Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS TRANSFORMASI HARTA ILEGAL OLEH PEWARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM: STUDI KASUS PENADAH BARANG CURIAN M. Iqbal; Ilmi, Muhammad Bahrul; Hamdani, Almanna Fikri; Chesio, Muhammad Rafli; Dalimunthe, Fitri Zalita; Tari, Rizki Kurnia
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19324

In Pulau Rakyat District, precisely in Asahan Regency, there is a mother who is the principal of an elementary school. This mother turned out to be a receiver of stolen goods, which is indicated by people who often find lost chickens or ducks in their homes. Then this mother had a new strategy, where she only received stolen goods from outside the village so that other people would not find out. Then, the money from receiving stolen goods was used to buy land. Later this mother died, by her child (the heir) the assets left by the mother are now used to build houses for poor children and those who are still relatives. This research was conducted to understand that charity is one form of effort as much as we can to clean our assets and return the rights of others because the assets we do not know the owners of. This research uses a qualitative approach, the data taken is primary data that comes directly from the surrounding community. The results of this research show the application of the principle "Man Ikhtalatho Bimalihi Al-Halalu Wal Haromu Akhroja Qadarha Al-Haromi Wal Baqii Halalu Lahu" (whoever has mixed halal with haram, he must take out the amount of haram, then what is left becomes halal for him) which in its application must give charity to assets whose owners we do not know or assets obtained through haram means. This discussion certainly cannot be separated from the theory of tafriq al-halal an al-haram.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA VANDALISME TERHADAP FASILITAS UMUM: TINJAUAN HUKUM PIDANA Priyana, Puti; Apdoli, Sapta Aditya
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19395

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah grafiti pada fasilitas umum dapat dikategorikan sebagai tindak vandalisme dan tindak pidana, serta apakah tindakan tersebut dapat dikenakan Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur, yang melibatkan analisis terhadap ketentuan hukum pidana, yurisprudensi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa grafiti pada fasilitas umum diklasifikasikan sebagai bentuk tindak vandalisme dan dianggap sebagai tindak pidana yang dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 406 Ayat (1) KUHP. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum pidana dan peraturan daerah dalam mengatur tindak vandalisme, yang dapat menimbulkan ketidak jelasan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam mengatur tindak vandalisme dan grafiti pada fasilitas umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penegak hukum, legislator, dan masyarakat luas dalam memahami dan menangani kasus-kasus vandalisme dan grafiti pada fasilitas umum.

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE Dwi Setiawan, Ardi; Wijayanto, Indung
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19535

Artificial Intelligence (AI) dalam industri otomotif telah menghadirkan berbagai tantangan hukum, khususnya dalam kasus kecelakaan yang melibatkan sistem autopilot. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi regulasi yang lebih komprehensif bagi sistem hukum di Indonesia terkait Artificial Intelligence sebagai subjek hukum dan mengkaji aspek yuridis pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan kendaraan berbasis AI. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI saat ini dikategorikan sebagai objek hukum bukan subjek hukum sehingga pertanggungjawaban pidana masih diberikan kepada pengemudi atau produsen kendaraan. Prinsip strict liability dapat diterapkan kepada pengemudi, sedangkan product liability berlaku bagi produsen jika terdapat cacat sistem. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang mengatur AI sebagai subjek hukum khusus serta mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas terkait tindak pidana yang melibatkan AI dalam sistem hukum Indonesia.

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Ardiansyah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19796

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, dari perspektif fiqh siyasah. Fokus penelitian ini adalah peran masyarakat, efektivitas kebijakan, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah. penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian merupakan Implementasi Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran No 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Desa Kalirejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pendekatan partisipatif untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2010 telah efektif dalam menjaga lingkungan namun laporan pengelolaan sampah di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katong pada bulan Maret 2014 masih belum optimal. Kendala utama dalam penerapan kebijakan ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya sosialisasi. Pendekatan fiqh siyasah menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pesawaran dan memberikan dasar bagi terciptanya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman. Kata kunci: Fiqih Siyasah 1; Peraturan Daerah 2; Pengelolaan Sampah 3.

PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN DI PT. UNITEX KOTA BOGOR Purwaningsih, Prihatini; Hartini, Sri; Oktaviana, Santi
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19842

Para pekerja wanita tidak memperoleh tunjangan kesejahteraan, dan kesehatan. Selain itu, para pekerja juga terancam PHK secara sepihak dari perusahaan. Dengan demikian, buruh harus menerima perlakuan tersebut, karena begitu sulitnya untuk mencari pekerjaan.Keadaan pekerja wanita yang demikian, penting diperhatikan untuk mendapat perlindungan hukum. Permasalahan perlindungan tenaga kerja wanita dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pelaksanaannya yang diluar apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan rumusan masalah: 1)Bagaimanakah hak-hak yang diperoleh dan yang tidak diperoleh bagi pekerja perempuan di PT. UNITEX di Kota Bogor? 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan di PT. UNITEX di Kota Bogor?, dan metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis yaitu merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor sosial dengan tetap dalam batasan penulisan hukum. Jenis penelitian yang di gunakaan,Jenis penelitian yang digunakan data yang menjadi obyek kajian penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian baik melalui hasil pengamatan. Hak perlindungan selama masa kehamilan, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 76 ayat 2 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri. Dan Hak untuk mendapatkan cuti keguguran, yang telah diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selama ini pula tidak ada yang mengalami keguguran, hal ini merupakan bukti bahwa perusahaan memperhatikan pekerja wanitanya saat masa kehamilan.

