Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN HUKUM PERIZINAN DALAM KEMUDAHAN INVESTASI ASING DEMI TERCAPAINYA PEMBANGUNAN EKONOMI Aldiansyah Yudha Prawira; Tri Setiady; I Ketut Astawa
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16209

Investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Namun, kepastian hukum dan regulasi yang tidak efektif dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara hukum perizinan dan kemudahan investasi asing, serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan dalam penelitiannya. Metode ini melibatkan studi kepustakaan yang mencakup penelusuran berbagai bahan-bahan sekunder seperti peraturan perundangan, arsip hukum, hasil penelitian sebelumnya, artikel, dan data hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Investasi asing mempertimbangkan faktor-faktor seperti syarat ekonomi, kestabilan politik, dan kepastian hukum dalam memilih negara untuk berinvestasi. Regulasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hasil dalam penelitian ini adalah dalam upaya membangun ekonomi yang adil dan berkembang, peran hukum dalam mengatur perizinan dan mengelola investasi asing di Indonesia menjadi krusial. Dengan memperbaiki regulasi, memastikan kepastian hukum, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, Indonesia dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kata kunci: perizinan; investasi asing; keberlanjutan ekonomi; pembangunan ekonomi.

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KECURANGAN TIMBANGAN PADA PEDAGANG BAWANG MERAH (STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL ARENGKA) Meriza Elpha Darnia; Refiza Amanda; Uswatul Azizah; Sara Loreta Magdalena
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16210

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Arengka dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh perlindungan konsumen dalam hal penggunaan alat ukur, takar, timbangan, serta perlengkapannya di Pasar Tradisional Arengka ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dapat diwujudkan dengan eksistensi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi yang mengurusi persoalan timbangan, salah satunya timbangan di pasar tradisional. Kata kunci: : Perlindungan Konsumen, Alat Ukur Takar dan Timbangan, Pasar Tradisional.

PERLINDUNGAN HUKUM PENUMPANG PESAWAT AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. 215/PDT.G/2018/PN. JKT. PST Beston Barto Siboro
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16211

Pilihan menggunakan maskapai udara guna menunjang aktivitas bisnis, sosial, wisata dan lain-lain, dilatarbelakangi motif efisiensi waktu, praktis, serta kenyamanan service maskapai, baik sebelum take off sampai landing. Praktik hak-hak penumpang yang diabaikan maskapai menjadi alasan diperlukan perlindungan hukum untuk penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara maskapai penerbangan dengan penumpang berkaitan dengan perlindungan hukum penumpang akibat perbuatan melawan hukum maskapai, mengetahui bagaimanakah tanggung jawab maskapai dalam penyelesaian ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum maskapai penerbangan (studi kasus putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 215/Pdt.G/2018/Pn Jkt Pst). Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif preskriptif, dengan pendekatan analitis perundang-undangan atas perkara Nomor 215/Pdt.G/2018/Pn Jkt Pst. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, data dianalisis secara kualitatif dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian diketahui bahwa perbuatan pramugari yang tidak sengaja menumpahkan air panas pada saat melayani penumpang adalah perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi meskipun antara penumpang dan maskapai terdapat hubungan hukum dalam perjanjian penerbangan dalam bentuk tiket, berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak maka maskapai penerbangan wajib untuk memberikan ganti kerugian materil dan imateril terhadap penumpang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum maskapai sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 215/Pdt.G/2018/Pn Jkt Pst. yang menghukum Garuda Indonesia Airlines untuk membayarkan ganti rugi imateril sebesar Rp. 200.000.000,- sudah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab; Ganti Rugi.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOPERASI YANG MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 780/Pid.B/2022/PN.Jkt. Brt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2114 Dakka M. Silitonga
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16212

Penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana Koperasi yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Selain itu tesis ini juga mengkaji siapakah pihak yang bertanggungjawab apabila Koperasi melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin OJK tersebut. Pembahasan ini dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 780/Pid.B/2022/Pn.Jkt. Brt Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pid.Sus/2023 dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 157/Pid.sus/2020/PN.Son. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan secara sistematis dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis deskripsi, teknik argumentasi, dan teknik analisis interpretasi. Dari keseluruhan data-data terkait akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif, kemudian data tersebut dianalisis dalam bentuk uraian-uraian yang disertai dengan penjelasan teori-teori hukum sehingga hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa perbuatan Koperasi yang dapat dipertanggungjawabkan pidana perbankan yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin OJK dan dalam hal pertanggungjawaban pidananya berpedoman pada aturan UU Perbankan yang memberikan sanksi pidana bagi Pengurus/Pengelola atau Pemimpin Koperasi yang memberikan perintah, dan orang yang melakukan tindakan-tindakan diluar kuasa atau tugas-tugas yang diberikan yang bertentangan dengan AD/ART Koperasi. Kata kunci: Koperasi, Tindak Pidana Perbankan, Penghimpunan Dana, Izin Usaha.

