Politika: Jurnal Ilmu Politik
Politika: Jurnal Ilmu Politik (e-ISSN 2502-776X) (p-2086-7344) is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Politika is published on April and October every year.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 1 (2021)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Keeping Distance from Practical Politics: A Critical Analysis of the Muhammadiyah Political Movement from the Catholic Perspective ]]>
<![CDATA[Yoachim Agus Tridiatno]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.25-45
<![CDATA[The Muhammadiyah's stance that tends to keep distance from practical politics in line with the ideals of the founder are dynamic and crucial. The tense was very strong between those willing to be faithful to the mission and those wishing to indulge into practical politics. During this period, the elites maneuvered the political moves numerous times until its centennial years. These experiences act as lessons learned from other organizations in Indonesia. The research aims to determine the critical reflection on the political moves of Muhammadiyah from the Catholic perspective. It uses the Catholic Social Teachings as a reflective tool to determine alternative insights on Muhammadiyah.]]>
<![CDATA[Power Sharing dalam Pemilihan Gubernur di Sulawesi Selatan ]]>
<![CDATA[Muhtar Haboddin]]>;
<![CDATA[La Ode Machdani Afala]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.144-157
<![CDATA[Artikel ini menjelaskan tentang pentingnya power sharing dalam meraih kekuasaan jabatan gubernur Sulawesi Selatan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berdasarkan pembacaan atas sejumlah literatur yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Power sharing dalam konteks ini dibentuk melalui koalisi antara bangsawan Bugis dan Makassar. Bangsawan merupakan kelas sosial teratas dalam pelapisan sosial masyarakat. Dalam masyarakat majemuk seperti Sulawesi Selatan, berbagi kekuasaan antar kelompok etnis merupakan keharusan dalam politik. Itu tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan harmoni dan keteraturan, tetapi juga sebagai strategi dalam mendapatkan kekuasaan gubernur. Ini dibuktikan dengan kemenangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dalam pemilihan gubernur 2018. Mereka mewakili kemenangan Makassar dan Bugis di satu sisi, sementara di sisi lain mereka telah mengembalikan kaum bangsawan dalam pusaran kekuasaan. Politik pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok etnis mendorong orang untuk menyatukan suara mereka dengan mengikuti jalur etnis untuk mempertahankan keberadaan mereka dalam kekuasaan. Koalisi etnis yang dikombinasikan dengan koalisi antara bangsawan membuat artikel ini berbeda dengan artikel sebelumnya yang hanya mengeksplorasi politik pembagian kekuasaan berdasarkan etnis dan agama, tapi melupakan pentinganya status sosial dalam kontetasi politik. Bangsawan merupakan status tertinggi dalam struktur masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, koalisi antarbangsawan merupakan pilihan cerdas dalam masyarakat majemuk yang merindukan kehadiran kaum bangsawan sebagai pemimpin gubernur.]]>
<![CDATA[Di Bawah Bayang-Bayang Syariat: Islam, Islamisme dan Demokrasi di Kota Surakarta ]]>
<![CDATA[Muhammad Adnan]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.46-67
<![CDATA[Kajian ini dikhususkan pada dimamika relasi Islam, Islamisme dan demokrasi di Surakarta. Kajian dilaksanakan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa aktivis Islam dan aktivis Islam politik. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori sikap dan teori identitas untuk menjajagi sejauhmana sikap mereka terhadap praktik demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif. Seberapa kuat peran identitas ke-Islam-an mereka menyikapi pemilihan tersebut. Hasil kajian menunjukkan, aktivis Islam non-politik terbagi dalam dua kelompok. Satu kelompok dapat menerima demokrasi secara utuh tanpa dikaitkan dengan persoalan syariat, bahkan demokrasi diangggap sudah sesuai dengan syariat. Sebaliknya, kelompok kedua menerima demokrasi tetapi menekankan pentingnya memiliki pemimpin Islam. Kalaupun yang terpilih non Muslim, mereka bisa menerima tetapi dengan kondisi terpaksa. Sikap ini juga berlaku untuk pemilihan anggota legislatif. Kelompok Islam politik juga terbagi menjadi dua sikap yaitu kelompok Islamis-idealis dan Islamis-realis. Kelompok yang idealis total menolak praktik demokrasi termasuk pemimpin non-Islam. Kelompok realis, masih bisa menerima demokrasi tetapi haram memilih pemimpin non Islam. Praktik demokrasi di Surakarta untuk waktu yang tidak bisa ditentukan akan senantiasa dibayang-bayangi tiga fenomema. Pertama, dominasi sikap aktivis Islam yang menggunakan standar syariat menurut interpretasi mereka dalam memilih pemimpin politik. Kedua, dominasi sikap aktivis Islam politik yang lebih total dalam menggunakan standar syariat yaitu menetapkan keharaman dalam memilih pemimpin non Islam. Ketiga, sikap Islamis-idealis yang total menolak sistem demokrasi, meskipun pemimpin yang terpilih beragama Islam.]]>
