cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha" : 30 Documents clear
PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Wahyu Hariyadi; Teguh Anindito
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa bagaimana Pelaksanaan Asesmen Tentang Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Terkait Efektifitas Hukum Di Dalam Masyarakat. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Mekanisme asesmen terpadu penyalah guna narkotika merupakan bentuk implementasi keprihatinan terhadap penanganan penyalah guna Narkotika di Indonesia. Penyalahguna narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ibarat orang berdiri pada dua kaki, satu kaki berada pada dimensi kesehatan, kaki lainnya pada dimensi hukum. Pada dimensi kesehatan, penyalah guna narkotika diumpamakan sebagai orang sakit kronis bersifat candu, harus disembuhkan melalui rehabilitasi sedangkan pada dimensi hukum, penyalah guna adalah kriminal yang harus dihukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, terhadap perkara penyalah guna, UU Narkotika memberikan solusi dengan mengintegrasikan dua pendekatan.
PERAN PARALEGAL MENDAMPINGI KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PAREPARE Ibrahim Fattah; Muthmainnah Muthmainnah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34141

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, merupakan suatu komitmen pemerintah yang sangat dinantikan para pencari keadilan khususnya mereka yang berpenghasilan rendah atau orang miskin yang dalam penelitian ini difokuskan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Hanya saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUBH ini di daerah khususnya di Kota Parepare adalah terbatasnya advokat atau penasehat hukum dan terbatasnya Lembaga BantuanHukumyangterakreditasiolehKementerianHukum dan HAM Republik Indonesia. Terbatasnya Lemabaga Bantuan Hukum (LBH) yang terakrediatasi di Kota Parepare, sementara tidak sedikit masalah hukum yang terjadi khususnya yang dihadapi oleh orang miskin dan orang yang tidak berdaya baik secara fisik, psikis maupun secara akses termasuk di dalamnya korban kekerasan yang pada pada umumnya dialami oleh perempuan dan anak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) Jovita Do Rosário Amaral
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34142

Abstract

Posisi pekerja buruh sangat lemah dibandingkan dengan posisi pemilik pekerjaan dalam praktiknya. Sejumlah hak tenaga kerja telah diatur dalam pasal undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Terkadang, hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh pemberi kerja dan perusahaan outsourcing karena tidak ada ancaman sanksi atau hukuman atas pelanggaran atau kejahatan terhadap hak-hak pekerja outsourcing. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pekerja outsourcing berhak atas perlindungan K3 dari perusahaan? (2) Upaya hukum apa yang dapat diterapkan untuk melindungi pekerja outsourcing dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis hukum. Lebih lanjut, ini berkaitan dengan penerapan dalam praktik hukum ketenagakerjaan dunia, khususnya masalah outsourcing. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif.
KEPATUHAN HUKUM NEGARA INDONESIA TERHADAP ICESCR Endah Rantau Itasari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34143

Abstract

Trilogi konsep kedaulatan negara secara kumulatif, yaitu aspek yuridis (faktor konstitusional), sosiologis (faktor penerimaan) dan filosofis (faktor isi) dalam penerapan ICESCR di Indonesia. Efektifitas pelaksanaan hak dan kewajiban hukum dari ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional (HAMI) ditentukan oleh seberapa besar timbangan kepentingan nasional dan daya tahan nasional dalam ketiga rejim hukum tersebut. Konsekuensi hukum dari pernyataan terikat dalam sebuah perjanjian atau suatu ketentuan HAMI adalah negara pihak selain berhak untuk menikmati semua hak-hak yang disediakan juga wajib untuk memenuhi semua kewajiban-kewajiban yang terlahir dari perjanjian tersebut. Prinsip ini dikenal dengan “pacta sunt servanda” bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat dari para pihak. Elaborasi dan relevansi konsep kedaulatan negara terhadap pemenuhan kewajiban ICESCR memiliki pola dan kecenderungan hukum yang sam dengan dengan domestifikasi dan penundukan diri Indonesia pada instrumen hukum HAMI, yaitu pada Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Konvensi Internasional Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979 dan Konvensi Anti Penyiksaan tahun 1984.
MEMBANGUN KARAKTER BERLANDASKAN TRI HITA KARANA DALAM PERSPEKTIF KEHIDUPAN GLOBAL Putu Ronny Angga Mahendra; I Made Kartika
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34144

Abstract

Proses pendidikan karakter melalui konsep ajaran Tri Hita Karana disekolah adalah dengan cara mendidik siswa untuk selalu berbhakti kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) dengan membiasakan siswa untuk selalu berdoa (Trisandya) sebelum proses pembelajaran dimulai, selalu bersembahyang di pura yang ada disekolah, mengajarkan siswa untuk selalu sembahyang di rumah masing-masing sebelum berangkat kesekolah. Dengan mengajarkan rasa bhakti kepada Tuhan peserta didik diberikan pemahaman bahwa bhakti adalah merupakan kasih sayang yang mendalam kepada Tuhan. Dengan selalu berbhakti kepada Tuhan maka peserta didik akan selalu memiliki sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan siswa akan mampu hidup rukun dengan temantemannya di sekolah maupun dengan pemeluk agama lain. Proses pendidikan karakter melalui implementasi ajaran Tri Hita Karana disekolah adalah melalui : 1) pendidikan dan latihan (soft skill dan enterprenership), 2) mengajak siswa untuk selalu menggali ilmu pengetahuan dan ketrampilan dari orang-orang yang sukses, 3) mengajak mahasiswa bergaul dalam orang-orang unggul dan pintar, 4) mengarahkan dan mengajak siswa agar yakin dan percaya dan dlindungi Tuhan Yang Maha Esa, 5) memberikan contoh, dan 6) memberikan contoh dengan cara selalu hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Perubahan dan perkembangan kehidupan manusia saat ini semakin cepat, instan, dan pragmatis yang menuntut manusia untuk berpikir cerdas, cermat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan ini akan menuntut perubahan mindset atau pola pikir yang menyebabkan kehidupan tidak harmonis dan lepas dari konsep ajaran Tri Hita Karana. Ajaran Tri Hita Karana menggariskan umat manusia untuk selalu berupaya menjalin kehidupan harmonis terhdapa alam dan lingkungannya. Realita yang terjadi sangat paradox antara harapan dengan kenyataan, dimana manusia hilang kendali untuk mengupayakan hubungan terhadap tiga komponen yang terkonsepsi dalam ajaran Tri Hita Karana.
IMPLEMENTASI TRI HITA KARANA DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DI SMP DWIJENDRA DENPASAR Ida Bagus Rai; I Made Suwendi; Putu Ronny Angga Mahendra
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34145

Abstract

Sebagai umat beragama kita menyadari untuk dapat dan mampu melakukan pengelolaan lingkungan, baik yang menyangkut lingkungan alam, manusia dan keimanan kita kepada Tuhan/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa. keharmonisan aspek-aspek ini harus tetap bisa terjaga dalam kelestariannya. Berdasarkan konsep Tri Hita Karana SMP Dwijendra Denpasar mampu membuktikan asri dan lestari sebagai dampak yang baik bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya, dengan harapan dapat mewariskan nilai-nilainya secara berkelanjutan. Tulisan ini membahas tentang Implementasi Tri Hita Karana dalam pengelolaan pendidikan yang ada di SMP Dwijendra Denpasar dari aspek Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: INTERNALISASI NILAI TOLERANSI UNTUK MENCEGAH TINDAKAN DISKRIMINATIF DALAM KERANGKA MULTIKULTURAL Hamdi Abdullah Hasibuan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34146

Abstract

Penanaman nilai toleransi sangat perlu dilakukan pada jenjang pendidikan formal. Mengingat keadaan sosial masyarakat yang multikultur, maka toleransi menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi. Keadaan multikultur di masyarakat kerab sekali terjadi tindakan- tindakan diskriminatif. Maka dari itu, penelitian ini mengeksplorasi pendidikan kewarganegaraan dalam menginternalisasi nilai toleransi untuk mencegah terjadinya tindakan diskriminatif dalam kerangka multikultural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data pertama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi literatur. Untuk teknik analisi data dilakukan dengan menggunakan mereduksi data, mendisplay data, melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Temuan dalam penelitian ini menemukan bahwa penanaman toleransi dalam dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan formal. Dengan memasukkan karakter toleransi pada visi dan misi sekolah, melalui program- program sosial yang dilakukan sekolah, mengedepankan unsur keberagaman serta pada setiap kegiatan belajr mengajar. Upaya pembinaan nilai toleransi dapat dilakukan dengan mengedepankan sinergitas dari seluruh pemangku jabatan disekolah. Melakukan upaya pembiasaan dalam kehidupan sehari dan melakukan keteladanan. Sehingga internalisasi nilai toleransi tidak hanya sebatas materi pelajaran akan tetapi dapat menjadi kebiasaan sehingga membentuk sebuah perilaku. Dengan demikian setiap siswa dapat mencerminkan warga negara yang baik.
PARIWISATA DAN TANAH LABA PURA: ANCAMAN DAN TANTANGAN Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34148

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mengelaborasi tantangan dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata yang memanfaatkan tanah laba pura sebagai bentuk investasi pariwisata serta konsep pengaturan pemanfaatan Tanah Laba Pura di Bali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapitalisme pariwisata merupakan ancaman bagi eksistensi tanah laba pura apabila tidak dikelola dengan benar sehingga, perlu adanya kesadaran dari berbagai stakeholder untuk memahami dan mengembalikan esensi dan makna dari tanah laba pura sebagai bidang tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pura. Untuk membantu mencegah dan menanggulangi ancaman yang ada diperlukan adanya peraturan dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat dengan batasan yang jelas bahwa segala keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan tanah laba pura yang bersumber dari pariwisata harus dimanfaatkan untuk kepentingan pura itu sendiri.
PENGAKUAN ATAS KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KAJIAN PENGATURAN SUBAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34149

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengkaji peraturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya penetapan subak sebagai warisan dunia dan untuk mengetahui implikasi hukum pengaturan subak sebagai kearifan lokal KMHA. Penelitian hukum normatif dengan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, teknik analisis menggunakan teknik hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap subak sebagai KMHA di Indonesia dengan tetap memberikan ruang dan otoritas bagi lembaga subak. Peran masyarakat, bisa memastikan kelestarian dan keberlanjutan bagi warisan budaya dunia, dengan menggandeng pengelolaan berbasis birokrasi yang mengadopsi potensi dan partisipasi masyarakat lokal. Lembaga subak tetap mempertahankan eksistensi dengan berpegang teguh pada awig-awig dan perarem.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI MEDIATOR Aditya Tri Wijaya; Rahayu Subekti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34150

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja oleh mediator di masa pandemi covid-19. Peredupan sektor ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dewasa ini. Perusahaan dihadapkan pada pengambilan keputusan guna menekan kerugian usahanya, salah satunya melakukan pemutusan hubungan kerja. Terlebih persoalan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan bukan sekedar berfokus pada kelangsungan usaha semata, akan tetapi kelangsungan hidup seseorang juga dipertaruhkan. Maka dari itu, perselisihan hubungan kerja bukanlah sekedar masalah kewajaran yang terjadi dalam suatu hubungan kerja. Melainkan, suatu masalah yang perlu penanganan intensif dan profesional dari pihak ketiga, dalam hal ini mediator untuk membantu penyelesaian perkara secara solutif. Namun dalam melaksanakan tugasnya, mediator dihadapkan pada kendala dan tantangan dalam melaksanakan perannya di masa pandemi covid-19. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan mengkaji penelitian dari lapangan secara langsung. Sifat penelitian dan pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dari sejumlah 73 kasus perselisihan hubungan industrial yang terdapat di Kabupaten Karanganyar, kasus pemutusan hubungan kerja mencapai sebanyak 53 perkara. Dari data tersebut kemudian diketahui bahwa peran mediator dapat dikatakan belum optimal. Hal ini berdasarkan jumlah perjanjian bersama yang dihasilkan mediator berbanding terbalik dengan anjuran tertulis yang dikeluarkannya dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh karena itu, hasil penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi acuan tolok ukur yang sesuai dalam menilai peran mediator.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol 6, No 3 (2018): September Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol 4, No 3 (2016): September Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue