cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Apsari Hadi
Contact Email
apsari.hadi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
apsari.hadi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 25992694     EISSN : 25992686     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal ini bertujuan untuk mewadahi artikel-artikel hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat dibidang pendidikan dan sosial pembelajaran. Pada akhirnya Jurnal ini dapat memberikan deskripsi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat akademik. Jurnal ini terbit 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 896 Documents
 51   52   53   54   55 
STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG PENETAPAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI BLOK AMBALAT Devi Yusvitasari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23550

Abstract

Sengketa Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sering kali terjadi, terutama di kawasan perbatasan maritim. Sengketa Ambalat di laut Sulawesi merupakan salah satu contoh sengketa perbatasan maritim yang belum selesai hingga saat ini. Sengketa Ambalat mencuat sedikit banyak adalah pengaruh atas kemenangan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan, dimana hakim Mahkamah Internasional memberikan kemenangan atas Sipadan dan Ligitan dengan alasan penguasaan efektif (effective occupancy) di wilayah tersebut. Kemenangan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan, membuat Malaysia semakin berani mengklaim kawasan maritim lain di Indonesia,dengan peta unilateral 1979 yang dibuat oleh Malaysia, mereka kembali mengklaim kawasan lain di Indonesia, salah satunya yaitu Ambalat.Ambalat yang ditenggarai memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang berlimpah merupakan salah satu tujuan Malaysia untuk menguasai Ambalat. Pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaiakan permasalahan ini,pemerintah Indonesia melakukan beberpa pendekatan seperti pendekatan secara hukum,politik,dan kedekatan wilayah untuk mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayah Indonesia.Kata Kunci : Sengketa, Batas Laut, Ambalat.
PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA TERHADAP KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING MENGACU PADA KONVENSI UNITED NATIONS CONVENTION ON LAW OF THE SEA 1982 Desi Yunitasari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23551

Abstract

Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkal terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. Kebijakan pemerintah Indonesia yang menenggelamkan kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia menuai pro dan kontra, banyak yang mendukung tetapi juga tidak sedikit yang menolak, demikian pula protes dari negara bendera kapal. Kesimpulan yang dapat diambil adalah apa saja Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya Bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut. Yang mana saran yang penulis berikan adalah Upaya penegakan hukum berupa penenggelaman kapal harus diiringi dengan dukungan anggaran fasilitas yang memadai dalam penegakkannya, misalnya personil yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM dalam pengoperasian kapal sehingga para pengawas mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia.Kata Kunci : Kapal Asing, Pencurian Ikan
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BAGI MAHASISWA UPAYA KOMITMEN CINTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DAN BELA NEGARA Muzayanah Muzayanah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23606

Abstract

Dalam mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia, salah satu cara adalah memberikan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka memberi bekal ilmu pengetahuan bagi generasi muda khususnya mahasiswa untuk mampu melaksanakan pergantian generasi di masa mendatang sebagai generasi yang bertanggungjawab terhadap negara dan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan Negara ini, melalui pola mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pendidikan Kewarganegaraan memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi mahasiswa untuk mampu mewujudkan hidup bersatu dalam beraneka ragam budaya dan adat-istiadat, hidup dalam masyarakat yang beraneka ragam suku-bangsa serta kebiasaan-kebiasaan baik yang hidup dalam masyarakat, serta mampu menjadikan kebiasaan hidup bersama dalam keanekaragaman budaya akan mampu menguatkan rasa kebersamaan dalam di Negara Indonesia. Mata kuliah ini sangat perlu diberikan dan diajarkan bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk selalu mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan tentang Pendidikan Kewarganegaraan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan senantiasa siap sedia dalam pertahanan dan keamanan negara atau yang seringkali kita kenal dengan bela negara. Hasil yang didapatkan bahwa dengan diberikannya pendidikan kewarganegaraan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa universitas Stikubank Semarang, maka mahasiswa menjadi lebih mengerti tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini sehingga mampu menumbuhkan semangat dan berkomitmen untuk cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan rela untuk bela Negara.Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, cinta NKRI, bela negara
PERSEPSI BUDAYA HUKUM DALAM MERESPON PENCEMARAN MINYAK DI LAUT CILACAP AKIBAT KAPAL TANKER DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EKOSOSIAL Elly Kristiani Purwendah
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23671

Abstract

Wilayah laut Indonesia yang mencapai luas 3,11 juta km2 menyebabkan potensi sektor kelautan menjadi tidak ternilai, terutama dari sektor kekayaan alam lautnya.  Potensi kekayaan laut menjadi sedemikian penting sebagaimana diprioritaskan oleh Indonesia dalam Konsep green economy dan blue economy.Lingkungan laut merupakan bagian dari perekonomian suatu negara. Dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km, perairan Indonesia memiliki potensi yang tinggi. Ukuran tersebut merupakan urutan kedua setelah Kanada sebagai Negara yang memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia. Kasus pencemaran di Cilacap secara keadilan ekososial dalam perspektif ekosentrisme menjadi memenuhi nilai keadilan lingkungan laut. Namun bila dilihat secara aphrosentrisme penyelesaian kasus pencemaran minyak di Cilacap menjadi memenuhi nilai keadilan, karena masyarakat meskipun tidak diberi ganti kerugian, mereka diberikan kompensasi pembersihan ceceran minyak di pantai, sehingga penghasilannya selama tidak melaut tergantikan. Prinsip-prinsip hukum lingkungan disimpangi dalam penyelesaian kasus, dan intitusi serta pelaku usaha minyak yang melakukan pelanggaran kewajiban tidak diberikan sanksi. Dominasi negara dalam memilah kepentingan prioritas sedemikian kuat, mengesampingkan kepentingan lingkungan laut. Pelaku usaha tidak dibebani kewajiban akan tanggung jawab dan risiko yang ketat akan usahanya.  Kata kunci : budaya hukum, pencemaran minyak, keadilan.
SISTEM PEMBAGIAN TANAH ULAYAT PADA MASYARAKAT MANGGARAI SUKU LANGKAS KELURAHAN CAREP KECAMATAN LANGKE REMBONG KABUPATEN MANGGARAI (TINJAUAN NILAI – NILAI PANCASILA) Putu Ronny Angga Mahendra; Allfonsus Alvin Kurniawan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23945

Abstract

Tanah bagi kehidupan manusia sangatlah penting dikarenakan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris. Tanah tidak hanya dipahami sebagai sumber ekonomi saja. Namun bagi pihak lain memandang tanah sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga.  Salah satunya adalah masyarakat adat. Mereka memandang tanah khususnya tanah ulayat karena merupakan peninggalan nenek moyang ataupun sebagai lambang identitas mereka. Konstitusi Negara kita-pun melihat tanah sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dimanfaatkan. Ini tergambar dalam Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi; Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:Bagimanakah sistem pembagian tanah ulayat pada Masyarakat Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong kabupaten Mangarai kalau ditinjau dari nilai-nilai Pancasila?”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui sistem pembagian tanah ulayat pada masyarakat Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai kalau ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini digunakan teknik onservasi, tehnik wawancara, teknik dokumentasi. Sehingga Teknik analisis data mengunakan teknik deskriptif kualitatif. Simpulan analisis dalam penelitian ini menunjukan bahwa: sistem pembagian tanah ulayat pada masyarakat manggarai adalah sistem lodok. Dan Sistem penguasaan tanah adat pada Suku Langkas Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai adalah suatu sistem penguasaan oleh satu kesatuan masyarakat adat yang dalam hal pembagianya diatur sepenuhnya oleh Tua golo dan dibantu oleh Tua teno dan tua panga. Kata kunci: Sistem Pembagian Tanah ulayat (Lingko), Sistem Lodok
MEMBANGUN TOLERANSI MELALUI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL I Made Dharma Atmaja
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23947

Abstract

Multikultural mencakup adanya beranekaragam budaya dalam suatu wilayah yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat baik yang bersifat tradisional ataupun modern. dengan latar belakang ditentukan berdasarkan kelas sosial,  ras,  etnis,  adat-istiadat, gender, dan agama. Keberagaman budaya senantiasa akan memberikan pengaruh bagi cara manusia dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Pendidikan multikultural dapat dijadikan sebagai sarana dalam pengembangan wawasan, pengetahuan, dan melakukan pembinaan sikap toleran. Pendidikan  multikultural terlahir dari masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya saling menghargai perbedaan etnis, suku bangsa, bahasa, dan kultur masyarakat. Guru menjadi subjek yang berperan besar dalam melakukan penanaman nilai-nilai inti pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme, dan pluralisme.Kata Kunci: toleransi, pendidikan, multicultural.
PENERAPAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SMP DHARMA PRAJA Ida Ayu Made Wedasuwari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23948

Abstract

Penelitian penerapan gerakan literasi sekolah di SMP Dharma Praja ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan kepala sekolah dalam gerakan literasi sekolah, untuk mengetahui pelaksanaan gerakan literasi sekolah yang dilakukan, kendala dan maanfaat dilakukannya gerakan literasi sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan observasi, wawancara, dan kuesioner dalam pengumpulan datanya. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah SMP Dharma Praja, siswa, guru, dan pegawai perpustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dilakukan kepala sekolah yaitu dengan melaksanakan literasi 15 menit yang dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran, pojok baca, literasi dilakukan diseluruh mata pelajaran dengan melibatkan guru dan murid. Pelaksanaan gerakan 15 menit yaitu dengan mengisi jurnal pribadi, membaca, dan jurnal tagihan. Kendala dalam gerakan literasi sekolah: siswa merasa bosan karena setiap hari harus membaca, sebagian buku yang dibawa siswa dalam pojok baca ceritanya kurang menarik, cerita yang dibaca siswa belum terbaca semua tetapi waktu sudah habis sehingga siswa terburu-buru  dalam mengisi jurnal tagihan. Manfaat gerakan literasi sekolah diantaranya : literasi dapat membantu siswa untuk tidak malas membaca, siswa terlatih untuk membaca cerita yang panjang, sehingga jika berhadapan dengan soal cerita siswa sudah terbiasa, pengetahuan siswa semakin bertambah, siswa semakin aktif dikelas. Kata kunci : literasi, gerakan literasi sekolah
IMPLEMENTASI PROGRAM GLS DI SMP NEGERI 1 KUTA SELATAN DALAM UPAYA MENUMBUHKEMBANGKAN MINAT BACA SISWA Ni Wayan Sariani
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23949

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Gls Di Smp Negeri 1 Kuta Selatan Dalam Upaya Menumbuhkembangkan Minat Baca Siswa berdasarkan dari segi peran pihak sekolah dalam mendukung program GLS di SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Program GLS di SMP Negeri 1 Kuta Selatan mulai diterapkan pada tahun 2019 yang merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam mewujudkan budaya literasi bagi siswa melalui kegiatan membaca 15 menit setiap hari seblum pelajaran dimulai, sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2019.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan program gerakan literasi sekolah di SMPN 1 Kuta Selatan berada pada tahap pembiasaan. Upaya-upaya yang dilakukan sekolah dalam melaksanakan program gerakan literasi sekolah adalah: (1) menambah buku pengayaan, (2) mendekatkan buku ke peserta didik dengan cara membuat area baca dan lingkungan yang kaya akan teks, (3) melaksanakan berbagai bentuk kegiatan literasi dan (4) melibatkan publik dalam pelaksanaan gerakan literasi. Adapun kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan GLS adalalah: 1. Koleksi bacaan sekolah yang masih kurang. 2. Kedisplinan siswa masih rendah, karena datang terlambat sehingga rutinitas membaca 15 menit sebelum belajar kurang efektif. Juga sering merobek kertas tulisan yang dipajang. 3. Perlunya peningkatan kepada siswa terhadap pembiasaan membaca. 4. Masih diupayakan pengembangan program agar tidak monoton dan membosankan.  Dengan demikian, implementasi program GLS di SMPN 1 Kuta Selatan perlu ditingkatkan ke tahap pengembangan dengan melibatkan berbagai pihak. Kata Kunci : Implementasi, Literasi , Minat Baca, SMPN 1 Kuta Selatan 
INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH Safrizal Malaka; Sanusi Sanusi; Ruslan Ruslan; Maimun Maimun
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23973

Abstract

Penelitian ini berjudul “Internalisasi nilai-nilai Pancasila Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Kabupaten Aceh Besar”. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1 Bagaimana pemahaman siswa terhadap nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan nilai Persatuan Indonesia  dalam proses pembelajaran PPkn (2) Cara guru menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam proses pembelajaran PPkn (3) Kendala guru dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam proses pembelajaran PPkn. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan pemahaman siswa terhadap nilai nilai Pancasila dalam proses pembelajaran (2) Untuk mendeskripsikan bagaimana guru menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran (3) mendeskripsikan kendala guru cara dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis deskriptif. Intrumen pengumpulan data munggunakan teknik  Observasi dan wawancara. Lokasi penelitian Madrasah Aliyah Negeri 4 (MAN) Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Teknik analisis data Kualitatif. Jumlah subjek penlitian adalah 14 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Siswa MAN Darussalam pada umumnya sudah mengetahui pemahaman dari sila Pancasila yang pertama dan ke tiga  nilai-nilai Pancasila melalui  proses pembelajaran yang diberikan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  dan juga mereka terapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat  (2) guru mata pelajaran pendidkan pancasila dan kewarganegaraan jika di lihat dari kuantitas mengajar sudah baik dalam member pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui proses pembelajarannya, jika di lihat hasil kualitas guru sudah manpu memberikan pemahaman dalam mengajar karena menggunakan metodenya berbeda-beda dalam pemahaman siswa. Disarankan agar Bagi Siswa agar dapat belajar memahami lebih dalam terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan juga menerapkan prakteknya, jangan hanya menunjukkan prakteknya di sekolah saja akan tetapi di lingkungan keluargan dan masyarakat harus di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Kunci: Internalisasi, Nilai-Nilai Pancasila, PPKn
DISEMINASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DESA SIDETAPA TERKAIT URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN UNTUK MEMPEROLEH AKTA PERKAWINAN Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Rai Yuliartini
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i1.24381

Abstract

Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkanpengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat desa Sidetapa terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan. Pengabdian ini dilakukan karena ada seperangkat permasalahan yang saat ini dihadapi, khususnya menyangkut kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan. Kondisi demikian merupakan dampak sistemik dari rendahnya pemahaman para masyarakat umumdi Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng akan regulasi yang mengatur tentang Perkawinan dan kurangnyakesadaran dari mereka mengenai arti penting pencatatan perkawinan guna memperoleh akta perkawinan. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah dengan sistem jemput bola(peserta dikumpulkan dalam satu lokasi yang kemudian diberikan diseminasi), dan setelah itu dilanjutkan dengan adanya focus group discussion (FGD). Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (bulan) yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan peserta sebanyak 50 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan diseminasi oleh tim pengabdian, para peserta menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai: (1) pengetahuan tentang Hukum Perdata khususnya Hukum Perkawinaanyang terkait dengan tata cara pencatatan perkawinan, (2) pengetahuantentang dampak dan akibat adanya suatu pencatatan perkawinan. Kata Kunci : perkawinan, akta, kesadaran hukum

Page 53 of 90 | Total Record : 896

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 3 (2024): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 2 (2024): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 12 No. 1 (2024): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 3 (2023): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 2 (2023): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 11 No. 1 (2023): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (2022): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 10, No 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 8, No 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 (2019): September Vol 7, No 3 (2019): September Vol 7, No 2 (2019): Mei Vol. 7 No. 2 (2019): Mei Vol 7, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2019): Februari Vol. 6 No. 3 (2018): September Vol 6, No 3 (2018): September Vol 6, No 2 (2018): Mei Vol. 6 No. 2 (2018): Mei Vol 6, No 1 (2018): Februari Vol. 6 No. 1 (2018): Februari Vol. 5 No. 3 (2017): September Vol 5, No 3 (2017): September Vol. 5 No. 2 (2017): Mei Vol 5, No 2 (2017): Mei Vol. 5 No. 1 (2017): Februari Vol 5, No 1 (2017): Februari Vol. 4 No. 3 (2016): September Vol 4, No 3 (2016): September Vol. 4 No. 2 (2016): Mei Vol 4, No 2 (2016): Mei Vol. 4 No. 1 (2016): Februari Vol 4, No 1 (2016): Februari Vol. 3 No. 3 (2015): September Vol 3, No 3 (2015): September Vol 3, No 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 2 (2015): Mei Vol. 3 No. 1 (2015): Februari Vol 3, No 1 (2015): Februari Vol. 2 No. 3 (2014): September Vol 2, No 3 (2014): September Vol. 2 No. 2 (2014): Mei Vol 2, No 2 (2014): Mei Vol 2, No 1 (2014): Februari Vol. 2 No. 1 (2014): Februari Vol 1, No 3 (2013): September Vol. 1 No. 3 (2013): September Vol 1, No 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 2 (2013): Mei Vol. 1 No. 1 (2013): Februari Vol 1, No 1 (2013): Februari More Issue