Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI JIWA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN Savitri, Nur Aisyah
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada umumnya asuransi makin lama makin diminati oleh dan masyarakat umum , hampir setiap risiko transaksi menggunakan jasa asuransi telah menjadi kebutuhan hidup sebagaian masayarakat Indonesia, keyakinan orang-orang dengan Perusahaan Asuransi berkembang sangat cepat dan tersebar dari besar total jumlah uang yang sudah ditetapkan Perusahaan Asuransi berhasil dikumpulkan pada Perusahaan Asuransi. Maka sebab itu keyakinan masyarakat pada Perusahaan Asuransi harus didukung dengan revisi program kerja Perusahaan Asuransi. KUH Perdata, KUH Dagang, dan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 mengenai Bisnis Pertanggungan sebagaimana sudah di rubah dengan Aturan-aturan No. 40 Tahun 2014 mengenai Usaha Pertanggungan, telah menyalurkan bantuan hokum untuk melindungi nasabah atau tertanggung asuransi. Nasabah atau orang yang mendaftarkan dirinya pada asuransi jiwa menjadi orang yang mengkomitemenkan diri dengan Perusahaan Asuransi melalui surat atau akta perjanjian asuransi jiwa memiliki bantuan perlindungan hukum di bagai macam aturan peraturan undang-undang contohnya pada UndangUndang No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian, juga pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang melindungi pembeli Sektor Jasa Keuangan. Mengingat tertanggung atau nasabah polis asuransi pada dasar umumnya berperilaku satu orang atau individual dan banyak yang kondisi keuangan masyarakat yang masih rentan dihadapkan dengan Perusahaan Asuransi, sehingga total jumlah aturan undang-undangan itu lebih meletakan perhatian dan bantuan melindungi hukum kepada nasabah asuransi dari kejadian (evenemen) atau peristiwa merusak pelanggaran hukum oleh Perusahaan Asuransi.

Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif dan Populis Thoriq, Yusqi Alfan; Shinta, Dinda Ayu Eka; Sati, Laras
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pasca jatuhnya rezim orde baru yang di pimpin oleh H. Moh. Soeharto melalui reformasi tahun 1998, berakibat pada perubahan konstalasi ketatanegaraan di Indonesia, termasuki Undang â€“ Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya penulis sebut sebagai UUD 1945) yang dulu sangat sulit dan tidak pernah di amandemen. Sebelumnya , presiden Abdurrahman Wahid pernah membentuk semacam Komisi Konstitusi yang di beri nama â€œPanitia Penyelidik Perubahan UUD 1945â€ yang di ketuai oleh Harun Alrasyid melalui Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2000 tanggal 18 Januari 2000. Panitia ini akan menyelesaikan rancangan konstitusi yang hasilnya akan diserahkan kepada majelis. Menyusul kemudian Presiden Megawati Soekarno Putri juga pernah mengusulkan pembentukan Komisi Nasional Konstitusi yang di sampaikan dalam pidatonya di depan Sidang DPR tanggal 16 Agustus 2001. Pembentukan komisi konstitusi tersebut di tanggapi oleh jimly asshiddiqie dengan mengajukan konsep â€œjalan tengahâ€. Jalan tengah yang di ajukan oleh jimly assiddiqie berisikan tiga hal. Pertama, perubahan keempat UUD 1945 harus di sahkan dulu. Kedua, harus ada kesepakatan untuk mengkonsolidasikan naskah perubahan pertama hingga keempat,sampai tersusun satu konstitusi yang integral. Ketiga, pembentukan panitia penyelaras atau komisi konstitusi yang bertugas menyerasikan kondolidasi naskah.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENATAAN KELEMBAGAAN TERBARU Hufron, Hufron
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang fundamental, karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan terhadap UUD NRI 1945. Dalam perkembangan-nya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 pada akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD NRI 1945 melalui mekanisme empat kali sidang Mejelis Permu-syawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Seiring dengan momentum perubahan UUD NRI 1945 pada masa reformasi, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia semakin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2002 ketika gagasan pembentukan Mahk-amah Konstitusi dimasukkan dalam perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR seba-gaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam Perubahan Ketiga.2 Di dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan MPR pada 9 Nopember 2001, menambahkan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman baru, yakni Mahkamah Konstitusi. Pperkembangan kebutuhan hukum ketatanegaraan yang dinamis dan progresif, maka diusianya yang ke-15 tahun, dipandang perlu dan mendesak untuk dilakukan penataan kekuasaan kehakiman di Indonesia, terutama berkaitan dengan penataan kewenangan MK, meliputi penyatuan pengujian materi peraturan perundang-undangan di bawah UUD terhadap UUD, kewenangan pembubaran partai politik termasuk pembubaran Ormas, kewenangan SKLN tidak saja sengketa antar lembaga negara yang diatur dalam UUD, tetapi juga lembaga atau organ negara dan lembaga pemerintahan dari pusat maupun daerah sebagaimana diatur dalam UU, dan penambahan kewe-nangan penga-duan konstitusional yang secara teoritik dan empirik mendesak diatur dalam hukum positif sebagai upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara.

THE INHIBITED CONDITIONS IN THE DRAFT REGULATION OF SURABAYA MAYOR ABOUT THE PROCEDURE OF CHOOSING THE MANAGEMENT OF COMMUNITY EMPOWERMENT OF VILLAGE INSTITUTION, CITIZEN ASSOCIATION AND NEIGHBORHOOD ASSOCIATION Michael, Tomy
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

A person in legal studies can be referred to as a legal subject because he commits the rights and obligations relating to certain matters. As in the early part of Surabaya mayor's draft regulation about the procedures of choosing the Board of Community Empowerment Institution of Local Village Village Institution, Citizen Association and the Neighborhood Association (draft regulation of surabayaâ€™s mayor) that in order to regulate the relationship between Surabaya government with Community Empowerment Institution (LPMK), Citizen Association (RW and the Neighborhood Association (RT) as partners in the implementation of development in the city of Surabaya, the government of Surabaya has established the Mayorâ€™s regulation No. 38 year 2016 on implementation of the Surabaya City Regulation number 15 year 2003 about the guidelines for forming the organization of resilience community of Kelurahan Institutions, RW and RT who are about to organize the electoral ordinances Management of LPMK, RW and RT. The draft of Surabayaâ€™s Mayor regulation before it was confirmed was conducted socialization by the law of the secretariat of Surabaya area in Surabaya on 19 March 2019. This activity has been in accordance with Act No. 12-2011 where the socialization of the first to know the aspirations of the public in this case stakeholders related to the draft Perwali Surabaya. Article 21 of Act No. 25-2009 shows the purpose of a legal state relating to the so-called task of managing and organizing tasks. Related to the government in the modern state, Spelt and ten Berge, distinguishes them in the tasks of regulating and managing the tasks (ordenende en verzorgende taken).

LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON Gumilang, D.; Yudianto, Otto; Setyorini, Erny Herlin
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Penelitian ini berjudul Legalitas Surat Kuasa yang diterbitkan seorang buron, mengungkap aspek yuridis apakah seorang buron, dalam hal ini seseorang yang termasuk dalam buron/DPO memberikan kuasa yang berbentuk surat kuasa khusus kepada Advokat untuk bertindak sebagai perwakilan kepentingannya sebagai pihak Penggugat di Pengadilan Negeri dilarang secara hukum. Landasan utama yang digunakan untuk menganalisis tulisan penelitian ini yaitu teori hak asasi manusia (HAM), sedangkan aplikasi teori dalam menyoroti keabsahan seorang buron memberikan surat kuasa khusus digunakan teori kontrak. Prinsip equality before the law merupakan essensi hak asasi pada manusia di bidang law yang paling mendasar. Kita dapat menilai kualitas putusan pengadilan apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum yang utama yakni keadilan dan hak asasi manusia adalah dari implementasi prinsip persamaan semua manusia di hadapan hukum. Hasil pengamatan menunjukkan adanya konflik norma terkait putusan pengadilan yang melarang seorang berstatus buron yang masuk DPO, dengan ketentuan yang mengatur tentang hak seseorang mem-berikan kuasa berdasarkan teori hak asasi manusia dan teori kontrak.

PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PROFESI PERAWAT DALAM TINDAKAN MEDIS DARI PERSPEKTIF HUKUM Vitrianingsih, Yeni; Budiarsih, Budiarsih
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Masalah perlindungan hukum terhadap profesi perawat dalam melakukan tindakan medis dewasa ini sering kali kurang menjadi perhatian karena perawat mempuyai kompetensi dalam menjalankan praktik dan memperjuangkan tingkat kesehatan ternyata harus menelan pil pahit. Minimnya pemahaman hukum oleh pihak pihak terkait serta kurangnya perlindungan hukum baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan. Maka hasil kerja keras Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan apabila tidak berhasil akan berhadapan dengan hukum bahkan dikategorikan tindakan malpraktik dengan sangsi pidana. Atas dasar itu maka peneliti akan difokuskan pada beberapa masalah yaitu bagaimanakah pelimpahan wewenang dokter kepada profesi perawat pada aktivitasnya dalam peristiwa tindakan medis? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitaian dengan mengunakan peraturan perundang-undangan yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum terdiri atas telaahan dokmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Adapun Hasil Pembahasan menemukan bahwa pelimpahan wewenang Dokter kepada profesi perawat dalam tindakan medis dari perspektif hukum. Perawat adalah seseorang berperan dalam merawat dan membantu seseorang dengan melindunginya dari sakit, luka dan proses penuan. Hal tidak sesuai dengan peraturan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 32 ayat (1) dan Permenkes No. 2052 Tahun 2011 Pasal 23 yat (1). Hal yang sifatnya tindakan memeberikan diagnosa medis serta penentuan terapi medis tidak boleh didelegasikan kepada perawat Undang-Undang No.38 Tahun 2014. Kewenangan perawat sebagai berikut Pasal 30 ayat (1) dan (2). Kedua payung hukum tersebut tentunya bisa menjadikan pemahaman dan perlindungan perawat dalam menjalankan tugas mediknya.

JUAL BELI STAND YANG DIBERI HAK PAKAI RUANGAN SELAMANYA YANG TERJADI DI MALL X Evelyn Terisno, Prisilia Anggraini; Angela, Yuliana
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v2i2.2463

Dalam ikehidupani di imasyarakat hubungan ihukum yang sering idilakukan menyangkut perikatan iyang merupakan kegiatan sehaari-hari iyang dilakukan setiap masyarakat, dimana pengertian dari perikatan yaitu ikatan dalam bidang hukum iharta benda (vermogens recht) antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan ipihak lainnya berkewajiban untuk melaksana-kannya. Perikatan dapat bersumber dari undang-undang dan Perjanjian, hubungan hukum yang sering terjadi dalam kegiatan masyarakat salah isatunya adalah jual ibeli dimana jual ibeli merupakan isalah satu bentuk perikatan yang bersumber pada perjanjian. terjadi jual beli dimana jual beli baik tertulis maupun lisan, jual ibeli merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat Indonesia salah satunya jual beli tanah dan bangunan yang merupakan benda tidak bergerak, jual beli merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak iyang satu dengan pihak yang lain, namun jaul beli tanah dan bangunan yang terjadi di masyarakat sering iterjadi penyimpangan hukum, sehinnga diperlukannya klarifikasi mengenai masalah-masalah hukum yang terjadi di iIndonesia salah isatunya mengenai jual ibeli tanah dan bangunan stand serta kepemilikan hak yang diperoleh agar ipara pembeli maupun penjual mendapat kepastian dan perlindungan hukum agar tidak ada masyarakat yang dirugikan. Tujuan idilakukan ipenelitian jurnal ini iadalah untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum iyang ditimbulkan atas iJual Beli stand dan Pengoperan Hak bagi pembeli stand yang hanya diberikanitanda bukti hak iberupa Sertipikat iHak Memakai Ruangan untuk jangka waktu selamanya

PENETAPAN E-TILANG DALAM SITUASI PERILAKU KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS MASYARAKAT SURABAYA Nikmah, Khoirun; Dominiqus, Anggoro; Rodiana, Alif
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Salah satu masalah utama dalam berlalu-lintas adalah kecelakaan lalu-lintas yang berakibat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Perilaku masyarakat sangat menentukan dalam pelanggaran dalam berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (E-Tilang) dalam berlalu lintas saat ini, (2) perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran (Tilang) dalam berlalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya. Penelitian juga dilakukan berdasarkan teori-teori hukum yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana dan ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Belum ada perubahan terhadap perilaku masyarakat dengan operasi bukti pelanggaran (e-tilang) dalam berlalu lintas. (2) Perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran (e-tilang) dalam berlalu lintas tidak dapat hanya diberi makna sebagai pemakai/pengguna jalan, karena pemakai/pengguna jalan dapat perseorangan dan juga perseorangan yang mewakili korporasi.

PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK CRIME WITHOUT VICTIM (Pisau Analisis Kriminologi) Kleden, Kristoforus Laga; Candra, Priskardus Hermanto; Atom, Fransiskus
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v3i1.3055

“Tongkat ali pasak bum” or “Magic stick” there is another “Semeng ireng” including “Powerful Pill last night in Madura”. It is said that the efficacy of this traditional seagrass is able to raise the degree of male kum. The mighty, ruler on the bed. The efficacy of this traditional herb is like a phenomenon in the reality of the life of sexual desire, which cannot be ignored. For some people, the story of the effectiveness of this traditional herb, is just a myth. Not so for others. Because in certain places, this traditional herb is available. The formulation of the problem is how the knife of criminological analysis of buying and selling online drugs is strong? and why are powerful drug seekers classified as victims? The problem formulation is solved by using legal research which means the study of legal science to obtain the correct knowledge to answer a problem. According to anomic theory and subculture theory, the phenomenon of selling the practice of buying online strong drugs is a form of rebellion (rebellion) in the face of establishment which is adhered to in social life. Indeed this rebellion is influenced by the presence of advances in communication technology (online media). So that the rebellion is considered as a form of innovation. Unfortunately it is not supported by the good mental and mental maturity of these online media users.“Tongkat ali pasak bumi,” atau “Tongkat ajaib,” ada lagi “Semut ireng,” termasuk “Pil kuat semalam di Madura.” Merupakan sederet nama ramuan tradisional yang sering dicari kaum lelaki, tidak sulit untuk mendapatkannya. Konon khsiat ramun tradisional ini, mampu mengangkat derajat kum lelaki. Sang perkasa, penguasa di atas ranjang. Khasiat ramuan tradisional ini, bagaikan fenomena dalam realitas kehidupan hasrat seksual, yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Bagi sebagain masyarakat, kisah ampuhnya ramuan tradisional ini, hanyalah mitos. Pun tidak demikian bagi yang lainnya. Karena pada tempat-tempat tertentu, tersedia ramuan tradisional ini. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pisau analisis kriminologi jual beli online obat kuat? dan mengapa pencari obat kuat tergolong sebagai korban? Rumusan masalah diselesaikan dengan menggunakan penelitian hukum yang memiliki arti pengkajian ilmu hukum untuk memperoleh pengetahuan yang benar guna menjawab suatu masalah. Seturut teori anomi maupun teori subkultur, fenomena jual praktek beli online obat kuat merupakan suatu bentuk rebellion (pemberontakan) terhadapan kemapanan yang ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Memang rebellion ini dipengaruhi dengan kehadiran kemajuan teknologi kemunikasi (media online). Sehingga pemberontakan itu dianggap sebagai suatu bentuk inovasi. Sayangnya tidak dukungn dengan kematangan mental dan kejiwaan yang baik dari para pengguna media online ini.

INITIATING LAW REFORM IN INDONESIA (FROM THE DIGNIFIED JUSTICE PERSPECTIVE) Indah S, Christina Maya; Prasetyo, Teguh
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 3 No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

It is argued in this article that a study on the law reform of a country is the study which related to understanding of a scientific paradigm which made up of the basic idea of a country’s legal system. The main argument in this article is that the basic idea ofma legalmrefom on a legal system must be build upon the enforcement of the juridical principles found and developed in the system. This is derived from a postulate of the Dignified Justice teory perspective.In this view legal virtues underpinning a legal system are examined together as one system of principles and rules or a legal system. Philosophically, or it is a theoretical and a paradigm that law is believed as inseparable from the legal science itself. This philosophy has been developed to make a correction to the sociological jurisprudence perspective, which mainly argued that each occurence of social changes in a legal system cannot be answered by regulation alone. The sociological jurisprudence point of view argues that law is confined to the status quo of a society. Many has argued that this sociological indicative has occurred in many civil law systems, in particular Indonesia, to be used as its best prototype. In the Indonesian legal system, law is positioned as rules and regulations made by the legislative branch of the government. In this perspective laws has been excluded from humanity almost altogether. This article argues that Pancasila as the Indonesia Legal System is the way to solve this problem. Since Pancasila is used as the basis of the State and the source of all legal sources. For this reason, it is interesting to examine how the Pancasila actually became a basis of values in initiating the project of law reform in Indonesia.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Syofyan Hadi

Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Syofyan Hadi

Contact Email syofyan@untag-sby.ac.id

Phone -

Journal Mail Official jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Syofyan Hadi

Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA