Garuda - Garba Rujukan Digital

KELEMAHAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT Raissa, Amanda; Yuniar, Avira Rizkiana; Nurhayati, Anita Gladina Ayu
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

AbstractMost people who know the legal profession only focus on the profession of Advocates, Judges, Notaries and Prosecutors. There are still many who are still unfamiliar and do not even know anything about the Kurator profession which is actually the same as the Advocate Profession in general. Someone with the kurator profession is someone who takes care of bankruptcy matters, bankruptcy itself has a long history in Indonesia which has existed since the Dutch colonial era which at that time was regulated in Wetboek Van Koophandel and Reglement op de Rechtsvoordering (RV). In carrying out their duties as a kurator who takes care of bankruptcy cases, of course there are many challenges and also things that make the work of a kurator can be hampered, starting from a Debitur Bankrupt who is not cooperative and does not accept if he is bankrupt, there is terror given continuously debitur bankruptcy and also the challenges of kurators in safeguarding bankruptcy asets from being misused by irresponsible parties during the bankruptcy process. Therefore, in this writing, this atrikel will include research on the challenges that a kurator usually has to go through and how a kurator can maintain bankruptcy asets so that they are not misused by irresponsible parties and what if the kurator is in a situation the debtor who does not accept himself is bankrupt and starts to sue and terrorize the kurator who manages the bankruptcy of a debtor. The method used in this writing is normative-empirical in which the writer will mix and match existing rules with existing circumstances and facts. The result of this research is that a kurator has full authority in managing and issuing bankruptcy asets.Keywords: bankruptcy, kurator AbstrakKebanyakan orang yang mengetahui profesi hukum hanya berpusat pada profesi Advokat, Hakim, Notaris dan Jaksa. Masih banyak yang masih asing bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang adanya profesi Kurator yang sebenarnya sama dengan Profesi Advokat pada umumnya. Seseorang dengan profesi kurator merupakan seseorang yang mengurus perkara kepailitan, kepailitan sendiri memiliki sejarah yang panjang di Indonesia yang dimana sudah ada sejak pada zaman penjajahan belanda yang pada saat itu diatur pada Wetboek Van Koophandel dan Reglement op de Rechtsvoordering (RV). Dalam menjalankan tugasnya sebagai kurator yang mengurus perkara kepailitan tentu saja banyak sekali tantangan dan juga hal-hal yang membuat pekerjaan seorang kurator dapat terhambat, mulai dari seorang Debitur Pailit yang tidak kooperatif dan tidak terima jika dirinya di pailitkan, adanya terror yang diberikan terus menerus oleh debitur pailit dan juga adanya tantangan kurator dalam menjaga harta pailit agar tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab selama berjalannya proses kepailitan. Oleh karena itu pada penulisan kali ini atrikel ini akan memuat tentang penelitian mengenai tantangan apa saja yang biasanya harus dilalui seorang kurator dan bagaimana cara seorang kurator dapat mempertahankan harta pailit agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta bagaimana jika kurator berada pada situasi debitur yang tidak terima dirinya dipailitkan dan mulai menggugat serta meneror kurator yang mengurus harta pailit dari seorang debitur. Adapun metode yang digunakan pada penulisan kali ini adalah normatif-empiris yang dimana penulis akan memadupadankan aturan yang ada dengan keadaan dan fakta yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini adalah seorang kurator memiliki kewenangan penuh dalam mengurus dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit.Kata kunci: kepailitan; kurator

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN YANG BEROBJEK JAMINAN Hasani, Jazau Elvi; Trianingsih, Fitri Agustina; Rizky Saraswati, Nadiya Ayu
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v3i2.3630