PERISTIWA PIDANA DALAM SUAP MENYUAP YANG DILAKUKAN OLEH HASTO KRISTIYANTO DAN HARUN MASIKUN TERHADAP WAHYU SETIAWAN Hartini, Sri; Aminda, Annisa; Ferrary, Ande Aditya Iman
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19843

Pertanggung jawaban pidana terhadap hasto krisiyanto dan harun masikum memberikan suap kepa wahyu setiawan komisioner komisi pemilihan umum RI mengenai pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI.terhadap kesalahan atau pertanggung jawaban pidana penerima suap oleh wahyu setiawan telah dilakukan proses dari awal kepolisian, dilimpahkan ke penuntut umum karena patut diduga melakukan tindak pidans suap, oleh jaksa penuntuk umum dibuat kan surat dakwaan terdakwa dalam hal ini wahyu setiawan, akhirnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksan dan diputus ,karena sudah memenuhi unsur kesalahan atau pertanggungan jawab pidana, pada akhirnya dijatuhi hukuman, dan sudah dijalani hukuman tersebut kemudian wahyu setiawan sudah menghirup udara bebas. Terhadap hasto kristanto tidak bisa dipungkiri lagi yang menerima suap sudah bertanggung jawab secara pidana, kemudian hasto kristiyanto, sesuai peristiwa hukum, dalam melakukan penyelidikan (pasal1 angka 2 KUHAP), peristiwa hukum pidananya ada, dan dilanjutkan pada proses penyidikan diatur dalam pasal 1 angka 5 KUHAP menetapkan tersangka hasto kristiyanto, dengan dimulainya proses penyidikan oleh KPK,dengan nomo surat. Spiri.Dik/153/Dik.00/01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024, besoknya pada tanggal 24 Desember 2024 KPK menyatakan hasto kristiyanto sebagai TERSANGA.

MARRIAGE IS SCARY PERSPEKTIF MAQASHID AL SYARIAH Miswanto, Miswanto
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19844

Fenomena marriage is scary semakin ramai diperbincangkan pada kalangan generasi muda modern. Takut terhadap pernikahan menunjukkan kedangkalan dalam memahami syariat yang sejatinya diturunkan untuk kemaslahatan manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library reseach). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor utama penyebab marriage is scary dan menganalisinya dalam perspektif maqhasid al syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marriage is scary disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, ketidakpastian masa depan hingga ketakutan akan adanya kegagalan dalam membina rumah tangga. Dalam perspektif maqashid al syariah pernikahan merupakan institusi penting untuk menjaga lima tujuan utama syariat diturunkan (al-daruriyyat al-khams), yaitu hifz al nafs (menjaga keturunan), hifz al din (menjaga agama), hifz al nafs (menjaga jiwa) dan hifz al nasl (menjaga keturunan). Pernikahan juga dipandang bukan hanya sebagai ikatan emosional, tetapi sebagai upaya dalam menjaga stabilitas sosial dan spiritual.

DILEMA HUKUM : DAMPAK KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI NIKAH DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Jalil, Dul
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19845

Artikel ini membahas dilema hukum yang muncul akibat kontradiksi antara Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Meskipun tujuan kedua undang-undang ini seharusnya sejalan, dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian yang berpotensi merugikan anak. Dispensasi nikah memberikan keleluasaan bagi pasangan yang ingin menikah di bawah umur, sementara undang-undang perlindungan anak menekankan pada perlindungan terhadap anak dari praktik-praktik yang berisiko, termasuk pernikahan dini. Penelitian ini menganalisis dampak sosial, psikologis, dan hukum dari konflik ini, serta implikasinya bagi kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, artikel ini menyajikan wawasan tentang perlunya revisi dan harmonisasi regulasi demi memastikan perlindungan hak anak yang lebih efektif dalam konteks pernikahan. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif lapangan, Hukum positif, Psikologi dan sosiologi. Penelitian ini untuk memahami bagaimana ketimpangan dalam penerapan kebijakan ini terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap perlindungan anak di Indonesia. Secara umum, dampak dispensasi perkawinan terhadap remaja cukup signifikan dan kompleks. Untuk menangani masalah ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, program pemberdayaan ekonomi, serta penegakan hukum yang lebih tegas terkait usia minimum pernikahan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak dapat memperoleh peluang yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara sosiologis maupun psikologis.

PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA DIRI (Studi Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN. Tjk) Fahmi, Alfahera
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19854

Nama adalah elemen penting sebagai identitas individu dalam interaksi sosial dan pengakuan hukum. Perubahan nama sering terjadi karena kesalahan administratif atau alasan pribadi. Penelitian ini mengkaji proses hukum dan pertimbangan hakim dalam permohonan perubahan nama berdasarkan Putusan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN. Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan data dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa prosedur hukum perubahan nama di Indonesia memerlukan tahapan formal, mulai dari pengajuan permohonan hingga persidangan. Hakim mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat dalam memutuskan perkara. Penelitian ini menegaskan pentingnya prosedur formal dan bukti sah dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Kata Kunci: Perubahan nama diri, Identitas, Pertimbangan hakim, Kepastian

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MENGANCAM KEKERASAN MEMAKSA KORBAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk) Prastiawan, M. Anggi
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19855

Kejahatan persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi perhatian penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus melalui studi Putusan Pengadilan Nomor: 05/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan, pergaulan, dan lemahnya kontrol sosial berkontribusi terhadap tindakan anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak pelaku juga mempertimbangkan aspek perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Kata Kunci: Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Persetubuhan, Peradilan Anak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA