cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Res Judicata
Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Res Judicata
Published by Universitas Muhammadiyah Pontianak
ISSN : 26221888     EISSN : 26211602     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Res Judicata ialah Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Res Judicata terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, pada bulan Juni dan Oktober. Res Judicata merupakan sarana publikasi hasil riset di bidang Hukum yang memiliki kontribusi bagi pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang hukum. ISSN : 2621-1602 (media online) ISSN : 2622-1888 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2022)" : 6 Documents clear
Analisis Hukum Terhadap Sengketa Hak Pengelolaan Antara PT Sari Dewi Membangun dengan Pemerintah Kota Palu Widyatmi Anandy; Irzha Friskanov S
Res Judicata Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i2.4925

Abstract

Management rights are the controlling rights of the State whose implementing authority is partially devolved to the holder, such authority includes the authority to use the land for its business purposes and hand over parts of the land to third parties. There are problems in the transfer of land rights over land management rights as well as legal settlement efforts to solve the problem of land transfer. This problem of state land management then gives rise to a separate right, namely the right to state land management. PT Sari Dewi Membangun with the Palu City Government. The problem to discuss it is how to analyze the legal analysis of the management rights dispute between PT Sari Dewi Membangun and the Palu City Government. This research was conducted by research methods with empirical juridical analysis. By using a general foundation race on the Theory of Legislation, the Theory of Authority and Government Action. As well as identifying with a statutory and conceptual approach. The transfer of rights to management land carried out without the consent of the holder of the Management Right cannot be said to be valid according to law, it is determined that any transfer of the use of land that is part of the management rights land to a third party by the holder of the management right, whether accompanied or not accompanied by the erection of buildings on it, must be carried out by making a written agreement between the party holding the management right and the third party that  Concerned.
Penyelesaian Penanganan Sengketa Pilkada Melalui Mekanisme Peradilan Khusus Safrin Salam; Sri Warjiyati; Wa Ode Zamrud; Imron Rizki A
Res Judicata Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i2.4926

Abstract

Dalam usaha efisiensi dan menjaga intervensi penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daera (PILKADA) sebagai sengketa tata usaha Negara yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan penyelenggara negara yang merugikan peserta pemilihan (pasangan calon) atau partai politik atau individu dan institusi lain, di dalam proses pilkada. Dianggap perlu peradilan khusus pilkada sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang PILKADA. Sehingga penyelesaian sengketa tersebut dapat diperiksa dan diputus secara adil oleh lembaga independen, sehingga memberi rasa adil atas terpenuhinya hak masing-masing yang bersengketa. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual.
PERMASALAHAN ABORSI DAN PENEGAKAN HUKUMNYA Rosalia Dika Agustanti
Res Judicata Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i2.4546

Abstract

The purpose of this study is to examine the implementation of abortion in Indonesia, especially for women who are victims of rape. The research method used is normative juridical. The results showed that a person could have an abortion when pregnancy occurs due to rape which can cause psychological trauma with the condition that the abortion is carried out before six weeks of pregnancy, calculated from the first day of the last menstruation. It is still found that abortions are carried out when the pregnancy is more than six weeks old. Not a few of those who carry out abortions are sentenced to criminal penalties, can say that the application of legal protection guaranteed by the law is far from perfect, especially law enforcement that is less partial to rape victims who choose the abortion route does not reflect the sense of justice, certainty and benefit be a legal goal. Therefore, legal protection for abortionists who are victims of rape must consider the best interests of the victims, and this can be realized when the Government carries out its obligations to protect and prevent abortions.
Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pemerintahan Terhadap Penyalahgunaan Asas Diskresi Indah Nur Shanty Saleh; Bita Gadsia Spaltani
Res Judicata Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i2.4945

Abstract

Asas diskresi bagi pejabat pemerintahan sejatinya ditujukan bagi pencapaian kesejahteraan rakyat. Namun realitasnya, rentan terjadi penyalahgunaan asas diskresi sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak berjalan dengan baik. Cukup banyak ditemui kasus yang berkenaan dengan penyalahgunaan asas diskresi oleh pejabat pemerintahan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum dari penyalahgunaan asas diskresi  yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan penggunaan data sekunder melalui studi kepustakan. Penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan yang melakukan penyalahgunaan asas diskresi dapat dilakukan baik secara pidana, perdata, maupun administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara.Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Pejabat Pemerintahan, Asas Diskresi
Analisis Yuridis Penetapan Suku Bunga Obligasi Konversi Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Start-Up di Indonesia Handika Faqih Nugroho
Res Judicata Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i2.4736

Abstract

Obligasi konversi adalah satu satu instrumen pembiayaan yang disertai suku bunga/kupon yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha khususnya in casu perusahaan start-up di Indonesia yang khususnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Dalam pelaksanaanmya apabila perusahaan start-up tersebut tidak mampu mengembalikan suntikan dana dan suku bunga obligasi konversi tersebut, maka dana dan bunga tersebut dapat dikonversi menjadi saham. Namun, pembiayaan dengan instrumen obligasi konversi ini dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan terkait obligasi konversi khususnya perusahaan modal ventura tidak mengatur penetapan suku bunga yang proporsional sehingga menyebabkan bias dalam penetapan suku bunga obligasi konversi.Dalam menjawab dan mengkaji permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan metode pengumpulan data dari studi kepustakaan terkait dengan obligasi konversi,  suku bunga obligasi konversi, dan regulasi yang membahas terkait suku bunga dan obligasi konversi.Hasil dari penelitian ini adalah tidak seperti bank, peer to peer lending, dan koperasi, yang mengatur suku bunga di dalam regulasi terkaitnya, instrumen obligasi konversi dalam hal penentuan penetapan bunga masih belum diatur dalam regulasi yang ada. Namun untuk mengakomodir kekosongan hukum tersebut dapat dilakukan beberapa pertimbangan dengan mempertimbangkan (1) suku bunga riil, (2) tingkat inflasi, (3) risiko suku bunga, dan esensi dibentuknya perusahaan modal ventura sebagai perusahaan yang membantu perusahaan start-up. 
Analisis Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Konflik Lingkungan Waduk Sepat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 200/Pdt.G/2019/Pn. Sby jo No. 544/Pdt/2020/Pt) Ahmad Bahrul Efendi; Achmad Hariri
Res Judicata Vol 5, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29406/rj.v5i2.4922

Abstract

Gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) yang dikenal di Negara Anglo-Saxon yang menganut sistem hukum common law, yang pada pokoknya merupakan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terhadap tanggung jawab penyelenggara Negara atau Pemerintah atas kelalaiannya. Berkembangnya gugatan citizen lawsuit dalam sistem hukum perdata di Indonesia dikarenakan pengadilan dilarang menolak suatu perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya sebagaimana bunyi Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam praktiknya pengadilan perdata di Indonesia telah banyak menerima dan memutus dalam perkara gugatan citizen lawsuit sehingga telah menjadi putusan yurisprudensi bagi hakim berikutnya. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (statute approach) yang bermaksud untuk menganalisa dua putusan pengadilan yang berbeda  dalam satu kasus yang sama pada perkara gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) yang seharusnya hakim menolak  permohonan pihak korporasi untuk masuk dan bergabung dalam perkara gugatan citizen lawsuit dengan alasan bahwa korporasi tidak mempunyai legal standing, sehingga kedua putusan yang berbeda tersebut mengandung kontradiktif yang tidak mempunyai kepastian hukum.Kata Kunci: keabsahan gugatan citizen lawsuit, kepastian hukum dan hak atas lingkungan. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue