cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Witri Elvianti
Contact Email
witrielvianti@president.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
witrielvianti@president.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
AEGIS : Journal of International Relations
Published by President University
ISSN : 25411373     EISSN : 25484532     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
AEGIS Journal of International Relations is a biannual journal which publishes articles on issues, events and discourses in International Relations on the bases of the broadening scope in the discipline.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2025)" : 6 Documents clear
Data Breaches in Government Institutions and Society and Their Impacts on National Security in Indonesia Ukas, Rahmadiah Josina; Sembiring, Brain Raska; Wenas, Nadine Chandrawinata; Alverdian, Indra
AEGIS : Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33021/aegis.v9i1.5735

Abstract

Kebocoran data saat ini menjadi sangat umum di kalangan pengguna. Dalam beberapa kasus, hal ini bermula dari kelalaian, kealpaan, atau bahkan kesalahan dalam mengelola atau mengendalikan data, terutama sistem aplikasi yang digunakan dalam memproses data. Sayangnya, kasus kebocoran data juga menjadi masalah umum yang besar di Indonesia, yang mana terakhir kali ditandai dengan 282 data Pusat Data Nasional (PDN) hilang dan hanya 44 yang memiliki cadangan. Hal ini menyebabkan target utama penulis tertuju pada dampak kebocoran data yang terjadi di pemerintah dan masyarakat Indonesia bagi keamanan nasional negara. Teori Keamanan Nasional digunakan dalam penulisan ini guna membantu penulis untuk menganalisis dampak-dampak kebocoran data di Indonesia. Alhasil, pemerintah Indonesia mencoba untuk mengatasi kasus kebocoran data yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data pribadi (PDP). Meskipun begitu, pengimplementasian dari regulasi ini menghadapi kendala-kendala yang signifikan, misal yang dialami oleh PT PLN dan Indihome yang menggambarkan konsekuensi dari tindakan keamanan data yang tidak memadai. Adapun strategi kerjasama Indonesia baik bilateral, multilateral, maupun regional, yang mana menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengatasi kasus ini. Berdasarkan hasil-hasil yang telah didapatkan, penulis menyadari bahwa kebocoran data memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi keamanan nasional, yang mana dapat mengganggu lanskap sosio-ekonomi dan politik negara. Melalui penulisan ini, penulis juga menyarankan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pertahanan keamanan siber, seperti autentikasi multi-faktor, serta pendekatan yang lebih kaku dan tegas dalam menegakkan hukum untuk melindungi data pribadi yang diberikan oleh warga negara kepada pemerintah.
Sub-National Diplomacy Strategy: South Sulawesi & Ehime Prefecture Opportunities and Challenges Study Febriansyah, Ahady; Rahman, Ishaq; Abdullah, Nurjannah; Hastira, Muhammad Fajhriyadi
AEGIS : Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33021/aegis.v9i1.5825

Abstract

This research analyzes the paradiplomacy strategy between South Sulawesi Province, Indonesia, and Ehime Prefecture, Japan, within the framework of sister-province cooperation. Paradiplomacy is an essential tool for local governments to strengthen international relations, especially in the fields of economy, education, and culture. This qualitative research uses a descriptive-analytical approach, using document analysis in the form of books, official reports of the South Sulawesi and Ehime governments, journals, newspapers, online sources, and relevant reports. In addition, face-to-face interviews were conducted with key stakeholders, including analysts from the Government and Regional Autonomy Bureau and translators from the South Sulawesi Cooperation Section. The findings highlight significant potential in fisheries, agriculture, and human resource development. However, challenges such as leadership transition, budget constraints, and communication barriers hinder implementation. The study emphasizes the importance of strategic planning and political commitment to improve the effectiveness of international sub-national cooperation.
Global Climate Crisis: Challenge and Opportunity for Indonesia Pattinussa, Jhon Maxwell Josua; Aaron, Pablo
AEGIS : Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33021/aegis.v9i1.6106

Abstract

AbstractThis manuscript explores Indonesia's complex position in the global climate crisis, with the central argument that Indonesia’s success in climate leadership hinges on bridging persistent tensions between economic priorities and environmental justice. Indonesia faces mounting pressure to balance economic growth with climate commitments. . Following the US withdrawal from the Paris Agreement and the introduction of NDC 3.0, Indonesia faces immense pressure to balance economic growth with climate commitments. Despite its substantial forest carbon sinks and ambitious net-zero targets, Indonesia's reliance on coal and weak enforcement of environmental policies hinder progress. The country’s carbon market (IDXCarbon) and natural resource endowment,especially nickel for EV batteriesposition it as a potential green economy leader. However, challenges persist, including low carbon credit prices, fragmented ASEAN markets, and elite-driven economic policies prioritizing coal exports over environmental stewardship. This paper argues that Indonesia can leverage regional cooperation under ASEAN’s carbon frameworks, align carbon markets with international standards, and negotiate debt-for-nature swaps to strengthen its green transition. Ultimately, while international forums highlight Indonesia's proactive climate diplomacy, domestic realities reveal persistent tensions between economic priorities and environmental considerations.. Indonesia's success or failure in managing this paradox will have far-reaching consequences for its people and the global climate system. The authors conclude that Indonesia must pursue a holistic, inclusive approach integrating political will, equitable financing, and rigorous governance to actualize its green industrial ambitions and establish itself as a leading actor in the Global South's climate transformation.Keywords: Indonesia, Climate Crisis, Green Economy, Carbon Market, Environmental Justice. 
Kemitraan Strategis: Kontribusi Industri Manufaktur Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Syafiq, Raihan Maulana
AEGIS : Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33021/aegis.v9i1.6139

