Articles
45 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 3 (2024)"
:
45 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HAK ATAS HIDUP BAGI MASYARAKAT ADAT PAPUA ]]>
<![CDATA[Ditha Nurlaila Azhomah]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17878
<![CDATA[Masyarakat adat diakui menjadi kesatuan sebagai individu maupun kelompok sebagaimana diatur dalam peraturan internasional maupun nasional, namun dalam realitanya masih banyak pelanggaran terjadi terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat adat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan studi dokumen pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan teori hukum lainnya. Dalam penelitian ini terjadinya pelanggaran hak hidup atas pembabatan hutan seluas 36 Hektare oleh perusahaan swasta yang diberikan izin oleh Negara, padahal hutan tersebut sebagai sumber kehidupan bagi Suku Awyu dan Suku Moi yaitu masyarakat adat di Papua, dalam hal ini tidak adanya perlindungan oleh Negara terhadap hak hidup bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan dan sumber daya alam tersebut. Padahal Negara sendiri seharusnya bertanggung jawab dan menjamin hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan hukum nasional dan internasional lainnya. Penelitian ini membahas perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hak atas hidup bagi masyarakat adat Papua. Kata kunci: Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Adat]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM DAN HAM TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PRINSIP BISNIS DAN HAM DALAM KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hutami Nursafitri]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17879
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dugaan pelanggaran bisnis dan pelanggaran HAM dalam kasus gagal ginjal yang mengguncang Indonesia sejak 5 tahun terakhir. Sebanyak 326 anak di 27 provinsi mengalami keracunan setelah mengonsumsi obat sirop yang terkontaminasi dengan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang disebabkan oleh industri farmasi yang mengganti komposisi propylene glycol (PG) dengan dua komposisi tersebut untuk keuntungan bisnis tanpa melakukan penelitian ulang terkait formulanya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal adalah cerminan dari pelanggaran serius terhadap hukum dan HAM di Indonesia, yang menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan obat dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk menangani kasus ini dan memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat dihormati dan dilindungi. Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Gagal Ginjal Akut Pada Anak; Pelanggaran Bisnis]]>
<![CDATA[TINJAUAN SYARAT BATAS USIA REKRUTMEN TENAGA KERJA DARI PERSPEKTIF HUKUM & HAM (STUDI KASUS REKRUTMEN BUMN) ]]>
<![CDATA[Anaya Noora Pitaningtyas]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17880
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk meninjau persoalan syarat batas usia untuk rekrutmen tenaga kerja. Instansi-instansi yang menerapkan pembatasan untuk calon tenaga kerja seperti ini, tak hanya perusahaan-perusahaan swasta, namun juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabene pendiriannya terdapat campur tangan negara. Isu mengenai pembatasan usia untuk rekrutmen tenaga kerja merupakan isu yang sangat sensitif baru-baru ini. Adapun sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini isunya terus bergulir dan marak di media sosial maupun media massa. Analisa yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian yuridis normatif dengan membandingkan antara sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, serta analisa penulis dari dokumen-dokumen tersebut. Kata kunci: syarat; batas usia; tenaga kerja]]>
<![CDATA[ANALISIS KAWIN TANGKAP SUMBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[I Made Wiswa Mitra Tresna Utama]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17881
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hak asasi manusia dan hukum nasional yang berlaku terhadap kawin tangkap yang terjadi di Sumba. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kawin tangkap yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan kedua belah pihak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Kawin tangkap tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi universalitas, equality dan non-discrimination, dan indivisibility dan interdependence of different rights. Selain itu kawin tangkap tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada kawin tangkap dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 328 KUHP jo. Pasal 333 KUHP. Kata kunci: Kawin Tangkap; Hak; HAM.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM DAN HAM TERHADAP ISU DISKRIMINASI DAN IMPUNITAS STUDI KASUS PERKARA FERDY SAMBO ]]>
<![CDATA[Muhammad Taqiyyuddin Ramadhan]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17882
<![CDATA[Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan implementasi antara hukum dan hak asasi manusia terhadap penegakkan hukum di Indonesia terutama kaitannya dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berupa penghilangan nyawa atau pembunuhan. Penghilangan nyawa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak untuk hidup. Pada dasarnya hak untuk hidup merupakan hak kodrati dan menjadi dasar dan alasan bagi manusia tersebut dapat menyandang hak-hak lainnya. Dalam menangani kasus penghilangan hak untuk hidup bilamana dilakukan oleh warga biasa proses peradilan dapat dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Namun, dalam hal kasus pelanggaran hak untuk hidup dilakukan oleh oknum pejabat yang memiliki kuasa dan wewenang yang besar kerap kali menimbulkan isu impunitas dan diskriminasi dalam proses-proses memperoleh keadilan. Untuk itu dalam penelitian ini akan dikaji hubungan dan pengimplementasian hukum dan hak asasi manusia dengan studi kasus perkara Ferdy Sambo. Penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder yang digunakan sebagai bahan untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku serta teori yang relevan. Penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis yang mencoba mengakaji hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kata kunci: Hukum, Hak Asasi Manusia, Impunitas]]>
<![CDATA[LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Ihram Ahmed Siregar]]>;
<![CDATA[Rizki Amar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17883
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penetapan Pengadilan Negeri Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst mengenai permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Tulisan ini berfokus pada alasan Hakim atau legal reasoning yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Artikel ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan menjadikan teori kekuatan hukum sudikno mertokusumo sebagai pisau analisis. Dari kajian ini diketahui bahwa hakim menganggap permohonan perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst tidak menyalahi Pasal 2 UU Perkawinan. Secara sosiologis dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menjadikan heterogenitas dan kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai alasan hukum, dan secara filosofis, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak asasi setiap warga negara. Menurut Sudikno mertokusumo berlakunya suatu kekuatan hukum, bukan hanya dilihat dari sisi yuridis, tetapi juga dapat dilihat secara sosiologis dan filosofis. Dengan demikian penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam perkara a quo dapat dikatakan beralasan hukum. Kata kunci: penetapan pengadilan, perkawinan beda agama, alasan hukum]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN KETENTUAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI NEGARA NEGARA MUSLIM ]]>
<![CDATA[Nurul Ulfa]]>;
<![CDATA[Muhammad Affandi Yusuf]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17884
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas permasalahan perkawinan beda agama sehingga penting untuk diketahui ketenttuan-ketentuan perkawinan beda agama di negara-negara Muslim sebagai sesuatu yang dapat diperbadingkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana ketentuan perkawinan beda agama yang diterapkan dalam peraturan masing-masing negara Muslim. Penelitian ini berjens penelitian library research (studi kepustakaan) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan) yaitu dengan menganalisis penerapan ketentuan perkawinan beda agama di negara-negara Muslim. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa perkawinan beda agama di masing-masing negara Muslim memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Perkawinan beda agama di negara Muslim dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: pertama, negara yang membolehkan perkawinan beda agama antara seorang pria Muslim dengan wanita non Muslim dan membolehkan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non Muslim. Kedua, negara yang membolehkan perkawinan beda agama antara pria muslim dengan wanita kitabiyah dan melarang pernikahan wanita Muslim dengan pria non Muslim. Ketiga, negara yang melarang pernikahan pria Muslim dengan wanita muslim baik itu ahli kitab maupun bukan ahli kitab. Kata Kunci : Perkawinan, Beda Agama, Muslim]]>
<![CDATA[PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS DAN APLIKASINYA TERHADAP HADIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN ]]>
<![CDATA[Irvan Nur Andrian]]>;
<![CDATA[Rizki Amar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17885
<![CDATA[Penelitian ini membahas pendekatan kontekstual dalam memahami hadis dan aplikasinya terhadap hadis kepemimpinan perempuan. Begitu jauh berlalu jarak antara masa Nabi Muhammad saw, dengan dunia modern sekarang ini membuat sebagian hadis-hadis terasa tidak lagi komunikatif dengan realitas zaman kekinian. Artikel ini bejenis kualitatif dengan melakukan studi pustaka, pengumpukan data menggunakan teknik dokumentasi dengan menghimpun literatur-literatur yang relevan dengan tema pembahasan. Artikel ini berargumen pertama, pendekatan kontekstual dalam memahami hadis dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mengkomunikasikan hadis dengan realitas zaman. Kedua, Dewasa ini perempuan-perempuan banyak menempati posisi sebagai pemimpin seperti kepemimpinan wanita di parlementer, sebagai pemimpin daerah ataupun pemimipin instansi-instansi perusahaan. Maka, hadis tentang larangan kepemimpinan perempuan adalah contoh betapa sulitnya hadis tersebut jika hanya dipahami secara tekstual dan harus dipahami dengan pendekatan kontekstual. Kata kunci: Pendekatan Kontekstual; Hadis; Aplikasi]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM ATAS KONTRAK (AKAD) YANG CACAT (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF) ]]>
<![CDATA[Sulthan Wahidy]]>;
<![CDATA[Rizki Amar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17886
<![CDATA[Artikel ini mengkaji akibat hukum atas kontrak yang cacat memurut hukum Islam dan positif. Dalam hukum Islam suatu akad harus memenuhi syarat dan rukun tertentu untuk dianggap sah, begitupun dalam hukum positif memiliki kriteria terkait keabsahan suatu akad. Namun dalam praktiknya seringkali terdapat akad yang cacat . Artikel ini berjenis kualitatif dengan melakukan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan ialah normatif serta teknik analisis menggunakan analisis-deskriptif. Artikel ini mengungkapkan pertama, antara hukum positif dan hukum Islam memiliki kategori yang sama terkait akad yang cacat yaitu adanya paksaan (ikrah/dwang), kemudian kekhilafan/kekeliruan (ghalat/dwaling) dan penipuan (taghrir/bedrog). Letak perbedaan terdapat dalam hukum Islam, tipu muslihat (ghubn) merupakan salah satu unsur cacatnya suatu akad sedangkan, dalam hukum positif penyalahgunaan keadaan termasuk unsur yang menyebabkan cacatnya akad. Kedua, akibat hukum dari akad yang cacat terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Kata kunci: akad/kontrak. akibat hukum, akad yang cacat]]>
<![CDATA[SYAR’U MAN QABLANA SEBAGAI METODE HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Yusuf Anom Jayadimuda]]>;
<![CDATA[Rizki Amar]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 11 No 3 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17887
<![CDATA[Artikel ini mengkaji syar’u man qablana sebagai metode hukum Islam dan mengaplikasikannya dalam permasalahan hukum perkawinan. Artikel ini berjenis kualitatif dengan melakukan studi pustaka sehingga, data yang diperoleh bersifat sekunder dan pendekatan yang digunakan ialah normatif. Artikel ini mengungkapkan pertama, syar’u man qablana dibagi menjadi tiga kelompok yaitu syari’at terdahulu yang telah di nasakh oleh al-Qur’an dan Hadis, syari’at terdahulu yang dinyatakan berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan syari’at terdahulu yang secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk umat Nabi Muhammad, juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasakh. Kedua, Para ulama sepakat terkait keabsahan syar’u man qablana yang telah dinasakh maupun syar’u man qablana yang telah dinyatakan berlaku untuk umat Nabi Muhammad. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan syar’u man qablana yang tidak secara tegas diberlakukan pada syariat Nabi Muhammad. Tetapi juga tidak terdapat nash yang membatalkannya. Ketiga, aplikasi syar’u man qablana terhadap hukum perkawinan menemukan, 1.) Larangan untuk hidup membujang seperti pada syari’at Nabi Zakaria dan Yahya dikarenakan telah dinasakhkan oleh al-Qur’an surat an-nur ayat 27. 2.) Pembolehan penggunaan jasa bekerja menjadi mahar dalam perkawinan, seperti mahar Nabi Musa ketika menikah dengan putri Nabi Syu’aib dengan bekerja padanya selama beberapa tahun. Kata kunci: syar’u man qablana; hukum perkawinan; ushul fikih]]>
