transparansi masyarakat. Dampaknya terlihat dari kenaikan PBB-P2 hingga 1.000% yang memicu resistensi luas karena perhitungan NJOP tertutup dan keputusan dianggap tergesa. Disamping itu advokasi warga melalui hearing, aksi, dan judicial review terhambat oleh rigiditas prosedur. Tekanan publik akhirnya memaksa komitmen revisi Pasal 9 dan penurunan tarif maksimal menjadi 0,3%, menunjukkan bahwa lemahnya proses legislasi merusak legitimasi, tetapi konsistensi gerakan warga mampu mendorong koreksi kebijakan
The Humanization of Punishment Through Conditional Death Penalty: Reconstruction of Court Decisions Within the Framework of the National Criminal Code Eva Dwi Dayati; Rani Hendriana
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.14143

Abstract

The National Criminal Code marks a shift in the paradigm of punishment from retributive to restorative. This change is reflected in Decision Number 813 K/Pid/2023, which amended the decision of the Jakarta High Court by imposing a life sentence, indicating a tendency for judges not to uphold the death penalty as the final sanction. This study uses a normative legal method with a legislative and case approach. The focus of the research is to analyze the concept of the death penalty in the National Criminal Code and to formulate a reconstruction of court decisions that integrate the principle of humanity. The results of the study show that the death penalty is no longer absolute, but rather an ultimum remedium that considers the subjective aspects of the perpetrator, and this study offers an update to the norms related to probation, standards for imposing sanctions, and judicial considerations.

Page 26 of 27 | Total Record : 265

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 2 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) Vol 12 No 1 (2017) Vol 11 No 2 (2016) Vol 11 No 1 (2016) Vol 10 No 2 (2015) Vol 10 No 1 (2015) More Issue