Abstract

Penelitian ini membahas kontribusi industri manufaktur Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dengan menggunakan pendekatan teori developmental state dan merkantilisme. Sebagai negara berpendapatan menengah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi aktor pembangunan di kawasan Selatan. Industri manufaktur menjadi sektor unggulan yang menyumbang signifikan terhadap PDB dan ekspor nasional, namun belum dilibatkan secara optimal dalam kebijakan KSST. Melalui studi kasus PT INKA, PT Sinar Antjol, dan Indofood, ditemukan bahwa keterlibatan manufaktur dalam kerja sama lebih didorong oleh inisiatif perusahaan, bukan strategi negara. Padahal, sektor ini dapat berperan dalam transfer teknologi, investasi lintas negara, serta penguatan kapasitas negara mitra. Perbandingan dengan Brasil menunjukkan bahwa negara tersebut lebih strategis dalam mengintegrasikan industri ke dalam diplomasi pembangunan. Temuan ini mengindikasikan bahwa Indonesia perlu merancang kebijakan yang menjadikan sektor manufaktur sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dan solidaritas global. Dengan pendekatan yang lebih terencana dan terkoordinasi, kontribusi manufaktur Indonesia dapat diperluas tidak hanya untuk kepentingan ekonomi nasional, tetapi juga untuk mendukung pembangunan kolektif di negara-negara Selatan.
Pelemahan Kekuatan Rusia di Suriah dan Transisi Hegemonik Kekuasaan Bashar al-Assad Babur, Margaretha Hadia; Suharman, Yoga
AEGIS : Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33021/aegis.v9i1.5903

Abstract

Artikel ini menganalisis hubungan kausalitas antara melemahnya pengaruh Rusia di Suriah dan transisi hegemoni kekuasaan Bashar al-Assad. Penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara Uni Sovit dan Partai Ba’ath, fragmentasi oposisi, krisis kemanusiaan dan ketegangan geopolitik di Suriah. Artikel ini mengisi kesenjangan teoritis dari riset-riset terdahulu dengan menggunakan tiga konsep dari pemikiran Antonio Gramsci, yakni blok historis (historical bloc), transisi hegemonik (hegemonic transition), dan interregnum. Penelusuran proses (process tracing) digunakan sebagai cara menguraikan proses kausal dengan melihat pada urutan kejadian dan hubungan sebab akibat. Argumen artikel ini adalah bahwa blok historis Rusia-Suriah yang terbentuk sejak era Soviet hingga pra kejatuhan Assad melemah karena tiga faktor: (1) pergeseran fokus Rusia ke dua fokus berbeda, yang melemahkan hubungan material (ekonomi-militer) dan non-material (ideologis); (2) meningkatknya tekanan oposisi domestik dari aliansi sosial (social alliance) anti-rezim; da (3) tekanan internasional yang mendorong pergeseran hegemoni Assad. Dalam konteks ini, interregnum yang dimaknai sebagai fase ketidakpastian, berkontribusi pada transisi kekuasaan Assad dan mendorong perubahan formasi politik di Suriah.
PATOLOGI KELEMBAGAAN DEMOKRASI ELEKTORAL: KORUPSI POLITIK DI INDONESIA PASCA-REFORMASI Noer, Hamka Hendra
AEGIS : Journal of International Relations Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33021/aegis.v9i1.6285

Abstract

The 1998 Reformasi represents a pivotal shift in Indonesia's political evolution, directing the nation towards electoral democracy with aspirations for transparent and accountable governance. However, this transition has paradoxically entrenched political corruption within the democratic framework rather than mitigating it. This article investigates political corruption as an institutional pathology inherent in electoral democracy, highlighting the influences of weak institutions, dependency on patronage, and a deficiency in political ethics that foster transactional practices within procedural democracy. The theoretical framework used is derived from Nye, Friedrich, and Philp, who conceptualize corruption as a socio-political phenomenon that surpasses legalistic definitions. A comparative analysis between developed and semi-democratic nations illustrates that the effectiveness of democracy in combating corruption is significantly contingent upon institutional consolidation, a deliberative political culture, and the presence of robust checks and balances. The findings suggest that post-Reformation of Indonesian democracy continues to grapple with issues of money politics, insufficient transparency in party financing, and weak accountability among political elites. The article argues that without comprehensive reforms—including enhanced regulatory measures, education in political ethics, and the empowerment of civil society—democracy risks degenerating into mere proceduralism that legitimizes corruption. This study contributes to the broader discourse on the intricate relationship between electoral democracy and corruption in developing countries.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025) Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2024) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019): March - August 2019 Vol 3, No 1 (2018): September 2018 - February 2019 Vol 2, No 2 (2018): March - August 2018 Vol 2, No 1 (2017): September 2017 - February 2018 Vol 1, No 2 (2017): March - August 2017 Vol 1, No 1 (2016): September 2016 - February 2017 More Issue