cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 30   31   32   33   34 
GEOPOLITIK INTERNASIONAL HEARTLAND KE ASIA PASIFIK; INDONESIA NEW COMPETITOR Aljebra Aliksan Rauf, Muhamad; Hasyim Rado, Rudini
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.39228

Abstract

Pemahaman geopolitik yang berakar dari jiwa bangsa adalah prinsip utama dalam rangka meneguhkan eksistensi maupun untuk menerawang peluang masa depan guna mewujudkan setiap cita-cita dan tujuan nasionalnya. Geopolitik dapat digambarkan pula sebagai segala daya dukung baik dari aspek geografi, strategi dan politik suatu bangsa guna meletakan dasar-dasar suprastruktur dalam membangun kekuatan negara. Kedudukan geopolitik Indonesia dengan memanfaatkan potensi pergeseran geopolitik global yang mula-mula bermuara dari Heartland ke Asia diakibatkan “keretakan” hubungan antara Amerika Serikat sehingga menggangu ketidakstabilan di laut Cina Selatan dengan Selat Malaka sebagai akses pelayaran dengan mempersiapkan dan menawarkan alternatif bagi pelayaran internasional baik dari dan ke laut pasifik dan hindia melalui jalur selat sunda di Indonesia. Untuk itu perlu dipersiapkan strategi dalam mempersiapkan kemungkinan- kemungkinan yang terjadi ketika ada dinamika termasuk menyusun segala produk Perundang-undangan sebagai respon menyikapi peralihan Geopolitik dunia sehingga dapat dijadikan sebagai kekuatan Indonesia yang mampu membawa bangsa ini menjadi new competitor dari Geopolitical Leverage menjadi Geopolitical Weapon.
REHABILITASI NARKOBA DENGAN METODE KEAGAMAAN DI RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH Hertina, Lusi; Muhammad, Ali
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40433

Abstract

Tulisan ini membahas tentang pembinaan kepribadian dengan menggunakan metode keagamaan yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Prabumulih melalui kerjasama dengan Pihak Pondok Pesantren Modern Darussalam Prabumulih. Pembinaan kepribadian berbasis keagamaan bertujuan untuk menjadikan narapidana tidak sekedar sebagai umat beragama tapi juga manjadi manusia yang memahami dan menjalankan aturan agamanya sehingga program pencegahan peredaran gelap narkoba dan program pembinaan kerohanian para Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Prabumulih. Esensi yang dihasilkan dari pembinaan tersebut adalah munculnya faktor perbaikan perilaku yang menjadikan narapidana menjadi narapidana yang tidak hanya sehat secara jasmani tetapi juga sehat secara rohani dimana narapidana tersebut dapat memperbaiki dan meperbarui tindakan dan tingkah lakunya sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Faktor pendukung pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba Dengan Metode Keagamaan Di Rutan Kelas IIB Prabumulih telah mendapat dukungan penuh dari Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, adanya sarana prasarana yang disediakan oleh pihak lapas, kerjasama dengan pihak ketiga, minat dan antusias narapidana itu sendiri, dan pemberdayaan sumber daya manusia lapas.
PERAN KOMUNIKASI MASSA DALAM MEREDAM ISU-ISU TERKAIT PEMASYARAKATAN Risaldo, Agung; Muhammad, Ali
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40343

Abstract

Pemasyarakatan sebagai institusi yang bergerak dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat berperan aktif di dalam pembangunan. Dalam prosesnya pemasyarakatan sering sekali diterpa oleh isu-isu tidak sedap, yang paling sering muncul kepermukaan terkait peredaran handphone, pungutan liar, dan narkoba. Sehingga diperlukan metode penyampaian informasi yang tepat untuk memperbaiki citra pemasyarakatan di masyarakat. Komunikasi massa sebagai salah satu model komunikasi yang menyasar masyarakat luas sebagai komunikan dari informasi yang disampaikan. Penerapan komunikasi massa dalam meredam isu-isu terkait pemasyarakatan dinilai penting sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk terhadap pemasyarakatan, karena mengingat pada era keterbukaan informasi saat ini seluruh kalangan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala hal, sehingga dengan penerapan komunikasi massa informasi yang diberikan akan bersifat valid, sehingga tidak menimbulkan mispersepsi. Penulisan jurnal ini menggunakan telaah kepustakaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi peran komunikasi massa dalam meredam isu-isu terkait pemasyarakatan. Sehingga masyarakat dapat menerima segala bentuk informasi yang akurat dan tidak termakan berita bohong (Hoax).
THE LEGALITY OF MARRIAGE ACCORDING TO LAW NO. 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE IS REVIEWED FROM THE LAW OF THE AGREEMENT Pudyastiwi, Elisabeth; Djatmiko, Agoes
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40170

Abstract

Kepastian hukum merupakan indikator suatu hukum masuk dalam kategori hukum yang baik, fakta tentang sahnya suatu perkawinan telah menimbulkan multitafsir di kalangan para ahli dan masyarakat khususnya di kalangan umat Islam. Hal ini terlihat dari pernyataan anggota masyarakat bahwa “perkawinan rahasia” sebagai perkawinan yang sah menurut agama meskipun tidak dicantumkan. Perjodohan dalam suatu masyarakat dimaksudkan untuk memecahkan masalah dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan, bukan untuk menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana keabsahan hukum perkawinan dilihat dari sudut perjanjian, dengan harapan untuk memperolehnya. kepastian tentang penafsiran yang benar tentang keabsahan perkawinan, sehingga kebingungan tentang keabsahan suatu perkawinan dapat diselesaikan Dilihat dari segi hukum perjanjian, Perkawinan termasuk dalam perjanjian hukum keluarga dan menurut ketentuan perjanjian ini dikategorikan sebagai perjanjian formal. perjanjian, artinya perjanjian itu lahir dan mengikat secara hukum apabila syarat dan tata cara (formalitas) perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. No PP. 9 Tahun 1975 terpenuhi. pencatatan perkawinan secara yuridis merupakan syarat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan dari negara serta mengikat pihak ketiga: (orang lain) menurut aspek peraturan c Tata cara dan pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, karena adanya perkawinan dibuktikan dengan akta perkawinan. Akibat selanjutnya, dalam pandangan hukum perkawinan tidak sah jika perkawinan itu tidak memenuhi tata cara dan pencatatan perkawinan.
HUBUNGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL ANTAR NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM MERESTORASI MENTAL DI DALAM LAPAS PEREMPUAN KELAS II B BENGKULU Nurfajri, Alber; Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40816

Abstract

Penulis artikel ini memberi judul Hubungan Komunikasi Interpersonal Antar Narapidana Perempuan Dalam Merestorasi Mental Di Dalam Lapas Perempuan Kelas II B Bengkulu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui komunikasi atau keterbukaan diri anatar sesama narapidana perempuan dalam pemulihan mental di dalam lapas. Dalam mendapatkan data, penulis menggunakan teknik observasi lapangan dan wawancara kepada narapidana dan petugas pemasyarakatan di lapas perempuan Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara mendalam, observasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga dari empat informan melakukan keterbukaan diri dan satu informan tidak melakukan keterbukaan diri dengan narapidana. Pada penelitian ini, hambatan keterbukaan diri hanya ditemukan pada satu informan yaitu pada faktor internal. Terdapat rasa malu serta keadaan biologis yang tidak mendukung untuk melakukan keterbukaan diri.
AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT Hadi Shahab, Ali
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.39237

Abstract

Notaris memiliki kewenangan lain yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat dan menjadi alat bukti yang kuat karena kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik berupa segala bentuk perjanjian dan lain-lain yang dituangkan dalam akta otentik tersebut, maka undang-undang menyarankan kepada para pihak untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian agar memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Notaris yang tidak sesuai menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan sansi dan pemberhentian Notaris oleh Menteri, pemberhentian Notaris pun ada 2 yaitu pemberhentian secara sementara dan pemberhetian secara tidak hormat, Notaris yang diberhentikan sementara karena adanya proses pailit atau penundaan kewajibannya, sedangkan Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga mengakibatkan Notaris yang diberhentikan sementara maupun Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat tersebut sudah kehilangan kewenangan dalam membuat akta otentik karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan sudah kehilangan tugas dalam jabatannya.
PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN PEREMPUAN HAMIL Handrian, Akbar Febri; Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40437

Abstract

Memperoleh pertanggung jawaban terkait masalah kesehatan merupakan Salah satu hak tahanan, tidak terkecuali untuk tahanan perempuan hamil. Penulisan jurnal  ini memiliki maksud untuk melihat dan menjelaskan bagaimana implementasi dari pemenuhan hak-hak tahanan dibidang pelayanan kesehatan pada Rumah Tahanan/Rutan dan untuk melihat kendala atau masalah yang berpengaruh kepada pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak tahanan di bidang pelayanan kesehatan pada Rumah Tahanan/Rutan khususnya bagi tahanan perempuan hamil, Penulisan ini dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif dimana informasi atau sumber-sumber yang didapat bardasarkan analisis dari jurnal-jurnal, Undang-Undang maupum artiket yang telah ada. Pentingnya pemenuhan hak tahanan perempuan hamil untuk menjamin ia selama menjalani masa tahanan, salah satu faktor penghambat dalam rangka pengimplementasian hak kesehatan tahanan yakni kurangnya sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang kesehatan, maupun sarana atau kebutuhan pendukung lainnya.
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI NARAPIDANA ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK Fahressy, Muhammad Hisyam; Subroto, Mitro
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40566

Abstract

Penelitian ini bertujuan dalam rangka mengetahui dan memperoleh data atas pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan khusunya anak disabilitas di lembaga pembinaan khusus anak. Dalam pengertiannya pendidikan yaitu usaha yang dilakukan seseorang demi mewujudkan proses pembelajaran yang aktif untuk memunculkan potensi bakat didirinya untuk dikembangkan agar tumbuhnya sikap kekuatan spiritual agama, kecerdasan, akhlak budi pekerti, serta keterampilan dalam mengelola diri. Sedangkan makna disabilitas bisa diartikan yaitu seseorang yang mempunyai keterbatasan dalam fisiknya dan mentalnya dalam berinteraksi mengalami hambatan dalam berpartisipasi dengan masyarakat pada umumnya berdasarkan haknya. Anak yang memiliki keterbatasan dalam segi fisik dan mentalnya juga memiliki haknya untuk mendapatkan pendidikan baik itu formal maupun non-formal, terlebih anak ini bermasalah dengan hukum harus lebih diperhatikan haknya terutama di bidang pendidikan karena pendidikan adalah pondasi penting bagi kehidupan masa depan anak. Dilihat dari keterbatasannya di lembaga pembinaan khusus anak dalam memenuhi hak pendidikan terkhusus anak disabilitas menjadikannya semakin sulit dikarenakan prosesnya akan pembelajaranya akan berbeda dengan anak pada umumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya pemenuhan hak pendidikan pada narapidana anak disabilitas dikarenakan beberapa faktor permasalahan yang terdapat di lembaga pembinaan khusus anak tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif dan tujuan penelitaian ini guna mengetahui pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak penyadang disabilitasPenelitian ini bertujuan dalam rangka mengetahui dan memperoleh data atas pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan khusunya anak disabilitas di lembaga pembinaan khusus anak. Dalam pengertiannya pendidikan yaitu usaha yang dilakukan seseorang demi mewujudkan proses pembelajaran yang aktif untuk memunculkan potensi bakat didirinya untuk dikembangkan agar tumbuhnya sikap kekuatan spiritual agama, kecerdasan, akhlak budi pekerti, serta keterampilan dalam mengelola diri. Sedangkan makna disabilitas bisa diartikan yaitu seseorang yang mempunyai keterbatasan dalam fisiknya dan mentalnya dalam berinteraksi mengalami hambatan dalam berpartisipasi dengan masyarakat pada umumnya berdasarkan haknya. Anak yang memiliki keterbatasan dalam segi fisik dan mentalnya juga memiliki haknya untuk mendapatkan pendidikan baik itu formal maupun non-formal, terlebih anak ini bermasalah dengan hukum harus lebih diperhatikan haknya terutama di bidang pendidikan karena pendidikan adalah pondasi penting bagi kehidupan masa depan anak. Dilihat dari keterbatasannya di lembaga pembinaan khusus anak dalam memenuhi hak pendidikan terkhusus anak disabilitas menjadikannya semakin sulit dikarenakan prosesnya akan pembelajaranya akan berbeda dengan anak pada umumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa belum maksimalnya pemenuhan hak pendidikan pada narapidana anak disabilitas dikarenakan beberapa faktor permasalahan yang terdapat di lembaga pembinaan khusus anak tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif dan tujuan penelitaian ini guna mengetahui pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak penyadang disabilitas.
ANALISIS HUKUM CATCALLING DAN PEMENUHAN ASAS BHINNEKA TUNGGAL IKA TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BATAM DALAM MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL VERBAL Alhakim, Abdurrakhman
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40171

Abstract

Norma kesusilaan adalah norma mengenai batasan-batasan perilaku oleh seseorang kepada sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap manusia perlu membangun hubungan yang baik dan menjaga etika serta menjadi manusia yang beradab. Namun harapan tidak selalu berjalan lurus dengan kenyataan. Masih ada orang-orang yang dengan sengaja membuat orang lain tidak nyaman, contohnya adalah catcalliing sebagai bagian dari pelecehan verbal. Catcalling merupakan suatu istilah terhadap adanya perbuatan seseorang berupa suara, siulan dan lainnya yang bersifat verbal dan mengarah kepada hal negatif seperti percabulan. Adapun hadirnya catcalling ini menurut perspektif sebagian orang dikarenakan cara berpakaian yang terbuka. Maka, penelitian ini akan menganalisis pemenuhan asas Bhinneka Tunggal Ika terhadap Peraturan Daerah di Kota Batam terkait pelecehan seksual verbal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu bersumber dari peraturan perundangundangan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan, banyak orang belum mengetahui bahwa catcalling merupakan suatu pelanggaran tindak pidana. Bahkan pelaku sendiri kerap menganggap Tindakan yang dilakukan adalah sebuah candaan. Tetapi hal ini justru membawa dampak buruk kepada orang lain. Catcalling sendiri belum diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia, oleh sebab itu maka diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun salah satunya masih berupa rancangan, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Oleh sebab itu agar menjamin kepastian hukum maka diperlukan adanya dasar hukum yang jelas mengatur tentang catcalling.
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS XI IPS 1 SMA NEGERI 1 SAWAN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2019/2020 Dewi, Luh Hendra Kusuma
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40817

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi siswa melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Sawan di kelas XI IPS 1 yang prestasi belajar ekonomi siswanya masih rendah. Peneltian ini termasuk dalam penelitian tindakan kelas, dimana metode pengumpulan datanya dilakukan melalui tes hasil belajar yang dinilai berdasarkan tes akhir dan rubrik penilaian diskusi kelompok.Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis data kuantitatif statistik deskriptif dengan mencari rata-rata, daya serap, ketuntasan klasikal hasil belajar kelas.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Ini terbukti dari hasil yang diperoleh pada keadaan awal rata-rata prestasi belajar 51,71 dengan kentuntasan belajar 29,41%. Pada pelaksanaan siklus I mencapai nilai rata-rata 71,03 dengan kentuntasan belajar 76,47% serta pada siklus II mencapai nilai rata-rata 80,38 dengan ketuntasan belajar 100%. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) dapat meningkatkan prestasi belajar ekonomi kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 1 Sawan pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020.

Page 32 of 90 | Total Record : 896

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol 3, No 3 (2015): September Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol 1, No 3 (2013): September Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue