cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaki Ulya
Contact Email
zaki.ulya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zakyulya@unsam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Published by Universitas Samudra
ISSN : 26153416     EISSN : 26157845     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 254 Documents
 22   23   24   25   26 
Analisis Yuridis terhadap Tantangan Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah di Aceh dalam Perspektif Qanun LKS Natasya Masthura; Vivi Hayati; Cut Hasmiyati; Fendi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.12155

Abstract

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap konversi bank konvensional menjadi bank syariah di Aceh dalam perspektif Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS). Konversi ini merupakan implementasi kekhususan Aceh dalam penerapan syariat Islam di sektor keuangan yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan beroperasi dengan prinsip syariah. Fokus kajian diarahkan pada tantangan hukum, kontraktual, dan kelembagaan yang muncul dalam proses konversi, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai konsistensi norma hukum dan relevansinya dengan praktik perbankan syariah di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konversi telah terlaksana, seperti pada Bank Aceh Syariah, berbagai tantangan tetap muncul. Pertama, disharmonisasi regulasi antara qanun daerah dan peraturan nasional menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, peralihan akad konvensional berbasis bunga ke akad syariah menghadapi kendala prinsipil dan berpotensi menimbulkan sengketa dengan nasabah. Ketiga, perlindungan hukum terhadap nasabah dan investor masih lemah akibat ketiadaan aturan teknis yang detail. Penelitian menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi, penyusunan aturan teknis pelaksanaan Qanun LKS, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar konversi bank dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak.
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN MAQASHID SYARIAH DALAM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA Husni Kamal; Muhammad Iqbal; Muhammad Syafril Nasution
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.12991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara Good Corporate Governance (GCG) dan Maqashid Syariah dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dianalisis melalui studi literatur terhadap regulasi nasional, fatwa DSN-MUI, dan teori tata kelola korporasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG merupakan instrumen penting dalam memastikan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah. Namun, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai maqashid syariah yang menekankan pemeliharaan agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-‘aql), harta (hifzh al-mal), dan keturunan (hifzh an-nasl). Integrasi antara GCG dan maqashid syariah menghasilkan sistem tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif, tetapi juga pada pencapaian keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial. Kesimpulannya, sinergi kedua prinsip tersebut merupakan fondasi strategis bagi penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia agar memiliki legitimasi hukum, moral, dan spiritual yang utuh dalam mendukung sistem ekonomi nasional yang berkeadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM DALAM MENJALANKAN TRANSAKSI DAGANG SECARA ELEKTRONIK DI KOTA LHOKSEUMAWE Muksalmina, Muksalmina; Gani PG, Eko; Hafizh, Muhammad
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.13119

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Kota Lhokseumawe. Perkembangan teknologi digital mendorong UMKM untuk beradaptasi melalui transaksi dagang elektronik dengan memanfaatkan marketplace, media sosial, maupun aplikasi e-commerce. Transformasi ini memang memberikan peluang dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing, namun juga menimbulkan persoalan hukum, seperti keabsahan kontrak elektronik, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum transaksi elektronik bagi UMKM, menelaah implementasi perlindungan hukum di Kota Lhokseumawe, serta merumuskan solusi penguatan perlindungan hukum berbasis kebutuhan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio legal research), dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum, serta kajian empiris melalui wawancara dengan pelaku UMKM yang bertransaksi secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan UU UMKM telah memberikan kerangka normatif, implementasinya di Kota Lhokseumawe masih menghadapi kendala. Kendala substantif meliputi regulasi yang bersifat fragmentaris dan reaktif, sementara kendala fungsional berkaitan dengan belum adanya kebijakan lokal yang secara eksplisit melindungi UMKM dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan literasi hukum digital yang berkelanjutan, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa daring yang efektif, serta sinergi kebijakan pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap UMKM dapat terwujud lebih optimal sehingga menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.
PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM PENINGKATAN NILAI EKONOMI DAN MENDUKUNG KEBERLANJUTAN USAHA KUE TRADISIONAL ACEH Effida, Dara Quthni Effida; Nila Trisna; Putri Kemalasari; Adella Yuana
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.13232

Abstract

Sertifikat halal ialah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Thaun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal mengatur tujuan sertifikat halal salah satunya ialah untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Kue tradisional Aceh kue karah merupakan salah satu produk khas dan unggulan di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sebagai home industry yang menjadi salah satu penghasilan utama masyarakat di daerah tersebut. Peran sertifikat halal menjadi penting bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha dan menunjang keberlanjutan usaha. Namun masih banyak Pelaku Usaha yang belum memiliki sertiifkat halal dalam menjalankan usahanya sehingga tujuan ini tidak sampai dirasakan pelaku usaha. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan peran sertifikat halal dalam meningkatkan nilai tambah pelaku usaha dan keberlanjutan usaha kue tradisional Aceh dan tantangan dalam penerapan peran tersebut di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yurudis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Pelaksanaan peran sertifikat untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal belum terlaksana secara optimal karena masih banyak pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi dan pegetahuan tentang sertifikat halal. Tantangan dalam penerapan peran sertifikat halal ialah belum semua pelaku usaha memiliki sertifikat halal, walaupun terdapat beberapa pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal namun pada kemasan produk tidak mencantumkan label halal. Label halal menjadi salah satu jembatan komunkasi guna meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah. Pentingnya peran sertifikat halal bagi pelaku usaha kue tradisional Aceh kue karah memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk menambah nilai ekonomi pada usahanya. Penerapan sertifikat halal secara maksimal dan pencantuman label halal pada kemasan produk akan berpengaruh atas tercapainya tujuan tersebut.

Page 26 of 26 | Total Record : 254

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 2 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) Vol 12 No 1 (2017) Vol 11 No 2 (2016) Vol 11 No 1 (2016) Vol 10 No 2 (2015) Vol 10 No 1 (2015) More Issue