<![CDATA[Strategi Gerakan Politik Keterlibatan: Tiga Pola Kerja Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ]]>
<![CDATA[Ernestus Lalong Teredi]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.158-173
<![CDATA[Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diselenggarakan pada tahun 1999 merupakan momentum bangkitnya perjuangan masyarakat adat di Indonesia. Kebangkitan ini, disebabkan krisis dari berbagai kebijakan sebelumnya yang mengabaikan kehidupan masyarakat adat. Dari lanskap genealogi tersebut, tulisan ini memeriksa bagaimana dinamika dan strategi gerakan politik keterlibatan masyarakat adat di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Temuan dalam tulisan ini, politik keterlibatan AMAN hadir karena krisis kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat adat. Mengisi krisis kebijakan tersebut, maka terdapat tiga pola politik keterlibatan AMAN yang dilakukan secara kontinu selama ini. Pertama keterlibatan akar rumput dengan tujuan menghidupkan kritisisme dan mengidentifikasi persoalan dalam kehidupan masyarakat adat. Kedua, ikut mengadvokasi kebijakan publik, yang bertujuan untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat. Ketiga, terlibat dalam pentas elektoral, dengan misi menghadirkan perwakilan yang paham persoalan dasar masyarakat adat. Dari keseluruhan temuan tersebut, benang merah yang dapat diambil yaitu pola gerakan politik keterlibatan AMAN berhasil membangun sikap kritis dan perlawanan dari komunitas masyarakat adat. Di sisi lain, gerakan politik keterlibatan AMAN mampu merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat serta mengutus kader ke jajaran politik struktural.]]>
<![CDATA[Analisis Manifestasi Segragasi Politik Pelabelan dan Polarisasi di antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019 ]]>
<![CDATA[Romel Masykuri]]>;
<![CDATA[Mohammad Fajar Shodiq Ramadlan]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.68-87
<![CDATA[Politik pelabelan merefleksikan dan mengekspresikan polarisasi dan kontestasi di antara kelompok Islam dalam politik. Label politik menjadi instrumen dan strategi untuk membangun citra dan persepsi dalam kontestasi dan konstelasi politik di Indonesia. Artikel ini menjelaskan bagaimana kontestasi di antara kelompok Islam termanifestasi melalui label untuk merebut klaim dan legitimasi politik. Metode process-tracing dan analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan label di antara kelompok Islam. Selama 2014-2019, ada dua isu penting terkait politik pelabelan. Pertama, label berhubungan dengan konteks, hubungan kausalitas, dan tujuan atau konsekuensi dari pelabelan. Label merefleksikan pembingkaian tertentu dan pembeda antara kelompok. Kedua, segregasi dan polarisasi politik di antara kelompok-kelompok Islam selama 2014-2019 di Indonesia termanifestasi melalui konstruksi dan produksi berbagai label. Melalui label, sentimen agama dan perbedaan antar kelompok Islam menjadi instrumen untuk mobilisasi atau menggerus dukungan politik lawan dalam politik elektoral.]]>
<![CDATA[Kiai dan Strukturasi Kekuasaan di Pandeglang, Banten ]]>
<![CDATA[M. Dian Hikmawan]]>;
<![CDATA[M. Rizky Godjali]]>;
<![CDATA[Ika Arinia Indriyany]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.88-106
<![CDATA[Posisi Kiai dianggap merupakan salah satu kunci penting dalam memahami struktur masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini Kiai dilihat sebagai subjek politik dari agensi dan struturasi kekuasaan di Pandeglang. Kharisma dan ketokohan Kiai mampu membuat struktur baru dalam kekuasaan daerah. Keterlibatannya dalam urusan publik membuatnya menjadi agen baru dalam wacana isu publik. Dengan analisis yang lebih ditekankan pada aspek kultural untuk melihat fungsi sosial politik yang diperankan oleh Kiai, penelitian ini menjadi hal yang sangat menarik untuk ditinjau lebih jauh. Dengan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi hermeneutik, penelitian ini mengungkapkan banyak makna dalam melihat struktur kekuasaan yang ada dan memberikan pemaknaan baru dalam melihat relasi kekuasan dalam politik lokal. Maka dari itu, penelitian ini memberikan gambaran lainnya bahwa ditengah maraknya kekuasaan politik lokal yang dipenuhi dengan oligarki, hasil riset ini menawarkan jalan baru dalam sebuah struktur kekuasaan melalui agensi yang mampu mendorong struktur kekuasaan agar membawa wacana-wacana publik ke permukaan.]]>
<![CDATA[Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung ]]>
<![CDATA[Fitriyah Fitriyah]]>;
<![CDATA[Laila Kholid Alfirdaus]]>;
<![CDATA[Dzunuwanus Ghulam Manar]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.1-10