HUBUNGAN HUKUM ANTARA DEBITUR DENGAN PERUSAHAAN PINJAMAN DANA ONLINE ILEGAL Siti Hidayah
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16213

Banyak penawaran pinjaman dana online yang dilakukan melalui media sosial dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pelaku usaha peminjaman dana online tersebut. Masyarakat harus berhati hati ketika menerima tawaran peminjaman dana online, karena peminjaman dana online ada yang legal dan yang ilegal. Peminjaman dana online yang menimbulkan masalah atau kasus dimasyarakat adalah peminjaman dana online ilegal yang tidak terdaftar pada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).. Rumusan Masalah: 1), Bagaimana bentuk perjanjian antara dan debitur dalam pinjaman dana online illegal?. 2). Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha menjalan bisnis pinjaman dana online ilegal yang menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Metode penelittian bersifat deskriptif analitis menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan tersier, kamus, hukum dan bahasa Indoensia.. Hasil penelitian Bentuk perjanjian yang dilakukan pelaku usaha dengan konsumen pada perjanjian pinjam meminjam uang dilakukan secara elektronik mengunakan dokumen mengacu kepada Peraturan OJK POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan perjanjian secara umum yang diatur pada buku III KUHPerdata. Tanggung jawab pelaku usaha peminjaman dana online yang menimbulkan kerugian memberikan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum berdasarkan. Sedangkan tanggung pidana dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan UU ITE, UU Perlindungan data pribadi dan KUHP. Kata kunci: Hubungan Produsen Konsumen; Pinjaman Online; Ilegal.

ANALISIS STATUS KEPEMILIKAN TANAH ADAT DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT DALAM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI KALIMANTAN TIMUR Dio Pratama; Nuzul Rahmayani; Mahlil Adriaman
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16214

Tanah mempunyai posisi yang sangat berharga dalam kehidupan masyarakat hukum, karena tanah merupakan salah satu sumber kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan lebih dari pada itu, tanah juga memiliki nilai-nilai magis-religius yang dapat mempersatukan dan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia dan kelompok masyarakatnya, baik secara fisik dan non fisik, terutama tanah tersebut menjadi sumber kehidupan manusia dan masyarakatnya. Dalam masyarakat adat, tanah adat kepunyaan masyarakat adat diatur dalam hukum Adat mereka masing-masing. Dalam artikel ini, metode penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian berbeda dengan norm obfuscation dengan pendekatan, pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi dokumen serta analisis dengan studi kualitatif. Dalam konstelasi hukum indonesia, keberadaan masyarakat adat dan tanah adat diakui dalam UUD 1945 Pasal 18 (B) ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, dalam pasal 3 UUPA disebutkan tentang penghormatan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat. Tanah adat dan tanah ulayat yang berada dalam “grey area” dalam konstelasi hukum pertanahan Indonesia. Keberadaannya diakui oleh Undang-Undang, meskipun dalam implementasinya, eksisensi pengakuan haknya tidak pernah secara eksplisit diatur hingga sekarang. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Pulau Jawa ke Kalimantan merupakan hal yang bersejarah bagi negara Indonesia. Proses pemindahan ini harus memperhitungkan kepentingan masyarakat adat, mulai dari proses sosialisasi kepada masyarakat, sampai kepada persoalan-persoalan kepemilikan tanah terkhususnya persoalan tanah adat. Pemerintah dalam hal ini harus mampu memberikan hak-hak masyarakat seperti pembuatan sertifikat tanah. Kata kunci: Masyarakat Adat, IKN, UUPA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 93/PID.B.LH/2019/PN BKT) Robby Amrida; Sukmareni; Riki Zulfiko
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16215

Maraknya perilaku masyarakat yang bermula dengan kecintaannya terhadap satwa dan ingin memilikinya namun tak jarang hanya sekedar untuk mengkoleksi dan melihat dari sisi keindahannya saja. Dilain sisi jika dilihat dari segi ekonomisnya, seorang pedagang satwa liar yang dilindungi tersebut rela melakukan segala cara seperti melakukan perburuan liar yang selanjutnya sebagian besar akan diperjual belikan dengan kondisi satwa yang masih hidup, bahkan jika satwa tersebut terlihat mempunyai nilai ekonomis tinggi penjual tega hanya mengambil sebagian dari anggota tubuh dari satwa tersebut, seperti halnya empedu trenggiling yang berkhasiat untuk mencegah penyakit jantung. Laporan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh TRAFFIC program kerjasama WWF Indonesia dan lembaga Konservasi Dunia IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) lembaga yang menangani monitoring perdagangan satwa liar, menemukan adanya pasar ilegal yang mengalami perberkembangan dan menjadi pasar domestik terbuka di Sumatera dengan memperdagangkan bagian-bagian tubuh Harimau. Penindakan tegas untuk menghentikan perburuan dan perdagangan Harimau harus segera dilakukan di Sumatera. Seperti peristiwa yang berhasil di ungkap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera menangkap dua tersangka terkait jual beli bagian tubuh harimau Sumatra. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, tindakan yang dilakukan, serta jaminan apa yang didapatkan terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Di Lindungi Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat. Kata kunci: Perdagangan, Hewan Dilindungi, Kepolisian

PRAKTEK PAGANG GADAI DI NAGARI BUKIK BATABUAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Lina Nur Oktavia; Wendra Yunaldi; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16216

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pagang gadai di nagari Bukik Batabuah. Pokok bahasan mengenai aturan hukum yang berlaku di nagari Bukik Batabuah dan aturan hukum Islam. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan menggunakan bahan kuantitatif yang mengamati fenomena yang terjadi dengan menggali informasi mendalam dari kepustakaan dan informan. Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, di nagari Bukik Batabuah adanya perbedaan aturan hukum yang mengatur mengenai pagang gadai di lihat dari hukum Islam dan hukum adat, terutama dalam pemanfaatan barang gadai tersebut. Menurut hukum Islam barang yang di gadaikan hanya sebagai jaminan hutang pemberi gadai saja. Dan barang yang di gadaikan itu tidak boleh di manfaatkan oleh si penerima gadai. Apabila sewaktu-waktu penggadai tidak dapat membayar hutangnya maka barang yang di gadaikan itu akan di jual dan hasil dari menjual barang yang di gadaikan akan di ambil sejumlah utang pemberi gadai. Namun dalam hukum adat barang yang di gadaikan berpindah pengelolaanya kepada orang yang menerima gadai tersebut. Barang yang di gadaikan akan di kembalikan apabila pemberi gadai telah melunasi hutangnya. Meskipun nantinya yang menebus adalah ahli waris penggadai. Yang terpenting bagi mereka adalah hutang penggadai terbayarkan. Kata kunci: Pagang gadai; pemanfaatan barang gadai; hukum Islam; hukum adat.

PERJANJIAN JUAL BELI PRODUK KOSMETIK IMPOR TANPA LABEL BERBAHASA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA Rais Husen; Nuzul Rahmyani; Mahlil Adriaman
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16217

Globalisasi yang mempengaruhi budaya dan pola pikir masyarakat dalam bertransaksi yang mana tidak sedikit mengikuti trend yang ada di luar negeri berdampak pada banyaknya bermunculan pedagang yang kemudian melakukan kegiatan impor berbagai jenis barang yang cukup sulit di dapatkan di indonesia, terlebih harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan harga yang beredar di pasar domestik Indonesia. Hal ini biasanya disebabkan oleh produk kosmetik impor tersebut tidak terkena pajak atau bea cukai saat masuk ke wilayah pasar domestik Indonesia, sehingga produk ini tidak memiliki izin edar maupun label bahasa Indonesia. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar ini dikhawatirkan tidak bisa dijamin dan diketahui kandungannya karena tidak ada label bahasa Indonesia. Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui itu perlu dilakukan penelitian untuk membahas bagaimana pengaturan mengenai kosmetik impor tanpa izin edar ini serta kaitannya dengan perjanjian jual-beli dalam KUHPerdata. Metodologi yang digunakan dalam menyelsaikan permasalahan pada penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dimana penulis melakukan kajian dengan meneliti undang-undang dan kaidah hukum lainnya. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yaitu bahwa dalam pendistribusian produk kosmetik impor di Indonesia haruslah merujuk pada Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015. serta perjanjian jual beli kosmetik tanpa izin edar ini jika dikaitkan dengan hukum perjanjian adalah tidak sesuai dengan syarat sah nya perjanjian. Kata kunci: Kosmetik Impor, Perjanjian, Label

ASPEK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUKO DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2002 Sony Saputra; Edi Haskar; Nessa Fajriyana Farda
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16218

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan masyarakat dalam melakukan izin mendirikan bangunan yang sesuai dengan Undang-Undng Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung disandingkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung. Bukittingi sebagai kota kecil dan bersejarah melakoni kota perdagangan dan kota wisata mempunyai persoalan komplek dalam hal pembangunan rumah toko dan pemanfaatan ruang privat maupun ruang publik. Pokok bahasan adalah peran lembaga hukum dalam menjamin keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum masyarakat Kota Bukittinggi dalam menciptakan masyarakat yang humanis dan taat hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka dan studi dokumen. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dan survei. Metode penarikan kesimpulan ditafsirkan menurut analisa penulis terhadap hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Penulis menemukan unsur-unsur yang menghalangi penegakan hukum tata negara di bidang bangunan gedung di Bukittinggi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang berdasarkan alas hak yang ada, mendirikan bangunan ruko tanpa perizinan administratif dari pemerintah dengan berbagai aspek. Jika dibandingkan landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencita-citakan melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, maka terhadap pembentukan peraturan turunan dari undang-undang harus mengakomodir pola perilaku budaya masyarakat agar hukum memberi kenyamanan buat semua berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pembuat peraturan-perundang-undangan wajib mengkaji persoalan persoalan dalam masyarakat dalam pembaruan hukum yang sesuai tuntutan zaman. Kata kunci: hukum bangunan gedung; pelanggaran masyarakat; pembentukan peraturan perundang-undangan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA