cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Heri Firmansyah
Contact Email
herifirmansyah@uinsu.ac.id
Phone
+6282362302599
Journal Mail Official
jurnalalusrah@uinsu.ac.id
Editorial Address
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : 23381264     EISSN : 28091906     DOI : http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v9i01.10400
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AL-USRAH : Jurnal al-Ahwal al-Syakhsiyah adalah jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. terbit 2 kali dalam setahun. Al-Usrah menerima tulisan-tulisan tentang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan hukum Keluarga Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2022)" : 8 Documents clear
Pendekatan Qaidah Bahasa Arab Dan Hukum Islam Dalam Penafsiran Al Qur’an syaiful amri
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.1339

Abstract

Al Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, merupakan suatu pedoman yang harus ditegak dan dijalankan. Kandungan isi Al Qur'an memiliki beberapa ajaran kehidupan, agar seorang hamba kelak menemukan kebahagian baik di dunia dan terkhusus di akhirat. Al Qur'an laksana samudra yang keajaiban dan keunikannya tidak akn pernah sirna ditelan masa, sehingga muncullah bermacam-macam tafsir dengan metode yang beraneka ragam pula. Kitab-kitab tafsri yang memenuhi perpustakaan merupakan suatu bukti yang menunjukkan betapa tingginya dan besarnya semangat dan perhatian para ulama dalam menggali serta memahami makna-makna, dan juga pesan-pesan yang terkadung di dalam Al Qur'anKata Kunci : Qaidah, Tafsir Al Quran, Hukum Islam
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA YANG “GULUNG TIKAR” SEBELUM PERJANJIAN WARALABA BERAKHIR nasution, intan bulandari
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.13867

Abstract

Pemerintah mendukung kehadiran waralaba di dunia bisnis Indonesia ditandai dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan tentang waralaba yang telah dibentuk, salah satunya seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Permendagri mengatur tentang pelaksanaan waralaba yang harus didasarkan pada perjanjian antara penerima waralaba dan pemberi waralaba. Namun, kemudahan dalam dunia waralaba tidak menjamin kestabilan usaha. Hal ini tampak pada saat terjadinya pandemic covid-19 yang mengakibatkan banyaknya waralaba yang terpaksa “gulung tikar” karena mengalami kerugian. Tujuan dilakukan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima waralaba yang “gulung tikar” sebelum perjanjian waralaba berakhir. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan metode yuridis normative dengan mengunakan sumber data bahan hukum primer dan sekunder yang terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapati kesimpulan bahwa pemerintah memberikan upaya perlindungan hukum kepada penerima waralaba dengan diwajibkannya mendaftarkan perjanjian waralaba. Sehingga, meskipun penerima waralaba harus menghentikan sementara kegiatan bisnisnya atau mengalami “gulung tikar” sebelum masa berakhir perjanjian, sepanjang dapat dibuktikan bahwa  masa perjanjian waralaba belum berakhir, maka penerima waralaba masih diperbolehkan menggunakan merek dagang waralaba yang diperjanjikan, apabila ia ingin membuka kembali (re-opening) bisnisnya yang telah vacuum sementara, dengan menggunakan merek waralaba yang dimana haknya masih melekat kepadanya sepanjang perjanjian belum berakhir.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penerima Waralaba, Perjanjian Waralaba
DECONSTRUCTION TOWARDS ISLAMIC INHERITANCE LAW IN INDONESIA (A Brief Study on Hazairin’s Bilateral Inheritance Idea) Nasution, Muhammad Amin
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.13927

Abstract

Abstraction Islamic law, especially its socio-cultural realm, has been changing accorded to the local necessities since the very beginning. Umar ibn Khattab, the second successor of Prophet Muhammad peace be upon him, even had ever decided a different jurisprudence to the taken for granted regulations of Hudud at stealing case which was done by his settler. This case has tried to show us that Islamic law deeply prioritized to the justice delivery to the human being. Similar to that case, the Islamic inheritance law has undergone the same situation, even, since the Dutch colonial government. Later on, based on justice delivery consideration which is the inner side of Islamic teaching, some outstanding experts on law such as Hazairin and Munawir Syadzali began to question that matter. This short writing elaborates Hazairin’s deconstructive and controversial idea of Islamic bilateral inheritance and at the same time points out his reliable arguments and methods related to his controversial idea.
Pemikiran Politik Thaha Husein: Pro Kontra Sekularisasi di Dunia Islam Amri, Syaiful
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.13896

Abstract

Thaha Husein dianggap salah satu tokoh Muslim yang kontroversial di dunia. Sebagai seorang muslim, ia dianggap sebagai salah satu pencetus ide sekularisme agar ditransformasikan ke dalam perkembangan dunia Islam, khususnya di bidang politik dan pemerintahan. Gagasan tentang Barat yang ia wujudkan selama menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Mesir tidak hanya mendapat respons di tanah kelahirannya, tapi juga meluas hingga ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Perlu ditinjau kembali bagaimana sebenarnya arah dan tujuan pemikiran politik ala Thaha Husein yang hingga kini masih menjadi pro kontra dan menuai perdebatan dikalangan muslim khususnya agar dapat dilihat secara seksama bagaimana sebenarnya yang diinginkan Thaha Husein dengan gagasan sekularisasinya dalam dunia Islam.
PRAKTIK QADHI LIAR PERSPEKTIF MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (Studi Kasus di Desa Bintang Berangun Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah) Ruhamah, Ruhamah; Milhan, Milhan; Purba, Zainal Arifin
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.13950

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya praktik Qadhi liar dan untuk mengetahui bagaimana perspektif Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terhadap praktik Qadhi liar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penulis menggunakan pendekatan jenis penelitian lapangan kesadaran hukum (legal awareness approach) dengan jenis penelitian kualitatif, dimana penulis mengumpulkan sumber data-data penelitian dari hasil wawancara narasumber, observasi, gambar dan dokumen-dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menyebabkan terjadinya praktik Qadhi liar di masyarakat adalah: Pertama, faktor ekonomi dimana selain pelaku Qadhi liar yang membutuhkan penghasilan tambahan, pasangan yang menikah juga dikarenakan kurangnya ekonomi atau keuangan mereka. Kedua, faktor usia dimana pelaku Qadhi liar menikahkan untuk membantu pasangan yang masih di bawah umur. Ketiga, faktor tidak ada wali yang membuat pasangan yang hendak menikah lebih memilih dinikahan oleh Qadhi liar. Kempat, faktor hamil duluan. Kelima, faktor poligami. Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan MPU Kab. Bener Meriah pandangan dari MPU sendiri mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi melalui Qadhi liar tidaklah sah. ketika ada yang melakukan pernikahan melalui Qadhi liar ini dianggap ke dalam perzinaan yang terselubung. Berdasarkan hasil wawancara, MPU berpendapat mengapa pernikahan yang melalui qadhi liar dianggap tidak sah adalah karena yang harus dipahami syarat sah nikah haruslah ada wali.
Batalnya Perkawinan Karena Identitas Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Putusan No.1807/Pdt.G/2022/PA.Mdn) Syaddan Dintara Lubis
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.14670

Abstract

Pernikahan adalah suatu kegiatan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang laki-laki maupun perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan dan dapat menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya yang bukan muhrimnya. Pembatalan pernikahan menurut Kamus Hukum, pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu batal dan kawin. Batal berarti tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehe daki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU. Sementara itu, kawin berarti suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sehingga dalam Penelitian kali ini metode penelitian yang digunakan normatif atau penelitian hukum kepustakaan dikarenakan yang berupa data sekunder seperti perundang-undangan dan buku-buku literatur.
Moderasi Beragama: Upaya Mengatasi Pemahaman Konservatif pada Masyarakat Muslim di Indonesia Nasution, Rasina Padeni
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.14675

Abstract

Dalam demokrasi terbuka, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara sangat beragam. Di Indonesia terdapat 6 (enam) agama yang diakui di tengah-tengah kehidupan majemuk masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Tidak jarang ditemukan gesekan-gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang dalam memahami persoalan agama. Adanya benturan pandangan agama seseorang dengan budaya lokal tertentu atau bahkan dengan keyakinan yang berbeda dengan keyakinan yang dianutnya, menyebabkan sulitnya menyatukan pandangan umat beragama yang pluralistik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fokus pada tinjauan pustaka dan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Studi Kepustakaan atau Literature Review dengan mengumpulkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu seperti jurnal, buku dan beberapa fenomena terkait. Budaya muslim Indonesia terbungkus dalam akulturasi budaya (heterogen) yang menyebabkan standarisasi seorang muslim dianggap moderat, ketika ia masuk dalam konteks umat Islam yang mengikuti aturan di Indonesia yang tidak terlalu fanatik dan memiliki pemahaman konservatif. Disinilah diperlukan adanya moderasi beragama yang memediasi antar keberagaman, dimana pemeluk agama dapat mengambil jalan tengah (moderat) di tengah keberagaman interpretasi, bersikap toleran namun tetap berpegang pada hakikat ajaran agamanya. Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam beragama ini terhindar dari sikap ekstrem, fanatik dan revolusioner yang berlebihan dalam beragama, yang lazim disebut sikap konservatif.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM marpaung, watni
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.16529

Abstract

Tulisan ini mencoba untuk menelusuri konsep yang ditawarkan hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa. Kedua sistem hukum ini hidup dan berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Setidaknya kekayaaan khazanah penyelesaian sengketa yang dimiliki hukum positif dan hukum Islam akan memberikan pilihan hukum untun memudahkan berbagaisengketa di tengah masyarakat Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2025): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH Vol 12, No 2 (2024): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH Vol 12, No 1 (2024): AL USRAH : JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH Vol 11, No 2 (2023): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH Vol 11, No 1 (2023) Vol 10, No 2 (2022) Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH Vol 10, No 1 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH Vol 9, No 01 (2021): Juni 2021 Vol 9, No 2 (2021): Juli-Desember 2021 Vol 5, No 1 (2017): Al-Usrah Vol 5, No 1 (2017): Al-Usrah More Issue