Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Volume 3 Issue 1, September 2019"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Peran Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam Pengamanan Kawasan Pertambangan (Studi pada PT. Nusa Halmahera Mineral) ]]>
<![CDATA[Suriadi Suriadi]]>;
<![CDATA[Tri Syafari]]>;
<![CDATA[Nam Rumkel]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara memiliki peran penting dalam pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral. Peran tersebut terdiri dari peran preemtif dan peran preventif yang merupakan peran sebagai upaya pencegahan serta peran represif sebagai upaya penindakan dalam hal ini penegakan hukum (law enforcement) bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pada objek vital di kawasan pertambangan PT. Nusa Halmahera Mineral. Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara menghadapai berbagai kendala dalam melaksanakan pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral. Tidak berjalan optimalnya peran Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara disebabkan karena masih kurangnya jumlah personil pada Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara serta masih terbatasanya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pengamanan. Kemudian lemahnya pelaksanaan koordinasi oleh manajemen PT. Nusa Halmahera juga menjadi kendala bagi Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam melaksanakan perannya secara optimal untuk pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Lelang dalam Hubungan Kedudukan dan Fungsinya ]]>
<![CDATA[Ambi Gultom]]>;
<![CDATA[Faissal Malik]]>;
<![CDATA[Tri Syafari]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya. Penulis menganalisis suatu pelaksanaan lelang yang berujung pada penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan serta disidangkan dalam perkara pidana terhadap Pejabat Lelang Sdr. UAM sebagaimana tercantum dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/Pn.Dps jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016. Disamping menganalisis perkara pidana dimaksud, penulis juga melakukan kajian terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi.]]>
<![CDATA[Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades (Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) ]]>
<![CDATA[Abdul Kadir Bubu]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Demokrasi desa akan membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa. Aspirasi adalah fondasi kedaulatan rakyat yang sudah lama diamanatkan dalam konstitusi. Perluasan kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa pemilihan kepala desa merupakan gagasan yang sengaja penulis tawarkan dalam rangka perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal mana didasarkan pada fakta penanganan sengketa pemilihan kepala desa yang diselesaikan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Halmahera Selatan yang tidak pernah selesai bahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara pun tidak berarti apa-apa oleh karena sifat putusannya yang tidak dapat dilaksanakan serta merta sehingga keadilan bagi para pencari keadilan tidak terpenuhi. Tulisan ini juga hendak menawarkan mekanisme peradilan yang semestinya mengenai perselisihan pemilihan kepala desa yang mencerminkan prinsip demokrasi hukum yang sebenrnya dari yang semula merupakan wewenang Bupati/Walikota kepada pengadilan negeri untuk menangani sengketa pemilihan kepala desa sebagai wujud dari aktualisasi prinsip negara hukum demukratis dan sekaligus menghindari konflik kepentingan antara pemerintah (eksekutif ) dan pemangku kepentingan dalam pemilihan kepala desa.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa,Pengadilan Negeri,Sengketa]]>
<![CDATA[The Effectiveness of the Process of Investigating a Case of Illegal Levies in High School 2 of Ternate ]]>
<![CDATA[La Tita]]>;
<![CDATA[Tri Syafari]]>;
<![CDATA[Nam Rumkel]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Illegal levies on Ternate High School 2 occur because of the active role of the Ternate High School 2 schools and the length of the process of disbursing School Operational Assistance (BOS) funds from the central government to regions for unexpected expenditure needs and funds that are not unexpected included in the BOS funds budget. This illegal levies case has been followed up at the investigation stage after a closed case process was carried out by the North Maluku Regional Police Special Criminal Investigation Investigator and from the results of the title it was concluded that the criminal element had been fulfilled by allegedly violating Article 12 letter (e) of the Law Number 20 of 2001 jo. Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. In addition, illegal levies have become individual behavior and have become a system of providing services to the community, as if these illegal levies have become prevalent. ]]>
<![CDATA[Efektivitas Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar ]]>
<![CDATA[Sainal Sainal]]>;
<![CDATA[Rusdin Alauddin]]>;
<![CDATA[Nam Rumkel]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fungsi Kawasan Berikat adalah sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudahan yang diberikan dalam kawasan berikat adalah pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor berada dalam satu atap (satu kantor). Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Jadi sepanjang ketentuan yang menyebabkan harus dibayarkannya bea masuk tersebut tidak terjadi maka penangguhan bea masuk tetap berlaku. Apabila perusahaan hendak mengeluarkan barang asal impor ke dalam daerah pabean (diimpor untuk dipakai), maka akan dipungut bea masuk, sepanjang pengeluarannya tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar ]]>
<![CDATA[Sainal, Sainal]]>;
<![CDATA[Alauddin, Rusdin]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i1.2889
<![CDATA[Fungsi Kawasan Berikat adalah sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudahan yang diberikan dalam kawasan berikat adalah pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor berada dalam satu atap (satu kantor). Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Jadi sepanjang ketentuan yang menyebabkan harus dibayarkannya bea masuk tersebut tidak terjadi maka penangguhan bea masuk tetap berlaku. Apabila perusahaan hendak mengeluarkan barang asal impor ke dalam daerah pabean (diimpor untuk dipakai), maka akan dipungut bea masuk, sepanjang pengeluarannya tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk.]]>
<![CDATA[Peran Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam Pengamanan Kawasan Pertambangan (Studi pada PT. Nusa Halmahera Mineral) ]]>
<![CDATA[Suriadi, Suriadi]]>;
<![CDATA[Syafari, Tri]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i1.2890
<![CDATA[Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara memiliki peran penting dalam pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral. Peran tersebut terdiri dari peran preemtif dan peran preventif yang merupakan peran sebagai upaya pencegahan serta peran represif sebagai upaya penindakan dalam hal ini penegakan hukum (law enforcement) bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pada objek vital di kawasan pertambangan PT. Nusa Halmahera Mineral. Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara menghadapai berbagai kendala dalam melaksanakan pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral. Tidak berjalan optimalnya peran Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara disebabkan karena masih kurangnya jumlah personil pada Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara serta masih terbatasanya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan pengamanan. Kemudian lemahnya pelaksanaan koordinasi oleh manajemen PT. Nusa Halmahera juga menjadi kendala bagi Direktorat Pengamanan Obyek Vital Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam melaksanakan perannya secara optimal untuk pengamanan kawasan pertambangan pada PT. Nusa Halmahera Mineral.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Lelang dalam Hubungan Kedudukan dan Fungsinya ]]>
<![CDATA[Gultom, Ambi]]>;
<![CDATA[Malik, Faissal]]>;
<![CDATA[Syafari, Tri]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i1.2956
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya. Penulis menganalisis suatu pelaksanaan lelang yang berujung pada penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan serta disidangkan dalam perkara pidana terhadap Pejabat Lelang Sdr. UAM sebagaimana tercantum dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.B/2016/Pn.Dps jo Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1250K/Pid/2016. Disamping menganalisis perkara pidana dimaksud, penulis juga melakukan kajian terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Lelang dalam kedudukan dan fungsinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi.]]>
<![CDATA[Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkades (Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) ]]>
<![CDATA[Bubu, Abdul Kadir]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i1.2266
<![CDATA[Demokrasi desa akan membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa. Aspirasi adalah fondasi kedaulatan rakyat yang sudah lama diamanatkan dalam konstitusi. Perluasan kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa pemilihan kepala desa merupakan gagasan yang sengaja penulis tawarkan dalam rangka perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal mana didasarkan pada fakta penanganan sengketa pemilihan kepala desa yang diselesaikan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Halmahera Selatan yang tidak pernah selesai bahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha negara pun tidak berarti apa-apa oleh karena sifat putusannya yang tidak dapat dilaksanakan serta merta sehingga keadilan bagi para pencari keadilan tidak terpenuhi. Tulisan ini juga hendak menawarkan mekanisme peradilan yang semestinya mengenai perselisihan pemilihan kepala desa yang mencerminkan prinsip demokrasi hukum yang sebenrnya dari yang semula merupakan wewenang Bupati/Walikota kepada pengadilan negeri untuk menangani sengketa pemilihan kepala desa sebagai wujud dari aktualisasi prinsip negara hukum demukratis dan sekaligus menghindari konflik kepentingan antara pemerintah (eksekutif ) dan pemangku kepentingan dalam pemilihan kepala desa.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa,Pengadilan Negeri,Sengketa]]>
<![CDATA[The Effectiveness of the Process of Investigating a Case of Illegal Levies in High School 2 of Ternate ]]>
<![CDATA[Tita, La]]>;
<![CDATA[Syafari, Tri]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>
<![CDATA[ Khairun Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Volume 3 Issue 1, September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Khairun University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33387/klj.v3i1.2888
<![CDATA[Illegal levies on Ternate High School 2 occur because of the active role of the Ternate High School 2 schools and the length of the process of disbursing School Operational Assistance (BOS) funds from the central government to regions for unexpected expenditure needs and funds that are not unexpected included in the BOS funds budget. This illegal levies case has been followed up at the investigation stage after a closed case process was carried out by the North Maluku Regional Police Special Criminal Investigation Investigator and from the results of the title it was concluded that the criminal element had been fulfilled by allegedly violating Article 12 letter (e) of the Law Number 20 of 2001 jo. Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption. In addition, illegal levies have become individual behavior and have become a system of providing services to the community, as if these illegal levies have become prevalent. ]]>