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji kecenderungan partisipasi pemilih pemula di Jawa Tengah menjelang Pemilihan Gubernur 2018, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Temanggung. Sebagaimana diketahui, partisipasi politik dalam pemilu sering dikaitkan dengan persentase kehadiran pemilih dalam tempat pemungutan suara (TPS). Tingkat partisipasi politik ini seringkali dihubungkan dengan legitimasi hasil pemilu, yakni seberapa besar dukungan suara yang didapat oleh pemenang pemilu, dimana makin tinggi tingkat partisipasi maka hasil pemilu dianggap semakin legitimatif. Pemilih muda dan pemilih pemula dalam kajian partisipasi politik saat ini semakin mendapatkan perhatian dari kalangan ilmuan politik di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dinamikanya di lapangan, dan bagaimana para pemilih muda memiliki persepsi tentang kandidat dan pemilu menarik untuk ditelisik lebih jauh. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemilih muda skeptis terhadap politik, pemilu dan kandidat, walaupun mereka bukan warga negara yang pesimis. Mereka tetap anti-hoaks, meskipun juga ada sebagian yang menoleransi politik uang. Kelompok muda ini juga terbuka dengan berbagai program pendidikan politik dan masih memiliki harapan terhadap hasil pemilu yang transformatif.]]>
<![CDATA[Pro dan Kontra Pancasila: Pandangan Politik Anak Muda Muslim di Solo ]]>
<![CDATA[Mokhamad Zainal Anwar]]>;
<![CDATA[Yuyun Sunesti]]>;
<![CDATA[Islah Gusmian]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.107-127
<![CDATA[Artikel ini mendiskusikan pandangan anak muda muslim di Solo raya terhadap relasi Islam dan Pancasila pasca reformasi. Dengan memakai metode kualitatif, artikel ini menemukan bahwa ada keragaman pandangan anak muda muslim di Solo raya terhadap relasi Islam dan Pancasila mulai dari yang bersikap tegas, mengambang, hingga yang cenderung bersikap menolak. Studi ini menemukan bahwa ada anak muda muslim yang menganggap bahwa Islam merupakan sumber dan inspirasi utama terhadap proses perumusan Pancasila dan menjiwai sila-sila dalam Pancasila. Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang didalamya terdapat berbagai ideologi mulai Islam, demokrasi hingga sosialisme. Selain dua pandangan tersebut, ada pula pandangan yang memahami bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk mematuhi Pancasila. Artikel ini mengajukan argumentasi bahwa beragamnya pandangan anak muda muslim pasca reformasi terhadap Pancasila dan hubungannya dengan Islam dipengaruhi oleh keterlibatan dalam organisasi dan menurunnya perbincangan tentang tentang ideologi dan dasar negara. Artikel ini memperkaya kajian tentang anak muda dan ideologi negara pasca reformasi.]]>
<![CDATA[Revealing the Orientation of the Post-Reformation Islamic Student Movement in Indonesia ]]>
<![CDATA[Ahmad Izudin]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.11-24
<![CDATA[This article explains the traces of the post-reformation Islamic student movement. The movement is still considered as the power of civil society to conduct democratization, but its tendency does not lead to social transformation. Sidney Tarrow (1996) used a theory of collective behavior reference in social movements to discuss this issue. This article is based on a qualitative research method. The data were collected by using Focus Group Discussion, interview, documentation, and literature review. This study finds out that an orientation shifting of the Islamic student movement, which is interesting to reveal. The shifting indicates the tendency to change orientation accordingly to the national political change and fluctuations. In this situation, the Islamic student movement has experienced several social dynamics. A new movement model arises when they use social media as an alternate formto convey their social criticism like through the street demonstration to critize governance practices.]]>
<![CDATA[Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia ]]>
<![CDATA[Moch. Marsa Taufiqurrohman]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.12.1.2021.128-143
<![CDATA[Sejak dekade awal reformasi, sejumlah besar partai politik (parpol) telah didirikan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia di era pasca-Soeharto tidak dapat menghalangi munculnya fragmentasi politik. Dengan mempertimbangkan sistem multi-partai ideal Sartori, pemerintah yang efisien harus mengadopsi pluralisme moderat di parlemen. Alih-alih mampu mendorong pluralisme moderat, hasil pemilihan umum (Pemilu) Indonesia setelah reformasi justru menghasilkan pluralisme ekstrem dengan partai-partai pemenang minoritas yang mengakibatkan pemerintahan yang lemah. Meskipun tidak ada ketentuan konstitusional tentang ambang batas pemilihan ini, dalam praktiknya, ambang batas pemilihan dipandang sebagai alternatif untuk menyederhanakan sistem multi-partai yang kompleks. Di sisi lain, penentuan jumlah persentase ambang batas pemilihan dilakukan tanpa metode dan argumen yang memadai. Dari Pemilu ke Pemilu persentase ambang batas pemilihan selalu berbeda-beda. Selain itu, para pembuat kebijakan hanya berpendapat bahwa semakin tinggi ambang pemilihan proses politik dan pengambilan keputusan akan lebih sederhana dan lebih efisien, tanpa dapat menjelaskan secara terukur angka ideal untuk setiap pemilihan dalam keadaan apa pun. Akibatnya, sistem ini dapat mengabaikan aspirasi pemilih yang suaranya sudah hangus tanpa sempat dihitung untuk konversi kursi DPR.]]>