Abstract A fiduciary guarantee is a law product that is applied to protect creditors in particular. When the debtor defaults, the creditor can request compensation from the debtor through execution of a fiduciary guarantee. The Constitutional Court (MK) issued Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 related to the application for judicial review of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees Article 15 paragraph 2 and Article 15 paragraph 3 of the 1945 Republic of Indonesia Constitution. The Constitutional Court granted the petitioners part of the petition, stating Article 15 paragraph (2), Article 15 paragraph (3), and Elucidation of Article 15 paragraph (2) of Law Number 42 the Year 1999 concerning Fiduciary Security contradicts the 1945 Constitution and has no legal force binding. Application related to the implementation of Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law No. 42/1999 concerning Fiduciary Guarantee which subsequently reads following Article 15 paragraph (2) "Fiduciary Guarantee Certificate as referred to in paragraph (1) has the same executorial power as a court decision that has obtained permanent legal force" and Article 15 paragraph (3) that "If the debtor fails to promise the Fiduciary Recipient has the right to sell the object that is the object of the Fiduciary Guarantee on his authority". Based on the above, the author considers it necessary to discuss what is the background of the petitioner in submitting an application to the Constitutional Court, the Court's argument in deciding the case, and the implications of the decision on the implementation of the agreement with a fiduciary guarantee before and after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019.Keywords: constitutional court decision; guarantee; implicationAbstrak Jaminan fidusia adalah produk konvensional yang memberi perlindungan hukum kepada kreditur. Ketika debitur wanprestasi, kreditur meminta ganti rugi dengan eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No 18/PUU-XVII/2019 terkait permohonan pengujian materi Undang-Undang No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara RI 1945. Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohononan pemohon sebagian, dengan menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat 2 UU Nomor 42/1999 Jaminan Fidusia telah bertentangan dengan UUDNRI 1945 sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat. Permohonan terkait keberlakuan UU No 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang Pasal 15 ayat 2 berbunyi bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa bila debitur cidera janji, Penerima Fidusia berhak menjual Benda objek Jaminan Fidusia. Atas dasar diatas penulis menilai perlu untuk membahas apa latar belakang pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, argumentasi Mahkamah dalam memutus perkara tersebut, dan implikasi putusan tersebut terhadap pelaksanaan perjanjian yang berobjek jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 .Kata kunci: jaminan fidusia; implikasi; putusan mahkamah konstitusi

IMPLEMENTASI PUTUSAN REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA Pratama, Aldita Putra Bayu
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

AbstractThis study aims to determine the implementation of rehabilitation decisions for narcotics users in Surabaya District Court. And to find out the obstacles in implementing rehabilitation. This research uses an empirical juridical method that is research in the form of empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the process of working and the effectiveness of law in society. Data sources were obtained from literature, applicable laws and interviews with Judges of the Surabaya District Court. The analysis used uses the recapitulation of decision data from the Surabaya District Court regarding drug decisions. Article 54 of Law No. 35/2009 concerning Narcotics states that: Narcotics addicts and victims of narcotics abusers must undergo medical rehabilitation or social rehabilitation. The results of the study can be concluded that the factors used by the judges in providing rehabilitation decisions are not necessarily only according to the law but with demands. Regarding the implementation of rehabilitation, it is also not free from the obstacles faced by the parties who proposed in particular. These constraints lie in the supporting and inhibiting factors of rehabilitation, the lack of socialization regarding the requirements in proposing rehabilitation. With the obstacles already made various efforts that can overcome these obstacles. Therefore there is a need for socialization - socialization and motivation as well as counseling to the next generation of the nation about the effects and dangers of narcotics so as not to be misused in the future.Keywords: narcotics; rehabilitationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika di pengadilan negeri surabaya. Dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penilitian yang berupa studi - studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya dan efektifitas hukum di dalam masyarakat. Sumber data diperoleh dari literatur, perundang-undangan yang berlaku dan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Analisis yang digunakan menggunakan data rekapitulasi putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya mengenai putusan narkoba. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang digunakan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi tidak serta merta hanya dengan menurut undang-undang saja melainkan dengan tuntutan. Tentang pelaksanaan rehabilitasi juga tidak lepas dari kendala yang dihadapi oleh para pihak yang mengajukan khususnya. Kendala-kendala tersebut terdapat pada faktor pendukung serta faktor penghambat rehabilitasi, kurangnya sosialisasi mengenai syarat-syarat dalam mengajukan rehabilitasi. Dengan adanya kendala sudah dilakukan berbagai upaya yang dapat mengatasi kendala tersebut. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi-sosialisasi dan motivasi dan juga konseling kepada generasi penerus bangsa tentang dampak serta bahaya narkotika agar tidak disalahgunakan dikemudian hari.Kata kunci: narkotika; rehabilitasi

PENERAPAN SANKSI TINDAKAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN BULLYING SEHINGGA MENYEBABKAN TRAUMA PADA KORBAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Chrysan, Evita Monica; Rohi, Yiska Marva; Apituley, Dini Saputri Fredyandani
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

AbstractBullying or so-called harassment is an act where one or more people try to hurt or control another person by means of physical violence, such as hitting, pushing, and so on as well as verbal bullying such as insulting, shouting, using harsh words, post things that can intimidate someone on social media or anywhere. Acts of bullying generally occur in school children who are underage. Bullying is a matter that must be considered and needs to be treated seriously, considering that the action can endanger the mental and life of a person if done in an excessive manner as well as each person has a limit on themselves regarding the level of bully that exceeds that limit. The regulation of legislation governing criminal sanctions for children is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Therefore the bullying action that has a negative impact is a criminal offense and it is necessary to apply sanctions on the bullying child in a strict manner which not only causes a deterrent effect but the sanction is sought in order to improve behavior considering that a child is the nation's next generation as well as the application of action sanctions for children regulated in Article 82 paragraph (1) letter e of Law Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, namely the obliga-tion to attend formal education and/or training provided by the government or private bodies.Keywords: application of sanction actions on children; bullying; criminal justice system for childrenAbstrakBullying atau disebut perundungan adalah tindakan dimana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan baik menyakiti dalam bentuk fisik, seperti memukul, mendorong, dan sebagainya serta bullying dalam bentuk verbal seperti menghina, membentak, menggunakan kata-kata kasar, memposting hal yang dapat mengintimidasi seseorang di sosial media atau di tempat manapun. Tindakan bullying pada umumnya terjadi pada anak sekolah yang masih di bawah umur. Tindakan bullying menjadi hal yang harus diperhatikan serta perlu mendapat penanganan serius mengingat tindakan tersebut dapat membahayakan mental serta nyawa seseorang apabila dilakukan dengan cara berlebihan sebagaimana pula tiap-tiap orang memiliki batasan pada diri masing-masing mengenai tingkatan bully yang melampaui batas tersebut. Regulasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana bagi anak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka dari itu tindakan bullying yang menimbulkan dampak negatif tersebut merupakan suatu tindak pidana dan diperlukan penerapan sanksi pada anak pelaku bullying secara tegas yang bukan saja menimbulkan efek jera namun sanksi tersebut diupayakan agar dapat memperbaiki perilaku mengingat seorang anak adalah generasi penerus bangsa seperti halnya penerapan sanksi tindakan pada anak yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.Kata kunci: bullying; penerapan sanksi tindakan pada anak; sistem peradilan pidana anak

PERBANDINGAN ETIKA IMMANUEL KANT DAN JOSEPH FLETCHER SERTA RELEVANSINYA TERHADAP POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA Winarso, Kornelius Ayub Dwi
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

AbstractThis paper focuses on discussing the issue of legal positivism in Indonesia. As is known to the public, rigorous law enforcement has become a familiar phenomenon in the community. The law is applied rigidly and indiscriminately. As a consequence, many small people become victims of the "ferocity" of the law just because they make a small mistake. Departing from this phenomenon, this study uses the ethical perspective of Immanuel Immanuel Kant and Joseph Fletcher as a way to solve the problem of legal positivism in Indonesia. The research method used in this study is qualitative research. The arguments put forward means to contextualize the legal positivism problem that exists in the realm of ethics.Keywords: ethics; legal postivism; situationAbstrakTulisan ini berfokus pada pembahasan mengenai persoalan positivisme hukum di Indonesia. Sebagaimana diketahui khalayak, pelaksanaan hukum yang rigorus telah menjadi suatu fenomena yang tak asing di tengah masyarakat. Hukum diterapkan secara kaku dan tidak pandang bulu. Sebagai efek sampingnya, banyak orang-orang kecil yang justru menjadi korban “ganasnya” hukum hanya karena melakukan suatu kesalahan kecil. Berangkat dari fenomena tersebut penelitian ini menggunakan perspektif etika Imannuel Immanuel Kant dan Joseph Fletcher sebagai pisau bedah untuk menguliti tebalnya persoalan positivisme hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian kualitatif. Adapun gagasan-gagasan yang dimunculkan disini merupakan usaha kontekstualisasi persoalan positivisme hukum yang ada ke dalam ranah etika.Kata kunci: etika; positivisme hukum; situasi

FENOMENA HUKUM AKIBAT MEKANISME CRIMINAL JUSTICE SYSTEM DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF KEADILAN UTILITARIANISME Manurung, Saut Parulian
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

AbstractIn this study aims to determine the legal phenomena that arise as a result of the criminal justice system, as a reflection of the development of criminal law both at the theoretical and practical level. The findings in this research are based on two approaches namely the statute approach as an approach based on the rule of law and the conceptual approach based on the conceptual approach. There are 3 (three) findings of legal phenomena in this study, namely: first, the presence of a double track system in the criminal mechanism in Indonesia. Secondly, there is a phenomenon of paradigm shifting the character of punishment in Indonesia and third, re-measuring restorative justice in the form of diversion mechanism based on the perspective of utilitarianism. In principle, crime is always closely related to criminal sanctions, but in the double track criminal system is directed at criminal actions. On the other hand, the phenomenon of paradigm shift in the character of punishment occurs in the juvenile justice system, namely the approach to criminal responsibility is done by bargaining an agreement between the perpetrators, victims and community involvement. Furthermore, measuring restorative justice based on a utility perspective, this finding found coherence between restorative justice in the form of diversion and utilitarianism. Therefore, the overall legal phenomena above are some manifestations of the legal reality that is present in the criminal system in Indonesia.Keywords: criminal paradigm shift; double track system; utilitarianismAbstrakPada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena-fenomena hukum yang timbul akibat dari sistem peradilan pidana, sebagai suatu refleksi atas perkembangan hukum pidana baik pada tataran teoritis maupun praktik. Penemuan dalam penelitian didasari dengan dua pendekatan yaitu statute approach sebagai suatu pendekatan berdasarkan peraturan undang-undang dan conceptual approach yang didasari dengan pendekatan koseptual. Terdapat 3 (tiga) temuan fenomena hukum dalam penelitian ini yaitu: pertama, hadirnya double track system dalam mekanisme pemidanaan di Indonesia. Kedua, adanya fenomena pergeseran paradigma karakter pemidanaan di Indonesia dan ketiga, menakar kembali keadilan restoratif dalam bentuk mekanisme diversi berdasarkan perspektif utilitarianisme. Pada prinsipnya kejahatan tindak pidana selalu erat hubungannya dengan pidana sanksi namun dalam double track system pemidanaan diarahkan pada pidana tindakan. Di sisi lain, fenomena pergeseran paradigma karakter pemidanaan terjadi pada sistem peradilan pidana anak, yaitu pendekatan pertanggungjawaban pidana dilakukkan dengan cara bargaining kesepakatan antara pelaku, korban dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya menakar keadilan restoratif berdasarkan perspektif utilitis, dalam temuan ini ditemukan koherensi antara keadilan restoratif dalam bentuk diversi dengan aliran utilitarianisme. Oleh karena itu, keseluruhan fenomena-fenomena hukum tersebut diatas merupakan beberapa wujud kenyataan hukum yang hadir di sistem pidana di Indonesia.Kata kunci: double track system, pergeseran paradigma pidana, utilitarianisme

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBELI MENGENAI PEMBUATAN SALINAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUAT TANPA MINUTA AKTA Indahsari, Riska Amalia; Muafa, Khansa; Fattumah, Ita
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

AbstractNotaries are public officials appointed by the State to carry out the duties of the State in legal services such as making authentic deeds. In carrying out its duties and responsibilities making authentic notarial deeds sometimes make mistakes that affect civil, administrative and criminal sanctions. If seen in Article 16 paragraph (1) letter b of the UUJN that minuta deed must be made and kept as part of the Notary protocol. The purpose of this research is to analyze the importance of a notary to make a certificate of minutes in making a copy of the deed. What is the juridical effect on the deed of minutes not owned by a Notary in making a copy of the deed, then what is the legal consequence for the Notary who did not make the deed of minutes in making a copy of the deed. This legal research is a normative legal research approach that is carried out is the statutory approach and conceptual approach. The legal consequences for the minutes of the deed not possessed by the Notary in making a copy of the deed will cause the deed to be null and void by law because it violates the formal aspects in making the deed and the Notary does not carry out any of the obligations contained in Article 16 paragraph (1) letter b of the UUJN. The legal consequences for the Notary will be given a sanction as a responsibility, namely civil, administrative and criminal sanctions.Keywords: notary obligation, minuta deed, copy deedAbstrakNotaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum seperti membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya membuat akta otentik notaris terkadang melakukan kesalahan yang berdampak kepada sanksi perdata, aministratif dan pidana. Jika dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN bahwa minuta akta wajib dibuat dan disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya notaris untuk membuat minuta akta dalam pembuatan salinan aktanya. Bagaimana akibat yuridis terhadap minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan aktanya, kemudian apa akibat hukum untuk Notaris yang tidak membuat minuta akta dalam pembuatan salinan aktanya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Akibat hukum untuk minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan aktanya akan menyebabkan akta tersebut batal demi hukum sebab melanggar aspek formil dalam pembuatan akta dan Notaris tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yang ada di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Akibat hukum bagi Notaris nantinya akan diberikan sanksi sebagai pertanggungjawabannya yaitu sanksi perdata, administratif dan pidana.Kata kunci: kewajiban notaris, minuta akta, salinan akta

NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM Michael, Tomy; Boerhan, Soebagio
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

AbstractAs a constitutional state as stated in Article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), everything must refer to the law. But is the nature of the reference likely to lead the country to act behind the law? With the perspective of a modern legal state, where a private is separated from the state. The private sector cannot be claimed as part of the state because of its limited nature. Private is the smallest right that a human has to maintain his life.Keywords: state; subjectAbstrakSebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka segala sesuatunya harus mengacu pada hukum. Namun sifat mengacunya apakah cenderung mengarahkan negara bertindak dibalik hukum? Dengan perspektif negara hukum modern, dimana suatu yang privat dipisahkan dari negara. Privat tidak bisa diklaim sebagai bagian dari negara karena sifatnya yang terbatas. Privat merupakan hak terkecil yang dimiliki seorang manusia untuk mempertahankan kehidupannya.Kata kunci: negara; subjek

LAW OF RESEARCH DEVELOPMENT AND UTILIZATION OF FOOD RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF STRENGTHENING FOOD SECURITY Mangesti, Yovita Arie
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v3i2.3420

AbstractFood security is a multidimensional problem that covers economic, social and legal aspects. This economic problem arises from the existence of commodity aspects in food resources that correlate with the social conditions of the community related to research and use of food, also to the law which becomes the guiding rule in its function to protect the constitutional rights of research and use of food. In this paper, the research covers food availability and affordability, while utilization covers production to food consumption. Availability and affordability of food needs have been done through food diversification, among others by genetic engineering, which then at the utilization level will result in acceleration of the food security program. The interdisciplinary approach results a humanist legal concept of research and utilization by not leaving human aspects and the survival of biological resources, so that in the research and utilization of food resources the existence of life values cannot be reduced by commodity factors. The strengthening of research regulations and the utilization of food resources is carried out by constructing legislation at the level of applicable Government Regulations with the revitalization of the Food Security Institution at the regional level that performs the function of controlling and evaluating research and food resources in the regions within the frame of humanity and justice.Keywords: endurance; food; natural resourcesAbstrakKetahanan pangan adalah masalah multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan hukum. Masalah ekonomi ini muncul dari adanya aspek komoditas dalam sumber daya pangan yang berkorelasi dengan kondisi sosial masyarakat terkait dengan penelitian dan penggunaan pangan, juga hukum yang menjadi pedoman aturan dalam fungsinya untuk melindungi hak-hak konstitusional penelitian dan menggunakan makanan. Dalam makalah ini, penelitian mencakup ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sedangkan pemanfaatan mencakup produksi untuk konsumsi makanan. Ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pangan telah dilakukan melalui diversifikasi pangan, antara lain oleh rekayasa genetika, yang kemudian pada tingkat pemanfaatan akan menghasilkan percepatan program ketahanan pangan. Pendekatan interdisipliner menghasilkan konsep hukum humanis penelitian dan pemanfaatan dengan tidak meninggalkan aspek manusia dan kelangsungan hidup sumber daya hayati, sehingga dalam penelitian dan pemanfaatan sumber daya makanan keberadaan nilai-nilai kehidupan tidak dapat dikurangi oleh faktor-faktor komoditas. Penguatan peraturan penelitian dan pemanfaatan sumber daya makanan dilakukan dengan membangun undang-undang di tingkat Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan revitalisasi Lembaga Ketahanan Pangan di tingkat daerah yang melakukan fungsi mengendalikan dan mengevaluasi penelitian dan sumber daya makanan di wilayah dalam bingkai kemanusiaan dan keadilan.Kata kunci: ketahanan; pangan; sumber daya alam

LARANGAN KEBERLAKUAN SURUT PADA ATURAN MEREK DALAM STUDI KASUS SENGKETA MEREK BENSU Dinata, Elshalinge
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v3i2.3497

AbstractThe purpose of this research is to provide additional knowledge related to the prohibition of revocation of approved marks for legitimate trademark holders on the basis of the latest regulations relating to the basic provisions used as brand endorsement. In this research resulted in the BENSU trademark dispute case, Ruben Onsu sued for the cancellation of the BENSU brand in the name of Jessy Handal with the Law in Law Number 20 Year 2016 concerning Trademark and Geographical Indications, related to the use of a brand chosen based on the name of a famous person. While in this case the BENSU brand which was legalized in the name of Jessy Handalim rests on the rule of Law Number 15 of 2001, which does not include a prohibition on the use of a brand called the name of a famous person. In this case, Ruben Onsu considered that the cancellation of the BENSU brand could be done with the latest brand rules. Legal rules in force in Indonesia forbid the existence of applicable rules and this is in accordance with the lawsuit cancellation claim requested by Ruben Onsu. In addition, it was not proven to prove bad faith in the registration of the BENSU trademark by Jessy reliable, so that the claim to cancel the mark by Ruben Onsu could not be carried out. The novelty offered in overcoming this problem is by presenting information education for every community regarding trademark registration, through the trademark registration system in force in Indonesia, and there is a prohibition of enforceability in every rule of law, so that any objections that can be made can be changed. This research was conducted with juridical normative, which will be conducted a literature study that involves the fulfillment of laws and regulations.Keywords: good faith; retroactine; trademarkAbstrakTujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah agar memberikan pengetahuan tambahan terkait larangan pembatalan merek terdaftar bagi pemegang merek sah dengan dasar hukum suatu aturan terbaru yang terdapat penambahan ketentuan berbeda dengan dasar aturan yang digunakan sebagai pengesahan merek. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa pada kasus sengketa merek BENSU, pihak Ruben Onsu menggugat pembatalan merek BENSU atas nama Jessy Handalim dengan dasar hukum pada Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terkait larangan penggunaan merek yang menyerupai singkatan nama orang terkenal. Padahal dalam hal ini merek BENSU yang disahkan atas nama Jessy Handalim bertumpu pada aturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang didalamnya tidak terdapat larangan penggunaan merek menyerupai singkatan nama orang terkenal. Dalam hal ini pihak Ruben Onsu seolah-olah menganggap bahwa pembatalan merek BENSU dapat dilakukan dengan aturan merek terbaru. Aturan hukum yang berlaku di Indonesia melarang adanya keberlakuan aturan secara surut dan hal ini bertentangan dengan dasar gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh Ruben Onsu. Selain itu tidak dapat terbukti adanya indikasi itikad buruk dalam pendaftaran merek BENSU oleh Jessy handalim, sehingga gugatan pembatalan merek oleh Ruben Onsu tidak dapat dilaksanakan. Kebaharuan yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan adanya edukasi informasi bagi setiap masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek, beserta sistem pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia, dan adanya larangan keberlakuan surut dalam setiap aturan hukum, sehingga sengketa merek dapat terus mengalami penurunan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif, dimana akan dilakukan studi kepustakaan berupa pemaparan peraturan perundang-undangan disertai pendekatan kasus.Kata kunci: berlaku surut; merek, itikad baik

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Syofyan Hadi

Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Syofyan Hadi

Contact Email syofyan@untag-sby.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Syofyan Hadi

Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA